Arsip Bulanan: Maret 2026

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta lahan pertanian yang luas. Kondisi geografis yang didukung oleh iklim tropis membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi berbagai komoditas pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya mewujudkan swasembada pangan kembali menjadi fokus utama pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Swasembada pangan tidak hanya menjadi target pembangunan sektor pertanian, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekuatan agrarisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.

banner 336×280
Upaya menuju swasembada pangan memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan produktivitas lahan, perluasan area tanam, hingga penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat pencetakan sawah baru guna memperluas lahan produksi padi dan komoditas pangan lainnya.

Program pencetakan sawah rakyat menjadi salah satu kebijakan penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan. Pemerintah menargetkan pencetakan puluhan ribu hektare sawah baru yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini tidak hanya membuka peluang bagi peningkatan produksi beras, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat langsung dalam sektor pertanian. Dengan bertambahnya lahan pertanian produktif, maka peluang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan juga semakin besar.

Sejumlah pihak menilai bahwa percepatan program pencetakan sawah rakyat merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Kebijakan ini dinilai mampu memperluas basis produksi sekaligus mengoptimalkan potensi lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, program tersebut juga diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat berbagai dukungan bagi petani agar program swasembada pangan dapat berjalan secara optimal. Dukungan tersebut meliputi penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya ini dilakukan agar petani memiliki akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa swasembada pangan harus menjadi pondasi utama bagi pembangunan nasional. Ia menilai bahwa ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas negara. Dalam pandangannya, kemandirian dalam memproduksi kebutuhan pangan akan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang seringkali mempengaruhi pasokan dan harga pangan.

Pandangan tersebut juga menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga kedaulatan negara. Ketika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Hal ini menjadi penting terutama di tengah ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi rantai pasok pangan internasional.

Percepatan program pencetakan sawah rakyat merupakan langkah konkret untuk memperkuat produksi pangan nasional. Program ini ditargetkan dapat memperluas lahan pertanian produktif hingga lebih dari seratus ribu hektare dalam waktu relatif singkat. Dengan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat, program tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pangan.

Keberhasilan program tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, serta para petani. Inovasi teknologi pertanian juga memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas sektor ini. Penggunaan teknologi modern seperti sistem irigasi cerdas, mekanisasi pertanian, hingga digitalisasi informasi pertanian diyakini dapat mempercepat tercapainya target swasembada pangan.

Di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika perdagangan internasional, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang semakin penting. Oleh karena itu, memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi nasional merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam produksi pangan apabila seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara optimal.

Lebih jauh lagi, swasembada pangan juga memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika sektor pertanian berkembang dengan baik, maka akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti industri pengolahan pangan, distribusi logistik, serta perdagangan hasil pertanian.

Dengan berbagai kebijakan dan program yang terus diperkuat, optimisme terhadap tercapainya swasembada pangan semakin besar. Keberhasilan tersebut nantinya akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekuatan agrarisnya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Swasembada pangan pada akhirnya bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang kedaulatan, kesejahteraan petani, serta masa depan ketahanan pangan bangsa.

Melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pangan dapat terwujud. Ketika swasembada pangan tercapai, maka hal tersebut akan menjadi bukti nyata bahwa kekuatan agraris Indonesia tetap menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional di masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan swasembada pangan setelah ekspor beras premium ke Arab Saudi resmi dimulai. Sebanyak 2.280 ton beras premium produksi petani dalam negeri diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Ekspor beras premium tersebut dilepas dari Gudang Perum BULOG Jakarta sebagai bagian dari strategi pemerintah memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pangan nasional. Dengan kualitas yang semakin terstandarisasi dan dukungan sistem logistik yang semakin baik, peluang ekspansi pasar beras premium Indonesia akan semakin terbuka lebar.

banner 336×280
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ekspor ini menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia di sektor pangan global. Menurutnya, selama ini Indonesia dikenal berfokus pada ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, namun kini mulai menunjukkan kapasitas sebagai eksportir beras premium.

“Mudah-mudahan ke depan ekspor bisa kita tingkatkan. Peningkatan produksi dan kualitas beras nasional menjadi fondasi penting untuk memperluas penetrasi pasar internasional,” ujar Amran.

Sementara, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menilai ekspor ini memiliki makna strategis bagi diplomasi pangan Indonesia. Keberhasilan mengirim beras premium ke Arab Saudi menunjukkan bahwa produk pangan nasional mampu bersaing dan dipercaya di pasar global.

“Negara tidak hanya berhasil mencapai swasembada beras, tetapi hari ini kita membuktikan mampu melakukan ekspor beras untuk memasok kebutuhan jemaah haji dengan produk terbaik hasil panen petani Indonesia. Ini adalah simbol harga diri dan kebanggaan nasional,” kata Rizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang membuka pasar internasional bagi beras Indonesia sehingga swasembada pangan Indonesia naik kelas.

Kharis menilai pengiriman perdana beras ke Arab Saudi memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendorong peningkatan produksi berkualitas. Dengan peningkatan kualitas produksi, penguatan sistem distribusi, serta dukungan kebijakan yang konsisten, Indonesia optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam perdagangan beras dunia.

“Ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa dikirim ke negara-negara yang lain. Ke depan, pemerintah menargetkan ekspor beras premium dapat terus diperluas ke berbagai negara tujuan baru,” ucapnya.

Langkah ini sekaligus menandai bahwa swasembada pangan Indonesia tidak hanya berorientasi pada ketahanan nasional, tetapi juga pada daya saing global yang semakin kuat.

Jakarta – Pemerintah melalui Perum Bulog resmi mengekspor sebanyak 2.280 ton beras untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi pada tahun ini. Pengiriman ini menjadi tonggak penting karena beras yang dikirim merupakan hasil panen petani dalam negeri yang telah melalui proses penyerapan dan pengolahan sesuai standar mutu premium. Untuk pertama kalinya, beras petani Indonesia secara khusus dipasok bagi konsumsi jemaah di Tanah Suci, menandai bahwa swasembada pangan nasional mulai naik kelas.

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ekspor beras premium tersebut.

banner 336×280
“Negara tidak hanya berhasil mencapai swasembada beras, tetapi hari ini kita membuktikan mampu melakukan ekspor beras untuk memasok kebutuhan jemaah haji dengan produk terbaik hasil panen petani Indonesia. Ini adalah simbol harga diri dan kebanggaan nasional,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan bahwa beras yang diekspor merupakan hasil pengadaan gabah segar petani dalam negeri yang diproses melalui Rice Milling Unit (RMU) modern berstandar tinggi, telah melalui uji laboratorium, memenuhi standar ekspor internasional, serta tersertifikasi halal.

“Beras yang dikirim memiliki kualitas super premium, dengan tingkat pecahan di bawah 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen. Ini merupakan kualitas tertinggi yang pernah diproduksi oleh Bulog,” ungkap Ahmad.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyebut peluang peningkatan ekspor beras masih terbuka luas seiring meningkatnya kebutuhan beras bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

“Mudah-mudahan ke depan ekspor bisa kita tingkatkan. Khusus untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia saja diperkirakan antara 20 hingga 50 ribu ton,” ucap Amran.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Prof. Dr. Jaenal Effendi, mengatakan bahwa realisasi ekspor ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut arahan Preside Prabowo agar belanja operasional haji dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Pesan pak presiden harapannya Rp18 triliun sekian untuk operasional haji ini ada yang bisa balik lagi ke Tanah Air. Tidak kemudian baliknya, tahun-tahun sebelumnya itu adalah sebagian dari keuntungan yang ada itu masuk ke Vietnam, Filipina, Thailand, Australia, Brasil dan yang lain,” terangnya.*

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Program yang awalnya difokuskan pada anak-anak sekolah ini kini terus diperluas cakupannya agar menjangkau kelompok masyarakat yang lebih rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Perluasan sasaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan gizi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral semata, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

banner 336×280
Dalam konteks pembangunan nasional, pemenuhan gizi sejak dini merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, kebijakan MBG tidak hanya dipahami sebagai program bantuan makanan, tetapi sebagai investasi sosial yang dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.

Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendukbangga/BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan, menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan siklus hidup keluarga dalam merancang berbagai program pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah hadir dan memberikan perlindungan sejak masa bayi hingga tahap lanjut usia.

Menurut Ukik, berbagai permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi agar aspek kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan ketahanan ekonomi keluarga dapat berjalan secara beriringan. Dalam kerangka itulah program MBG dinilai sebagai langkah konkret negara dalam menjamin hak dasar anak untuk memperoleh gizi yang layak.

Ia menambahkan bahwa perluasan sasaran program MBG sangat penting untuk memperkuat kualitas generasi masa depan. Program ini tidak hanya berfokus pada anak sekolah, tetapi juga menjangkau fase kehidupan yang lebih awal, yaitu masa kehamilan dan masa pertumbuhan balita. Dengan demikian, intervensi gizi dapat dilakukan lebih dini sehingga potensi masalah seperti stunting dan kekurangan gizi dapat ditekan secara signifikan.

Di tengah berbagai spekulasi yang beredar di ruang digital, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak akan dihentikan setelah Idul Fitri. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian program tersebut tidak berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Ia menyebutkan bahwa justru setelah Idul Fitri program MBG akan memasuki fase penguatan dan perluasan yang lebih besar.

Menurut Dadan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mencapai sekitar 25 ribu unit yang tersebar di berbagai daerah. Penambahan unit pelayanan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain memperluas cakupan layanan, BGN juga memastikan bahwa kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga. Penyajian makanan dalam program MBG kembali menggunakan menu segar yang disusun berdasarkan standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang optimal sesuai kebutuhan tubuh.

Perluasan program MBG juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya terlihat dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai ujung tombak distribusi program di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa optimalisasi SPPG menjadi kunci dalam memastikan program MBG dapat menjangkau masyarakat secara merata. Menurutnya, penguatan sistem distribusi dan koordinasi antarinstansi diperlukan agar bantuan gizi dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Deden yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Banten menyampaikan bahwa program ini tidak sekadar memberikan bantuan pangan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, MBG merupakan bagian dari investasi strategis dalam pembangunan manusia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan data tahun 2025, kelompok sasaran prioritas program MBG di Provinsi Banten meliputi 38.534 ibu hamil, 14.114 ibu pascasalin, serta 60.768 anak bawah dua tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan intervensi gizi bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Karena itu, akurasi data dan mekanisme distribusi yang jelas menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pendataan agar setiap penerima manfaat dapat teridentifikasi dengan baik dan memperoleh bantuan secara tepat waktu.

Perluasan MBG pada akhirnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok paling membutuhkan. Ketika negara mampu memastikan kebutuhan dasar seperti gizi terpenuhi sejak awal kehidupan, maka fondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing akan semakin kuat.

Langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan bangsa. Dengan memperkuat kualitas keluarga melalui pemenuhan gizi yang memadai, Indonesia sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan nasional di masa mendatang.

*)Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Doni Wicaksono )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Dalam beberapa tahun terakhir, isu gizi, kesehatan anak, dan kualitas pendidikan semakin menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Ditengah tantangan ekonomi global, perubahan pola konsumsi, serta ketimpangan akses pangan bergizi diberbagai wilayah, kehadiran program MBG menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, kuat, dan siap belajar. Perluasan program ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak berhenti bergerak dalam mencari solusi konkret bagi masa depan generasi bangsa.

banner 336×280
Pada dasarnya, gizi yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi seimbang cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan konsentrasi yang lebih baik, serta perkembangan kognitif yang lebih optimal. Hal ini sangat penting terutama bagi siswa sekolah yang setiap hari menghadapi aktivitas belajar yang membutuhkan energi dan fokus. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, pemerintah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan produktif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana mengatakan MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik akan berdampak signifikan terhadap proses belajar anak di sekolah. Anak-anak yang memperoleh asupan makanan bergizi dinilai memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik dan kehadiran yang lebih stabil.

Perluasan MBG juga mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa tantangan pemenuhan gizi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan terbatas atau parsial. Oleh karena itu, cakupan program terus diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan daerah, termasuk wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan berkualitas. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Lebih dari sekadar program bantuan makanan, MBG memiliki dampak yang jauh lebih luas dalam ekosistem pembangunan. Program ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal. Ketika bahan pangan dipasok dari produksi dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha di sekitar sekolah, maka manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan pasca-Idulfitri Program MBG justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25 ribu unit yang tersebar di berbagai daerah. Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

Selain itu, perluasan MBG juga memperlihatkan bagaimana pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan makanan bergizi secara rutin. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan prestasi belajar mereka. Melalui MBG, pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan nutrisi yang layak. Dengan kata lain, program ini menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan.

Perluasan MBG menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada kesehatan dan gizi anak merupakan salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasinya umumnya memulai langkah tersebut dari pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk nutrisi yang memadai. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama dengan memperkuat berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan generasi muda.

Optimisme terhadap keberhasilan MBG tentu harus dibarengi dengan partisipasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Kolaborasi yang kuat akan membantu memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, serta memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh para siswa.

Perluasan program Makan Bergizi Gratis merupakan cerminan dari semangat pemerintah yang terus bekerja dan berinovasi demi kepentingan rakyat. Dengan anak-anak yang sehat, cerdas, dan memiliki akses gizi yang baik, fondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. Langkah pemerintah untuk terus memperluas MBG menjadi pesan penting bahwa upaya membangun generasi unggul adalah proses berkelanjutan, sebuah perjalanan panjang yang menuntut komitmen, kerja keras, dan keberanian untuk terus bergerak maju.

)* Pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan setelah libur Idul Fitri 2026. Program yang menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut bahkan akan memasuki fase perluasan cakupan sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kabar mengenai penghentian program MBG setelah Lebaran tidak benar. Ia memastikan program tersebut akan terus berjalan dan justru diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

banner 336×280
“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” jelas Dadan Hindayana.

Menurut Dadan, setelah periode Idulfitri, program MBG akan memasuki tahap ekspansi layanan secara signifikan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat distribusi makanan bergizi bagi para penerima manfaat di berbagai wilayah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Selain memperluas jangkauan program, BGN juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Dadan mengatakan bahwa penyajian menu MBG akan kembali menggunakan bahan makanan segar yang memenuhi standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

Keberhasilan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah juga menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program ini secara nasional. Salah satu wilayah yang menunjukkan capaian signifikan adalah Provinsi Jawa Tengah yang hingga akhir Februari 2026 telah mencapai realisasi penerima manfaat sebesar 96,98 persen dari total sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa program MBG dapat berjalan secara efektif ketika didukung oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Rupanya Jawa Tengah ini semua juaranya. Juara MBG, Kopdes, dan juara Swasembada Pangan,” kata Zulhas di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi rakyat.

”Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa,” imbuhnya.

Jakarta – Pemerintah memastikan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara bertahap setelah momentum Idulfitri. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses gizi bagi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Menurutnya, program tersebut dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan memiliki daya saing tinggi.

banner 336×280
“Program makan bergizi gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kita ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap bersaing,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi serta penyesuaian dalam implementasi program agar pelaksanaannya berjalan efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perluasan program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pelayanan serta rantai pasok pangan di daerah. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar distribusi program dapat berjalan tepat sasaran.

“Kami ingin pelaksanaannya tertib, terukur, dan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung perluasan cakupan program setelah Lebaran. Salah satunya melalui penambahan titik layanan serta perluasan cakupan sekolah dan kelompok penerima manfaat.

Menurut Dadan, kesiapan perluasan program juga didukung oleh peningkatan kapasitas dapur layanan serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah.

“Kami menyiapkan perluasan secara bertahap agar kualitas layanan tetap terjaga dan distribusi makanan bergizi dapat berjalan optimal,” kata Dadan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan kualitas gizi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap menu yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

“Program ini tidak hanya fokus pada kuantitas penerima, tetapi juga memastikan setiap menu memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dengan rencana perluasan yang dimulai setelah Lebaran, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan semakin luas menjangkau masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas generasi muda sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan.

Jakarta — Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M pada Selasa (03/03/2026) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Kebijakan THR dan BHR ini diproyeksikan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Selain skema THR dan BHR, pemerintah juga memaparkan realisasi paket stimulus ekonomi Ramadan 2026 dengan nilai mencapai Rp127 triliun. Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran, sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan musiman.

Momentum Ramadan secara historis selalu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ritel, transportasi, pariwisata, hingga industri makanan dan minuman. Pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI-Polri, pensiunan, serta pekerja swasta menjadi katalis penting untuk menjaga likuiditas masyarakat dan mempercepat perputaran uang di daerah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri akan mendapatkan THR.

“Total anggaran yang disiapkan untuk THR tahun ini mencapai Rp55 triliun. Alokasi tersebut merupakan bagian dari instrumen belanja pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum hari besar keagamaan,” kata Menkeu Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan hak aparatur negara, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tersebut secara terukur dalam APBN, dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal serta keberlanjutan keuangan negara.

Selain pencairan THR, paket stimulus Ramadan mencakup penguatan operasi pasar, stabilisasi harga bahan pokok, serta dukungan kebijakan untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.

Secara keseluruhan, penyaluran THR, BHR, dan stimulus senilai Rp127 triliun mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengelola siklus ekonomi musiman. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional menjelang dan setelah Lebaran 2026.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Stimulus Ramadan 2026 sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional selama bulan suci hingga Lebaran. Kebijakan ini mencakup percepatan pencairan bantuan sosial, diskon tarif transportasi untuk arus mudik, hingga penguatan subsidi pupuk bagi petani.

Presiden menegaskan bahwa Ramadan dan Idulfitri bukan hanya momentum keagamaan, tetapi juga momen strategis penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah diminta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, transportasi aman dan terjangkau, serta sektor pangan tetap produktif agar inflasi terkendali.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial dalam rangka stimulus Ramadan telah berjalan optimal.

“Stimulus ekonomi Ramadan melalui bansos sudah cair 90 persen, termasuk untuk wilayah Sumatera. Ini adalah bentuk kehadiran negara agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani tekanan ekonomi,” ujarnya.

Kementerian Sosial memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, serta tambahan bantuan beras telah tersalurkan secara bertahap sejak awal Ramadan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan mudik yang aman dan terjangkau.

“Pemerintah memberikan berbagai diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran, baik untuk angkutan kereta api, pesawat, kapal laut, hingga jalan tol. Kami ingin memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan biaya lebih ringan dan layanan yang tetap berkualitas,” kata Dudy.

Diskon tarif ini diumumkan bersamaan dengan peningkatan kapasitas angkut dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan. Pemerintah belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sehingga kesiapsiagaan dilakukan lebih awal guna menghindari lonjakan tarif dan potensi kemacetan ekstrem.

Sementara itu, dari sektor pertanian, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa stimulus Ramadan juga menyasar penguatan produksi pangan nasional melalui subsidi pupuk dan pendampingan petani.

“Kepemimpinan transformatif adalah kunci kedaulatan pertanian dan lompatan ekonomi nasional. Dengan subsidi pupuk yang tepat sasaran serta dukungan teknologi, kita memastikan produksi tetap meningkat dan kesejahteraan petani terjaga,” tegasnya.

Kementerian Pertanian mencatat bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah diperbaiki melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat di lapangan. Upaya ini penting untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan pupuk yang dapat mengganggu musim tanam dan berdampak pada harga pangan.
Sejumlah indikator terkini menunjukkan inflasi pangan relatif terkendali pada awal Ramadan 2026, sementara konsumsi masyarakat mulai meningkat seiring pencairan bansos dan kebijakan stimulus lainnya.

Program Stimulus Ramadan 2026 memperlihatkan bahwa pemerintah bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dari perlindungan sosial, kemudahan transportasi, hingga penguatan sektor pangan, seluruh kebijakan dirancang untuk memastikan Ramadan berlangsung khidmat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bekerja, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.*

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dalam momentum Hari Pendengaran Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa skrining pendengaran kini menjadi bagian dari pemeriksaan rutin yang menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa paparan suara keras dari penggunaan perangkat audio pribadi, musik dengan volume tinggi, serta lingkungan bising masih menjadi faktor risiko utama gangguan pendengaran, khususnya pada anak dan generasi muda.

“Pendengaran memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan bahasa, kemampuan belajar, interaksi sosial, hingga produktivitas di usia dewasa. Gangguan pendengaran dapat terjadi sejak lahir hingga lanjut usia dan perlu ditangani secara serius melalui upaya pencegahan dan deteksi dini,” ujar Nadia.

Berdasarkan data CKG hingga 31 Desember 2025, dari 18.697.124 orang yang menjalani skrining pendengaran, sebanyak 337.056 orang atau 1,8 persen terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Sementara per 1 Maret 2026, dari 4.128.849 peserta skrining, ditemukan 51.215 orang atau 1,24 persen mengalami gangguan. Angka ini menunjukkan pentingnya penguatan skrining sebagai langkah preventif yang sistematis dan berkelanjutan.

Nadia menegaskan, skrining dilakukan lebih ke hulu, termasuk pada bayi baru lahir dan balita untuk mendeteksi kelainan bawaan, serta pada anak usia sekolah guna mengidentifikasi gangguan akibat gaya hidup maupun penumpukan kotoran telinga. Skrining dilaksanakan melalui CKG di sekolah maupun di puskesmas bagi anak di luar usia sekolah.

“Masih banyak anak yang dianggap tidak fokus atau kesulitan belajar, padahal bisa jadi mengalami gangguan pendengaran. Karena itu, pemeriksaan berkala menjadi sangat penting,” tambahnya.

Kemenkes juga mengimbau penerapan prinsip safe listening, dengan membatasi volume earphone maksimal 60 persen dan durasi penggunaan tidak lebih dari 60 menit tanpa jeda.

Sementara itu, Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia, Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, menyatakan Indonesia menargetkan penurunan angka gangguan pendengaran hingga 50 persen pada 2030.

“Upaya penurunan gangguan pendengaran memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab utama gangguan pendengaran meliputi infeksi telinga, gangguan bawaan sejak lahir, paparan bising, penggunaan perangkat audio pribadi secara berlebihan, serta budaya lingkungan yang bising.

Gangguan pendengaran pada anak kerap tidak terlihat secara fisik, namun berdampak pada kemampuan komunikasi, prestasi belajar, dan interaksi sosial.