Arsip Bulanan: Maret 2026

Jayapura — Pembangunan ekonomi di Papua terus diarahkan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, Film Pesta Babi dinilai menghadirkan narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program yang bertujuan menjaga ekosistem alam Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

banner 336×280
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” ungkap Herman dalam kegiatan Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tingkat subnasional.

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global.

Menurut Herman, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal penting untuk memperluas pemahaman mengenai target kontribusi daerah dalam mendukung komitmen nasional terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk itu kedepannya, program ini akan terus diperluas seperti, pemulihan kawasan pesisir untuk melindungi ekosistem laut, pengawasan ketat terhadap penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, dan Perlindungan hutan secara rutin dengan melibatkan masyarakat adat setempat sebagai garda terdepan,” katanya.

Melalui momentum ini, partisipasi aktif seluruh elemen diharapkan dapat dipicu, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, hingga masyarakat luas dalam mendukung program pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” kata Herman.

Herman menilai, pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat setempat, mampu memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem.

Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai isu pembangunan dan lingkungan, termasuk melalui konten seperti film ‘Pesta Babi’. Dialog terbuka serta informasi berimbang dinilai penting menjaga pembangunan Papua tetap damai dan berkelanjutan. [-RWA]

Papua – Pemerintah melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong peningkatan sertifikasi dan pemetaan tanah ulayat di wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi di sela-sela kegiatan silahturahmi ondoafi dan kepala suku se – Provinsi Papua di Jayapura.

banner 336×280
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan apa yang disepakati bersama antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah pada November 2025, yaitu percepatan sertifikasi tanah ulayat di Papua.

“Tanah di wilayah Papua mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat sehingga diperlukan data pasti tentang kepemilikan tanah ulayat tersebut,” ujar Wayoi.

Lebih lanjut, Kakanwil BPN Papua Roy Wayoi mengatakan Karena hal ini sangat membantu kami dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam kegiatan percepatan pendaftaran tanah baik secara massal maupun rutin berjalan sesuai dengan kepemilikan masyarakat adat.

Ia menjelaskan hal itu sangat penting untuk menghindari adanya konflik atau sengketa yang muncul di masa mendatang.

“Untuk itu, kami harapkan melalui pertemuan ondoafi dan kepala suku se Papua ada kesepahaman dan sinkronisasi dalam mendorong pemetaan tanah adat bisa berjalan di semua kabupaten,” jelasnya.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat masyarakat adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura pada Oktober 2023.

“Kami berharap di tahun ada masyarakat adat yang mau sertifikat hak ulayat mereka,” tutupnya.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto terus menguat di Papua Selatan. Seruan tersebut muncul di tengah polemik film dokumenter “Pig Feast” yang dinilai sejumlah pihak menghadirkan narasi negatif dan berpotensi mengganggu pembangunan ketahanan energi nasional di Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan ajakan tersebut saat melanjutkan Safari Ramadan di Kabupaten Mappi. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang tengah berjalan merupakan kebijakan strategis negara yang membutuhkan dukungan masyarakat.

banner 336×280
“Mari kita sama-sama dukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kebijakan negara,” ujar Apolo.

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini menetapkan dua agenda prioritas pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat mandat strategis untuk mendukung kedua program tersebut melalui berbagai proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

“Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan dua program nasional yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan mendapat dua Program Strategis Nasional itu dan saat ini sementara berjalan,” katanya.

Apolo menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Papua Selatan dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045, yakni kemandirian pangan dan energi nasional.

Ajakan tersebut mengemuka di tengah polemik pemutaran film dokumenter “Pig Feast” yang menuai kritik dari sejumlah kalangan. Film tersebut dinilai menyoroti pembangunan di Papua dengan sudut pandang negatif, khususnya terkait pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejumlah pihak menilai narasi dalam film tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengaburkan tujuan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

Sementara itu, influencer sekaligus pakar komunikasi sosial politik Putra Aji Sujati menilai penguatan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru sudah punya kartu AS buat menyelamatkan ekonomi kita lewat sawit,” kata Putra.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut, menurutnya, dapat memicu lonjakan harga energi global.

“Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget,” ujarnya.

Putra menilai pembangunan energi nasional, termasuk di Papua, perlu dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (Pig Feast) yang mengkritik Program Strategis Nasional (PSN) di Papua menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai narasi yang diangkat dalam film yang juga tayang secara terbatas di Selandia Baru itu cenderung provokatif karena tidak melihat secara utuh konteks pembangunan energi nasional serta masa depan Papua.

Kritik tersebut muncul karena pembangunan di Papua dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi, terutama ketergantungan terhadap impor minyak.

banner 336×280
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Influencer sekaligus pakar Komunikasi Sosial Politik, Putra Aji Sujati menilai pengembangan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru udah punya kartu AS buat nyelamatin ekonomi kita lewat sawit. Gue kasih tau teman-teman, 20% pasokan minyak dunia lewat jalur Selat Hormuz. Kalau sampai di blokade lebih dari 7 hari.Harga BBM global bakal meledak dan Indonesia yang masih doyan impor energi bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget.” Ujar Putra dalam akun Instagram @putraajisujati, dikutip Sabtu (7/3).

Sementara itu, Tokoh Adat Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Matatius Jiginua menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Seluruh lapisan warga harus tetap mempertahankan iklim sejuk demi memastikan aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang mandiri dalam sektor energi.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo. *

JAKARTA — Tokoh adat di Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung. Hal ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif, termasuk yang muncul melalui film “Pig Feast” atau “Pesta Babi”.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan di Papua.

banner 336×280
“Para tokoh adat Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung,” ujar Alexander.

Menurut dia, pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan membuka akses ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Partisipasi aktif masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan program ketahanan pangan serta berbagai inisiatif pembangunan berjalan efektif dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di Papua,” imbuhnya.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyebut pemerintah daerah tengah menggenjot program cetak sawah di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Papua menggenjot program cetak sawah seluas 13.200 hektare di Kabupaten Keerom sebagai langkah meningkatkan produksi beras dan mendorong swasembada pangan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian terpadu, dukungan infrastruktur produksi, serta optimalisasi potensi pangan lokal agar Papua mampu menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia,” kata Fakhiri.

Selain sektor pangan, pemerintah juga mempercepat penguatan hak masyarakat adat melalui sertifikasi tanah ulayat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan pemetaan tanah adat terus dilakukan.

“Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong pemetaan tanah ulayat di daerah ini termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini,” ujar Roy.

Di sisi keamanan, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika sosial, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat,” kata Melkias.

Sejumlah tokoh Papua menilai berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut justru menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah, termasuk yang disampaikan melalui film “Pig Feast”.

Oleh: Ahmad Fadhil )*

Bulan suci Ramadan selalu hadir sebagai momentum spiritual yang sarat dengan nilai ketenangan, pengendalian diri, dan penguatan solidaritas sosial. Namun di tengah suasana religius tersebut, ruang publik juga tidak sepenuhnya steril dari potensi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kelompok tertentu kerap memanfaatkan momentum keagamaan untuk menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Provokasi semacam ini sering kali dikemas melalui isu-isu sensitif seperti praktik ibadah, perbedaan keyakinan, hingga penggunaan ruang publik selama Ramadan. Karena itu, menjaga kewarasan sosial selama bulan suci menjadi tanggung jawab bersama agar semangat ibadah tidak tercemar oleh agenda yang beraroma teror sosial maupun tekanan kelompok.

banner 336×280
Dalam konteks tersebut, imbauan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menjadi sangat relevan sebagai fondasi menjaga ketenangan Ramadan. Pentingnya membangun harmoni dan persatuan melalui sikap saling menghormati antara umat Islam yang menjalankan puasa dan masyarakat yang tidak berpuasa. Pandangan ini mencerminkan pendekatan moderasi beragama yang menempatkan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip dasar kehidupan bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa ibadah puasa adalah ruang spiritual personal yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, maka potensi gesekan sosial dapat ditekan. Dalam konteks melawan provokasi, kesadaran semacam ini menjadi benteng sosial yang efektif untuk mencegah lahirnya ketegangan yang sengaja dipelihara oleh kelompok ekstrem.

Lebih jauh, gagasan tentang penghormatan dua arah yang disampaikan pemerintah memperlihatkan perspektif yang matang dalam mengelola keberagaman. Umat yang berpuasa diingatkan untuk tetap menyadari realitas sosial bahwa tidak semua warga menjalankan ibadah yang sama. Kesadaran tersebut penting agar praktik keagamaan tidak berubah menjadi tekanan sosial yang justru membuka ruang provokasi.

Provokasi selama Ramadan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia sering kali muncul dalam bentuk tekanan moral, penghakiman sosial, hingga tindakan intimidatif yang mengatasnamakan moralitas agama. Praktik semacam ini pada akhirnya menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan esensi Ramadan sebagai bulan pengendalian diri. Dalam konteks inilah negara perlu hadir memastikan bahwa praktik keagamaan tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi tindakan represif terhadap kelompok lain. Ketegasan pemerintah menjadi penting untuk memastikan ruang publik tetap inklusif dan bebas dari tekanan kelompok yang mencoba memaksakan tafsir keagamaan tertentu.

Sikap tersebut tercermin dari dukungan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terhadap kebijakan pemerintah yang melarang sweeping rumah makan selama Ramadan. Perspektif ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan arus utama tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan penyisiran yang sering dijadikan alat provokasi. Sweeping rumah makan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berpotensi memunculkan rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ketika tindakan tersebut dibiarkan, ruang publik dapat berubah menjadi arena intimidasi yang justru mencederai nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu, dukungan tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa provokasi tidak memiliki tempat dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, pelarangan sweeping merupakan bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa tindakan vigilante sering kali menjadi pintu masuk bagi konflik horizontal yang lebih besar. Ketika kelompok tertentu merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan tekanan terhadap pihak lain, stabilitas sosial menjadi sangat rentan terganggu. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang menutup ruang bagi praktik penyisiran adalah langkah preventif yang sangat strategis. Negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa bulan suci tidak dimanfaatkan sebagai panggung bagi provokasi yang berpotensi menciptakan ketakutan kolektif.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk melakukan penyisiran rumah makan selama Ramadan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran aktif dalam menjaga kedamaian ibu kota selama bulan suci. Ketika pemerintah secara tegas menutup peluang bagi aksi sweeping, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi sangat jelas bahwa praktik intimidatif tidak akan ditoleransi.

Pendekatan tegas namun tetap inklusif merupakan strategi efektif dalam mencegah provokasi berkembang menjadi ancaman keamanan. Ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, ruang bagi kelompok provokatif untuk memainkan isu keagamaan menjadi semakin sempit. Stabilitas sosial selama Ramadan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi yang kondusif, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayangi tekanan sosial maupun intimidasi.

Menjaga Ramadan tetap sejuk adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan yang melindungi masyarakat dari tindakan provokatif dan intimidatif. Dukungan dari seluruh pihak memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa provokasi yang beraroma teror sosial harus dicegah sejak dini. Masyarakat juga perlu memperkuat literasi sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Dengan sikap saling menghormati dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, Ramadan dapat kembali pada esensinya sebagai bulan kedamaian yang memperkuat persatuan bangsa.

)* Analis Kebijakan Publik Bidang Keamanan Nasional

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum spiritual yang sangat dinantikan oleh umat Islam di Indonesia. Lebih dari sekadar ritual keagamaan, Ramadan adalah ruang refleksi kolektif yang memperkuat nilai empati, solidaritas, serta persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, bulan suci ini juga memiliki makna strategis sebagai penguat harmoni sosial dan kebangsaan. Karena itu, menjaga Ramadan tetap damai dari ancaman radikalisme dan teror menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

banner 336×280
Memasuki Ramadan tahun ini, berbagai elemen bangsa kembali menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk radikalisme, intoleransi, serta narasi kebencian yang berpotensi merusak persatuan. Ramadan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan meneguhkan nilai kebangsaan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan utama Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan yang seharusnya memperkuat kepedulian sosial dan menumbuhkan semangat toleransi. Ia menekankan pentingnya meneladani Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama pada bulan suci. Nasaruddin mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial agar keberkahan bulan suci dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengingatkan bahwa ruang digital saat ini sering menjadi medium penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda radikal. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi merusak persatuan.

Menurut Yudian, teknologi digital memang memudahkan komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menebarkan paham ekstrem. Oleh sebab itu, menjaga toleransi dan persatuan menjadi semakin penting, terutama selama Ramadan ketika aktivitas keagamaan masyarakat meningkat dan ruang publik dipenuhi berbagai diskusi keagamaan.

Selain pendekatan sosial dan edukatif, negara juga memastikan aspek keamanan tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri terus memantau sedikitnya 13.252 target yang berkaitan dengan kelompok teror sebagai bagian dari langkah antisipasi menjelang Lebaran 2026.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama periode mudik dan perayaan Idulfitri. Kapolri menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga pada pencegahan berbagai potensi ancaman, termasuk aksi terorisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan berhasil mencegah sejumlah rencana serangan teror melalui langkah-langkah pencegahan yang komprehensif. Sepanjang 2025 misalnya, aparat telah mengamankan puluhan tersangka yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan preventif, termasuk penguatan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta unsur intelijen.

Pendekatan keamanan tersebut penting, terutama di tengah dinamika global yang tidak sepenuhnya stabil. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap stabilitas global.

Menurut AHY, Ramadan tahun ini datang di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik dan ketegangan geopolitik. Ia menilai bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah perlu diwaspadai karena dapat memicu berbagai dampak lanjutan, termasuk meningkatnya risiko radikalisme dan polarisasi ideologis di berbagai negara.

Karena itu, AHY menilai penting bagi Indonesia untuk terus mendorong dialog dan de-eskalasi konflik melalui jalur diplomasi. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Upaya diplomasi tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global sekaligus mencegah meluasnya konflik yang dapat mempengaruhi situasi dalam negeri.

Data berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal saat ini lebih banyak bergerak melalui ruang digital. Karena itu, pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif menjadi kunci untuk mencegah berkembangnya ekstremisme, terutama di kalangan generasi muda.

Tradisi Islam di Indonesia sendiri memiliki akar moderasi yang kuat. Para ulama terdahulu menyebarkan dakwah melalui pendekatan kultural yang ramah dan inklusif. Metode tersebut terbukti mampu menjadikan Islam berkembang secara damai tanpa menghilangkan karakter kebhinekaan bangsa.

Dalam perspektif spiritual, Ramadan sejatinya mengajarkan makna kemenangan yang berbeda dari logika dunia yang sering diwarnai konflik dan dominasi kekuasaan. Al-Qur’an menyebut keberuntungan dengan istilah al-falah, yang tidak berkaitan dengan supremasi militer atau dominasi politik, tetapi dengan ketakwaan, kejujuran moral, serta kemampuan menjaga amanah.

Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan latihan peradaban yang mendidik manusia untuk mengendalikan diri. Dalam konteks sosial, Ramadan mengajarkan empati, kepedulian, serta keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi untuk mencegah munculnya kekerasan atas nama agama.

Karena itu, menjaga Ramadan dari ancaman radikalisme dan teror bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal membangun kesadaran kolektif bahwa agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan konflik. Pemerintah melalui berbagai kebijakan keamanan, pendidikan, dan diplomasi telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bulan suci ini berlangsung aman dan kondusif.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi, solidaritas, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Selain meningkatkan kualitas ibadah, Ramadan juga menjadi ruang mempererat persaudaraan dan meneguhkan komitmen bersama dalam menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.

Sejumlah pihak menilai bahwa semangat kebersamaan yang tumbuh selama Ramadan dapat menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan saling menghormati perbedaan serta memperkuat kepedulian terhadap sesama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif.

banner 336×280
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Ramadan sangat relevan untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan.

“Ramadan harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat solidaritas sosial dan membangun kepedulian terhadap sesama. Keberkahan bulan suci ini hendaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan yang ada sebaiknya dipandang sebagai rahmat yang memperkaya kehidupan kita, bukan sebagai pemisah,” ujar Nasaruddin Umar.

Ia juga menekankan bahwa toleransi merupakan salah satu nilai penting yang harus terus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangat persaudaraan serta meningkatkan kualitas kebersamaan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, upaya menjaga keamanan juga terus diperkuat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana, menyampaikan bahwa pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap potensi ancaman teror sebagai langkah antisipatif.

“Sebagaimana arahan Kapolri, situasi global saat ini tengah mengalami dinamika yang cukup kompleks. Oleh karena itu, Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap potensi ancaman teror agar keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana

Arahan tersebut sejalan dengan penekanan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat koordinasi kesiapan Operasi Ketupat 2026. Kapolri menegaskan pentingnya mempertahankan capaian zero terrorist attack yang selama ini berhasil dijaga, khususnya menjelang momentum mudik dan perayaan Lebaran.

“Capaian zero terrorist attack harus kita pertahankan bersama. Kondisi geopolitik global yang berkembang perlu diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada stabilitas keamanan di dalam negeri,” tegas Kapolri.

Kapolri juga meminta seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dengan TNI, dan pemerintah daerah guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Melalui penguatan toleransi di masyarakat serta peningkatan kewaspadaan aparat, diharapkan Ramadan dapat menjadi momentum mempererat persatuan sekaligus menjaga Indonesia tetap aman dari ancaman teror.

Bali – Momentum Ramadan menjadi waktu yang sakral bagi umat Muslim untuk memperkuat iman dan kebersamaan. Namun di tengah suasana damai tersebut, aparat keamanan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme yang kini bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengungkap adanya perubahan signifikan dalam metode penyebaran paham radikal. Jika pada era 1980-an hingga awal 2010 proses rekrutmen dilakukan melalui pendekatan personal dan membutuhkan waktu lama, kini penyebaran dapat terjadi dalam waktu sangat singkat melalui media sosial.

banner 336×280
Kanit Densus Cegah Satgaswil Bali Densus 88, Hadinata Kusuma, menyampaikan bahwa paparan radikalisme di era digital berlangsung jauh lebih cepat dan masif.

“Saat ini, paparan bisa terjadi hanya dalam waktu satu bulan. Kami menemukan kasus anak usia 13 tahun di Bali yang terpapar karena masifnya konten digital,” ungkapnya.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa konten radikal masih mendominasi sebagian ruang digital. Sekitar 33 persen atau setara dengan 4.100 konten bersifat inspirasi radikal dan propaganda kelompok teror. Fakta ini menjadi peringatan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman, terutama bagi generasi muda yang aktif mengakses informasi secara daring.

Hadinata menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendeteksi dini paparan paham radikalisme pada anak. Perubahan perilaku yang drastis, seperti sikap eksklusif, mudah tersulut emosi, atau menunjukkan intoleransi ekstrem, dapat menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai.

Ia juga menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme tidak melekat pada agama atau negara tertentu. Ancaman ini merupakan penyimpangan ideologi yang harus dilawan bersama tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok mana pun.

Sebagai langkah antisipasi selama Ramadan, Densus 88 terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pengawasan aktivitas digital anak dinilai krusial untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada konten yang menyesatkan.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan, terutama bagi generasi muda yang bebas mengakses informasi online. Fokus kita adalah membanjiri ruang digital dengan lebih banyak konten positif untuk membangun ketahanan ideologi bangsa,” katanya.

Upaya ini sejalan dengan semangat Ramadan yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan persaudaraan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat orang tua, pendidik, tokoh agama, dan komunitas.

Oleh: Asep Faturahman *)

Upaya Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah melalui Perum Bulog resmi memulai pengiriman 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan dari gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan menjadi penanda penting bahwa swasembada pangan Indonesia kini memasuki fase baru, yakni melangkah dari pemenuhan konsumsi nasional menuju pasar global.

banner 336×280
Pengiriman beras premium tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan produksi dalam negeri, tetapi juga menunjukkan transformasi sektor pertanian Indonesia yang semakin berdaya saing. Selama bertahun-tahun, konsep swasembada pangan identik dengan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri. Kini, Indonesia mulai membuktikan bahwa kualitas produksi pertanian nasional mampu menembus pasar internasional dan menjadi bagian dari rantai perdagangan global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan langkah ekspor ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan swasembada pangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, beras yang diproduksi oleh petani Indonesia secara khusus dikirim untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Hal ini menandakan bahwa produksi pertanian nasional telah berkembang dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menjadi komoditas yang memiliki potensi pasar global.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi, peningkatan kualitas benih, perbaikan sistem irigasi, serta penguatan dukungan kepada petani telah mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan. Dengan fondasi produksi yang semakin kuat, Indonesia kini memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar ekspor komoditas pangan.

Beras yang diekspor ke Arab Saudi merupakan produk premium dengan merek Befood Nusantara. Produk tersebut diproses melalui Rice Milling Unit (RMU) modern yang dirancang untuk menghasilkan beras dengan kualitas tinggi. Proses pengolahan dilakukan dengan standar ketat, mulai dari pengendalian kadar air hingga tingkat pecahan maksimal lima persen, sehingga menghasilkan produk yang mampu memenuhi standar mutu internasional.

Selain kualitas yang terjaga, beras tersebut juga telah memenuhi berbagai persyaratan perdagangan global. Produk ini telah mengantongi sertifikasi halal yang menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji. Standar mutu serta jaminan kualitas tersebut memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk pertanian Indonesia.

Potensi pasar ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia juga dinilai cukup besar. Permintaan beras diperkirakan dapat mencapai antara 20.000 hingga 50.000 ton setiap tahunnya. Angka ini membuka peluang yang luas bagi sektor pertanian nasional untuk terus meningkatkan produksi beras premium sekaligus memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional.

Keberhasilan ekspor ini menunjukkan bahwa swasembada pangan Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas atau “naik kelas”. Jika sebelumnya fokus swasembada hanya pada ketersediaan pangan dalam negeri, kini konsep tersebut berkembang menjadi kemampuan menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan memiliki daya saing global. Transformasi ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian nasional mampu berkembang menuju sistem produksi yang lebih modern dan kompetitif.

Dalam proses tersebut, Perum Bulog memegang peran strategis sebagai lembaga yang mengelola distribusi dan stabilitas komoditas beras nasional. Selain menjaga pasokan di dalam negeri, Bulog kini mulai mengambil peran lebih luas dalam memperkenalkan beras premium Indonesia ke pasar internasional melalui kegiatan ekspor.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pengiriman beras premium ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada beras, tetapi juga mampu menyediakan produk berkualitas tinggi untuk pasar global. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan nasional karena berasal dari hasil kerja keras para petani Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan ekspor tersebut mencerminkan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan teknologi pertanian, serta dedikasi petani dalam meningkatkan kualitas produksi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa komoditas pangan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar internasional.

Lebih dari sekadar aktivitas perdagangan, pengiriman beras ke Arab Saudi juga memperkuat diplomasi pangan Indonesia di tingkat global. Dengan menghadirkan produk pertanian nasional di pasar internasional, Indonesia menunjukkan bahwa sektor pangan nasional memiliki kapasitas produksi yang kuat dan dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai negara.

Diplomasi pangan menjadi salah satu instrumen penting dalam hubungan ekonomi global. Negara yang mampu memproduksi pangan berkualitas tinggi serta menjaga stabilitas pasokan memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, ekspor beras premium menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperluas peran dalam sistem pangan global.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat produktivitas pertanian melalui berbagai program peningkatan teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperluas pasar ekspor produk pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Momentum pengiriman beras premium ke Arab Saudi menjadi simbol perubahan penting dalam perjalanan sektor pangan nasional. Swasembada pangan Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan konsumsi domestik, tetapi telah berkembang menuju peran baru sebagai penyedia komoditas pangan berkualitas di pasar global. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta kerja sama lintas sektor, sektor pertanian Indonesia kini benar-benar menunjukkan kapasitasnya untuk naik kelas di panggung perdagangan internasional.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut