Arsip Bulanan: Maret 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.

“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.

Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.

“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.

“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat telah berlangsung di lebih dari 100 titik rintisan di berbagai provinsi. Setiap lokasi dirancang memiliki ruang kelas representatif, asrama bagi siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, fasilitas olahraga, serta dukungan teknologi pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan setiap unit sekolah mampu menampung ratusan hingga seribu siswa secara bertahap sesuai kapasitas wilayah.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Rekrutmen guru dilakukan dengan memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta guru bersertifikat yang siap ditempatkan di berbagai daerah. Penempatan guru dilakukan secara terencana agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah perkotaan saja.

Dengan penambahan fasilitas yang terus berlangsung dan distribusi tenaga pengajar yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan konsistensi negara dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.

Selama ini, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara optimal. Tidak sedikit anak yang harus menghentikan sekolah karena tekanan ekonomi keluarga, atau karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah tempat tinggal mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih memerlukan berbagai terobosan kebijakan. Negara tidak cukup hanya menyediakan sistem pendidikan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kerangka ini program Sekolah Rakyat menjadi relevan sebagai bagian dari solusi.

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya berangkat dari semangat pemerataan pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Teddy, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Teddy menjelaskan, peserta didik dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga perlindungan jaminan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam satu tahun terakhir, program Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah pun menargetkan pembangunan tambahan 100 unit sekolah baru pada tahun 2026. Target ini menunjukkan bahwa program tersebut dirancang secara bertahap namun berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sekolah Rakyat juga memberikan akses pendidikan yang bermutu sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan.

Menteri PPPA berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh sebagai sekolah yang menciptakan kondisi dimana anak belajar dengan aman dan nyaman. Menteri PPPA menekankan perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kekerasan fisik, tetapi juga memastikan terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan suportif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi psikologis maupun sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih merata. Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, melainkan melengkapi berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan nasional, perluasan akses pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Pendidikan yang merata akan membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga mencerminkan pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang tepat, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berpengetahuan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Sekolah Rakyat lahir dari semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kesenjangan akses pendidikan dan tantangan sosial-ekonomi, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen mobilitas sosial yang mampu membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, keberadaan gedung, kurikulum, dan kebijakan yang baik tidak akan cukup tanpa fondasi utama berupa pengajar yang profesional. Profesionalisme pengajar menjadi faktor penentu kualitas sekaligus keberlanjutan Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat harus mendidik murid-murid dari Sekolah Rakyat dengan baik. Langkah para murid tersebut ke depan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya, orang tua, dan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Pesan ini memperjelas bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi sebagai wahana transformasi sosial. Profesionalisme pengajar menjadi kunci agar harapan tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

Profesionalisme tidak berhenti pada kualifikasi akademik atau sertifikasi formal. Yakni mencakup integritas, kompetensi pedagogik, penguasaan materi, serta komitmen etis dalam menjalankan tugas pendidikan. Pengajar profesional memahami bahwa pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menumbuhkan daya pikir kritis, dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Dalam konteks Sekolah Rakyat yang melayani siswa dari latar belakang beragam, pendekatan empatik dan kontekstual menjadi kebutuhan mutlak.

Di banyak wilayah, Sekolah Rakyat hadir dengan keterbatasan sarana. Kondisi ini menuntut kreativitas dan inovasi pengajar. Profesionalisme tercermin dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, menjadikan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Keterbatasan tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu, melainkan pendorong untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan kepada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik di Sekolah Rakyat untuk menguasai tiga pola pikir (mindset). Ketiga pola pikir tersebut adalah adaptif, berpikir sistemik, serta berorientasi pada dampak nyata.

Selain itu, Menteri Rini juga menyampaikan agar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat memiliki karakter sebagai birokrat masa kini. Pola pikir adaptif mendorong guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi. Berpikir sistemik membantu memahami keterkaitan antara proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan dampaknya bagi masyarakat. Orientasi pada dampak nyata memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti pada rutinitas administratif, tetapi menghasilkan perubahan konkret pada perkembangan siswa.

Pengajar harus mampu memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Di Sekolah Rakyat, siswa mungkin memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda, termasuk mereka yang pernah putus sekolah. Karena itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, asesmen berkelanjutan, serta evaluasi berbasis pengembangan potensi sangat diperlukan. Profesionalisme berarti mampu menempatkan siswa sebagai subjek yang berkembang, bukan sekadar objek penilaian angka.

Penguasaan materi dan literasi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan. Di era transformasi teknologi, guru dituntut tidak hanya menguasai substansi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Sekolah Rakyat yang relevan dengan kebutuhan masa depan harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan sosial. Peran guru bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif.

Budaya kerja dan akuntabilitas turut memperkuat fondasi profesionalisme. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkuat budaya kerja dan integritas profesional guru Sekolah Rakyat lewat pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan laporan kinerja harian. Mensos mengatakan setiap guru membuat laporan harian tentang perkembangan siswa. Tim evaluator akan menilai laporan tersebut secara berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas proses pendidikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus diiringi sistem evaluasi yang terukur, sehingga kualitas pembelajaran dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dimensi etika dan keteladanan juga tidak kalah penting. Guru profesional menjadi panutan dalam sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan secara teoritis, melainkan diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Lingkungan belajar yang aman, adil, dan saling menghormati akan tumbuh ketika guru menunjukkan integritas dalam setiap tindakan.

Hubungan dengan orang tua dan masyarakat turut menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Profesionalisme mencakup kemampuan membangun komunikasi yang efektif serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial. Dukungan komunitas akan memperkuat proses pendidikan dan memperluas dampaknya.

Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dunia pendidikan terus berubah, dan guru perlu terus belajar melalui pelatihan, refleksi, serta komunitas belajar. Profesionalisme adalah proses dinamis yang menuntut adaptasi terus-menerus. Dukungan terhadap kesejahteraan dan perlindungan guru juga penting agar motivasi dan dedikasi tetap terjaga.

Pada akhirnya, profesionalisme pengajar merupakan fondasi utama Sekolah Rakyat. Infrastruktur dapat dibangun, kurikulum dapat disempurnakan, tetapi kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan integritas guru. Dengan pengajar yang profesional, Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang transformasi yang nyata, menciptakan generasi yang mampu mengangkat martabat dirinya dan keluarganya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026.

Program ini diselenggarakan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan sekaligus menjamin perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan mudik gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

“Program mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan selama periode mudik. Dengan menggunakan transportasi massal yang terorganisir, kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan tertib,” ujar Dudy Purwagandhi.

Lanjutnya, Kemenhub menyiapkan 50 ribu tiket mudik gratis dengan moda transportasi bus kelas ekonomi sebagai salah satu dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Total ada 401 bus yang disiapkan untuk mengantar pemudik ke 34 provinsi tujuan..

“Selain stimulus, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon,” katanya.

Kemenhub juga memberikan program mudik gratis untuk moda transportasi kereta api jalur Pulau Jawa, yang mencakup lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Menhub menyebut program ini menyasar 28.182 penumpang.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai rute tujuan mudik gratis ke sejumlah kota di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi tujuan utama para pemudik.

“Kami juga memastikan bus – bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kondisi bus dan pengemudi dalam keadaan prima sehingga diharapkan seluruh penumpang dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan nyaman,” imbuhnya.

Dengan adanya program mudik gratis seperti ini merupakan bentuk pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan utamanya untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.

“Kami mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis. Dari banyaknya penyelenggaraan mudik gratis, kami mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan,” pungkasnya.

Jakarta – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan ancaman global terhadap rantai pasok pangan dunia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Salah satu bukti konkret capaian tersebut terlihat dari pelepasan ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke tiga negara, yakni Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini menjadi penegasan kuat bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memperluas pasar ekspor komoditas pangan strategis.

“Sebanyak 545 ton produk unggas dan turunannya dilepas untuk ekspor ke tiga negara, yaitu Singapura, Jepang dan Timor Leste,” ujar Amran saat pelepasan ekspor tersebut di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta

Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada untuk komoditas ayam, telur, dan beras. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Sekarang ada 10 tujuan negara langganan ekspor kita,” tegasnya.

Amran juga menekankan bahwa keberhasilan ekspor tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor ayam. Ia memastikan protein hewani dari sektor unggas kini telah memasuki fase ekspor.

“Kita sepakat bagaimana menjadi lumbung pangan dunia. Karbohidrat dan protein. Sekarang protein khususnya dari unggas, sudah swasembada dan ekspor,” katanya.

Pemerintah memastikan lonjakan produksi tidak berdampak negatif pada harga di tingkat peternak. Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, surplus produksi dikendalikan melalui penyerapan domestik, termasuk pemanfaatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perluasan akses ekspor.

Secara rinci, pada 3 Maret 2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengirim 41,3 ton telur senilai sekitar Rp1,2 miliar. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengekspor 6 ton olahan ayam ke Singapura senilai sekitar Rp1 miliar. PT Taat Indah Bersinar mengirim 22 ton olahan ayam dan karkas ke Timor Leste senilai Rp837 juta. Sementara PT Malindo Food Delight menembus pasar Jepang dengan 6 ton produk olahan seperti nugget dan karaage senilai Rp271,3 juta.

Langkah ini memperlihatkan bahwa di tengah ancaman global yang meningkat, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan domestik, tetapi juga membangun posisi sebagai pemain penting dalam rantai pasok protein dunia.

Swasembada pangan bukan lagi sekadar target, melainkan strategi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani dan peternak, serta kedaulatan pangan bangsa.

JAKARTA – Di tengah eskalasi geopolitik global dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Proyeksi neraca pangan hingga akhir April 2026 menunjukkan surplus sejumlah komoditas strategis, sekaligus menjadi bantalan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan posisi stok dan produksi dalam negeri berada dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Idulfitri di Jakarta.

“Berdasarkan proyeksi produksi dan konsumsi nasional, neraca pangan kita berada pada posisi aman. Hingga setelah Lebaran, Indonesia masih mencatat surplus sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa tekanan impor besar,” ujar Sarwo Edhy.

Sedikitnya sembilan komoditas strategis telah sepenuhnya ditopang produksi dalam negeri, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Surplus gula konsumsi tercatat 595 ribu ton, cabai besar 74 ribu ton, cabai rawit 105 ribu ton, serta bawang merah 57 ribu ton. Ketersediaan protein hewani pun aman dengan surplus daging ayam 727 ribu ton dan telur ayam sekitar 349 ribu ton.

“Data pemerintah mencatat, komoditas jagung diproyeksikan surplus 4,8 juta ton dengan produksi 10,7 juta ton dan kebutuhan konsumsi 5,8 juta ton. Minyak goreng nasional juga diperkirakan surplus 3,5 juta ton setelah memperhitungkan produksi dan stok awal tahun dikurangi konsumsi domestik sebesar 914 ribu ton,” jelasnya.

Sarwo Edhy menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan sistem produksi pangan nasional yang semakin solid di tengah dinamika global.

“Dominasi produksi dalam negeri membuat Indonesia relatif lebih tahan terhadap gangguan rantai pasok global,” katanya.

Ditambahkannya bahwa penguatan stok juga tercermin dari peningkatan serapan produksi domestik oleh Perum Bulog. Hingga minggu keempat Februari 2026, serapan setara beras mencapai 552,4 ribu ton, melonjak 196,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 186 ribu ton.

“Peningkatan serapan ini menunjukkan tren produksi beras nasional yang terus tumbuh positif sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta percepatan penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan. Percepatan dilakukan di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Papua Selatan, hingga Sulawesi dan Kalimantan. Keterlibatan TNI merupakan bagian dari kolaborasi strategis lintas sektor menghadapi ancaman krisis pangan global dan potensi iklim ekstrem.

“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, menyatakan penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret membangun sistem distribusi terintegrasi.

Dengan sinergi penguatan produksi, percepatan perluasan lahan, dan pembenahan distribusi, pemerintah optimistis swasembada pangan tidak hanya menjaga stabilitas dalam negeri di tengah gejolak global, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang tangguh menghadapi krisis pangan dunia.

Oleh : Gavin Asadit )*

Konflik global yang masih berlangsung pada tahun 2026 di sejumlah kawasan dunia terus memberikan tekanan terhadap stabilitas pangan internasional. Perang berkepanjangan, ketegangan geopolitik antarnegara, serta gangguan rantai pasok global berdampak langsung pada produksi dan distribusi komoditas pangan strategis. Sejumlah negara produsen utama mengambil langkah pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya, sementara jalur logistik internasional menghadapi hambatan akibat instabilitas kawasan. Kondisi ini mendorong kenaikan harga pangan dunia dan meningkatkan risiko kelangkaan pasokan di pasar global.

Dalam situasi tersebut, swasembada pangan menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Bagi Indonesia, upaya memperkuat produksi pangan dalam negeri dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Swasembada pangan tidak hanya berperan sebagai agenda pembangunan sektor pertanian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan negara dalam menghadapi dampak konflik global yang masih berlanjut sepanjang 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa pangan merupakan fondasi kedaulatan negara dan menjadi prasyarat penting bagi stabilitas nasional. Ia berpandangan bahwa kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri mencerminkan kekuatan dan kemandirian bangsa, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keutuhan negara di tengah tekanan dan ketidakpastian global.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah konflik global yang masih berlangsung hingga 2026. Ia menekankan bahwa penguatan produksi pangan dalam negeri menjadi salah satu instrumen penting untuk menahan tekanan inflasi akibat gejolak eksternal serta menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk meredam dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Modernisasi ini menjadi kunci agar petani mampu menghasilkan pangan dalam jumlah cukup dan berkualitas, sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga input.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa penguatan produksi pangan dalam negeri merupakan langkah awal dan benteng utama dalam menghadapi krisis global. Ia menilai bahwa negara yang memiliki cadangan dan kapasitas produksi pangan yang kuat akan lebih mampu bertahan dari guncangan akibat konflik dan ketidakpastian global. Karena itu, Kementerian Pertanian memfokuskan kebijakan pada peningkatan produksi beras, jagung, serta komoditas pangan strategis lainnya secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Selain produksi, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi faktor krusial. Jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta sistem logistik pangan terus diperkuat agar hasil panen dapat terserap dan terdistribusi secara merata. Infrastruktur yang baik memastikan pasokan pangan tetap lancar di dalam negeri, bahkan ketika perdagangan internasional mengalami gangguan akibat konflik global. Dengan sistem distribusi yang efisien, ketersediaan pangan dapat terjaga sekaligus menekan disparitas harga antarwilayah.

Swasembada pangan juga tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan petani. Ketika produksi dalam negeri menjadi andalan nasional, petani berada di posisi strategis dan harus dilindungi. Kebijakan harga yang adil, penyerapan hasil panen oleh negara, serta penguatan cadangan pangan nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga pendapatan petani. Dengan demikian, swasembada pangan bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup jutaan petani di Indonesia.

Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal seperti sagu, singkong, sorgum, dan umbi-umbian yang berpotensi besar sebagai alternatif sumber karbohidrat. Pengembangan pangan lokal tidak hanya mengurangi tekanan terhadap komoditas impor, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Dalam situasi konflik global, diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan tambahan bagi sistem pangan nasional.

Konflik global juga berdampak pada sektor energi, yang berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pangan. Kenaikan harga bahan bakar dan pupuk dapat menekan petani dan memicu kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan di sektor pertanian.

Dalam perspektif jangka panjang, swasembada pangan berkontribusi langsung pada stabilitas sosial dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan sering kali menjadi pemicu keresahan dan konflik internal. Dengan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau, negara dapat menjaga ketenangan sosial di tengah tekanan global. Lebih dari itu, negara yang mandiri pangan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional.

Di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026, swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan strategi perlindungan bangsa. Melalui kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, petani, dunia usaha, dan masyarakat, swasembada pangan dapat menjadi pelindung utama Indonesia dari dampak konflik global. Ketahanan pangan yang kokoh akan memastikan Indonesia tetap berdaulat, stabil, dan mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat, isu ketahanan dan kedaulatan pangan semakin menegaskan pentingnya kesiapan setiap negara dalam memastikan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi secara mandiri. Indonesia menunjukkan ketangguhan dengan menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Ketahanan pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan pada impor pangan di tengah ketidakpastian global mengandung risiko besar. Ketika negara-negara produsen membatasi ekspor demi melindungi kebutuhan dalam negerinya, negara pengimpor akan menghadapi lonjakan harga bahkan ancaman kelangkaan. Pelajaran dari berbagai krisis global menunjukkan bahwa pasokan pangan dapat dengan mudah terganggu oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional. Oleh karena itu, kemampuan untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial.

Swasembada pangan pada hakikatnya bukan hanya tentang angka produksi yang tinggi, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh dari hulu hingga hilir. Mulai dari ketersediaan benih, pupuk, irigasi, hingga distribusi dan cadangan pangan pemerintah, semuanya harus terintegrasi secara efektif. Upaya ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, serta dukungan teknologi pertanian modern. Ketika seluruh elemen ini bergerak bersama, ketahanan pangan tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan realitas yang dapat dirasakan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya kemandirian pangan di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Menurutnya, swasembada pangan menjadi kunci agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.

Beberapa contoh konflik yang disebutkan antara lain yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Zulhas menekankan bahwa situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan pasokan pangan dunia. Oleh karena itu, swasembada pangan bukan hanya sekadar program ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.

Zulhas juga menyoroti bahwa Indonesia telah beberapa kali berhasil melewati krisis global berkat kekuatan ekonomi rakyat, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, Indonesia diklaim telah mencapai swasembada beras dan jagung. Pemerintah berencana memperluas swasembada ke sektor protein seperti perikanan dan peternakan. Program seperti pembangunan kampung nelayan, bioflok, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai swasembada protein.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini pihaknya meningkatkan produksi sejumlah di luar sembilan komoditas pangan yang telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah kini memfokuskan langkah pada peningkatan produksi komoditas yang belum swasembada, seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi.

Meski demikian, Amran mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sebagian besar pangan pokok strategis tetap dalam kondisi surplus. Dengan kondisi tersebut, gejolak geopolitik global dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan pokok strategis nasional.

Indonesia terus memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, mengingat sektor pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun.

Keberhasilan menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas dari penguatan cadangan pangan pemerintah. Dengan adanya stok yang memadai, intervensi pasar dapat dilakukan ketika terjadi gejolak harga. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang wajar. Ketika harga pangan stabil, daya beli masyarakat terjaga dan potensi keresahan sosial dapat diminimalisir. Stabilitas pangan pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap stabilitas nasional.

Swasembada pangan juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ketika impor dapat ditekan, devisa negara dapat dihemat dan dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang strategis. Selain itu, peningkatan produksi dalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar aktivitas pertanian berlangsung. Petani tidak lagi sekadar menjadi pelaku pinggiran, melainkan aktor utama dalam menopang ketahanan nasional. Modernisasi pertanian melalui mekanisasi, penggunaan varietas unggul, dan digitalisasi distribusi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, swasembada pangan menjadi simbol kemandirian sekaligus ketangguhan bangsa. Ketika dunia bergejolak, negara yang mampu berdiri di atas kekuatan produksinya sendiri akan lebih siap menghadapi tekanan eksternal. Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi, pengelolaan stok, dan pengendalian distribusi. Pernyataan para pemangku kebijakan yang menegaskan kondisi pangan nasional yang aman mencerminkan optimisme bahwa strategi ini berada di jalur yang tepat.

Swasembada pangan bukan hanya tentang memastikan ketersediaan beras di meja makan, tetapi tentang menjaga martabat bangsa di tengah ketidakpastian global. Swasembada pangan adalah fondasi ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Ketika dunia bergejolak, solusi terbaik bukan bergantung pada belas kasihan pasar internasional, melainkan memperkuat kemampuan sendiri. Dengan komitmen yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan pada petani sebagai ujung tombak produksi, swasembada pangan akan terus menjadi jawaban strategis bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi

Tradisi mudik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya, jutaan orang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Fenomena ini bukan sekadar mobilitas tahunan, tetapi juga cerminan kuatnya nilai kekeluargaan dalam budaya nasional. Namun di balik kebahagiaan mudik, terdapat tantangan besar berupa biaya transportasi yang kerap membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, program mudik gratis menjadi kebijakan yang menghadirkan solusi nyata bagi banyak keluarga.

Program mudik gratis menunjukkan bagaimana negara hadir dalam momen penting kehidupan masyarakat. Dengan menyediakan transportasi tanpa biaya bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman, pemerintah membantu meringankan beban ekonomi sekaligus memastikan perjalanan mudik berlangsung lebih aman dan tertib. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan mobilitas nasional agar arus perjalanan Lebaran dapat berlangsung lebih terorganisir.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memandang bahwa pelayanan publik harus mampu menyentuh kebutuhan konkret masyarakat. Dalam berbagai kebijakan sosial, negara berupaya memastikan bahwa momentum keagamaan dan tradisi nasional dapat dirayakan dengan penuh ketenangan. Program mudik gratis mencerminkan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.

Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko, mendorong pemerintah untuk menambah akses mudik gratis Lebaran tahun ini, mengingat kesenjangan kapasitas angkutan gratis dengan total pemudik sebelumnya yang mencapai 150 juta orang. Maka, pemerintah perlu mengintervensi dengan mudik gratis. Mudik gratis juga memiliki dimensi keselamatan yang sangat penting. Setiap tahun, tingginya biaya transportasi mendorong sebagian masyarakat memilih perjalanan menggunakan kendaraan yang tidak selalu memenuhi standar keselamatan, termasuk sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Dengan adanya program transportasi gratis melalui bus, kereta, maupun kapal, risiko kecelakaan dapat ditekan karena masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih aman dan terorganisir.

Di sisi lain, pengelolaan arus mudik membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta aparat keamanan bekerja bersama untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Program mudik gratis menjadi bagian dari skema besar manajemen transportasi nasional yang dirancang untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama serta mendistribusikan arus perjalanan secara lebih merata.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menghadirkan program mudik gratis kapal laut untuk Lebaran 2026. Program ini menyediakan kuota hingga 66.000 penumpang yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang ingin mudik saat Lebaran. Selain menyediakan kuota gratis bagi puluhan ribu pemudik, pemerintah juga memberikan diskon tiket kapal laut sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal Public Service Obligation (PSO) milik PT Pelni kelas ekonomi. Diskon ini berlaku untuk lebih dari 445 ribu tiket, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi laut dengan harga lebih terjangkau selama musim mudik Lebaran.

Program mudik gratis juga memberikan dampak ekonomi yang tidak kecil. Dengan berkurangnya biaya transportasi, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan pengeluaran pada kebutuhan lain selama berada di kampung halaman. Aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik pun ikut bergerak, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, hingga jasa lokal yang melayani kebutuhan para pemudik.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara dapat mengelola tradisi sosial dalam kerangka kebijakan publik yang modern. Mudik bukan hanya fenomena budaya, tetapi juga peristiwa mobilitas nasional yang melibatkan jutaan orang secara serentak. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi kemacetan, kecelakaan, dan ketidaktertiban dapat meningkat. Melalui program mudik gratis, pemerintah berupaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih terencana dan efisien.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Kesadaran untuk mengikuti prosedur pendaftaran, mematuhi jadwal keberangkatan, serta menjaga ketertiban selama perjalanan akan membantu memastikan program berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

Selain itu, program mudik gratis memperlihatkan wajah kebijakan publik yang lebih humanis. Negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika pemerintah membantu rakyat pulang ke kampung halaman dengan aman dan tanpa biaya, kehadiran negara menjadi lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Momentum Lebaran memang selalu menghadirkan dinamika mobilitas yang kompleks. Namun dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik. Program mudik gratis adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi nasional.

Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan fisik dari kota ke kampung halaman, tetapi juga perjalanan emosional yang mempererat hubungan keluarga. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat merayakan momen kebersamaan ini dengan lebih tenang dan aman. Program mudik gratis menjadi simbol bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga dapat menikmati tradisi Lebaran dengan penuh kebahagiaan dan tanpa beban yang berlebihan.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama perusahaan aplikator transportasi daring memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir pada Idul Fitri 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan aplikator guna membahas mekanisme penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ojol 2026.

Program ini akan menjangkau sekitar 850 ribu mitra pengemudi dan kurir di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk BHR tahun ini mencapai sekitar Rp220 miliar atau dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mendorong agar penyaluran (BHR) dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi langkah strategis agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemerintah berperan dalam memastikan kerangka kebijakan dan koordinasi, sementara perusahaan aplikator bertanggung jawab pada aspek teknis distribusi kepada mitra aktif yang memenuhi kriteria.

Selain BHR bagi ojol dan kurir, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR bagi pekerja sektor swasta. Airlangga menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku.

“Untuk sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan mekanisme perhitungan THR bagi karyawan swasta.

“Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, jumlahnya adalah satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun diberikan secara proporsional,” kata Airlangga.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah tercatat mencapai 26,5 juta pekerja, dengan estimasi total THR sektor swasta mencapai Rp124 triliun.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan baik, pemerintah daerah diminta membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna mengantisipasi keluhan pekerja terkait pembayaran THR.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan platform digital menjadi fondasi penting dalam memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat menjelang Hari Raya.

[w.R]