Arsip Bulanan: Mei 2026

Oleh: Alexander Royce*)

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Di tengah tantangan ketimpangan pendidikan, angka putus sekolah, serta keterbatasan fasilitas belajar di sejumlah daerah, pemerintah bergerak cepat memastikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga hadir bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pemerintah memahami bahwa program pendidikan berskala nasional tidak cukup hanya dibangun dengan semangat besar dan anggaran yang kuat. Pengelolaan yang akuntabel, sistem pengawasan yang ketat, serta keterlibatan lintas lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan. Karena itu, sejak awal pelaksanaan, pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat agar mampu menjawab harapan masyarakat sekaligus menghindari potensi penyimpangan di lapangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, penguatan tata kelola Sekolah Rakyat menjadi fokus utama pemerintah. Ia menilai bahwa program ini bukan sekadar menghadirkan bangunan sekolah baru, melainkan menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

Gus Ipul juga menekankan bahwa seleksi peserta didik dilakukan berbasis data sosial yang terukur agar bantuan pendidikan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program Sekolah Rakyat. Di saat yang sama, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat agar proses pembangunan sekolah, perekrutan tenaga pengajar, hingga penyediaan fasilitas asrama dapat berjalan serentak dan sesuai standar nasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan target pemerintah yang terus memperluas jumlah Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Beberapa daerah bahkan telah memasuki tahap akhir pembangunan dan siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Langkah percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program pendidikan untuk masyarakat miskin hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar hadir secara nyata di lapangan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kemudian memperkuat pesan tersebut dengan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan berjalan di bawah pengawasan ketat pemerintah. Ia menilai pengawasan merupakan elemen penting agar program prioritas nasional ini tidak kehilangan arah dan tetap berpijak pada tujuan awal, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Agus menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme monitoring yang melibatkan banyak unsur, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga aparat pengawas internal. Menurutnya, transparansi dalam penggunaan anggaran serta pengawasan terhadap kualitas pembangunan fisik harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek infrastruktur, melainkan benar-benar mampu menghasilkan lingkungan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi peserta didik.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya membangun budaya disiplin dan pengelolaan profesional di lingkungan Sekolah Rakyat. Konsep boarding school yang diusung pemerintah dinilai bukan hanya untuk menyediakan tempat tinggal bagi siswa, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar anak-anak dari keluarga miskin agar mampu bersaing di masa depan. Karena itu, pengawasan bukan hanya menyangkut aspek pembangunan fisik, melainkan juga kualitas pendidikan, pola pengasuhan, hingga kesiapan tenaga pendidik.

Di tengah berbagai dinamika sosial dan tantangan ekonomi global, pemerintah dinilai mengambil langkah yang cukup progresif dengan menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa negara hadir secara langsung untuk membuka peluang mobilitas sosial bagi kelompok yang selama ini berada di lapisan terbawah masyarakat.

Komitmen pengawasan itu semakin terlihat ketika Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman turun langsung meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam peninjauan tersebut, Dudung memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai target dan mendapat pengawalan langsung dari pemerintah pusat. Ia menilai pengawasan lapangan penting dilakukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan seluruh fasilitas dapat digunakan tepat waktu saat tahun ajaran baru dimulai.

Dudung mengungkapkan bahwa progres pembangunan di Bekasi bahkan melampaui target awal. Pemerintah juga memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa akan dipenuhi, mulai dari fasilitas belajar, asrama, pakaian, makanan, hingga sarana olahraga dan ruang bermain. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas dan manusiawi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Ia juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari keseriusan Presiden dalam membangun generasi unggul Indonesia. Karena itu, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung agar pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat mutu. Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat dalam beberapa tahun ke depan memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun fondasi jangka panjang bagi pemerataan pendidikan nasional.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemerataan akses pendidikan, langkah pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan patut diapresiasi. Program sebesar Sekolah Rakyat tentu membutuhkan pengawalan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil. Pemerintah tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga sedang membangun harapan baru bagi jutaan anak Indonesia untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih setara.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh: Aditya Nugroho

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi kebijakan pendidikan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membuka peluang mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah terus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta pengawasan yang akuntabel dan transparan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, hingga penciptaan generasi muda yang berdaya saing. Dengan dukungan pengawasan yang baik dan sinergi seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadi kunci agar program strategis pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteks Program Sekolah Rakyat, penguatan tata kelola dan pemetaan risiko sejak awal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagi generasi muda agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

Perhatian KPK terhadap informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan negara kini semakin responsif dan preventif. Klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan proporsional. Pendekatan terbuka seperti ini mencerminkan semangat pemerintahan yang akuntabel dan modern, di mana pengawasan dijalankan sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan demi kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Penjelasan tersebut menjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjaga pemahaman publik agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap pengelolaan Program Sekolah Rakyat. Transparansi informasi seperti ini penting untuk memperkuat kredibilitas program sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Komitmen Kementerian Sosial membuka ruang pengawasan dan pendampingan dari KPK juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mendorong budaya birokrasi yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas. Kolaborasi antarlembaga memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa program sosial berskala besar memerlukan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kualitas program dapat terus dijaga sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Di sisi lain, perhatian Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak terhadap kualitas barang yang diterima siswa memperlihatkan bahwa pengawasan pemerintah tidak hanya berhenti pada aspek administrasi anggaran, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik secara langsung. Pendekatan ini menjadi langkah positif dalam memastikan seluruh fasilitas pendidikan yang diberikan benar-benar mendukung proses belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan perhatian terhadap kualitas perlengkapan sekolah, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan peserta didik.

Penguatan sinergi antara KPK dan Kementerian Sosial dalam pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan budaya integritas menjadi langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Pemerintah terus mendorong pendekatan pencegahan sebagai fondasi utama tata kelola yang sehat sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal. Pendekatan preventif tersebut dinilai lebih efektif karena mampu menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam jangka panjang, budaya integritas yang kuat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk memperluas kesempatan generasi muda Indonesia meraih masa depan yang lebih baik. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia nasional. Sinergi antara KPK dan pemerintah menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem pengawasan yang kuat sekaligus memastikan seluruh program sosial berjalan efektif, berkualitas, dan berkeadilan. Dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, Program Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

*) Pengamat Kebijakan Pendidikan.

Jakarta – Pemerintah memperketat sistem pengawasan Program Sekolah Rakyat sepanjang tahun 2026 demi menjamin tata kelola yang bersih dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan, sekaligus memastikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyelewengan.

Pemerintah menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, tata kelola program terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang terhadap praktik korupsi, titipan, maupun manipulasi data dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan pendidikan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Mekanisme pengawasan diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai bahwa pengawasan menyeluruh menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas program dan memastikan anggaran negara digunakan secara tepat.

“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” katanya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan terhadap proses pengadaan perlengkapan sekolah yang sempat menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa setiap tahapan pengadaan akan diawasi secara transparan dan akuntabel agar kualitas barang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tidak merugikan negara.

Sementara, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menyampaikan bahwa investigasi dan audit internal dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Agus Jabo Priyono.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga terus memperkuat kualitas pendidikan dalam program Sekolah Rakyat melalui penyediaan tenaga pengajar berkualitas dan sistem pembelajaran yang inklusif. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang diterima siswa.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Penguatan tersebut mencakup sarana dan prasarana, manajemen sumber daya manusia, tata kelola keuangan, hingga pembentukan budaya disiplin di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar mampu menjadi ruang pendidikan yang bersih, tertib, dan memberikan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Bagaimana kita menjaga merawat memastikan bahwa yang sudah dibangun ini benar-benar bisa memotivasi memberikan semangat mendorong kita untuk bekerja lebih optimal. Semuanya harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” ujar Gus Ipul.

Ia meminta seluruh jajaran Sekolah Rakyat memperkuat tata kelola sarana dan prasarana, termasuk memastikan kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga. Menurutnya, lingkungan pendidikan yang tertata baik akan mendukung pembentukan karakter disiplin dan semangat belajar siswa.

Dalam aspek sumber daya manusia, ia menilai pengelolaan SDM harus dilakukan secara proporsional karena sistem boarding school berjalan selama 24 jam penuh. Seluruh unsur di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga petugas kebersihan, dinilai memiliki tanggung jawab moral dalam mendidik siswa.

Penguatan tata kelola juga dilakukan pada sektor keuangan. Pemerintah berkomitmen menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel melalui desentralisasi kewenangan kepada pihak sekolah dengan tetap disertai pengawasan ketat.

“Kita akan berikan tanggung jawab besar kepada kepala sekolah dan jajarannya bisa mengelola uang sendiri jadi tidak terpusat lagi beli seragam, beli sepatu beli ini, semua sudah didesentralisasi tapi dengan pengawasan yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putra Jaya menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Di tengah tantangan ketimpangan sosial, Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan representasi kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan bagi mereka yang kerap berada di pinggir kesempatan,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari jumlah anak yang mengenyam pendidikan, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program Sekolah Rakyat pun dinilai berpeluang menjadi tonggak penting dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih inklusif dan bermartabat. (*)

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah edukasi dan pencegahan judi daring pada anak sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif aktivitas digital ilegal. Penguatan literasi digital dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah anak-anak terpapar konten perjudian yang berpotensi merusak perkembangan mental dan sosial.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa negara harus hadir memastikan ruang digital tetap aman dan sehat bagi generasi muda. “Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk praktik judi daring,” katanya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan edukasi sejak dini agar anak-anak mampu menggunakan teknologi secara bijak. Menurutnya, pemanfaatan ruang digital harus diarahkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan karakter positif. “Literasi digital harus diperkuat agar generasi muda memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif di ruang digital,” tegasnya.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pemblokiran konten judi daring sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan sekolah. Ia menyebut pendekatan pencegahan menjadi langkah penting agar anak-anak tidak terpapar praktik perjudian digital. “Kami terus memperkuat pengawasan ruang digital dan mendorong edukasi kepada orang tua serta satuan pendidikan,” jelasnya.

Meutya Viada Hafid menambahkan bahwa kolaborasi dengan platform digital, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat terus diperluas untuk memperkuat perlindungan anak di internet. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak akan membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. “Pencegahan harus dilakukan bersama melalui edukasi, pengawasan, dan literasi digital yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain penguatan pengawasan, pemerintah juga mendorong peningkatan peran keluarga dalam mendampingi aktivitas digital anak. Pendampingan dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk membangun kesadaran anak terhadap risiko judi daring dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.

Melalui langkah edukasi dan pencegahan yang terintegrasi, pemerintah optimistis perlindungan anak di ruang digital dapat semakin diperkuat. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. ***

Jakarta, Judi daring dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang anak Indonesia karena dapat memengaruhi kondisi psikologis, pola perilaku, hingga masa depan generasi muda. Kemudahan akses internet dan penggunaan gawai yang semakin luas membuat anak-anak rentan terpapar konten perjudian digital sejak usia dini apabila tidak disertai pengawasan yang memadai dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan judi daring melalui pemutusan akses situs ilegal, pengawasan platform digital, serta peningkatan literasi digital di masyarakat. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama.

“Judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, pengawasan dan edukasi harus diperkuat secara berkelanjutan,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang terpapar judi daring berisiko mengalami kecanduan, gangguan konsentrasi belajar, hingga perubahan perilaku sosial. Selain itu, perjudian digital juga dapat memicu tindakan konsumtif dan mendorong anak mencari akses uang secara tidak sehat demi melanjutkan aktivitas perjudian.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Agustinus Sirait menilai bahwa pengaruh judi daring terhadap anak dapat berkembang secara perlahan dan sering kali tidak disadari oleh orang tua. Menurutnya, banyak anak awalnya hanya mencoba permainan berbasis taruhan melalui iklan atau tautan yang muncul di media sosial.

“Anak-anak sangat mudah tertarik karena dikemas seperti permainan biasa. Padahal di dalamnya terdapat unsur perjudian yang dapat memicu kecanduan,” tuturnya.

Menurutnya, pengawasan penggunaan gawai dan edukasi mengenai bahaya judi daring perlu dilakukan sejak dini agar anak memiliki pemahaman yang kuat terhadap risiko yang dihadapi di ruang digital. Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan sekolah dalam membangun literasi digital yang sehat dan aman bagi pelajar.

Sementara itu, Guru besar tetap Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Indonesia (UI), Rose Mini Agoes Salim menilai judi daring dapat memengaruhi perkembangan emosional anak karena menimbulkan dorongan instan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat membentuk pola pikir yang keliru terhadap proses kerja keras dan tanggung jawab.

“Jika dibiarkan, anak bisa kehilangan fokus belajar dan mengalami gangguan kontrol emosi akibat kecanduan bermain,” jelasnya.

Pemerintah sendiri terus mendorong kolaborasi antara keluarga, sekolah, platform digital, dan aparat penegak hukum untuk mempersempit ruang penyebaran judi daring. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman sekaligus melindungi tumbuh kembang anak Indonesia di era teknologi yang semakin berkembang pesat.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, hiburan, hingga komunikasi. Anak-anak dan remaja tumbuh di tengah ruang digital yang sangat terbuka, di mana berbagai informasi dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat besar bagi perkembangan pengetahuan dan kreativitas generasi muda. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman serius apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Salah satu ancaman yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya judi daring yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Praktik perjudian kini tidak hanya hadir melalui situs khusus, tetapi juga menyusup ke media sosial, permainan digital, siaran langsung, hingga berbagai platform hiburan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Modus yang digunakan semakin terselubung dan dirancang menyerupai permainan biasa sehingga mudah menarik perhatian anak-anak yang belum memahami risikonya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya paparan judi online di kalangan anak-anak di Indonesia. Ia menilai fenomena tersebut menjadi sinyal serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap keamanan serta proses tumbuh kembang anak. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 200 ribu anak Indonesia diketahui telah terpapar praktik judi daring. Menurutnya, kondisi ini merupakan ancaman nyata terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital.

Arifah menjelaskan bahwa anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi digital. Pesatnya perkembangan dunia digital yang semakin terbuka membuat anak mudah terpapar konten perjudian, baik melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi dari influencer, maupun transaksi digital yang belum sepenuhnya dipahami risikonya oleh anak. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Menurutnya, langkah pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta pendampingan perlu diperkuat agar anak-anak tidak semakin terjerumus dalam praktik judi online.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga mengungkapkan fakta yang memprihatinkan terkait meningkatnya praktik judi online di kalangan generasi muda di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, hampir 200 ribu anak tercatat telah terpapar aktivitas perjudian ilegal tersebut. Dari total angka itu, sekitar 80 ribu anak atau 40 persen di antaranya diketahui masih berusia di bawah 10 tahun.

Meutya mengatakan situasi tersebut sebagai ancaman serius yang dapat berdampak buruk terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. Ia menegaskan bahwa judi online pada dasarnya merupakan bentuk penipuan, karena sistem yang digunakan membuat para pemain hampir selalu mengalami kerugian dalam jangka panjang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa judi daring tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keluarga dan masa depan anak-anak apabila tidak ditangani secara serius.

Di tengah kondisi tersebut, pengawasan terhadap aktivitas anak di internet menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua tidak cukup hanya memberikan akses perangkat digital tanpa pendampingan yang tepat. Kehadiran keluarga dalam membimbing penggunaan teknologi menjadi faktor penting agar anak mampu memanfaatkan internet secara sehat dan produktif. Pengawasan bukan berarti membatasi kreativitas anak, melainkan membangun komunikasi yang baik agar mereka memahami risiko di ruang digital.

Pendidikan literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. Anak-anak perlu dibekali pemahaman mengenai etika penggunaan internet, keamanan data pribadi, serta bahaya konten negatif seperti judi daring. Dengan kemampuan menyaring informasi, generasi muda tidak akan mudah terpengaruh oleh promosi yang menawarkan keuntungan instan tetapi berujung pada kerugian berkepanjangan.

Maraknya judi daring menunjukkan bahwa ruang digital dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal yang merusak tatanan sosial. Banyak masyarakat yang awalnya hanya mencoba permainan secara iseng akhirnya terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Dampaknya tidak hanya pada kondisi ekonomi, tetapi juga kesehatan mental dan hubungan keluarga. Karena itu, upaya menciptakan ruang digital yang sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap keamanan ruang digital terus meningkat. Penertiban situs dan aplikasi bermuatan perjudian menjadi langkah penting untuk menjaga ekosistem digital nasional tetap aman. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak boleh berkembang tanpa pengawasan dan aturan yang jelas, terutama untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman dunia maya.

Kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan platform digital menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan internet yang aman bagi anak-anak. Sekolah memiliki peran penting dalam memperkuat literasi digital dan membentuk karakter siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sementara itu, platform digital juga perlu memperkuat sistem pengawasan serta membatasi penyebaran konten ilegal yang berpotensi membahayakan pengguna usia muda. Dengan sinergi yang baik antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang aman sekaligus mendukung lahirnya generasi yang cerdas, tangguh, dan berintegritas.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh Andi Suharja )*

Fenomena judi daring yang belakangan ini mengemuka sebagai ancaman serius bagi masa depan anak Indonesia justru menjadi momentum kebangkitan nasional yang luar biasa. Dinamika ini disikapi oleh seluruh elemen bangsa bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai alarm penanda untuk memperkuat benteng perlindungan anak di dunia maya. Tantangan digital ini menjadi pemicu utama bagi negara, keluarga, dan masyarakat untuk bergerak serentak, mengubah ruang digital yang awalnya rentan menjadi ekosistem yang jauh lebih aman, suportif, dan edukatif bagi pertumbuhan generasi muda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, melihat dinamika paparan judi online pada anak ini sebagai dorongan kuat untuk semakin menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi secara optimal di ruang digital. Menanggapi data Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai 200 ribu anak yang sempat terpapar, segenap komponen bangsa langsung merapatkan barisan. Angka ini tidak dipandang secara pesimis, melainkan sebagai peta navigasi yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyasar kelompok usia rentan dengan program edukasi yang lebih masif dan terarah.

Anak-anak, yang kerap menjadi target karena tampilan luar judi online menyerupai gim biasa, kini mendapatkan perhatian dan pendampingan yang jauh lebih intensif. Celah di mana anak-anak belum matang secara berpikir kini dijembatani melalui gerakan literasi digital yang masif sejak dini. Alih-alih membiarkan mereka terjebak dalam kecanduan yang merusak karakter, momentum ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan pendidikan keamanan digital ke dalam kurikulum nasional dan pola pengasuhan, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas digital dan mampu membedakan hiburan sehat dari praktik ilegal terselubung.

Bahaya multidimensional dari judi online, mulai dari risiko psikologis hingga penurunan prestasi akademis, kini diantisipasi lewat pendekatan preventif yang komprehensif, bukan sekadar penindakan hukum. Kesadaran baru ini melahirkan kolaborasi hebat di tingkat keluarga, di mana orang tua kini tidak lagi pasif memandang gawai sebagai sarana hiburan semata. Banyak orang tua kini telah naik kelas menjadi benteng pertama yang tangguh, aktif menerapkan pembatasan waktu, mendampingi aktivitas internet anak, dan membuka ruang komunikasi yang hangat mengenai keamanan digital demi menjaga mentalitas produktif generasi penerus.

Keseriusan negara dalam memimpin perang melawan judi daring ini membuahkan hasil yang sangat nyata dan membanggakan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, membuktikan ketegasan pemerintah dengan keberhasilan memutus akses terhadap lebih dari 3,45 juta situs perjudian daring dalam kurun waktu sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa negara memiliki kapabilitas yang luar biasa dan tidak pernah tinggal diam dalam membersihkan ruang siber demi masa depan anak-anak Indonesia.

Ketangguhan strategi pemerintah semakin terlihat jelas dari kolaborasi hulu ke hilir yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, sektor perbankan, hingga platform digital. Pemblokiran terhadap lebih dari 25 ribu rekening bank yang terindikasi terkait judi online menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berhasil memutus urat nadi keuangan dari praktik ilegal tersebut. Meskipun data PPATK mencatat perputaran dana yang besar pada tahun 2025, transparansi data ini justru menjadi modal berharga bagi sistem pengawasan berlapis untuk bekerja lebih efektif, sekaligus mendorong platform global seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk meningkatkan tanggung jawab moral mereka dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak.

Sinergi yang kuat ini juga diamini oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan. Upaya memperketat ruang digital di media sosial dan gim daring diperkuat dengan mendorong platform digital menonaktifkan akun milik anak di bawah usia 16 tahun yang tidak sesuai peruntukan, sebagaimana amanat PP TUNAS. Pengawasan terhadap penyalahgunaan data orang tua untuk pembuatan akun juga semakin diperketat melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan dan validasi data yang mutakhir. Langkah ini berhasil menciptakan sistem verifikasi yang jauh lebih aman, andal, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memberikan ketenangan pikiran bagi jutaan orang tua.

Melalui komitmen yang kuat, ancaman serius dari judi daring justru telah berhasil dikonversi menjadi sebuah gerakan nasional yang menyatukan dan memperkuat seluruh elemen bangsa. Tantangan yang ada tidak sedikit pun menyurutkan langkah Indonesia, melainkan memicu lompatan besar dalam tata kelola keamanan siber nasional yang ramah anak. Kemajuan teknologi terbukti tidak akan pernah mengorbankan masa depan generasi muda, karena hari ini Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa negara, keluarga, sekolah, dan industri digital mampu bergerak bersama dalam satu frekuensi yang harmonis.

Dengan fondasi gotong royong yang kokoh ini, investasi terbesar bangsa yaitu anak-anak Indonesia akan tetap bertumbuh dalam dekapan lingkungan digital yang sehat, aman, dan penuh dengan peluang prestasi. Langkah serentak ini tidak hanya menjadi pelindung hari ini, tetapi juga menjadi jembatan emas yang memastikan lahirnya generasi penerus yang produktif dan berkarakter mulia.

)* penulis merupakan pengamat media sosial

Oleh: Andhika Prasetyo
Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional kembali mendapat sorotan publik setelah penyerahan sejumlah alat utama sistem persenjataan strategis kepada Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kehadiran berbagai alutsista modern seperti pesawat tempur Rafale, Falcon 8X, Airbus A400M MRTT hingga radar pertahanan udara terbaru dipandang sebagai bagian dari transformasi besar sektor pertahanan Indonesia untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin dinamis. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menaruh perhatian serius terhadap penguatan kedaulatan dan keamanan negara sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo juga dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan pangan, memperluas program sosial masyarakat, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional sehingga penguatan pertahanan menjadi bagian yang melengkapi agenda besar pembangunan nasional secara menyeluruh. Penyerahan enam unit pesawat tempur MRCA Rafale, empat unit pesawat Falcon 8X, satu unit Airbus A400M MRTT, missile meteor, smart weapon hammer, hingga radar GCI GM403 menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pertahanan modern yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

Prabowo Subianto menilai penambahan alutsista tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian dunia yang semakin kompleks. Menurutnya, pembangunan kekuatan militer bukan ditujukan untuk kepentingan agresi ataupun ekspansi, melainkan sebagai kekuatan penangkal guna menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai potensi ancaman. Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga wilayah udara, laut, dan daratan nasional agar tetap aman dan berdaulat.

Pandangan tersebut dinilai relevan mengingat situasi geopolitik global saat ini dipenuhi berbagai konflik kawasan, rivalitas kekuatan besar, hingga ancaman keamanan nonkonvensional yang dapat berdampak terhadap stabilitas nasional. Dalam konteks itu, pertahanan yang kuat menjadi syarat penting agar Indonesia mampu menjaga stabilitas politik, keamanan investasi, serta keberlangsungan pembangunan nasional jangka panjang. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkesinambungan.

Penguatan sektor udara menjadi perhatian utama karena wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pengawasan dan pengamanan yang modern serta terintegrasi. Kehadiran Rafale dinilai akan meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara sekaligus memperkuat efek deterrence Indonesia di kawasan regional. Selain memiliki teknologi canggih, pesawat tersebut juga mampu menjalankan berbagai misi strategis mulai dari superioritas udara hingga serangan presisi. Kehadiran Airbus A400M MRTT juga memberi kemampuan tambahan dalam mendukung mobilitas logistik dan pengisian bahan bakar di udara sehingga memperluas jangkauan operasional militer Indonesia. Sementara itu, Falcon 8X akan memperkuat dukungan operasi dan mobilitas strategis nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung pengadaan alutsista dalam beberapa tahun mendatang. Ia memastikan bahwa kebijakan penguatan pertahanan tersebut telah dirancang secara matang sehingga tidak akan mengganggu struktur APBN maupun program prioritas lainnya. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut Indonesia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat agar dapat menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai ancaman yang berkembang. Dukungan anggaran yang konsisten menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki visi jangka panjang dalam membangun sistem pertahanan nasional yang modern dan mandiri.

Di sisi lain, penguatan pertahanan juga membuka peluang besar bagi industri strategis dalam negeri untuk berkembang lebih maju. Direktur Utama PT Len Industri Prof. Joga Dharma Setiawan menyatakan bahwa penyerahan Radar GCI GM403 merupakan bukti nyata komitmen industri nasional dalam mendukung modernisasi sistem pertahanan udara Indonesia. Menurutnya, radar tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan pengawasan ruang udara nasional, tetapi juga memperlihatkan kemampuan industri dalam negeri dalam menguasai teknologi strategis pertahanan.

Prof. Joga Dharma Setiawan menilai pengembangan teknologi pertahanan nasional harus terus diperkuat melalui interoperabilitas sistem dan inovasi berkelanjutan agar Indonesia mampu mencapai kemandirian industri pertahanan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan militer tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri teknologi nasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor strategis.

Sejumlah pengamat juga menilai kebijakan penguatan alutsista era Prabowo menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dengan sistem pertahanan yang lebih modern dan terintegrasi, Indonesia dinilai memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas kawasan maupun menghadapi tantangan geopolitik global. Modernisasi pertahanan juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam melindungi kepentingan nasional.

Modernisasi sistem pertahanan nasional pada akhirnya bukan sekadar soal penambahan persenjataan, tetapi bagian dari upaya besar menjaga martabat dan kedaulatan bangsa. Pemerintah diharapkan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara terukur dan berkelanjutan, sembari mendorong keterlibatan industri dalam negeri agar Indonesia semakin mandiri dalam penguasaan teknologi militer. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, dan industri nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya di tengah persaingan global yang terus berkembang.

) Pengamat Militer dan Keamanan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaru kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika dan ketidakpastian geopolitik global.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menghadirkan sejumlah alutsista modern, di antaranya enam unit pesawat tempur MRCA Rafale, empat unit pesawat Falcon 8X, satu unit pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor, enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403. Penambahan armada dan perlengkapan tempur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pertahanan Indonesia di sektor udara, laut, maupun darat.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini menjadi bagian penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Menurutnya, penguatan militer diperlukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan keamanan global.

“Penambahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kekuatan pertahanan nasional,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan militer Indonesia tidak bertujuan untuk kepentingan ofensif, melainkan sebagai upaya menjaga kedaulatan negara dan memberikan efek penangkal terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional.

“Kita harus terus memperkuat kemampuan pertahanan sebagai daya tangkal. Tujuan utama kita tidak lain untuk melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Prabowo.

Menurut Kepala Negara, kondisi geopolitik internasional yang terus berubah membuat setiap negara harus memiliki sistem pertahanan yang solid agar stabilitas nasional tetap terjaga. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Situasi dunia saat ini penuh ketidakpastian geopolitik. Karena itu, pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan memastikan negara tetap memiliki kedaulatan,” tutur Prabowo.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program modernisasi pertahanan guna memperkuat pengamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Ke depan, pembangunan kekuatan pertahanan akan terus dilanjutkan. Kita ingin memastikan keamanan wilayah udara, lautan, dan seluruh daratan Indonesia tetap terjaga,” tandas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung pengadaan alutsista pada beberapa tahun mendatang. Ia memastikan kebutuhan pertahanan tetap menjadi prioritas di tengah ketidakpastian global.

“Anggaran untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sudah disiapkan dalam jumlah yang cukup besar. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, kemampuan pertahanan memang harus tetap dijaga,” ujar Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa pengalokasian dana untuk pengadaan alutsista tidak akan mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).