Arsip Bulanan: Mei 2026

Oleh: Raksana Wibawa )*

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.

Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitas operasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.

Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribu koperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerak cepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untuk diresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejar angka semata.

Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalam keberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejak pembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapat dioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari 9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi penggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akan menjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh akses terhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagai upaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepat pembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terus bergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunan koperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh merata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokoh kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutama melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Dengan adanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepala keluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihat potensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usaha berbasis masyarakat.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola perhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat melalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonomi nasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.

Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga akses pembiayaan secara mandiri.

Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagi dipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumen modern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM

Oleh: Sekar Arundhati )*

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peresmian simbolis 1.061 unit koperasi secara serentak di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026. Pada hari yang sama, Presiden juga memimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Kabupaten Tuban sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional berbasis desa.

Dua agenda nasional tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Pemerintah menilai desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peresmian lebih dari seribu koperasi desa menjadi salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Keberadaan koperasi dinilai akan membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa di berbagai sektor usaha.

Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Prabowo optimistis puluhan ribu koperasi dapat dioperasikan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional berbasis desa dan kelurahan.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Koperasi akan berperan dalam distribusi kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro dan kecil, hingga mendukung stabilitas harga barang di tingkat masyarakat. Dengan sistem ekonomi berbasis gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang lebih efektif.

Program Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang selaras dengan upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Panen Raya Jagung Serentak yang digelar bersamaan dengan peresmian koperasi menunjukkan adanya integrasi kebijakan antara penguatan produksi pangan dan pembangunan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian masyarakat dapat didukung dengan sistem distribusi dan kelembagaan usaha yang lebih kuat. Dengan demikian, petani tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memiliki akses terhadap pemasaran, pengolahan hasil, dan rantai distribusi yang lebih efisien.

Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga datang dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa penguatan koperasi desa sejalan dengan agenda transformasi kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM

Kementerian Kehutanan memandang koperasi desa sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memiliki kelembagaan usaha yang lebih profesional, mandiri, dan memiliki daya saing lebih tinggi.

Program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah selama ini juga terus menunjukkan perkembangan positif. Di Jawa Timur, kegiatan perhutanan sosial telah melibatkan lebih dari 133 ribu kepala keluarga dengan cakupan lahan mencapai ratusan ribu hektare. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi melalui nota kesepahaman terkait penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kehutanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola perhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat melalui ribuan surat keputusan. Dari program tersebut, terbentuk lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonomi nasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.

Rohmat Marzuki menilai penguatan koperasi akan mempercepat transformasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menjadi entitas usaha yang lebih modern dan produktif. Pemerintah ingin memastikan masyarakat desa tidak hanya memperoleh akses kelola lahan, tetapi juga memiliki kemampuan memperkuat rantai usaha mulai dari produksi hingga pemasaran.

Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih turut datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menilai koperasi desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

Menurut Darmawangsyah, kehadiran koperasi dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuat distribusi barang hingga wilayah pelosok. Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri telah memiliki 167 koperasi desa yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Pemerintah daerah berharap koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Sistem ekonomi gotong royong yang dibangun melalui koperasi diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Darmawangsyah juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah pusat yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, program koperasi desa memiliki manfaat besar bagi masyarakat karena memberikan akses ekonomi yang lebih luas dan terjangkau.

Langkah pemerintah menghadirkan ribuan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia dari desa. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat agar memiliki ketahanan dan kemandirian yang lebih baik.

Melalui koperasi desa, pemerintah berharap tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program tersebut juga menjadi bukti bahwa pembangunan berbasis kerakyatan tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Oleh: Sania Saraswati *)

Dinamika pasar keuangan global yang kian fluktuatif kembali menempatkan nilai tukar rupiah dalam posisi yang menantang. Hingga pertengahan Mei 2026, pergerakan rupiah yang menembus level psikologis Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu perhatian publik. Namun, di balik angka-angka tersebut, terlihat sebuah skenario mitigasi yang terukur dan terintegrasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Langkah-langkah ini bukan sekadar respons reaktif, melainkan bentuk pertahanan struktural untuk memastikan bahwa pelemahan mata uang tidak menggerus daya beli masyarakat serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Tekanan yang dialami rupiah saat ini tidak terlepas dari kombinasi faktor eksternal yang masif. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengidentifikasi bahwa inflasi energi global dan ekspektasi suku bunga tinggi di negara maju telah memicu pergeseran modal besar-besaran. Investor cenderung memindahkan aset mereka dari negara berkembang menuju aset aman berdenominasi dolar. Situasi ini sejatinya dialami secara kolektif oleh mata uang utama di Asia, yang menunjukkan bahwa fenomena ini adalah gejolak global, bukan kerentanan tunggal domestik. Di sinilah pentingnya melihat efektivitas kebijakan pemerintah yang tetap fokus pada upaya stabilisasi di tengah arus modal keluar yang cukup deras sejak awal tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan instrumen penyeimbang untuk meredam kepanikan pasar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar melalui intervensi di pasar obligasi. Aktivasi Bond Stabilization Fund menjadi kartu as pemerintah untuk menjaga agar imbal hasil (yield) surat utang tidak melonjak terlalu tinggi. Strategi ini sangat penting karena kestabilan pasar obligasi akan mencegah kerugian modal bagi investor asing, yang pada akhirnya dapat menahan laju keluarnya modal dari Indonesia. Meskipun rupiah telah melampaui asumsi APBN 2026, kesehatan fiskal secara keseluruhan dinilai tetap berada dalam zona aman dan terkendali.

Pada level mikro, kebijakan mitigasi diarahkan langsung pada perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelemahan rupiah berpotensi mengerek harga komoditas impor, seperti kedelai yang kini bergerak di atas harga acuan. Menanggapi risiko ini, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa negara hadir melalui alokasi anggaran bencana tidak terduga untuk mensubsidi bahan pangan jika terjadi lonjakan harga yang ekstrem. Intervensi konkret seperti subsidi ongkos pengiriman bahan pangan menjadi solusi cerdas untuk memotong rantai distribusi yang mahal, sehingga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau. Langkah ini membuktikan bahwa prioritas pemerintah adalah menjaga “perut” rakyat agar tidak terimbas oleh sentimen pasar uang di New York atau London.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat dari pengawasan ketat di sektor perdagangan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, terus memantau ketersediaan stok pangan nasional guna memastikan bahwa rantai pasok tidak terganggu oleh spekulasi nilai tukar. Sejauh ini, stabilitas harga sebagian besar komoditas masih terjaga pada level normal, meskipun fluktuasi kecil pada minyak goreng sawit tetap diantisipasi secara harian. Pengawasan intensif ini memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dan konsumen bahwa fundamental ekonomi riil Indonesia masih memiliki daya tahan yang solid terhadap guncangan moneter.

Di sisi lain, ketangguhan sektor perbankan menjadi fondasi utama dalam menghadapi badai ekonomi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, memastikan bahwa profil risiko perbankan nasional masih sangat terjaga. Dengan rasio kecukupan modal yang mencapai angka 25,09 persen dan tingkat kredit bermasalah yang jauh di bawah ambang batas aman, perbankan Indonesia memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menyerap potensi tekanan. Keberhasilan OJK dalam melakukan uji tekan (stress test) secara rutin menunjukkan kesiapan industri keuangan dalam menghadapi berbagai skenario terburuk, termasuk lonjakan harga energi maupun suku bunga global.

Integrasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan kunci utama mengapa Indonesia tetap mampu berdiri tegak di tengah sentimen negatif lembaga pemeringkat internasional. Meskipun terdapat penyesuaian prospek utang oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, konsistensi bauran kebijakan yang ditunjukkan otoritas domestik menjadi jawaban nyata atas keraguan tersebut. Upaya memperkuat cadangan devisa melalui instrumen jangka pendek seperti SRBI juga terbukti efektif sebagai penahan beban di pasar obligasi, menjaga agar aliran masuk modal tetap ada meskipun terbatas.

Pelemahan rupiah saat ini harus dipandang sebagai ujian terhadap ketangguhan bauran kebijakan nasional. Dukungan penuh terhadap agenda pemerintah dalam stabilisasi harga pangan, intervensi pasar obligasi, dan penguatan permodalan perbankan adalah langkah objektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan koordinasi yang erat dan respons kebijakan yang cepat, tantangan nilai tukar ini tidak akan menggoyahkan fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa melalui manajemen risiko yang baik dan perlindungan sosial yang terukur, stabilitas nasional tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Masyarakat dan pelaku pasar perlu tetap optimistis bahwa navigasi ekonomi di bawah arahan kebijakan saat ini berada pada jalur yang tepat untuk melalui masa-masa sulit ini.

*) Ekonom Makro dan Pengamat Kebijakan Moneter Pasar Keuangan

Oleh: Reksa Wibawa )*

Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini semakin menekankan pendekatan preventif dan deteksi dini penyakit. Program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun sistem kesehatan yang tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan saat masyarakat sudah sakit, tetapi juga pada pencegahan agar risiko penyakit dapat ditekan sejak awal.

Pendekatan preventif dinilai semakin penting di tengah meningkatnya kasus penyakit katastropik seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Pemerintah melihat pola hidup masyarakat yang kurang sehat, rendahnya aktivitas fisik, serta minimnya budaya pemeriksaan kesehatan berkala menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui edukasi dan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menyebut Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau sekitar 19 juta masyarakat selama periode Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,16 juta orang telah tercatat menjalani tindak lanjut pengobatan dan pengendalian penyakit setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan kesehatan tertentu.

Menurut Benjamin, program yang dimulai sejak Februari 2025 itu pada tahun pertama menargetkan pemeriksaan kesehatan bagi 70 juta masyarakat, terdiri atas 46 juta peserta CKG tahunan dan 24 juta peserta CKG sekolah. Pemerintah berharap cakupan program terus meningkat hingga mampu menjangkau sekitar 150 juta masyarakat pada tahun ini.

Pemerintah memandang pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk mendeteksi berbagai penyakit sejak dini, terutama hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan gangguan status gizi. Selama ini, sebagian masyarakat masih terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan hanya ketika memiliki kebutuhan administratif seperti perjalanan haji, umrah, atau pekerjaan tertentu.

Padahal, berbagai penyakit katastropik sebenarnya dapat dicegah apabila faktor risiko ditemukan lebih awal. Pemerintah menilai deteksi dini yang dibarengi perubahan pola hidup sehat akan membantu menekan angka komplikasi penyakit yang selama ini membebani sistem kesehatan nasional.

Benjamin menjelaskan biaya penanganan penyakit katastropik terus meningkat setiap tahun. Anggaran untuk layanan cuci darah, misalnya, mengalami lonjakan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat langkah preventif agar masyarakat tidak terlambat mendapatkan penanganan kesehatan.

Pemerintah menilai upaya pencegahan jauh lebih efektif dibanding pengobatan ketika penyakit sudah berkembang menjadi komplikasi berat. Dengan pengendalian hipertensi dan diabetes sejak awal, risiko gagal ginjal maupun serangan jantung dapat ditekan secara signifikan.

Ke depan, pemerintah berharap rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai tempat berobat ketika sakit, tetapi juga menjadi pusat pemeriksaan kesehatan rutin dan deteksi dini penyakit. Dukungan alat kesehatan yang semakin modern dinilai akan membantu mempercepat identifikasi berbagai gangguan kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan Program CKG saat ini terus diperluas ke berbagai sektor. Selain dilakukan di puskesmas, pemeriksaan kesehatan juga menjangkau sekolah, kementerian, lembaga pemerintah, hingga berbagai komunitas masyarakat. Perluasan layanan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menilai pemerintah saat ini tengah mendorong perubahan paradigma layanan kesehatan nasional dari pendekatan kuratif menuju preventif. Menurutnya, masyarakat perlu dibiasakan menjalani pemeriksaan kesehatan berkala agar potensi penyakit dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

Pemerintah juga memastikan hasil pemeriksaan kesehatan tidak berhenti pada tahap pendataan semata. Masyarakat yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan mendapatkan pendampingan dan penanganan medis sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar program benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengungkapkan hasil evaluasi program masih menemukan tingginya kasus hipertensi, obesitas, diabetes, hingga gangguan kesehatan gigi di berbagai kelompok usia. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan kesehatan masyarakat Indonesia masih cukup besar.

Menurut Maria Endang, tingginya angka penyakit tersebut menunjukkan budaya pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu diperkuat. Banyak masyarakat yang belum menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebutuhan utama dan baru memeriksakan diri ketika keluhan sudah dirasakan cukup berat.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat edukasi kesehatan masyarakat agar kesadaran terhadap pola hidup sehat dan pentingnya pemeriksaan berkala semakin meningkat. Edukasi dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan layanan kesehatan preventif.

Pemerintah memandang pembangunan sumber daya manusia unggul sangat dipengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Generasi yang sehat dinilai akan memiliki produktivitas lebih tinggi, kemampuan belajar yang lebih baik, serta kualitas hidup yang lebih optimal.

Melalui penguatan Program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah ingin membangun fondasi kesehatan masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya menjadi layanan pemeriksaan kesehatan biasa, tetapi juga bagian dari investasi besar negara dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Transformasi layanan kesehatan yang lebih preventif juga menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin berfokus pada kualitas hidup masyarakat. Dengan pemeriksaan kesehatan yang semakin luas dan mudah diakses, pemerintah berharap budaya hidup sehat dapat tumbuh lebih kuat di tengah masyarakat.

*) Analis Kebijakan Publik

Oleh: Larasati Ayudya )*

Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini semakin difokuskan pada langkah pencegahan penyakit sejak dini. Program tersebut tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga bagian penting dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.

Fokus pemerintah terhadap layanan kesehatan preventif dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok anak dan remaja. Pemerintah memandang kesehatan fisik dan mental generasi muda menjadi fondasi utama dalam mendukung kualitas pendidikan sekaligus daya saing bangsa di masa depan.

Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan Program Cek Kesehatan Gratis bagi anak mencapai 14 juta orang pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas deteksi dini berbagai persoalan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan mental yang kini menjadi perhatian serius pemerintah.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pada 2025 program CKG baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak. Dari hasil skrining nasional, pemerintah menemukan sekitar 338 ribu anak mengalami kecemasan dan 363 ribu lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak membutuhkan perhatian yang lebih besar. Pemerintah menilai penanganan sejak dini menjadi langkah penting agar risiko yang lebih berat dapat dicegah sedini mungkin.

Budi mengungkapkan bahwa kasus tekanan mental pada anak tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat dialami oleh berbagai latar belakang sosial. Faktor keluarga, pola asuh, konflik rumah tangga, hingga perundungan di lingkungan sekolah dinilai menjadi pemicu utama munculnya tekanan psikologis pada anak dan remaja.

Karena itu, pemerintah terus memperluas skrining kesehatan jiwa agar potensi gangguan mental dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua agar pola pengasuhan di lingkungan keluarga dapat mendukung kesehatan mental anak secara lebih baik.

Selain melibatkan keluarga, pemerintah juga memperkuat peran tenaga pendidik dalam mendukung pencegahan masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Guru diharapkan mampu mengenali tekanan sosial yang dialami siswa, termasuk indikasi perundungan maupun perubahan perilaku yang berpotensi mengarah pada gangguan psikologis.

Pemerintah turut memastikan layanan bantuan darurat tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan pendampingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan kesehatan mental yang lebih responsif dan mudah dijangkau masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa anak membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, langkah nyata harus terus diperkuat agar tercipta mekanisme perlindungan yang efektif bagi generasi penerus bangsa.

Dukungan terhadap Program CKG juga terlihat dari upaya pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting karena mampu membantu pemerintah memetakan kondisi kesehatan siswa secara lebih sistematis.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa Program CKG Sekolah menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendeteksi berbagai persoalan kesehatan siswa sejak dini. Pemerintah memandang kesehatan siswa memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Januari hingga awal Mei 2026, pemerintah menemukan persoalan kesehatan terbesar pada siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen. Selain itu, peningkatan tekanan darah mencapai 22,1 persen dan penumpukan kotoran telinga sebesar 8,6 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan dasar masih menjadi tantangan yang cukup besar di lingkungan pendidikan. Pemerintah menilai temuan tersebut penting sebagai dasar penyusunan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Sepanjang periode pemeriksaan tersebut, pemerintah telah melakukan skrining terhadap lebih dari 4,8 juta siswa di 45.596 sekolah di seluruh Indonesia. Capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses layanan kesehatan secara merata hingga ke lingkungan pendidikan.

Sementara itu, hasil pemeriksaan CKG Sekolah sepanjang 2025 juga menunjukkan masih tingginya persoalan kebugaran siswa, karies gigi, dan anemia. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa budaya hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu diperkuat di kalangan masyarakat.

Pemerintah memandang pemeriksaan kesehatan tidak boleh lagi dianggap sekadar kebutuhan tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari pola hidup masyarakat modern. Dengan pemeriksaan berkala, berbagai risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Program CKG juga memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada layanan pengobatan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi mulai memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kesehatan secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai penting karena pencegahan penyakit jauh lebih efektif dibanding penanganan ketika kondisi sudah memasuki tahap komplikasi. Selain mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendekatan preventif juga membantu mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah optimistis perluasan Program CKG akan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang tumbuh sehat secara fisik maupun mental diyakini akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan daya saing yang lebih kuat di masa depan.

*) Pegamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan fiskal, moneter, hingga intervensi pasar disiapkan guna memastikan kondisi ekonomi nasional tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan ini berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Meski menghadapi tekanan global akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap aman dan terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario pelemahan rupiah dalam penyusunan asumsi APBN 2026. Menurutnya, tekanan terhadap kurs saat ini masih berada dalam batas yang dapat dikelola.

“Pada waktu kita hitung itu, kita simulasinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya, tidak jauh dengan kondisi sekarang. Jadi APBN masih relatif aman,” ujar Purbaya di Jakarta.

Pemerintah juga akan membantu penguatan rupiah melalui intervensi di pasar surat berharga menggunakan skema Bond Stabilization Fund (BSF). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Selain itu, koordinasi erat terus dilakukan bersama Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar dan arus modal. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter menjalankan strategi stabilisasi secara menyeluruh dan terukur. Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat dan mampu menopang ketahanan ekonomi nasional.

“BI all out menjaga rupiah, berkoordinasi erat dengan pemerintah, serta terus mendapat dukungan penuh dari Presiden,” kata Perry.

Di sektor pangan, pemerintah juga memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah siap memberikan subsidi distribusi apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan kondisi pasokan pangan nasional tetap aman dan harga bahan pokok masih terkendali.

Meski menghadapi tantangan global, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diyakini mampu menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik di tengah dinamika ekonomi dunia.

JAKARTA – Stabilitas sektor keuangan nasional terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak cepat. Penguatan koordinasi pemerintah dan regulator dinilai mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia, termasuk dalam menjaga stabilitas rupiah dan kesehatan industri perbankan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat dengan tingkat permodalan yang tinggi, kualitas kredit yang sehat, serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Situasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan ketahanan industri perbankan nasional masih berada dalam level yang sangat memadai untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Per Maret 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 25,09%, menunjukkan ruang penguatan yang besar bagi sektor perbankan.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia,” ujar Dian Ediana Rae.

Selain memiliki modal yang kuat, kualitas kredit perbankan juga tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross berada di level 2,14%, jauh di bawah ambang batas aman. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan sektor perbankan dalam menjaga stabilitas pembiayaan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat langkah antisipatif melalui simulasi dan stress test secara berkala terhadap berbagai skenario ekonomi global. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengawasan untuk memastikan industri keuangan tetap adaptif dan responsif menghadapi perubahan situasi internasional.

“OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegas Dian Ediana Rae.

Di sisi lain, pemerintah bergerak aktif menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk penguatan pasar obligasi nasional. Langkah tersebut dipandang sebagai sinergi positif antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah secara terukur dan berkelanjutan.
“Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu Bank Indonesia sedikit-sedikit kalau bisa,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah juga menyiapkan langkah stabilisasi melalui mekanisme Bond Stabilization Fund guna menjaga keseimbangan pasar obligasi sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia.

“Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. itu ada Bond Stabilization Fund kan,” tambah Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut pemerintah, kondisi fiskal nasional hingga saat ini masih berada dalam posisi aman dan terkendali. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

“Masih relatif aman, tapi kita akan kendalikan,” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa.

Kombinasi ketahanan perbankan, kesiapan regulator, dan respons cepat pemerintah dinilai menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah tantangan global, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat dan mampu menjaga optimisme pasar secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan arah pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan maritim dan ekonomi kelautan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

Komitmen tersebut terlihat kuat saat Presiden Prabowo meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo. Di hadapan masyarakat pesisir dan nelayan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia harus mengambil peluang besar tersebut dengan memperkuat armada perikanan, pembangunan kampung nelayan, hingga hilirisasi produk kelautan. Menurut Presiden, nelayan harus menjadi kelompok masyarakat yang semakin sejahtera karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein,” kata Kepala Negara.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada penguatan kampung nelayan. Pemerintah juga tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pesisir berskala besar, termasuk proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa yang diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bukan hanya bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman rob dan perubahan iklim, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Giant Sea Wall bukan hanya proyek perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan aktivitas industri, pelabuhan, logistik, dan kawasan produktif lainnya,” jelas Rosan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf menilai pembangunan kawasan pesisir ke depan tidak lagi sekadar berorientasi pada proyek fisik, melainkan pada penciptaan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan kawasan pesisir harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong integrasi antara perlindungan pantai, pengembangan kawasan industri, pelabuhan, perikanan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucap Didit.

Menurut Didit, pemerintah saat ini tengah menyusun langkah terpadu agar kawasan Pantura dan wilayah pesisir lainnya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis kelautan yang modern dan kompetitif. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian agar pembangunan sektor kelautan berjalan lebih cepat dan terukur.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ekonomi kelautan kini bukan lagi sektor pelengkap, melainkan prioritas utama pembangunan nasional. Di tengah tantangan global dan persaingan ekonomi dunia, keberanian pemerintah menjadikan laut sebagai fondasi pertumbuhan baru menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara maritim yang kuat, mandiri, dan sejahtera.(*)

Gorontalo — Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekonomi kelautan nasional melalui investasi besar-besaran di sektor perikanan dan kawasan pesisir.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan investasi besar pada pengembangan ekonomi biru atau blue economy seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Presiden menilai investasi di sektor kelautan bukan hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan nelayan modern dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan dapat beroperasi pada tahun ini.

Program tersebut akan terus diperluas dengan pembangunan 1.000 KNMP baru setiap tahun hingga menjangkau sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Ini pekerjaan besar,” kata Presiden Prabowo.

Selain pembangunan kawasan nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan dengan berbagai ukuran yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tangkap nelayan lokal sekaligus memperkuat kedaulatan perikanan nasional.

Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam negeri.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar pengembangan ekonomi kelautan berjalan berkelanjutan.

Menurut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai program pendampingan, mulai dari pelatihan keterampilan, dukungan penyuluh, hingga akses pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP.

“Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” jelas Trenggono.

Pemerintah berharap pembangunan kawasan nelayan modern di berbagai daerah dapat memperkuat produktivitas perikanan nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) secara serentak di Nganjuk.

Peresmian tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peluncuran ribuan koperasi itu sebagai tonggak bersejarah bagi ekonomi desa Indonesia. Ia menegaskan program tersebut berhasil diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo. Menurutnya, koperasi yang diresmikan bukan hanya berdiri secara administratif, tetapi juga telah memiliki gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan operasional.

Prabowo mengungkapkan, awalnya pemerintah menargetkan peresmian sekitar 1.300 koperasi. Namun, jumlah tersebut disesuaikan agar hanya koperasi yang benar-benar siap yang mulai beroperasi.

“Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi saya bilang cukup 1.000 saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kecepatan realisasi program menjadi poin terpenting dalam pembangunan koperasi desa tersebut. “Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut lebih dari 9.000 gedung Kopdes Merah Putih telah siap secara fisik di berbagai daerah dalam waktu sekitar tujuh bulan. “Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok murah, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.

“Dengan semangat gotong royong, Kopdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, progres pembentukan koperasi di Sulawesi Selatan terus berjalan. Dari target 3.059 koperasi, sekitar 25 persen telah rampung dengan progres pembangunan mencapai 75 persen.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan program Kopdes Merah Putih juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Perhutanan Sosial bukan hanya memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat,” ujar Rohmat.