Arsip Bulanan: Mei 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) secara serentak di Kabupaten Nganjuk. Peresmian tersebut dinilai sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peluncuran ribuan koperasi itu sebagai tonggak bersejarah bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Ia menegaskan program tersebut berhasil diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo. Ia menilai belum pernah ada pemerintahan yang meresmikan lebih dari seribu koperasi secara bersamaan dengan fasilitas operasional yang lengkap.

Prabowo menjelaskan jumlah koperasi yang diresmikan semula ditargetkan mencapai 1.300 unit. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi.

“Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi saya bilang cukup 1.000 saja,” ujarnya.

Ia juga sempat menyinggung pemilihan angka 1.061 yang disebut berkaitan dengan angka favoritnya.

“Kalau satu sama enam itu tujuh, tujuh sama satu delapan,” ucap Prabowo disambut tawa hadirin.

Meski demikian, Prabowo menegaskan hal terpenting bukan sekadar jumlah koperasi, melainkan kecepatan realisasi program.

“Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” katanya.

Menurut Prabowo, koperasi yang diresmikan tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi telah memiliki gedung, gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional hingga dukungan logistik.

Ia juga mengungkapkan lebih dari 9.000 gedung koperasi telah siap secara fisik dalam waktu kurang dari satu tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti peresmian secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Way Halim di Bandar Lampung.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan koperasi melalui pemanfaatan aset daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujar Marindo.

Di sisi lain, Pangdam XXI/Radin Inten, Kristomei Sianturi, menyebut terdapat 41 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama. Hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi.

“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujar Kristomei.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar sebagai langkah membangun generasi sehat dan berkualitas di masa depan. Program tersebut difokuskan untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan kesehatan fisik maupun mental pada anak dan remaja di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menargetkan cakupan CKG bagi anak mencapai 14 juta peserta pada 2026. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah meningkatnya masalah kesehatan jiwa pada anak.

Budi mengungkapkan, pada 2025 program CKG baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak. Hasil skrining nasional menunjukkan sebanyak 338 ribu anak mengalami kecemasan dan 363 ribu lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.

“Dalam tahun 2026 ini sudah ada empat anak yang meninggal. Mereka berasal dari NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur dengan usia 11 sampai 14 tahun,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Budi, persoalan kesehatan mental anak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari konflik keluarga, pola asuh yang kurang tepat, hingga perundungan di lingkungan sekolah. Karena itu, pemerintah akan memperluas skrining kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan edukasi kepada orang tua dan tenaga pendidik.

“Kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya, terutama ibu-ibu. Banyak yang tidak sadar bahwa pola asuh tertentu bisa membuat anak mengalami kecemasan hingga depresi,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR R, Lestari Moerdijat, menilai pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa anak membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, langkah nyata harus diperkuat demi membangun mekanisme perlindungan kesehatan mental bagi generasi muda.

“Dibutuhkan langkah nyata yang lahir dari komitmen bersama yang kuat,” kata Lestari Moerdijat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengungkapkan hasil terbaru CKG Sekolah hingga Mei 2026 menunjukkan masalah kesehatan terbesar siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen, peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga 8,6 persen.

Menurut Qodari, program CKG Sekolah menjadi langkah pemerintah mendeteksi persoalan kesehatan siswa sejak dini sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan risiko penyakit kronis di masa depan.

Program tersebut kini tidak hanya difokuskan pada deteksi dini, tetapi juga diarahkan pada pengobatan dan penanganan berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal sejak tahap awal pemeriksaan.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan program CKG diyakini mampu memberikan dampak besar terhadap sistem kesehatan nasional dalam jangka panjang.

“Kalau ini bisa diatasi masalah-masalah penting seperti ini, pembiayaan kesehatan 5 sampai 10 tahun lagi akan berasa klaim BPJS akan semakin rendah karena masyarakatnya lebih sehat,” kata Dante.

Ia menjelaskan, melalui CKG masyarakat dapat mendeteksi hipertensi, kolesterol tinggi, hingga diabetes sejak dini sehingga pengobatan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

“Lebih baik diobati di Puskesmas untuk yang kolesterolnya tinggi, untuk yang tensinya tinggi, untuk yang gulanya tinggi, daripada mereka sudah harus kena komplikasi akhirnya harus cuci darah, harus kena stroke, kena jantung,” ujarnya.

Dante optimistis manfaat program akan semakin terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Menurutnya, angka penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga gagal ginjal berpotensi menurun jika pemeriksaan rutin terus dilakukan.

Kementerian Kesehatan juga tengah memperkuat pengembangan program dengan menyiapkan distribusi alat rontgen ke seluruh puskesmas untuk mendukung deteksi tuberkulosis (TBC).

“Nanti kita akan bagi rontgen ke seluruh Puskesmas, supaya Puskesmas bisa ngerontgen dan ketahuan kalau ada TBC-nya apa nggak di CKG,” kata Dante.

Meski demikian, pelaksanaan CKG masih menghadapi tantangan di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Dante menyebut sejumlah daerah di Sulawesi dan Papua masih sulit dijangkau karena keterbatasan akses transportasi.

Sementara itu, pengamat kebijakan public, Trubus Rahadiansyah, menilai program CKG Sekolah menjadi langkah penting dalam mendukung kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, kondisi kesehatan siswa sangat memengaruhi kemampuan belajar di sekolah.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkapkan hasil CKG Sekolah hingga Mei 2026 menunjukkan persoalan kesehatan terbesar siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen, peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga 8,6 persen.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pembangunan kesehatan nasional melalui penguatan layanan preventif dan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, menyampaikan bahwa konsep UHC tidak hanya memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga menjamin mutu layanan tersebut.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi yang penting bukan hanya semua orang mendapat layanan, tetapi layanan itu juga harus bermutu,” ujar Prof. Tjandra.

Pemerintah menilai bahwa persoalan kesehatan tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan semata. Infrastruktur pendukung seperti jalan, sanitasi, transportasi, dan air bersih juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan pola hidup sehat melalui berbagai program promotif dan preventif. Salah satu konsep yang kembali disosialisasikan adalah CERDIK, yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet bergizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.

Menurut Prof. Tjandra, pemeriksaan kesehatan berkala sangat penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan lebih dini.

“Program cek kesehatan gratis sangat baik, tetapi harus ada tindak lanjut. Jika ditemukan gangguan kesehatan, harus ada mekanisme pemeriksaan lanjutan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas tetap berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini.

Di sisi lain, masyarakat turut mengapresiasi program cek kesehatan gratis yang dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup. Sejumlah masukan terkait akses layanan kesehatan dan standar pelayanan di fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sistem kesehatan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan akan terus menjadi prioritas nasional melalui penguatan layanan primer, pemerataan akses kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Jakarta, – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terus diperluas pemerintah dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Program ini juga dianggap sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif, merata, dan berkelanjutan.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menilai program pemeriksaan kesehatan berkala memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak dini sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

“Cek kesehatan berkala penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi dini adanya gangguan. Program cek kesehatan gratis ini sangat baik, tetapi harus ada tindak lanjut,” ujarnya.

Menurut Tjandra, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan, tetapi juga dari mekanisme lanjutan setelah hasil pemeriksaan diperoleh. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan harus mendapatkan akses pemeriksaan lanjutan dan penanganan yang tepat.

Sementara bagi masyarakat dengan kondisi kesehatan baik, konsultasi kesehatan tetap diperlukan agar pola hidup sehat dapat dipertahankan hingga pemeriksaan berikutnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat budaya hidup sehat dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit.

Tjandra juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program kesehatan nasional. Menurutnya, dalam sistem desentralisasi, sektor kesehatan merupakan urusan yang banyak dijalankan oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat berperan memberikan panduan dan dukungan kebijakan.

“Karena itu, komitmen pemerintah pusat dan daerah harus berjalan bersama,” jelasnya.

Ia menilai kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan koordinasi yang baik, berbagai program kesehatan dapat dijalankan secara lebih efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, Tjandra menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan tidak cukup hanya membangun gedung, tetapi juga harus mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, layanan medis, infrastruktur pendukung, serta keberlanjutan program.

“Fasilitas kesehatan di daerah terpencil harus dipikirkan secara menyeluruh. Bukan hanya gedung, tetapi juga SDM, layanan, infrastruktur, dan keberlanjutan programnya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesehatan harus menjadi prioritas bersama di seluruh tingkatan pemerintahan agar masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses layanan yang setara dengan daerah lain.

Dengan dukungan program CKG yang terus diperluas dan penguatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, pemerintah dinilai semakin serius membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berorientasi pada pencegahan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis yang terus diperkuat pemerintah dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun budaya hidup sehat sekaligus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat secara merata. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan konsep Universal Health Coverage (UHC) yang menempatkan kesehatan sebagai hak seluruh masyarakat tanpa membebani kondisi ekonomi warga.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menilai pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Menurutnya, seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu, termasuk melalui pemeriksaan kesehatan berkala sebagai langkah deteksi dini penyakit.

Ia menjelaskan program cek kesehatan gratis menjadi kebijakan yang sangat baik karena dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal. Namun demikian, program tersebut perlu disertai tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan gangguan kesehatan pada masyarakat.

Menurut Tjandra, masyarakat yang hasil pemeriksaannya baik pun tetap memerlukan konsultasi kesehatan agar mampu mempertahankan kondisi tubuh tetap sehat hingga pemeriksaan berikutnya. Karena itu, pemeriksaan kesehatan berkala dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini.

Tjandra mencontohkan konsep CERDIK yang pernah diperkenalkan dalam pengendalian penyakit sebagai langkah menjaga masyarakat tetap sehat. Konsep tersebut mencakup cek kesehatan berkala, menghindari asap rokok dan polusi udara, rajin berolahraga, menerapkan pola makan bergizi seimbang, istirahat cukup, serta mengelola stres dengan baik.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Kebiasaan seperti mencuci tangan dan memakai masker ketika sakit seharusnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya kesehatan masyarakat.

Ia menilai keberhasilan program kesehatan nasional juga membutuhkan dukungan lintas sektor. Persoalan kesehatan, kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan semata. Infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, sanitasi, hingga pemerataan fasilitas kesehatan di daerah terpencil memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai sektor terkait.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga dinilai sangat penting mengingat pelaksanaan layanan kesehatan dalam sistem desentralisasi banyak berada di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan bersama agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Tjandra menegaskan kesehatan merupakan aset penting yang harus dijaga sejak dini. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh warga, termasuk di daerah terpencil, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa dalam dunia kesehatan terdapat konsep Universal Health Coverage (UHC) yang menekankan pentingnya akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Dalam dunia kesehatan ada konsep Universal Health Coverage atau UHC. Intinya, setiap orang, di mana pun berada, harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa membebani keuangannya,” ujar Tjandra.

Ia menambahkan bahwa kualitas layanan kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses layanan, tetapi juga pelayanan yang benar-benar berkualitas dan berkelanjutan.

Tjandra menilai tantangan pemerataan layanan kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Menurutnya, dukungan infrastruktur seperti jalan, transportasi, sanitasi, dan air bersih menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di daerah.

“Tantangan akses kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Jika tidak ada jalan atau infrastruktur pendukung, dinas kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, perlu kerja sama lintas sektor,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, peran puskesmas tidak hanya mengobati masyarakat yang sakit, tetapi juga menjaga masyarakat tetap sehat melalui edukasi dan pencegahan penyakit.

“Kesehatan masyarakat juga berarti menjaga orang yang sehat agar tetap sehat. Tugas puskesmas bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah masyarakat agar tidak jatuh sakit,” ujarnya.

Selain itu, Tjandra mengingatkan pentingnya penerapan pola hidup sehat melalui konsep CERDIK yang pernah diperkenalkan dalam program pengendalian penyakit. Konsep tersebut meliputi cek kesehatan berkala, menghindari asap rokok dan polusi udara, rajin berolahraga, menjalani pola makan bergizi seimbang, istirahat cukup, serta mengelola stres dengan baik. Ia menilai program CKG yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan langkah positif untuk mendeteksi penyakit lebih dini.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui penguatan program CKG. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya dengan membangun fasilitas kesehatan, tetapi juga memperkuat tenaga kesehatan, meningkatkan layanan promotif dan preventif, serta memperluas jangkauan pelayanan agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat memperoleh akses kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Program cek kesehatan gratis yang digagas pemerintah Indonesia mendapat pengakuan luas dari kalangan pakar kesehatan internasional.

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan prinsip Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjadi standar kesehatan global dan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

“Dalam UHC, setiap orang, di mana pun berada, harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa membebani keuangannya,” ujar Prof. Tjandra.

Ia menekankan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menyentuh aspek pengobatan atau kuratif semata, melainkan juga mencakup promotif, preventif, dan rehabilitatif secara menyeluruh.

Prof. Tjandra secara khusus menyambut positif program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah, seraya mengingatkan pentingnya membangun mekanisme tindak lanjut yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Program cek kesehatan gratis ini sangat baik, tetapi harus ada tindak lanjut. Jika ditemukan gangguan kesehatan, harus ada mekanisme pemeriksaan lanjutan. Jika hasilnya baik, masyarakat tetap perlu mendapat konsultasi agar bisa mempertahankan kondisi kesehatannya hingga pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.
Pakar yang pernah memperkenalkan konsep CERDIK kepada masyarakat Indonesia itu menjelaskan bahwa akronim tersebut merupakan panduan hidup sehat yang komprehensif: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok dan polusi udara, Rajin aktivitas fisik dan olahraga, Diet bergizi dan seimbang, Istirahat yang cukup, serta Kelola stres dengan baik.

Konsep ini, menurutnya, sangat relevan untuk mendukung semangat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang terus didorong pemerintah hingga saat ini.

Prof. Tjandra juga menegaskan bahwa menjaga orang yang sehat agar tetap sehat sama pentingnya dengan mengobati orang yang sakit.

Ia mencontohkan praktik baik di Sri Lanka, di mana fasilitas kesehatan masyarakat difokuskan pada sanitasi, gizi, dan pencegahan penyakit sebagai tulang punggung sistem kesehatan nasional.

“Tugas puskesmas bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah masyarakat agar tidak jatuh sakit,” katanya.

Terkait pemerataan akses layanan, Prof. Tjandra menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Infrastruktur seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas kesehatan semata.

“Fasilitas kesehatan di daerah terpencil harus dipikirkan secara menyeluruh, bukan hanya soal gedung, tetapi juga sumber daya manusia, kualitas layanan, infrastruktur pendukung, dan keberlanjutan programnya,” ujarnya.

Dalam kerangka desentralisasi, ia menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.

Dengan fondasi kebijakan yang kuat dan dukungan masyarakat yang terus tumbuh, program cek kesehatan gratis diharapkan menjadi tonggak transformasi kesehatan nasional menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing di kancah global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan nasional sebagai bagian dari komitmen menghadirkan akses kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui sektor kesehatan yang semakin modern dan inklusif.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan bahwa konsep Universal Health Coverage (UHC) menekankan pentingnya setiap masyarakat memperoleh layanan kesehatan bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial.

“Yang penting bukan hanya semua orang mendapat layanan, tetapi juga layanan itu harus bermutu,” ujarnya.

Menurut Tjandra, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, melainkan juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Karena itu, penguatan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat hingga ke tingkat daerah.

Ia menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses kesehatan melalui berbagai program, termasuk cek kesehatan gratis dan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan pola hidup sehat.

“Cek kesehatan berkala penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi dini adanya gangguan,” katanya.

Tjandra juga menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan membutuhkan dukungan lintas sektor. Infrastruktur seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan terluar.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Pemerintah dinilai terus mendorong pembangunan fasilitas kesehatan yang tidak hanya berfokus pada gedung, tetapi juga pada ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas layanan, dan keberlanjutan program.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk semakin aktif menjaga kesehatannya melalui pola hidup sehat. Tjandra kembali mengingatkan konsep CERDIK, yakni cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet bergizi, istirahat cukup, dan kelola stres.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis kualitas kesehatan masyarakat Indonesia akan terus meningkat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Papua yang memiliki kondisi geografis luas dan tidak mudah dijangkau. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat di wilayah pedalaman maupun daerah terpencil harus menghadapi keterbatasan akses fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga pemeriksaan kesehatan dasar. Dalam situasi tersebut, kehadiran Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Papua secara lebih merata dan inklusif.

Program CKG tidak hanya dipandang sebagai layanan pemeriksaan kesehatan biasa, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan hak kesehatan masyarakat dapat dirasakan hingga ke wilayah paling jauh. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga potensi penyakit dapat dicegah sejak dini. Pendekatan preventif seperti ini menjadi penting karena persoalan kesehatan tidak cukup hanya ditangani ketika masyarakat sudah sakit, tetapi juga harus dimulai dari upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

Di Papua, pelaksanaan Program CKG mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda dan organisasi masyarakat. Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) sekaligus Tokoh Pemuda Papua, Paulinus Ohee, menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

Menurut Paulinus, Program CKG menjadi langkah positif karena mampu menghadirkan layanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia melihat program ini bukan hanya membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kualitas generasi Papua yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Paulinus juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak. Menurutnya, kesehatan anak merupakan fondasi utama dalam menyiapkan masa depan Papua. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga sejak dini, anak-anak Papua memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Karena itu, Program CKG dianggap mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia Papua dalam jangka panjang.

Selain itu, Paulinus menilai pelaksanaan Program CKG di Papua berjalan secara inklusif dan merata. Hal tersebut penting karena selama ini masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kehadiran program yang menjangkau masyarakat luas menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak layanan kesehatan tanpa memandang lokasi maupun latar belakang sosial.

Pelayanan kesehatan yang merata menjadi kebutuhan mendesak di Papua. Banyak wilayah memiliki tantangan transportasi dan infrastruktur yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin. Dalam kondisi seperti itu, program layanan gratis yang hadir langsung ke masyarakat dapat membantu mengurangi hambatan akses sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Program CKG juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Ketika masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam program kesehatan, maka kepercayaan terhadap pelayanan publik akan meningkat. Hal ini penting untuk membangun partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan.

Lebih jauh, pemeriksaan kesehatan gratis dapat membantu mendeteksi berbagai penyakit lebih awal, seperti hipertensi, diabetes, gangguan gizi, maupun penyakit lain yang sering tidak disadari masyarakat. Dengan deteksi dini, penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Langkah ini tentu akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.

Bagi anak-anak dan generasi muda, program seperti CKG juga dapat menjadi sarana edukasi kesehatan. Pemeriksaan rutin akan mendorong masyarakat lebih sadar pentingnya pola hidup sehat, kebersihan lingkungan, konsumsi makanan bergizi, hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Kesadaran tersebut sangat penting untuk menciptakan generasi Papua yang lebih kuat, sehat, dan siap bersaing di masa depan.

Paulinus turut mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama menyukseskan Program CKG di seluruh tanah Papua. Ia menilai program ini membawa manfaat besar bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Dukungan masyarakat dianggap menjadi faktor penting agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga.

Ajakan tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Ketika masyarakat mendukung dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, maka tujuan peningkatan kualitas kesehatan publik akan lebih mudah tercapai.

Di sisi lain, Program CKG juga menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Kesehatan menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan kemajuan daerah. Tanpa masyarakat yang sehat, pembangunan ekonomi, pendidikan, maupun sosial akan sulit berkembang secara maksimal.

Karena itu, keberlanjutan program kesehatan seperti CKG perlu terus dijaga dan diperkuat. Pemerintah terus memastikan layanan dapat menjangkau wilayah terpencil secara konsisten, didukung tenaga kesehatan yang memadai, serta disertai edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan kualitas hidup masyarakat Papua dalam jangka panjang.

Kehadiran Program CKG menjadi bukti bahwa negara berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat Papua melalui pelayanan kesehatan yang nyata dan langsung dirasakan. Program ini bukan sekadar pemeriksaan kesehatan gratis, melainkan bagian dari upaya membangun masa depan Papua yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Program CKG berpotensi menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Papua dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia