Arsip Bulanan: Juni 2026

Jayapura – Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15 ribu tenaga kerja.

“Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung,” katanya.

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

“Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan bahwa dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

MERAUKE – PSN di Papua semakin mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam serta keterlibatan masyarakat adat.

Tokoh perempuan adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, menilai pendekatan tersebut penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua.

Nama Mama Sinta kembali menjadi perhatian publik setelah polemik terkait penggunaan wajah dan keterangannya dalam film dokumenter Pesta Babi tanpa persetujuannya. Namun di balik polemik tersebut, ia tetap dikenal sebagai sosok yang aktif menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan dan peran masyarakat adat dalam pembangunan.

Menurut Mama Sinta, pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang berlangsung di daerahnya.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, masyarakat perlu melihat setiap informasi secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif,” tegas Mama Sinta.

Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat adat merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, berbagai program dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menghormati nilai-nilai lokal dan keseimbangan alam.

“Ketika masyarakat adat dilibatkan, pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tetap menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Mama Sinta.

Mama Sinta juga menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan yang dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Menurutnya, manfaat nyata yang dirasakan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau kesalahpahaman mengenai pembangunan di Papua.

“Papua membutuhkan suasana yang damai dan kondusif agar pembangunan dapat berjalan optimal. Karena itu, setiap informasi harus disikapi dengan cermat dan berdasarkan fakta,” pungkas Mama Sinta.

Pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan dinilai menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Papua yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Jateng – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, mengatakan pihaknya akan menanam mangrove pada lahan seluas 200 hektare di Jawa Tengah dalam waktu dekat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pesisir dari ancaman abrasi.

Hal tersebut di sampaikan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat saat berada di di Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawa Tengah.

Ia menjelaskan perlindungan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik seperti tanggul laut, pompa, maupun polder.

“Saya ingin menyampaikan bahwa KLH akan membantu Jawa Tengah menanam 200 hektare mangrove,” kata Jumhur.

Jumhur Hidayat menegaskan bahwa persoalan Pesisir Pantura Jawa bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan ruang hidup dan ruang ekonomi jutaan masyarakat pesisir.

Menurutnya, kawasan Pantura merupakan salah satu urat nadi ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 27,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, namun di saat yang sama jutaan penduduk pesisir menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang semakin serius.

Jumhur juga mengingatkan bahwa akar persoalan rob di Pantura tidak semata-mata disebabkan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berdasarkan data ilmiah, laju kenaikan muka laut di wilayah Semarang relatif kecil dibandingkan laju penurunan muka tanah yang di beberapa lokasi mencapai hingga 100 milimeter per tahun.

Karena itu, kebijakan penanganan rob harus menyasar akar masalah berupa eksploitasi air tanah berlebihan, perubahan tata ruang, serta menurunnya daya dukung lingkungan.

Terkait rencana pembangunan giant sea wall, Jumhur menilai proyek tersebut dapat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan Pantura. Namun, ia mengungkapkan bahwa tanggul laut raksasa tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal.

Pembangunan infrastruktur fisik harus dipadukan dengan pendekatan berbasis alam (nature Based Solutions) termasuk restorasi mangrove dan penguatan ekosistem pesisir.

Ditambahkannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove mampu meredam energi gelombang laut sekaligus memperbaiki kondisi ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir.

Karena itu, pembangunan tanggul laut perlu diintegrasikan dengan pengendalian pemanfaatan air tanah, restorasi kawasan pesisir, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Jumhur juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap proyek perlindungan pesisir.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kepentingan nelayan, petambak, pekerja informal, maupun kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pantai, ujarnya.

Seluruh rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, disertai partisipasi masyarakat secara bermakna.

Di hadapan sivitas akademika Unissula, Jumhur secara khusus mengajak kampus untuk mengambil peran strategis dalam mengawal masa depan Pantura Jawa Tengah. Ia mendorong Unissula menjadi pusat laboratorium monitoring kawasan pesisir serta berkontribusi dalam penyusunan kajian ilmiah, pengawasan KLHS dan AMDAL, perumusan keadilan agraria pesisir, serta pendampingan masyarakat terdampak.

“Jika kita mampu memadukan kecerdasan rekayasa sipil dengan pengendalian tata air tanah, restorasi ekosistem mangrove, tata kelola yang akuntabel, serta keberpihakan kepada masyarakat pesisir, maka Pantura Jawa Tengah akan bertransformasi menjadi kawasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Unissula Prof Dr Gunarto menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di kampus yang dikenal konsisten mengembangkan tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Menurutnya, isu abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah merupakan persoalan nyata yang membutuhkan solusi komprehensif, tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

Pada kesempatan tersebut, Unissula dan Kementerian Lingkungan Hidup menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Jakarta – Langkah tegas pemerintah dalam membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat.

Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP), Abdul Rachman Thaha (ART), menyatakan bahwa langkah ini merupakan momentum krusial bagi penyelamatan aset lingkungan dan penegakan hukum yang tegas di sektor sumber daya alam.

“Pembentukan Satgas PKH merupakan langkah penting pemerintah dalam menyelamatkan kawasan hutan dan menegakkan aturan pertambangan yang selama ini dinilai banyak dilanggar,” ujar ART.

ART menambahkan, pelanggaran di kawasan hutan dan sektor pertambangan tidak hanya merugikan iklim investasi yang sehat, tetapi juga memicu kerusakan ekologis yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat luas.

“Satgas PKH ini dibentuk untuk melakukan penertiban kawasan hutan yang telah dirampok oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan kita, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar,” tambahnya.

Melalui aturan terbaru di tahun 2026, Satgas PKH diproyeksikan akan memperketat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, di sektor pertambangan, Satgas PKH juga mengambil alih lahan seluas 12.371,58 hektare.

Operasi ini menyasar perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin resmi di dalam kawasan hutan.

Penertiban ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang membandel sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan demi keseimbangan lingkungan hidup.

Laskar Merah Putih berharap Satgas PKH dapat bekerja secara transparan, objektif, dan tanpa tebang pilih dalam menyisir perizinan tambang maupun pemanfaatan hutan yang menyalahi prosedur.

Kehadiran Satgas ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara berkomitmen penuh dalam menjaga kelestarian ekosistem alam sekaligus membenahi tata kelola pemanfaatan lahan di Indonesia. [-RWA]

Manokwari – Upaya menjaga kelestarian hutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional, termasuk di Papua. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai semakin menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah.

Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang menempatkan hutan sebagai modal strategis bagi masa depan bangsa. Di Papua Barat, arah pembangunan daerah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang tepat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

“Semua konsep pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW),” ujar Dominggus.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai tata ruang wilayah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan yang menjadi aset strategis Papua Barat. Pendekatan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang semakin mengutamakan ekonomi hijau sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Keberhasilan menjaga kawasan hutan sambil mendorong aktivitas ekonomi produktif menunjukkan bahwa pembangunan dan konservasi dapat berjalan beriringan. Berbagai program penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan investasi berkelanjutan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya tidak mau tinggalkan air mata untuk anak cucu kita. Tapi, tinggalkan mata air buat mereka. Maka, pembangunan daerah tidak boleh merusak hutan,” kata Dominggus.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan organisasi lingkungan turut memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan di Papua. Sinergi tersebut menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi antara aspek ekonomi dan ekologi, Papua tidak hanya berperan sebagai benteng kelestarian hutan tropis Indonesia, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan nasional. Keberhasilan menjaga keseimbangan tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan kelestarian alam, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui transformasi ekonomi hijau, pemerintah berupaya menjawab tantangan lingkungan global sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ancaman triple planetary crisis berupa krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi kebutuhan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong lahirnya talenta-talenta hijau yang mampu menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan transisi menuju ekonomi hijau akan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru yang berkualitas bagi masyarakat.

“Transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan akan melahirkan jutaan lapangan pekerjaan baru. Namun kita juga harus memastikan bahwa green jobs tersebut merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” tegas Jumhur.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global. Kekayaan hutan tropis, mangrove, keanekaragaman hayati, serta garis pantai yang luas menjadi modal besar untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi.

“Kalau Indonesia berhasil menjaga hutannya, melindungi gambut dan mangrove, mengelola sampah, menjaga sungai, melindungi laut, dan membangun ekonomi sirkular, maka Indonesia bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi masa depan bumi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan pirolisis.

Dukungan terhadap agenda keberlanjutan juga diperkuat sektor keuangan. Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu R.K., menyampaikan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari strategi bisnis perseroan. Hingga Maret 2026, BRI menyalurkan pembiayaan sosial sebesar Rp718,8 triliun dan pembiayaan hijau Rp96,6 triliun untuk mendukung UMKM, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan sektor rendah karbon lainnya.

Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat mencapai target Indonesia Emas 2045 dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diproyeksikan memasuki era baru kejayaan ekonomi dengan dukungan jutaan lapangan kerja hijau yang terus berkembang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan kebutuhan tenaga kerja berbasis keberlanjutan akan meningkat seiring percepatan implementasi ekonomi hijau di berbagai sektor. Profesi seperti ahli energi terbarukan, pengelola sampah modern, insinyur lingkungan, analis karbon, hingga pelaku usaha hijau diperkirakan akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Jumhur, perkembangan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita juga akan memastikan bahwa green jobs merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” ujar Jumhur.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global berkat kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, keanekaragaman hayati, dan garis pantai yang luas. Menurutnya, keberhasilan menjaga sumber daya alam tersebut akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menargetkan 100 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan penerapan teknologi pengolahan modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta pirolisis. Upaya ini diharapkan mampu mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.

Senada, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menegaskan bahwa ekonomi hijau kini menjadi kebutuhan strategis di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

“Transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. *

JAYAPURA – Pemerintah terus memperkuat sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya petani lokal dan masyarakat adat di Papua.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat yang digelar di Kota Jayapura. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembukaan lahan pertanian baru, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di daerah.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program telah memasuki fase konstruksi setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pada pertengahan Mei 2026. Menurutnya, keberhasilan program akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

“Hari ini kita sepakat membuat satu komitmen untuk memastikan pekerjaan cetak sawah dilakukan dengan baik dan berkualitas. Harapannya, hasil cetak sawah ini dapat dimanfaatkan, ditanami, dan menghasilkan panen yang memberikan manfaat bagi petani,” ujar Hermanto.

Ia menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam program tersebut. Keterlibatan petani dan kelompok tani dinilai penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

“Kami menegaskan bahwa pelaksanaan program cetak sawah harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk petani dan kelompok tani, sehingga mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan program ini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyatakan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Lebih lanjut, Fakhiri menilai Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra produksi pangan baru di Indonesia. Dengan dukungan lahan yang luas dan keterlibatan masyarakat adat, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

“Keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sangat penting. Kami ingin program ini menjadi sesuatu yang baik bagi Tanah Papua dan nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain,” ujarnya.

Melalui Program Cetak Sawah Rakyat, Papua diharapkan mampu memperkuat produksi pangan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong lahirnya petani-petani mandiri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Tanah Papua.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi program irigasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas layanan jaringan irigasi, mempercepat rehabilitasi saluran tersier, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendukung produktivitas pertanian.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat,” ujar Dody.

Salah satu implementasi program tersebut dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. JIAT dikembangkan sebagai solusi bagi lahan pertanian tadah hujan yang kerap menghadapi keterbatasan air, terutama pada musim tanam kedua.

Dody mengarahkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga dilengkapi jaringan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi lahan sehingga distribusi air menjadi lebih efektif.

Selain itu, Kementerian PU juga mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan panel surya untuk mendukung operasional sistem irigasi di daerah terpencil. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional sekaligus menjaga keberlanjutan layanan irigasi.

Di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, pemerintah telah membangun infrastruktur irigasi air tanah senilai Rp1,5 miliar yang mampu melayani sekitar 10 hektare lahan pertanian.

Keberadaan fasilitas ini dinilai penting karena wilayah tersebut memiliki sekitar 1.395 hektare sawah yang membutuhkan dukungan pasokan air secara berkelanjutan.

Penguatan irigasi juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui percepatan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengatakan langkah tersebut menjadi strategi penting untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya.

“Percepatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air di tengah tingginya curah hujan serta meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya,” kata Hermanto.

Ia menjelaskan bahwa saluran tersier merupakan ujung tombak distribusi air ke lahan pertanian.

Karena itu, Kementan melakukan normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, penguatan talud, dan perbaikan pintu air agar distribusi air lebih merata.

“Karena itu, kami lakukan identifikasi kondisi saluran, normalisasi melalui pengerukan sedimen dan perkuatan talud, serta perbaikan pintu air agar debit dapat dikendalikan dan air terdistribusi merata,” ujarnya.

Oleh: Loa Murib

Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan suatu wilayah dalam membangun kemandirian pangan. Dalam konteks Papua, langkah pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu strategi penting yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian kini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selama ini, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi Papua lebih banyak berfokus pada sektor pertambangan, infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Padahal, sektor pertanian menyimpan peluang yang tidak kalah strategis untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ketersediaan lahan yang luas, dukungan iklim yang mendukung, serta meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pertanian menjadikan Papua memiliki modal yang cukup kuat untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia.

Pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya membuka lahan pertanian baru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ekonomi. Keterlibatan petani lokal, kelompok tani, serta masyarakat adat menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif. Model pembangunan seperti ini penting karena mampu menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus meningkatkan peluang keberlanjutan hasil pembangunan dalam jangka panjang.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa keberhasilan Program Cetak Sawah Rakyat tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan program. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian modern tidak lagi sekadar berfokus pada pencapaian target fisik, melainkan juga pada pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama sektor pertanian.

Di sisi lain, komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung program tersebut memberikan sinyal positif bagi masa depan pembangunan ekonomi daerah. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menilai Program Cetak Sawah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi rantai pasok pangan dan harga komoditas.
Komitmen Pemerintah Provinsi Papua terhadap penguatan sektor pertanian tercermin dari pandangan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang menempatkan Program Cetak Sawah Rakyat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah dan nasional. Menurutnya, dimulainya pekerjaan konstruksi di lapangan menjadi bukti bahwa program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat benar-benar diwujudkan secara nyata di Papua. Gubernur juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat asli Papua dalam pelaksanaan program tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, ia berharap Papua dapat menjadi contoh keberhasilan pengembangan sawah rakyat di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua.

Yang tidak kalah penting adalah komitmen pemerintah untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengedepankan kearifan lokal dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan menghormati nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang telah hidup di tengah masyarakat Papua, program pertanian dapat berjalan lebih harmonis dan memperoleh dukungan yang lebih luas.

Peran pemerintah daerah hingga tingkat kampung juga menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut. Sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa sektor pertanian bukan lagi pekerjaan tradisional yang identik dengan keterbatasan ekonomi, melainkan sektor produktif yang mampu memberikan pendapatan dan kesejahteraan. Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pertanian akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mempercepat transformasi ekonomi Papua.

Ke depan, keberhasilan Program Cetak Sawah Rakyat di Papua tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Jika program ini berjalan sesuai harapan, Papua berpotensi menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian yang menggabungkan produktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap masyarakat adat. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para petani lokal, program ketahanan pangan dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Papua yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pada akhirnya, penguatan sektor pertanian bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan pangan, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Papua yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya