Arsip Bulanan: Agustus 2026

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran data penerima MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Integrasi dengan data kependudukan Dukcapil diharapkan membuat pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah duplikasi data.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Karena itu, pencocokan data diperlukan agar perluasan MBG berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Penguatan basis data juga membuka peluang pemantauan manfaat MBG secara lebih terukur. Integrasi dengan sektor kesehatan dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga manfaat gizinya bagi anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, ia menilai keberlanjutan program harus dibarengi evaluasi terhadap tata kelola, SDM, pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk mencegah makanan tidak termanfaatkan sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan keberlanjutan MBG harus disertai pembenahan.

“Saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi menjadi bagian dari penguatan MBG, bukan penghentian program. Dengan basis data yang semakin akurat, pengawasan yang diperketat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap SPPG, pemerintah mendorong MBG semakin aman, akuntabel, dan efektif sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD beberapa saat lalu. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membiarkan anak Indonesia belajar dalam kondisi lapar, terlebih angka stunting di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi.

“Satu dari empat anak-anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, dan juga sel tulang,” ujar Prabowo.

Karena itu, ia menegaskan MBG tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak mengalami stunting. Kita tidak bisa menerima itu dan karena itu saya bertekad untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi,” tegasnya.

Prabowo juga memberi peringatan keras terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penyimpangan terhadap anggaran makanan anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” kata Prabowo.

Komitmen pembenahan tersebut mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menilai MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang, mencegah stunting, sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain ini program utama beliau, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, persoalan dalam implementasi harus menjadi dasar evaluasi terhadap SDM, pengawasan, serta penggunaan anggaran.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menekankan perlindungan anak dalam MBG harus melampaui sekadar pemberian makanan. Standar keamanan pangan yang ketat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko kontaminasi, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan gizinya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menilai MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tujuan tersebut harus ditopang pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Muzani.

Pembenahan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, evaluasi SPPG, transparansi anggaran, serta penindakan tegas terhadap penyimpangan menjadi kunci agar MBG tetap berjalan aman, efektif, dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Kepala BGN Sudaryono melakukan pembenahan internal dan evaluasi sumber daya manusia merupakan langkah progresif.

“Ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono sangat progresif,” kata Trubus.

Menurutnya, pembenahan tersebut perlu dilanjutkan dengan membangun sistem pengawasan yang menjangkau seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari BGN, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sekolah.

“Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan. Selain itu, pengawasan juga perlu dibangun berlapis dari pusat, daerah, SPPG, hingga sekolah,” ujarnya.

Gagasan memperkuat peran sekolah juga disampaikan pengamat ekonomi dan UMKM Ridwan Mahmudi. Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan menjadi momentum menyempurnakan desain tata kelolanya.

Dalam model tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat penerimaan makanan, tetapi memperoleh peran lebih besar dalam pengawasan pelaksanaan. Sekolah dinilai memiliki kedekatan dengan kondisi penerima manfaat karena mengetahui jumlah siswa yang hadir, kebutuhan khusus maupun alergi makanan, serta dapat mengawasi apakah makanan benar-benar dikonsumsi atau justru terbuang.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan guru penting karena mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi siswa dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, laporan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan dan menjadi bahan perbaikan.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Sudaryono

Dorongan percepatan pembenahan MBG turut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, penataan program memang membutuhkan waktu, namun proses tersebut harus dipercepat mengingat MBG tetap diperlukan masyarakat.

“Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat,” kata Eddy.

Ia menilai pembenahan yang dilakukan merupakan bagian penting agar program MBG dapat berjalan semakin baik.

Dengan standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, digitalisasi dan rantai pasok lokal, MBG diharapkan berkembang menjadi program gizi yang semakin aman, transparan, akuntabel, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah karena kebutuhan pangan dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu memandang MBG sebagai program yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah. Selain membantu menekan stunting dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pangan MBG dapat menggerakkan aktivitas produksi dan membuka lapangan kerja.

“Nah, dengan adanya Program MBG, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Menurut Tito, besarnya kebutuhan pangan MBG dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pasar bagi komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat. Penyerapan telur, ikan, sayuran, beras maupun produk pangan lainnya juga berpotensi menjadi instrumen untuk membantu menjaga stabilitas harga ketika terjadi kelebihan pasokan atau penurunan harga di tingkat produsen.

“Di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi pemerintah daerah. Kita harus dukung,” katanya.

Pemerhati isu strategis sekaligus Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Safriady, melihat MBG bahkan berpotensi berkembang menjadi salah satu kebijakan ekonomi terbesar Indonesia karena menggunakan permintaan negara untuk menciptakan aktivitas produksi secara luas di berbagai daerah.

“Uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal,” ujar Safriady.

Potensi tersebut terlihat dari kebutuhan telur dan daging ayam untuk pelayanan MBG. Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan asosiasi peternak telah menyepakati penyerapan telur dan ayam lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan telur sebesar Rp26.000 per kilogram dan daging ayam karkas Rp35.000 per kilogram.

MBG memiliki dua mata rantai manfaat yang dapat berjalan bersamaan: di sisi hilir memastikan anak memperoleh makanan bergizi, sementara di sisi hulu menciptakan kepastian permintaan bagi produsen pangan lokal. Ketika kedua sisi tersebut terhubung melalui tata kelola yang transparan dan efisien, MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi lokomotif ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan rakyat bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah kemampuan sebuah negara memastikan produsennya masih mampu menghasilkan pangan besok, lusa, dan bertahun-tahun kemudian,” kata Safriady.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar pelayanan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Karena itu, BGN terus memperkuat pengawasan dan monitoring dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara program hingga sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya.

“BGN terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik, dengan nol toleransi terhadap kasus keracunan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, penguatan pengawasan harus diikuti kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Salah satunya memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk menjaga kualitas makanan dan meminimalkan risiko kontaminasi.

BGN juga mengingatkan makanan MBG tidak dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah. Pasalnya, setelah makanan berada di luar mekanisme pengawasan penyelenggara, kondisi penyimpanan dan kualitasnya tidak lagi dapat dipastikan.

Komitmen memperkuat MBG mendapat dukungan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng. Menurutnya, substansi program MBG sudah tepat karena diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara aspek pelaksanaannya harus terus diperbaiki.

“Sebenarnya semua program Presiden bagus. Cuma yang kerjanya aja pada nggak benar,” kata Komeng. Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu membawa perbaikan pelaksanaan program.

“Mudah-mudahan yang sekarang Pak Dar, mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai MBG masih dibutuhkan karena persoalan pemenuhan gizi anak belum sepenuhnya terselesaikan. Di tengah berbagai capaian pembangunan selama 81 tahun Indonesia merdeka, menurutnya masih ditemukan anak yang harus berangkat sekolah tanpa sarapan serta keluarga yang menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan makanan dan membiayai pengobatan.

“Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan, masih memilih antara membeli makanan atau biayai pengobatan,” kata Muzani.

Karena itu, ia memandang MBG sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan manusia.

“Dalam kerangka itulah kita memandang program MBG sebagai terobosan mewujudkan generasi emas tahun 2045,” tuturnya.

Penguatan standar keamanan pangan sekaligus menunjukkan bahwa perluasan manfaat MBG harus diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan. Melalui prinsip nol toleransi, pengawasan berlapis dan kolaborasi seluruh pihak, BGN mendorong setiap makanan yang diterima anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Kupang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan.

Di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), keberadaan dapur MBG dapat membuka pasar baru sekaligus mendorong masyarakat desa meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah masing-masing.

“Begitu pun dengan adanya MBG 3T yang ada di kampung, di desa-desa ini, juga akan mendorong para petani-petani kita di daerah, otomatis mereka akan bekerja untuk mempersiapkan itu,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto.

Menurut Ketua KADIN NTT, Bobi Lianto, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin dapat mendorong petani dan peternak lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa karena kebutuhan pangan tidak selalu harus didatangkan dari wilayah lain.

Dari sisi logistik, pemenuhan bahan pangan dari wilayah sekitar juga dinilai lebih efisien, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.

“Secara hitungan sudah pasti selayak dan sepantasnya, kalau apalagi di daerah yang remote area yang tidak bisa dijangkau, otomatis lebih baik supply-nya ada di kampung itu sendiri,” katanya.

Penguatan ekonomi lokal melalui MBG juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan hasil produksi petani dan peternak dapat dikonsolidasikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sehingga pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih mudah dipenuhi secara rutin.

“Pak Kepala Badan yang baru kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut,kehadiran MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas. Pemerintah berupaya menjaga agar perubahan harga tidak mengalami fluktuasi terlalu tinggi seiring dinamika produksi, pasokan, dan permintaan.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.*

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pemerintah terus memperketat pengawasan dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Penguatan pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menindak tegas dapur yang dinilai tidak mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa penutupan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan merupakan bagian dari upaya melindungi penerima manfaat MBG.

Pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada dapur tertentu apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira. Saya ini tujuannya adalah untuk melindungi mitra-mitra SPPG-SPPG yang kerjanya baik selama ini,” jelas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengetatan terhadap kinerja SPPG akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.

Dari evaluasi yang dilakukan, pemerintah juga berupaya mempelajari praktik terbaik dari SPPG yang dinilai berhasil menjaga keamanan makanan. Saat ini, sekitar 27.000 SPPG disebut telah bekerja dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program.

“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” terang Sudaryono.

Penguatan pengawasan juga mendapat perhatian dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia memastikan PKS akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, program pemenuhan gizi tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran,” kata Almuzzammil.

Almuzzammil menilai setiap rupiah anggaran MBG harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan gizi, pengentasan stunting, pembukaan lapangan kerja, serta meminimalkan kemubaziran. Ia juga mengapresiasi berbagai langkah serius pemerintah dalam perbaikan tata kelola MBG.

Jakarta – Ribuan pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam Kirab Merah Putih untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta Pusat.

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!” Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa. Salah satunya, dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia,” kata Raja Agung dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Menurut Agung, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan provokasi merupakan tantangan yang membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik sekaligus menjaga agar perbedaan tidak digunakan untuk memicu perpecahan.

Kirab diikuti berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa, antara lain Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter. Peserta juga menampilkan ondel-ondel, kesenian angklung, tari Papua, serta menyampaikan orasi kebangsaan.

Perpaduan pawai, seni budaya, dan orasi kebangsaan itu menjadi gambaran persatuan generasi muda yang berasal dari beragam latar belakang. Kirab juga membawa pesan agar masyarakat lebih bijak menyikapi isu yang beredar dan tidak mudah terseret narasi provokatif.

Agung menegaskan keberagaman Indonesia harus dijaga sebagai kekuatan bersama.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Semangat Kirab Merah Putih diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Pemuda dan mahasiswa bertekad terus memperkuat toleransi, merawat persaudaraan, serta mengambil peran nyata dalam menjaga keutuhan NKRI dan membangun Indonesia tanpa provokasi.

Jakarta – Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar Kirab Merah Putih di Jakarta Pusat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan generasi muda untuk merajut kebhinekaan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa.

Kirab diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter. Peserta juga menampilkan beragam kesenian daerah, mulai dari ondel-ondel, angklung, hingga tari Papua.

Penampilan budaya tersebut menggambarkan keberagaman identitas yang hidup berdampingan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang hadir membawa semangat yang sama untuk menjaga persaudaraan.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang perlu dirawat bersama.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!” Tema tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa.

Kegiatan itu melibatkan Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk membangun tujuan bersama. Sebaliknya, kebhinekaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

Raja Agung berharap semangat persatuan yang dibawa melalui Kirab Merah Putih terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diharapkan aktif menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang dapat memecah belah masyarakat.

“Persatuan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyongsong masa depan,” pungkasnya.

Kirab Merah Putih sekaligus menjadi simbol komitmen pemuda dan mahasiswa untuk menjaga kebhinekaan serta membangun Indonesia yang aman, bersih, dan bersatu.

JAKARTA — Ribuan pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar Kirab Merah Putih di kawasan Jakarta Pusat untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung tertib dan damai, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menunjukkan komitmen generasi muda menjaga persatuan dan mendukung Indonesia yang aman, harmonis, serta terus bergerak maju.

Kirab mengusung tema “Momentum Persatuan Anak Bangsa: Kibarkan Merah Putih, Musnahkan Koruptor, Bersihkan Narkoba, Tegakkan Persatuan Tanpa Provokasi!”. Pesan tersebut mencerminkan semangat generasi muda untuk mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif, kepedulian terhadap persoalan bangsa, serta dukungan terhadap upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih dan tertib.

Sejumlah elemen turut berpartisipasi, antara lain Muslimah Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Batak Tangerang Selatan, Aktivist Connection, Solidaritas Pemuda Desa, serta Pemuda Papua Jabodetabek.

Kegiatan pawai kebangsaan dan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter menjadi simbol kebersamaan sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Raja Agung, mengatakan kemerdekaan harus diisi dengan kepedulian dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa, antara lain dengan mendorong pemberantasan korupsi, memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman,” ujar Raja Agung dalam keterangan yang diterima Selasa (18/8).

Ia menambahkan, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

“Generasi muda harus menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memperlebar perbedaan. Kritik dan aspirasi tetap penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang damai, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan bangsa,” katanya.

Raja Agung juga mengajak generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang adalah kekayaan Indonesia. Mari kita rawat bersama agar menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Kirab Merah Putih menjadi cerminan bahwa mahasiswa dan pemuda dapat menyampaikan aspirasi secara damai, konstruktif, dan bertanggung jawab. Semangat tersebut turut memperkuat iklim kebangsaan yang kondusif dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Melalui momentum ini, generasi muda menegaskan komitmennya untuk menjaga Merah Putih, memperkuat persatuan, serta bersama-sama membangun Indonesia yang aman, bersih, maju, dan optimistis menghadapi masa depan. *