Arsip Bulanan: Agustus 2026

PAPUA – Pemerintah memastikan keamanan masyarakat di Papua menjadi perhatian utama menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penguatan pengamanan dilakukan untuk memastikan warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mengikuti rangkaian perayaan kemerdekaan dalam suasana aman, tertib, dan nyaman.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah pusat memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan masyarakat Papua.

“Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan, kami bersungguh-sungguh untuk menjaga stabilitas keamanan di Papu,” ujar Djamari Chaniago.

Menurut Djamari, langkah pengamanan yang dilakukan aparat TNI dan Polri terus diarahkan untuk memberikan rasa tenteram kepada masyarakat. Penanganan di lapangan juga dilakukan dengan memperkuat pola pengamanan yang telah berjalan, terutama di wilayah yang memiliki dinamika keamanan cukup tinggi.

“Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi korban,” tegas Djamari Chaniago.

Ia menjelaskan koordinasi antara TNI dan Polri terus diperkuat agar respons terhadap perkembangan situasi keamanan dapat dilakukan secara terukur. Pengamanan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi potensi gangguan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan tanpa rasa khawatir.

“Tidak ada perubahan pola, tapi ada peningkatan pola-pola yang sekarang sudah berlaku. Itu diberlakukan bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri yang berada di sana,” tambah Djamari Chaniago.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan aparat gabungan TNI dan Polri tidak terpengaruh oleh berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu situasi keamanan menjelang HUT ke-81 RI.

Menurut Febriel, penebalan personel telah dilakukan di sejumlah wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pengerahan tersebut disusun berdasarkan pemetaan daerah yang dinilai membutuhkan penguatan pengamanan.

“Kami sudah berkomitmen mengamankan momen HUT RI setiap 17 Agustus. Bukan karena dia, tetapi ini tanggung jawab kami untuk menimbulkan keamanan dan kenyamanan warga dalam melaksanakan rangkaian 17-an,” tegas Febriel Buyung Sikumbang.

Kodam XVII/Cenderawasih juga berkoordinasi dengan Komando Operasi TNI untuk mengatur kekuatan pasukan di lapangan. Pemetaan wilayah rawan bersama jajaran kepolisian dilakukan agar pengamanan dapat berjalan efektif dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Di sisi lain, Febriel Buyung Sikumbang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Peran media dinilai penting dalam menjaga suasana tetap kondusif, khususnya karena informasi dari media sosial maupun pemberitaan kini dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman.

“Jangan mudah terpengaruh dengan isu atau informasi yang sumbernya belum bisa kita yakini kebenarannya,” ujar Febriel Buyung Sikumbang.

Ia juga berharap media terus menghadirkan pemberitaan yang sejuk dan edukatif serta mengedepankan pesan perdamaian.

“Saya berharap media konsisten menyebarkan pesan perdamaian dan menghentikan prinsip bad news is good news demi menjaga kondusivitas Papua,” pungkas Febriel Buyung Sikumbang. (*)

Oleh : Loa Murib

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk kembali meneguhkan makna persatuan di seluruh pelosok negeri, termasuk Tanah Papua. Kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui upacara, pengibaran bendera, perlombaan, maupun berbagai kegiatan perayaan. Lebih dari itu, kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kehidupan masyarakat yang aman, damai, saling menghormati, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah dan bangsa. Di Papua, semangat tersebut menjadi semakin relevan karena keamanan dan persatuan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menjelang 17 Agustus 2026, berbagai elemen masyarakat Papua menunjukkan komitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif. Seruan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan semata-mata berada di tangan pemerintah atau aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang perlu terus diperkuat agar momentum HUT RI ke-81 benar-benar menjadi perayaan kebangsaan yang membawa optimisme, bukan ruang bagi munculnya provokasi, konflik, maupun keresahan sosial.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga, menjadi salah satu tokoh yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan berbasis kampung. Menurutnya, keamanan dan kedamaian di Tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat menjaga lingkungan masing-masing, memperkuat komunikasi di tingkat kampung, serta tidak membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya peran masyarakat akar rumput sebagai penjaga pertama keharmonisan sosial.

Pesan tersebut patut mendapat perhatian serius. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan latar belakang sosial, gesekan kecil dapat berkembang apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan kekeluargaan. Karena itu, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun budaya dialog. Persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah, serta menghindari tindakan yang dapat memperlebar perbedaan.

Selain menjaga keamanan lingkungan, masyarakat juga perlu semakin bijaksana menghadapi arus informasi. Perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, termasuk kabar yang belum tentu benar. Herman Doga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun terprovokasi oleh isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Sikap kritis terhadap informasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan karena hoaks dan provokasi dapat memicu keresahan bahkan konflik apabila diterima tanpa verifikasi.

Dalam konteks Papua, menjaga ruang digital sama pentingnya dengan menjaga lingkungan fisik. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memecah persatuan. Sebelum membagikan sebuah informasi, masyarakat perlu memastikan sumber, konteks, dan kebenarannya. Kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman menjelang maupun setelah perayaan kemerdekaan.

Semangat menjaga persatuan juga disuarakan tokoh adat dari Kabupaten Deiyai, Yulianus Mote. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menciptakan suasana aman dan kondusif agar rangkaian perayaan HUT ke-81 RI dapat berlangsung damai. Yulianus menekankan bahwa kemerdekaan tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang memperkuat kebersamaan masyarakat.

Ajakan tersebut dapat diterjemahkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan olahraga, perlombaan, aksi sosial, pelayanan masyarakat, kegiatan kepemudaan, hingga aktivitas budaya. Kegiatan positif seperti turnamen permainan digital dan pembagian bantuan sosial yang berlangsung di Deiyai menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan dapat diisi dengan aktivitas yang membangun kegembiraan sekaligus memperkuat kepedulian sosial.

Momentum HUT RI ke-81 karena itu harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan di antara sesama warga Papua. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial. Keberagaman justru merupakan kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat apabila dikelola melalui sikap saling menghormati. Papua memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Merawat kekayaan tersebut sekaligus menjaga persatuan merupakan bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan.

Pada akhirnya, HUT RI ke-81 bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga tentang menentukan bagaimana generasi sekarang mengisi kemerdekaan. Bagi Papua, mengisi kemerdekaan berarti menjaga perdamaian, merawat persaudaraan, menghormati keberagaman, menolak provokasi, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat.

Semangat kemerdekaan akan semakin bermakna apabila diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari Jayawijaya hingga Deiyai, seruan tokoh adat untuk menjaga keamanan menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki peran besar dalam mempertahankan kedamaian di daerahnya. Persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan dalam peringatan 17 Agustus. Persatuan harus hadir dalam cara masyarakat berbicara, menyikapi perbedaan, menggunakan media sosial, menyelesaikan persoalan, dan memperlakukan sesama.

HUT RI ke-81 semestinya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali keyakinan bahwa Papua yang aman adalah Papua yang memiliki ruang lebih luas untuk maju. Dengan menjaga persatuan, menolak provokasi, menyaring informasi, memperkuat komunikasi masyarakat, serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, masyarakat Papua turut berkontribusi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya warisan sejarah, melainkan amanah yang harus dirawat bersama melalui perdamaian, persaudaraan, dan kerja nyata untuk masa depan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

JAKARTA — Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah tokoh Papua mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan di Tanah Papua. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang dapat mengganggu aktivitas warga dan menghambat pembangunan.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lenis Kogoya, meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menghentikan aksi kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sipil. Menurutnya, kondisi keamanan yang kondusif merupakan fondasi penting untuk memastikan pelayanan publik, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pembangunan dapat terus berjalan.

“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” kata Lenis.

Lenis juga meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi mengenai ancaman yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pemerintah bersama tokoh masyarakat dan adat terus berupaya menjaga keamanan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara normal, termasuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ajakan menjaga situasi kondusif turut disampaikan tokoh Papua sekaligus Ketua Umum Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5) Papua, Ondofolo Yanto Eluay. Ia mengimbau masyarakat di wilayah Tabi, Sentani, dan Kota Jayapura tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengedepankan persaudaraan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan seluruh masyarakat,” ujar Yanto.

Menurut Yanto, penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang perlu dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Stabilitas keamanan juga penting bagi masyarakat kecil yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi harian, seperti pedagang, pelaku UMKM, pengemudi angkutan, dan pekerja harian.

Ondofolo Heram Dasim Klewbeuw Sentani Timur Yansen Ohee dan Tokoh Pemuda Adat Tabi Kundrat Tukayo turut menyerukan persatuan dan ketertiban. Mereka mengajak masyarakat mengarahkan energi untuk bekerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan Papua.

Kondisi Papua yang aman dan damai dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kemajuan daerah. Karena itu, momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi ruang mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta meneguhkan komitmen masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun daerah dalam bingkai NKRI.

TIMIKA – Percepatan pemerataan pembangunan di Tanah Papua menjadi salah satu wujud nyata penguatan Papua sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan layanan dasar, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk memperoleh kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan percepatan pembangunan Tanah Papua merupakan bagian penting dari agenda pemerataan nasional sekaligus konsolidasi pembangunan Indonesia di kawasan timur. Menurutnya, kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 perlu ditandai dengan semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, termasuk di Tanah Papua.

“Dalam konteks nasional, Papua memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya alam, mendukung Astacita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, serta pengembangan investasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Meki Nawipa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dengan gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kabupaten Mimika. Forum tersebut memperkuat pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar berbagai program pembangunan di Papua berjalan terarah dan saling terhubung.

Arah pembangunan tersebut telah diperkuat melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Kebijakan tersebut mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sekaligus mendukung agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Komitmen pembangunan juga tercermin dari 12 poin Kesepakatan Timika yang disusun enam gubernur se-Tanah Papua. Kesepakatan itu mencakup percepatan pembangunan Trans Papua, pengembangan kawasan industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan infrastruktur di daerah otonom baru, hingga penguatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat.

Semangat Papua sebagai bagian integral NKRI turut tercermin dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengajak masyarakat di delapan kabupaten untuk mengibarkan Bendera Merah-Putih sebagai simbol kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena warga negara Indonesia dan sudah merdeka, maka wajib memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun,” ujar Deinas Geley.

Penguatan pembangunan dan semangat kebangsaan tersebut berjalan beriringan. Pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi, serta penguatan pelayanan publik menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih merata di seluruh Tanah Papua.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga adat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, percepatan pembangunan Papua diharapkan semakin terintegrasi dengan agenda nasional. Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemajuan Tanah Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemajuan Indonesia secara keseluruhan. (*)

PAPUA PEGUNUNGAN – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan, Melianus Asso, mengajak masyarakat Papua menjaga ketenangan, persatuan, dan kerukunan dengan tidak mudah terpengaruh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu keresahan. Menurutnya, sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga suasana daerah tetap aman dan kondusif.

Melianus menilai masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang publik tidak dipenuhi kabar yang dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari kita cerna dengan bijak setiap informasi yang diterima, sehingga tidak terjebak oleh kepentingan sesaat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap Melianus Asso.

Selain menjaga ketenangan, Melianus mendorong masyarakat memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, situasi yang aman menjadi modal penting agar berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dapat berlangsung secara optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.

“Mari kita dukung Pemerintah dalam membangun daerah ini sehingga bisa sejajar dengan Provinsi besar, sehingga Tanah Papua juga bisa menjadi contoh maupun tauladan kepada Provinsi yang lainnya,” ucap Melianus Asso.

Ia juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi yang stabil akan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kita dukung tercipta Harkamtibmas yang damai dan aman, sehingga ekonomi Papua makin maju guna Papua yang semakin makmur dan berkembang kedepannya,” ujar Melianus Asso.

Menjelang rencana aksi penyampaian pendapat pada 15 Agustus 2026, Melianus mengakui hak menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas.

“Saya harap dan saya menghimbau seluruh pihak yang nantinya akan turut serta melakukan aksi agar tetap mengedepankan situasi yang kondusif serta tidak berdampak pada seluruh masyarakat lainnya, dan aparat keamanan mampu mengedepankan penangan secara persuasif supaya tidak menimbulkan gesekan antara masa aksi dan pihak keamanan,” katanya Melianus Asso.

Imbauan menjaga kondusivitas juga disampaikan Ondofolo Heram Dasim Klewbeuw Sentani Timur, Yansen Ohee. Ia mengingatkan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan seluruh masyarakat,” kata Yansen Ohee.

Senada, Tokoh Pemuda Adat Tabi, Kundrat Tukayo, mengajak masyarakat mengarahkan energi untuk kegiatan produktif yang dapat memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan masyarakat perlu dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan.

“Kita harus mengerahkan tenaga dan pikiran untuk bekerja serta memperbaiki ekonomi masyarakat Papua. Jangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun merugikan banyak orang,” tegas Kundrat Tukayo.

Rangkaian imbauan tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat Papua untuk menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai kesempatan memperkuat persaudaraan, menjaga ketertiban, serta mendukung terciptanya Papua yang aman, damai, dan semakin sejahtera. (*)_

JAYAPURA — Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Provinsi Papua mengimbau masyarakat di Kota Jayapura agar tidak mudah terprovokasi dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada 15 Agustus 2026. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mencegah potensi terjadinya kembali kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 2019.

Ketua Markas Daerah LMP Papua, Jan Christian Arebo, meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, untuk mengingatkan keluarga serta kerabat agar tidak terpancing ajakan yang dapat memperkeruh situasi. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga menjelang pelaksanaan aksi tersebut.

“Marilah bersama-sama kita menjaga stabilitas keamanan. Kita hindari upaya-upaya provokatif dari kelompok yang berupaya mengacaukan Kamtibmas,” kata Arebo kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis (13/8/2026).

Arebo menilai pengalaman kerusuhan pada 2019 perlu menjadi pembelajaran bersama. Ia mengingatkan bahwa demonstrasi yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi tindakan anarkis, termasuk perusakan maupun pembakaran fasilitas umum yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

“Kita belajar dari pengalaman tahun 2019. Upaya-upaya seperti ini sangat berpotensi memicu tindakan anarkis dan pembakaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa LMP tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Namun harus sesuai aturan, bukan dengan cara-cara anarkis seperti membakar atau merusak fasilitas umum. Jangan gunakan dalil undang-undang untuk memprovokasi masyarakat,” tegas Arebo.

LMP Papua juga meminta aparat keamanan melakukan langkah pencegahan secara terukur terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Arebo berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan menjaga ruang publik agar tetap aman bagi aktivitas masyarakat.

Sekretaris LMP Papua, Yonal Hansen Wendey, turut mengimbau mahasiswa dan pemuda agar tidak mudah mempercayai isu yang belum terverifikasi. Ia meminta generasi muda mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan dan tidak ikut dalam gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan daerah.

“Jangan sampai mahasiswa dan pemuda termakan isu liar serta terpancing mengikuti gerakan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun masyarakat,” kata Yonal.

LMP Papua berharap masyarakat Jayapura bersama-sama menjaga kedamaian dan tidak memberikan ruang bagi tindakan provokatif maupun anarkis yang dapat mengganggu persatuan serta ketertiban umum.

Oleh: Aziz Rahman )*

Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan 20.000 motor listrik nasional produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Prabowo menyatakan akan kembali menghadiri peluncuran apabila kapasitas produksi perusahaan tersebut meningkat menjadi 200.000 unit hingga 2 juta unit. Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik dapat menghemat sedikitnya 50 persen pengeluaran harian dibandingkan penggunaan motor berbahan bakar bensin. Momen ini menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan industrialisasi Indonesia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan, kehadiran produk karya anak bangsa menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai memperkuat posisinya sebagai produsen dalam rantai industri kendaraan listrik dunia.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten mendorong hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri baterai, pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, hingga pemberian berbagai insentif untuk meningkatkan adopsi kendaraan berbasis energi bersih. Peluncuran motor listrik nasional menjadi kelanjutan logis dari kebijakan tersebut. Kehadiran produk nasional tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga menjadi bukti bahwa investasi, kebijakan, dan dukungan pemerintah mulai menghasilkan kapasitas produksi yang nyata di dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa peluncuran motor listrik nasional ini merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam menghasilkan inovasi teknologi transportasi. Menurutnya, apabila bangsa Indonesia memiliki kemauan dan tekad yang kuat, berbagai target besar dapat diwujudkan. Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme pemerintah bahwa industri nasional mampu bersaing dan tidak bergantung sepenuhnya pada produk luar negeri. Prasetyo juga menekankan bahwa motor listrik yang diluncurkan merupakan hasil karya anak bangsa yang menunjukkan kemajuan kapasitas manufaktur dan rekayasa teknologi nasional.

Selama ini Indonesia sering dipandang hanya sebagai konsumen teknologi. Kehadiran motor listrik nasional memberikan pesan berbeda. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau tidak harus dilakukan dengan bergantung pada produk impor. Sebaliknya, Indonesia berupaya membangun kemampuan produksi sendiri sehingga manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut juga terlihat dari berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat industri kendaraan listrik secara menyeluruh. Pada Juni 2026, pemerintah melaporkan perkembangan signifikan dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang menjadi fondasi utama industri EV nasional. Langkah ini memperkuat keyakinan bahwa pengembangan motor listrik nasional bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi besar industrialisasi berbasis energi bersih.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penguatan ekosistem kendaraan listrik harus didukung regulasi yang mampu mendorong peningkatan produksi dan penggunaan motor listrik di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri roda dua listrik, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Agus memandang bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat produksi kendaraan listrik di kawasan apabila seluruh komponen ekosistem dapat berkembang secara beriringan.

Pandangan tersebut relevan dengan kondisi industri saat ini. Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan bahan baku mineral strategis, kapasitas manufaktur yang terus berkembang, serta pasar domestik yang sangat besar. Kombinasi ketiga faktor tersebut merupakan modal penting untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Karena itu, kehadiran motor listrik nasional dapat menjadi katalis yang mempercepat terbentuknya rantai pasok industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi melihat peluncuran motor listrik nasional sebagai momentum yang dapat memperkuat ekosistem industri lokal. Menurutnya, keberadaan produk nasional akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan industri komponen, manufaktur, layanan purnajual, hingga peningkatan investasi di sektor kendaraan listrik. Ia juga menilai bahwa semakin kuatnya industri lokal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kendaraan listrik buatan Indonesia.

Dari perspektif kebijakan publik, pandangan Budi memiliki dasar yang kuat. Pengembangan industri kendaraan listrik tidak hanya berbicara mengenai penjualan kendaraan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi yang luas. Semakin besar kandungan lokal dalam suatu produk, semakin besar pula dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri pendukung, serta peningkatan daya saing nasional. Karena itu, keberhasilan motor listrik nasional akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar hadirnya satu merek baru di pasar.

Lebih jauh lagi, peluncuran motor listrik nasional juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun transportasi yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa berbagai moda transportasi Indonesia akan semakin berorientasi pada penggunaan energi listrik sebagai bagian dari transformasi menuju energi hijau dan energi terbarukan.

Motor listrik nasional menggambarkan tentang arah pembangunan bangsa. Produk tersebut menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam menghubungkan agenda hilirisasi, industrialisasi, ketahanan energi, dan transformasi ekonomi hijau ke dalam satu kebijakan yang konkret. Jika momentum ini terus dijaga melalui konsistensi regulasi, dukungan investasi, dan penguatan industri lokal, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemain utama kendaraan listrik di kawasan. Kehadiran motor listrik nasional pun menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar berbicara tentang masa depan industri hijau, tetapi sedang mewujudkannya secara nyata demi memperkuat kemandirian ekonomi dan daya saing Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Hanan Alfawazi )*

Transformasi kendaraan listrik Indonesia memasuki tahap yang semakin strategis. Motor listrik tidak lagi semata dipandang sebagai alternatif kendaraan rendah emisi, tetapi mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar membangun kemandirian industri nasional. Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan 20.000 motor listrik nasional produksi ALVA di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Ia mendorong peningkatan produksi hingga 200.000–2 juta unit serta menilai penggunaan motor listrik dapat menghemat sedikitnya 50 persen pengeluaran harian dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Pengembangan dan peresmian Ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) menjadi indikasi bahwa pemerintah mulai mengarahkan kebijakan elektrifikasi dari sekadar mendorong penggunaan kendaraan menuju pembangunan ekosistem produksi yang terintegrasi.

Arah tersebut penting karena Indonesia memiliki modal relatif lengkap untuk mengembangkan industri kendaraan listrik: basis industri otomotif, pasar domestik besar, sumber daya mineral strategis, serta kapasitas manufaktur baterai yang terus berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan. Dalam konteks pembangunan pabrik motor listrik nasional, Prasetyo melihat langkah tersebut sebagai upaya memperkuat produksi dalam negeri. Ia menilai kemampuan itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mencapai target besar ketika memiliki kehendak dan kemauan untuk membangunnya.

Pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi konsumen dalam perkembangan industri kendaraan listrik global. Pembangunan ekosistem nasional berarti menciptakan kapasitas produksi, teknologi, tenaga kerja, komponen, hingga jaringan pendukung yang memungkinkan manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di dalam negeri. Dengan demikian, elektrifikasi transportasi dapat berjalan beriringan dengan agenda industrialisasi.

Perspektif tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah memiliki kepentingan agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik memberikan dampak langsung terhadap industri nasional. Insentif yang dikaitkan dengan kandungan lokal dapat menjadi instrumen untuk mendorong produsen memperbesar penggunaan komponen domestik, membangun rantai pasok lokal, serta meningkatkan investasi manufaktur.

Strategi tersebut sekaligus menjawab salah satu persoalan klasik industrialisasi Indonesia, yakni bagaimana memastikan kekayaan sumber daya alam tidak berhenti pada ekspor komoditas. Kendaraan listrik memberikan peluang memperpanjang rantai nilai. Mineral dapat diolah menjadi bahan baku, kemudian masuk ke industri baterai, komponen, sistem penggerak, hingga kendaraan jadi. Setiap tahapan menciptakan nilai tambah, kebutuhan tenaga kerja, dan peluang investasi baru.

Dalam konteks itu, posisi baterai menjadi sangat penting. Baterai merupakan komponen utama kendaraan listrik sekaligus bagian yang menentukan struktur biaya dan performa kendaraan. Indonesia memiliki keunggulan karena menjadi salah satu negara dengan sumber daya nikel terbesar. Namun, keunggulan tersebut baru memberikan manfaat maksimal apabila diikuti kemampuan mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang kompetitif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan bahwa Indonesia telah memiliki pabrik baterai dan melihat peluang mengintegrasikannya dengan pengembangan motor listrik nasional. Menurut Bahlil, arah yang ingin dibangun adalah agar baterai untuk motor listrik nasional dapat bersumber dari produksi dalam negeri. Gagasan tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan kendaraan listrik dapat menjadi kelanjutan agenda hilirisasi mineral yang selama ini didorong pemerintah.

Jika integrasi tersebut berjalan, manfaatnya tidak hanya berupa pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Indonesia juga berpotensi memiliki rantai industri baru yang mencakup pengolahan mineral, manufaktur baterai, produksi komponen, perakitan kendaraan, hingga layanan purnajual. Ekosistem semacam ini dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian karena investasi pada satu sektor akan mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya.

Namun, membangun ekosistem nasional membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan pabrik. Pemerintah perlu memastikan kepastian regulasi, standar teknologi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, serta mekanisme insentif yang konsisten. Industri juga membutuhkan kepastian permintaan agar investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan perhitungan bisnis yang sehat.

Dari sisi konsumen, harga dan kualitas tetap menjadi faktor utama. Motor listrik nasional harus mampu menawarkan kombinasi harga kompetitif, daya tahan baterai, keamanan, jarak tempuh, serta kemudahan layanan. Dukungan pemerintah akan semakin efektif apabila mampu mempertemukan kepentingan industri dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan elektrifikasi tidak berhenti pada target produksi, tetapi menghasilkan produk yang benar-benar diterima pasar.

Pada akhirnya, MOLINAS perlu dipandang sebagai bagian dari agenda besar kemandirian industri nasional. Motor listrik hanyalah produk akhirnya; fondasi yang dibangun jauh lebih luas, mulai dari mineral, baterai, komponen, teknologi, tenaga kerja, hingga jaringan industri pendukung. Keberhasilan ekosistem ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah menjaga arah kebijakan sekaligus kemampuan industri meningkatkan daya saing.

Jika seluruh mata rantai tersebut dapat dibangun secara terintegrasi, Indonesia berpeluang bergerak dari sekadar pasar kendaraan listrik menjadi basis produksi yang kompetitif. Inilah nilai strategis motor listrik nasional: bukan hanya menghadirkan moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga membuka jalan bagi hilirisasi lebih dalam, peningkatan TKDN, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian industri. Dengan konsistensi kebijakan dan kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha, agenda MOLINAS dapat menjadi fondasi penting bagi Indonesia menuju industri nasional yang semakin mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing global.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) pada 13 Agustus 2026 sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik dan mendorong kemandirian teknologi nasional. Kehadiran Molinas menjadi momentum memperkuat ekosistem kendaraan listrik yang melibatkan manufaktur, komponen, teknologi, dan sumber daya manusia.

Peluncuran Molinas juga mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik dalam transformasi industri otomotif nasional. Pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok kendaraan listrik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Molinas menunjukkan kemampuan Indonesia menghasilkan produk teknologi melalui kekuatan industri dan sumber daya manusia nasional. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik nasional menjadi bukti Indonesia mampu membangun produk sendiri dengan komitmen pemerintah.

“Ini menunjukkan bahwa dengan kemauan dan komitmen, kita bisa membuat sesuatu yang merupakan hasil karya anak bangsa,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menyebut pengembangan Molinas masih dapat disempurnakan. Menurut dia, proses tersebut bagian dari upaya membangun industri nasional agar semakin matang dan kompetitif.

“Masih ada yang harus kita sempurnakan, tetapi ini adalah proses. Yang penting kita mulai dan kita bangun bersama,” katanya.

Kehadiran Molinas juga mendapat respons positif dari pelaku industri kendaraan listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi menilai program tersebut dapat memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik yang berkembang di Indonesia.

Budi mengatakan keberadaan produk nasional dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan investasi. Menurutnya, dukungan pemerintah perlu berjalan bersama penguatan infrastruktur agar penggunaan kendaraan listrik meluas.

“Motor listrik nasional ini bisa memperkuat ekosistem industri lokal,” kata Budi.

Ia menilai pengembangan ekosistem mencakup ketersediaan komponen, baterai, fasilitas pengisian daya, jaringan bengkel, hingga layanan purnajual.

“Kalau ekosistemnya kuat, industri lokal akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dan masyarakat juga semakin percaya menggunakan kendaraan listrik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan untuk kendaraan yang masuk kategori kendaraan nasional, termasuk mobil dan sepeda motor.

“Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan yang masuk kategori kendaraan nasional,” ujar Agus.

Menurut Agus, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan industri kendaraan nasional sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Pemerintah juga terus mendorong industri otomotif nasional memiliki kemampuan produksi yang kuat dan kompetitif.

“Ini bagian dari upaya kita mendorong industri manufaktur dalam negeri dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri,” katanya.

Pengembangan Molinas diharapkan memperluas dampak bagi industri nasional, mulai dari manufaktur, komponen, baterai, elektronik, hingga sektor pendukung lainnya. Pemerintah bersama pelaku industri perlu menjaga ekosistem kendaraan listrik tetap kuat dan berkelanjutan.

Peresmian Molinas menjadi langkah konkret pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Dengan dukungan kebijakan dan industri, Molinas diharapkan mendorong transformasi otomotif Indonesia yang semakin mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem motor listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi, meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Langkah tersebut memasuki momentum penting dengan rencana peresmian Ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) oleh Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai pengembangan MOLINAS menunjukkan kemampuan Indonesia membangun industri strategis melalui kebijakan yang konsisten dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pengembangan motor listrik sekaligus membuktikan kapasitas industri nasional menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri.

“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menilai pengembangan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Karena itu, pembangunan ekosistem dari hulu hingga hilir perlu terus diperkuat agar motor listrik nasional tidak sekadar menjadi produk konsumsi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan insentif kendaraan listrik dengan mempertimbangkan tingkat kandungan lokal. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pemerintah memberikan dampak terhadap penguatan industri nasional.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa kebijakan insentif juga mempertimbangkan aspek emisi dan karakteristik kendaraan. Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan konsumen agar pengembangan kendaraan listrik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan pasar domestik.

Dari sisi energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia memiliki modal penting untuk mendukung pengembangan motor listrik karena telah memiliki industri baterai. Menurut Bahlil, kapasitas tersebut perlu diintegrasikan dengan pengembangan kendaraan nasional.

“Indonesia ini sudah punya pabrik baterai. Jadi, kita tinggal bagaimana motor listrik nasional ini baterainya dari dalam negeri,” ujar Bahlil.

Integrasi industri mineral, baterai, komponen, dan kendaraan jadi berpotensi memperbesar nilai tambah sumber daya alam, memperkuat rantai pasok domestik, serta membuka peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, MOLINAS diharapkan menjadi bagian dari transformasi industri otomotif menuju ekosistem yang lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan, sehingga penguatan TKDN dan hilirisasi tidak hanya memperluas pasar kendaraan listrik, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.