Arsip Bulanan: September 2026

Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kerugian negara, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya, serta mengatur perampasan aset yang berasal dari tindak pidana bermotif ekonomi dan berdampak signifikan. Dalam pembahasannya, DPR RI telah memasukkan sedikitnya 13 jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa daftar tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset telah menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi tersebut. Ia mengatakan, “Dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset.”

Menurut Habiburokhman, penyusunan daftar tersebut turut mempertimbangkan praktik perampasan aset yang telah diterapkan di sejumlah negara. Langkah ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menghadirkan perangkat hukum yang lebih kuat untuk mendukung penegakan hukum sekaligus mempercepat pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara.

Komitmen untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset juga ditunjukkan oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi tersebut telah diterima oleh pimpinan DPR. Ia menyatakan,

“Seluruh teman-teman tadi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR semua menandatangani.”

Andre juga menegaskan komitmen kuat DPR untuk menyelesaikan proses legislasi sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kalau tanggal 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri,” tuturnya.

Dukungan yang sama juga datang dari pemerintah. Pemerintah memastikan kesiapan penuh untuk membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai target yang telah disepakati. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
“Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini.”

Sinergi antara DPR dan pemerintah dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Dengan instrumen hukum yang lebih efektif, negara diharapkan semakin mampu memulihkan kerugian akibat tindak pidana sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Jakarta — Langkah maju dalam agenda penegakan hukum di Indonesia kian nyata. Komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini tengah dipacu agar segera disahkan pada akhir tahun 2026.

Regulasi ini dinilai sebagai instrumen krusial yang tidak hanya menargetkan para koruptor, tetapi juga membidik berbagai tindak pidana berdimensi ekonomi lainnya demi menyelamatkan kekayaan negara. Mengamati dinamika terkini dari sebuah wacana di stasiun televisi nasional, percepatan RUU ini mendapat sorotan luas sebagai tonggak baru pemulihan aset bangsa.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa ruang lingkup RUU Perampasan Aset menjangkau 13 jenis tindak pidana, termasuk kejahatan di bidang perpajakan. Langkah komprehensif ini diambil untuk memberikan efek jera maksimal bagi pelaku kejahatan kerah putih.

“Saat ini kita segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Sehingga terjadilah yang namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*,” ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan bahwa RUU tersebut ditujukan pada kejahatan yang sangat merugikan publik.

“Komisi III DPR mencermati beberapa negara yang memberlakukan mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana, terutama dari sisi ruang lingkup,” tegasnya.

Meski semangat memiskinkan koruptor didukung penuh, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengingatkan perlunya rambu hukum yang jelas agar implementasinya akurat.

“Instrumen tersebut harus mampu memaksimalkan upaya mengejar dan memiskinkan koruptor, tanpa menjadikan masyarakat yang memperoleh aset secara sah sebagai korban penyalahgunaan aturan,” kata Wayan.

Lebih lanjut, ia mewanti-wanti aparat agar regulasi ini tidak menjadi celah kesewenang-wenangan.

Dukungan senada datang dari ranah legislatif lainnya. Anggota MPR dari kelompok DPD RI, Fahira Idris, memaparkan urgensi pengesahan regulasi ini demi memulihkan kerugian secara optimal.

“Selain dipidana, hasil kejahatannya juga harus dikejar. Jangan sampai negara berhasil menghukum orangnya, tetapi gagal mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut,” ungkap Fahira.

Ia turut menegaskan krusialnya melumpuhkan kekuatan finansial para sindikat kriminal. “Kalau ingin melemahkan jaringan kejahatan, putus juga sumber ekonominya. Mengejar uang, aset, dan keuntungan ilegal sama pentingnya dengan menangkap pelakunya,” imbuhnya.

Akselerasi RUU Perampasan Aset ini mencerminkan komitmen tegas pemerintah dan sinergi parlemen dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih. Dengan landasan hukum yang kuat, penegakan keadilan dipastikan semakin tajam, membawa optimisme dan harapan baru bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.***

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan pelaksanaan Papua Sustainable Development (Papeda) Summit 2026 yang akan berlangsung pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia memastikan setiap kebutuhan kegiatan dipersiapkan secara matang. Ia menekankan bahwa kekompakan, keterbukaan, dan kerja sama menjadi kunci agar Papeda Summit 2026 dapat berjalan sukses serta memberikan manfaat bagi masa depan masyarakat Papua.

“Panitia harus solid, bekerja bersama, terbuka dan transparan. Jangan ada kecurigaan di antara kita. Jaga hati dan jaga kekompakan,” kata Elisa saat memimpin rapat finalisasi pelaksanaan Papeda Summit 2026 di Kota Sorong.

Menurut Elisa, pelaksanaan forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam membangun Papua Barat Daya dan Tanah Papua secara berkelanjutan.

“Kita ingin memberikan sesuatu untuk masa depan tanah dan negeri kita. Ini bagian dari kontribusi kita yang nyata,” ujarnya.

Ketua Panitia Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan sekitar 800 peserta telah terdaftar untuk mengikuti forum tersebut. Jumlah peserta diperkirakan meningkat hingga sekitar 1.000 orang pada hari pembukaan.

Papeda Summit 2026 akan mempertemukan berbagai unsur, mulai dari masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya. Berbagai isu strategis akan dibahas, termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau, pengelolaan karbon, serta pemberdayaan masyarakat adat.

“Ini untuk kita, dari kita untuk kita. Bagaimana menyamakan persepsi pembangunan berkelanjutan, dilihat dari lingkungannya bagaimana, sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, kemudian ekonomi biru, ekonomi hijau, karbon dan keterlibatan masyarakat adat. Semua kita bicarakan dan diskusikan di sini,” kata Julian.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjadi pijakan bagi pembangunan Papua di masa depan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus menghadirkan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan maupun kepentingan generasi mendatang.

Papeda Summit 2026 juga menjadi tindak lanjut dari kesepakatan para gubernur se-Tanah Papua dalam sejumlah pertemuan sebelumnya. Sekitar 130 pembicara dijadwalkan terlibat dalam forum tersebut, termasuk sejumlah pejabat pemerintah pusat dan kepala daerah di Tanah Papua. (*)

Papua – Pelaksanaan Papeda Summit 2026 mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat dan potensi lokal.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, pada 2-4 September 2026. Dukungan tersebut disampaikan John saat menerima tim Papeda Summit di Wamena.

Menurut John, forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam membahas masa depan pembangunan di Tanah Papua secara bersama-sama. Ia pun mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan forum yang membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

“Saya mendukung, ini kegiatan yang sangat baik dan mempertemukan para pihak. Saya akan upayakan bisa hadir,” kata John.

Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pengembangan berbagai komoditas lokal yang memiliki potensi ekonomi. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah, menurutnya, harus dikelola secara bijak agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Selain tokoh masyarakat dan pemerintah, John menilai pelibatan akademisi, khususnya akademisi asal Papua, juga menjadi faktor penting dalam merumuskan agenda pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

“Pelibatan akademisi juga penting dalam pertemuan Papeda Summit nanti, terutama akademisi dari Papua karena mereka lebih memahami tentang kondisi tanah kita,” ujarnya.

Kepala Regional EcoNusa Wilayah Papua Maryo Sanuddin mengatakan akademisi menjadi salah satu kelompok yang akan dilibatkan dalam Papeda Summit 2026. Forum selama tiga hari tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 500 peserta dari unsur pemerintah pusat, kedutaan besar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan. Selain mempertemukan berbagai gagasan, Papeda Summit 2026 juga direncanakan menghasilkan Deklarasi Sorong sebagai komitmen bersama enam provinsi di Tanah Papua dalam memperkuat kolaborasi dan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)

Oleh : Loa Murib

Papeda Summit 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, serta penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Papua. Forum yang akan berlangsung di Kota Sorong pada 2-4 September 2026 ini membawa harapan baru bagi lahirnya kesepahaman bersama tentang arah pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Persiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keseriusan daerah dalam menyukseskan forum tersebut. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan pentingnya kekompakan, keterbukaan, dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Papeda Summit. Pandangan tersebut mencerminkan satu pesan penting bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri. Pembangunan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut patut diapresiasi karena Papua memiliki tantangan pembangunan yang kompleks sekaligus potensi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, hutan tropis, wilayah pesisir, serta kekayaan budaya merupakan modal strategis bagi pembangunan masa depan. Namun, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar kemajuan hari ini tidak justru menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan, Tanah Papua memiliki posisi yang sangat strategis. Kawasan ini bukan hanya memiliki kekayaan alam yang bernilai ekonomi, tetapi juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Karena itu, pembangunan Papua harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Papeda Summit 2026 membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh. Isu lingkungan, sosial, ekonomi, ekonomi hijau, ekonomi biru, pengelolaan karbon, hingga pemberdayaan masyarakat adat menjadi bagian dari agenda yang akan dibicarakan. Luasnya cakupan pembahasan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilihat dari satu sektor saja. Keberhasilan pembangunan harus lahir dari kemampuan menyelaraskan berbagai kepentingan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ketua Panitia Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu memandang forum ini sebagai ruang untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Pandangan tersebut memiliki arti strategis karena selama ini pembangunan sering menghadapi persoalan perbedaan sudut pandang antara berbagai pihak. Pemerintah memiliki target pembangunan, masyarakat adat memiliki nilai dan kearifan lokal, dunia usaha memiliki kepentingan investasi, sementara akademisi menghadirkan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Seluruh perspektif tersebut perlu dipertemukan dalam ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

Papeda Summit menjadi kesempatan untuk membangun titik temu di antara berbagai kepentingan tersebut. Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, melainkan pembangunan yang tumbuh dari proses mendengarkan dan melibatkan masyarakat. Dalam konteks Papua, keterlibatan masyarakat adat menjadi sangat penting karena masyarakat adat memiliki hubungan historis, sosial, dan kultural yang kuat dengan tanah, hutan, laut, serta sumber daya alam di wilayahnya.

Keterlibatan sekitar 130 pembicara dan ratusan peserta dari berbagai latar belakang menunjukkan bahwa Papeda Summit memiliki peluang besar menjadi ruang pertukaran gagasan yang produktif. Kehadiran pemerintah pusat dan para kepala daerah juga penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan di daerah. Papua membutuhkan koordinasi yang kuat agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Forum ini juga menjadi kelanjutan dari berbagai kesepahaman yang telah dibangun sebelumnya, termasuk pertemuan para gubernur di Timika dan Manokwari pada Februari 2026. Keberlanjutan proses tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua membutuhkan konsistensi, bukan sekadar agenda seremonial. Papeda Summit harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Harapan terbesar dari forum ini adalah lahirnya peta jalan pembangunan Papua yang mampu menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan masa depan. Rekomendasi yang dihasilkan harus memiliki orientasi yang jelas, mulai dari perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi hijau dan biru, hingga penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan.

Pada akhirnya, harapan baru bagi Tanah Papua harus dibangun melalui kerja bersama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, demikian pula masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat adat. Papeda Summit 2026 dapat menjadi jembatan yang mempertemukan seluruh kekuatan tersebut dalam satu tujuan bersama, yaitu menghadirkan Papua yang maju, sejahtera, lestari, dan berkeadilan. Jika semangat kolaborasi itu terus dijaga dan rekomendasi forum benar-benar diwujudkan, Papeda Summit dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan Tanah Papua yang lebih baik.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Frans Nawipa

Pembangunan Papua dilakukan secara terpadu dan komprehensif melibatkan lintas sektoral. Kompleksitas persoalan, kekayaan sumber daya alam, keberagaman sosial dan budaya, serta karakteristik geografis yang khas menuntut hadirnya ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan berbagai mitra pembangunan. Dalam konteks inilah Papeda Summit 2026 memiliki arti penting sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, memperkuat kerja sama, dan membangun arah pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Papeda Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, pada 2-4 September mendatang menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kebersamaan. Forum ini tidak sekadar menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi, melainkan ruang untuk mempertemukan beragam pandangan serta menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan. Kehadiran berbagai unsur dari enam provinsi di Tanah Papua menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai agenda bersama yang melampaui batas administrasi dan kepentingan sektoral.

Dukungan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo terhadap pelaksanaan Papeda Summit 2026 memperlihatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi pembangunan. John Tabo memandang forum tersebut sebagai kegiatan yang baik karena mempertemukan berbagai pihak untuk membahas masa depan Papua. Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak untuk duduk bersama, menyamakan pandangan, dan membangun kerja sama berdasarkan kepentingan masyarakat.

Salah satu gagasan penting yang disampaikan John Tabo adalah perlunya pengembangan komoditas lokal Papua sebagai penggerak ekonomi masyarakat adat. Pandangan ini patut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Papua memiliki berbagai potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya. Pengembangan potensi tersebut harus diarahkan agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di sekitar sumber daya tersebut berada. Karena itu, masyarakat adat perlu memperoleh ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Pembangunan yang menghormati hak masyarakat adat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai fondasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, diterima masyarakat, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketika masyarakat merasa memiliki ruang dalam menentukan masa depannya, pembangunan akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.

Kepala Regional EcoNusa Wilayah Papua Maryo Sanuddin menyampaikan bahwa akademisi menjadi salah satu kelompok yang akan dilibatkan dalam Papeda Summit 2026. Forum yang diperkirakan menghadirkan sekitar 500 peserta dan sekitar 100 pembicara serta moderator tersebut menunjukkan besarnya peluang pertukaran gagasan yang dapat terjadi. Keterlibatan pemerintah pusat, perwakilan kedutaan besar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dapat menciptakan jejaring kolaborasi yang lebih luas untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Pameran produk lokal dan praktik baik masyarakat adat dari enam provinsi di Tanah Papua juga menjadi bagian penting dari semangat tersebut. Selama ini, masyarakat adat telah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga hubungan antara manusia dan alam. Praktik-praktik baik tersebut perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk diperkenalkan dan dikembangkan. Pembangunan berkelanjutan tidak selalu harus dimulai dengan konsep baru, tetapi juga dapat belajar dari kearifan yang telah diwariskan dan terbukti menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.

Momentum Papeda Summit semakin penting dengan rencana penyusunan Deklarasi Sorong sebagai komitmen bersama enam provinsi di Tanah Papua. Deklarasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen simbolik, melainkan menjadi pijakan moral dan politik untuk memperkuat kolaborasi. Komitmen bersama harus diterjemahkan ke dalam agenda yang jelas, terukur, dan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Kolaborasi antardaerah juga perlu diperkuat agar berbagai pengalaman baik dapat saling dipelajari dan diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Membangun Papua yang berkelanjutan pada akhirnya merupakan pekerjaan bersama. Tidak ada satu pihak yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, masyarakat membutuhkan ruang partisipasi yang nyata, akademisi menyediakan basis pengetahuan, sementara organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan dapat memperkuat kapasitas serta jejaring kerja sama. Semua unsur tersebut harus bergerak dalam semangat saling menghormati dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Papua membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan, memperkuat keadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat kolaborasi yang dibangun dalam Papeda Summit 2026, harapan tersebut dapat semakin mendekati kenyataan. Sorong dapat menjadi titik temu bagi lahirnya komitmen bersama bahwa masa depan Tanah Papua harus dibangun dengan kebersamaan, menghormati kearifan lokal, dan memastikan kekayaan alam Papua menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang.

*Penulis adalah Tokoh Muda Papua