Arsip Bulanan: September 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah Indonesia.

Presiden meminta jajarannya agar tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi dan memastikan berbagai kebutuhan penanggulangan telah disiapkan sejak awal.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujarnya.

Presiden juga meminta kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana diperkuat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki persediaan peralatan yang memadai sehingga dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi di berbagai daerah.

“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian,” tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Prabowo meminta alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan, mengurangi risiko, serta meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran mitigasi sesuai kebutuhan yang dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ya, akan kita tingkatkan sesuai permintaan karena kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan melihat perhitungan kebutuhan yang disampaikan BNPB sebelum menentukan besaran tambahan anggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan penanganan dan mitigasi dapat didukung secara memadai.

Penguatan kesiapsiagaan juga diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat penanggulangan bencana dari sisi pencegahan, kesiapan hingga respons darurat.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman bencana. Pendekatan terpadu ini dinilai penting untuk memastikan proses mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif

Oleh: Rania Zafirah)*

Indonesia merupakan negara dengan karakter geografis yang membuat masyarakat menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan hingga aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus dibangun melalui mitigasi, pemantauan, sistem peringatan dini, penguatan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah terus memperkuat pendekatan tersebut dengan mengarahkan penanggulangan bencana agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi semakin mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan. Dengan persiapan yang lebih matang, potensi dampak terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas sosial ekonomi dapat ditekan.

Komitmen tersebut terlihat ketika Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mengevaluasi penanganan bencana di sejumlah daerah.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menyoroti penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asap yang ditimbulkannya. Presiden Prabowo mengatakan karakter geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire membuat kesiapan menghadapi potensi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pengalaman dalam menangani bencana, Presiden Prabowo menilai kapasitas mitigasi nasional masih perlu diperkuat. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan dukungan anggaran agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih optimal sebelum bencana terjadi. Presiden Prabowo juga mendorong perubahan pendekatan penanggulangan bencana dari yang sebelumnya lebih reaktif menjadi semakin antisipatif. Perencanaan kesiapsiagaan perlu memastikan berbagai sarana dan peralatan pendukung telah tersedia di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator.

Selain kesiapan sarana, Presiden Prabowo meminta adanya penyampaian laporan secara berjenjang dan terpadu dari berbagai instansi terkait. Laporan tersebut mencakup informasi dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat respons, serta memastikan langkah penanganan bencana berjalan efektif.

Penguatan koordinasi menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kesiapan berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun Sumatera. Demikian pula aktivitas Gunung Anak Krakatau memerlukan pemantauan dan prosedur kesiapsiagaan yang sesuai.

Dari sisi pembiayaan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanggulangan bencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Besaran tambahan anggaran tersebut masih menunggu kalkulasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memastikan pendanaan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan mencakup seluruh kebutuhan penanganan.

Peningkatan anggaran dinilai penting mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Lingkaran Api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Sumatera, hingga aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, membutuhkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang kuat. Arahan Presiden Prabowo juga menekankan perlunya pemerintah bergerak cepat dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan memastikan kebutuhan dana darurat maupun pembiayaan mitigasi akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah sebelumnya telah menyediakan anggaran bencana rutin tahunan sekitar Rp5 triliun, yang dapat ditingkatkan apabila diperlukan. Kemenkeu juga siap melakukan pengisian kembali cadangan anggaran untuk mendukung kelancaran proses penanganan bencana, mulai dari operasi darurat dan evakuasi hingga tahap pemulihan masyarakat yang terdampak.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BNPB menjadi faktor penting untuk memastikan dukungan anggaran tersedia secara memadai, sekaligus dikelola secara akuntabel, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi juga perlu didukung sistem peringatan dini dan kapasitas masyarakat. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemantauan cuaca, curah hujan, tinggi muka air, aktivitas gunung api maupun potensi kebakaran dilakukan secara lebih cepat. Informasi tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus memberi waktu kepada masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Masyarakat memiliki peran penting melalui kewaspadaan, pemahaman jalur evakuasi, kepatuhan terhadap peringatan dini serta kesiapan menghadapi kondisi darurat. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat menjadi lapisan perlindungan yang semakin memperkuat ketangguhan nasional.

Penguatan anggaran, sarana, sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga dan kapasitas daerah menunjukkan bahwa penanggulangan bencana terus diarahkan menjadi lebih terencana dan antisipatif. Ketika seluruh unsur bergerak dalam satu sistem kesiapsiagaan, masyarakat memiliki perlindungan yang semakin kuat. Dengan langkah tersebut, rasa aman tidak hanya dibangun melalui respons ketika bencana terjadi, tetapi melalui kesiapan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Pemerintah terus membangun kapasitas agar masyarakat lebih siap, aktivitas sosial ekonomi tetap terlindungi, dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat ketika bencana terjadi.

*) Penulis adalah Content Writer di GREEN Indonesia

MERAUKE — Dukungan pemerintah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui bantuan sarana serta mesin pertanian dinilai semakin memperkuat kemandirian petani Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Bantuan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Petani padi di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Frans Ndiken mengungkapkan bahwa kehadiran bantuan pemerintah dan CSR telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat OAP. Dukungan tersebut secara perlahan membantu petani meningkatkan kemampuan mengelola lahan hingga menghasilkan padi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Dengan adanya CSR dan bantuan pemerintah, kami masyarakat asli Papua sangat terbantu,” ujar salah seorang petani padi di Kumbe.

Menurutnya, dukungan terhadap petani telah berlangsung selama beberapa tahun dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Jika sebelumnya sebagian petani masih harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini mereka mulai mampu mencukupi kebutuhan pangan dari hasil panen sendiri.

“Sekarang sudah berjalan dengan bagus. Bahkan kami yang Orang Asli Papua sudah bisa merasakan hasil panen sendiri dan tidak lagi membeli beras di kios,” katanya.

Bantuan pemerintah yang diterima petani antara lain berupa jonder, traktor, kumbayan, mesin tanam, alkon, serta interaktor. Keberadaan peralatan tersebut membantu mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga pengelolaan pertanian. Menariknya, alat-alat tersebut juga dioperasikan oleh masyarakat Orang Asli Papua sehingga turut meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani lokal.

Dampak program tersebut juga mulai dirasakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Petani menyebut hasil pertanian tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membantu mereka memperbaiki rumah dan membeli kendaraan bermotor.

“Kami sudah bisa merasakan hasil pertanian. Dari hasil itu, kami bisa membangun rumah dengan baik dan membeli motor,” ujarnya.

Para petani berharap dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di Merauke terus berlanjut. Mereka menilai konsistensi bantuan, pendampingan, dan penyediaan alat pertanian penting untuk memperkuat produktivitas masyarakat OAP.

“Kami berharap pemerintah jangan bosan-bosan membantu Orang Asli Papua untuk mendorong pertanian, sehingga Merauke bisa menjadi lumbung pangan nasional,” katanya.

JAYAWIJAYA — Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat membuka lahan persawahan dengan dukungan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengatakan, pemerintah daerah pada dasarnya berperan memfasilitasi masyarakat dalam proses pembukaan lahan. Penggunaan alat pertanian ditujukan agar pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan apabila masyarakat membuka lahan dengan cara manual.

“Program Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Jayawijaya merupakan upaya pemerintah daerah membantu masyarakat membuka lahan persawahan,” kata Atenius.

Menurut dia, setelah lahan persawahan dibuka, pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat bersama kelompok tani. Masyarakat memiliki peran mulai dari proses penanaman, perawatan tanaman, hingga menikmati hasil pertanian yang diperoleh dari sawah tersebut.

Atenius menegaskan, program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanah milik masyarakat. Karena itu, ia meminta tokoh pemuda, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa, dan pelajar turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang menyebutkan tanah masyarakat akan diambil alih negara melalui program cetak sawah. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Program Cetak Sawah Rakyat ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sawah yang dicetak pemerintah nantinya kembali dikelola dan menjadi milik rakyat,” tegas Atenius.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut menjaga penyampaian informasi yang objektif agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat bersama kelompok tani memanfaatkan lahan yang telah dibuka secara produktif sehingga memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan di Jayawijaya.

Dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sawah, program CSR diharapkan tidak hanya memperluas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengelola utama lahan pertanian.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah cepat dilakukan melalui pemantauan intensif, penyaluran bantuan logistik dan masker, pengerahan personel, hingga persiapan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah menginstruksikan BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal.

“Seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda tidak panik serta mematuhi arahan petugas.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah telah bergerak menyalurkan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup logistik dasar dan masker untuk membantu melindungi warga dari paparan abu vulkanik.

“BNPB juga sudah mulai mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat, seperti kebutuhan logistik dasar, kemudian juga masker,” kata Suharyanto.

Menurutnya, langkah penanganan akan terus disiapkan seiring perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Tentu saja kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lembaga Terkait. Jadi tentunya meskipun ini terus ada, mudah-mudahan tidak berlanjut ini untuk Gunung Anak Kakato (Krakatau) melaksanakan erupsi, dan kami Komunitas Pusat lewat BNPB juga siap untuk terus membantu apabila masyarakat memang betul-betul membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah mengingatkan masyarakat terdampak abu untuk menggunakan masker dan pelindung mata, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila konsentrasi abu meningkat, serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius bahaya.

Kesiapsiagaan lintas kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, bantuan, dan informasi yang dibutuhkan selama aktivitas vulkanik berlangsung.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, masyarakat diharapkan tetap tenang, disiplin mengikuti arahan petugas, serta bersama-sama menjaga keselamatan di tengah perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi kesehatan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kementerian Kesehatan memastikan kebutuhan pelayanan dan perlengkapan kesehatan, mulai dari masker hingga obat untuk gangguan mata dan pernapasan, disiapkan di wilayah terdampak agar masyarakat mendapatkan perlindungan sekaligus penanganan secara cepat.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tidak hanya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, tetapi juga memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan. Kemenkes telah mengaktifkan Health Emergency Operating Centre (HEOC) dan menyiapkan sejumlah perangkat serta obat untuk merespons dampak abu vulkanik.
“Kita juga segera mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota yang terdampak,” ujar Budi.
Ia menjelaskan paparan abu vulkanik perlu diwaspadai karena dapat mengganggu pernapasan, mata, dan kulit. Masyarakat yang terpaksa keluar rumah dianjurkan memakai masker dan kacamata, sedangkan keluhan kesehatan dapat segera diperiksakan ke puskesmas.
“Kalau kulit, begitu pulang langsung dibersihkan. Kalau ternyata sudah sakit, ya segera ke puskesmas. Kita sudah siapkan kalau pernafasan ada nebulizer dan oxygen concentrator. Kalau misalnya mata kita siapkan tetes mata. Kalau kulit, juga kita siapkan salep kulit,” katanya.
Untuk keluhan pada mata, Budi mengingatkan masyarakat agar tidak menguceknya. “Kalau ternyata debunya masuk, pastikan jangan dikucek. Bersihkan pakai air, dan segera ke puskesmas karena semua puskesmas sudah kita kasih obat tetes mata,” pesan Menkes.
Kesiapan sektor kesehatan berjalan beriringan dengan respons kebencanaan. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya telah mendistribusikan kebutuhan dasar dan masker kepada masyarakat terdampak serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan,” kata Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. “Kondisi lebih kondusif, kami akan melaksanakan OMC. Pesawat sudah siap di Pondok Cabe,” ujar Suharyanto.
Di tengah perkembangan aktivitas vulkanik yang masih dipantau, pemerintah menunjukkan respons berlapis dari sisi kesehatan, kebencanaan, hingga perlindungan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa keselamatan warga ditempatkan sebagai prioritas, dengan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar dampak erupsi dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung secara aman.***

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama

Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menguji kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana vulkanik yang berdampak luas, termasuk terhadap konektivitas udara. Dalam situasi seperti ini, keselamatan warga dan penerbangan tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan kelancaran mobilitas maupun aktivitas ekonomi. Penyebaran abu vulkanik ke ruang udara dapat menimbulkan risiko serius bagi operasional pesawat, sehingga keputusan pembatasan penerbangan merupakan langkah mitigasi yang rasional dan berbasis keselamatan. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan perkembangan aktivitas vulkanik, karakteristik abu, serta potensi dampaknya terhadap wilayah dan jalur penerbangan. Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan keselamatan manusia sebagai pertimbangan utama ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa penghentian sementara atau penutupan operasional sejumlah bandar udara dilakukan apabila kondisi abu vulkanik dinilai membahayakan keselamatan penerbangan dan masyarakat. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memantau aktivitas vulkanik dan pergerakan abu, termasuk dampaknya terhadap ruang udara serta operasional bandar udara. Langkah tersebut kemudian diterapkan pada sejumlah bandara yang terdampak, antara lain Bandara Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Penutupan sementara tersebut seharusnya dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan bentuk kegagalan pengelolaan transportasi. Justru, kemampuan menghentikan operasi ketika risiko meningkat menunjukkan bahwa prinsip keselamatan benar-benar menjadi fondasi pengambilan keputusan.

Selain aspek teknis penerbangan, Dudy Purwagandhi juga menempatkan kepastian pelayanan penumpang sebagai bagian dari mitigasi. Operator penerbangan diminta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan agar masyarakat tidak menjadi korban kedua akibat ketidakjelasan informasi. Jaminan pengembalian tiket serta ketersediaan petugas dan kanal informasi menjadi penting karena gangguan penerbangan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perjalanan masyarakat. Dalam kondisi darurat, transparansi bukan sekadar kewajiban pelayanan, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, keselamatan penerbangan dan perlindungan hak penumpang harus berjalan beriringan dalam setiap keputusan operasional.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Pandangan tersebut memperluas perspektif penanganan bencana dari sekadar pengendalian aktivitas gunung menjadi perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat yang mungkin terdampak. Penguatan kanal informasi menjadi penting agar warga mengetahui kondisi aktual, kualitas udara, potensi hujan abu, serta langkah yang harus dilakukan ketika situasi berubah. Informasi yang cepat dan akurat dapat mencegah kepanikan sekaligus membuat masyarakat mampu mengambil tindakan berdasarkan fakta. Karena itu, komunikasi risiko harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan keselamatan publik.

Selanjutnya, Eddy Soeparno juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar informasi mengenai kondisi vulkanik tidak terfragmentasi dan instruksi kepada masyarakat tetap konsisten. Masyarakat memang perlu tetap tenang, tetapi ketenangan tersebut harus dibarengi kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan otoritas terkait. Dalam situasi bencana, kepanikan dapat memperbesar risiko, sementara informasi yang valid dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman. Oleh sebab itu, membangun masyarakat yang terinformasi sama pentingnya dengan membangun sistem mitigasi yang kuat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadi prioritas pemerintah setelah abu vulkanik GAK mencapai wilayah Jabodetabek. Pemerintah mengandalkan pemantauan dan koordinasi lintas lembaga, termasuk informasi AirNav Indonesia serta pengujian abu vulkanik oleh BMKG, sebelum menentukan langkah terhadap operasional penerbangan. Penggunaan informasi teknis tersebut memperlihatkan bahwa keputusan penutupan bandara tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui proses evaluasi berbasis data. Penerbitan Notice to Airmen atau NOTAM juga menjadi instrumen penting untuk memberikan pemberitahuan resmi mengenai kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan. Mekanisme tersebut memperkuat kepastian bagi maskapai, pengelola bandara, dan pengguna jasa dalam menyesuaikan perjalanan.

Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan mitigasi dampak erupsi terhadap transportasi udara. Perubahan sebaran abu vulkanik dapat berlangsung dinamis, sehingga keputusan operasional tidak dapat hanya mengandalkan satu kali pengamatan. Pemerintah perlu terus memperbarui informasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi terbaru. Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi data antara otoritas kebencanaan, meteorologi, navigasi penerbangan, dan sektor transportasi. Semakin cepat informasi teknis diterjemahkan menjadi keputusan operasional, semakin besar peluang pemerintah mencegah risiko sebelum berkembang menjadi kecelakaan.

Pembatasan operasional penerbangan akibat erupsi GAK harus dilihat sebagai bentuk keberanian pemerintah menempatkan keselamatan di atas kepentingan jangka pendek. Penerbangan dapat dijadwal ulang, tiket dapat dikembalikan, dan perjalanan dapat disesuaikan, tetapi keselamatan manusia tidak memiliki ruang untuk dikompromikan. Pemerintah telah memperlihatkan satu garis kebijakan yang jelas: mitigasi, informasi, koordinasi, dan keselamatan harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman abu vulkanik. Dengan konsistensi tersebut, penanganan erupsi tidak hanya mampu menjaga keselamatan penerbangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir ketika risiko bencana mengancam ruang hidup dan mobilitas warga.

*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda kembali menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan ketenangan masyarakat dalam menghadapi dinamika alam. Di tengah perhatian publik terhadap aktivitas vulkanik, sebaran abu, dan dampaknya terhadap sejumlah aktivitas, pemerintah terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas instansi. Dalam kondisi seperti ini, informasi resmi menjadi kunci agar kewaspadaan masyarakat tetap proporsional dan tidak berkembang menjadi kepanikan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta masyarakat memastikan informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya diperoleh dari sumber resmi serta mengikuti arahan otoritas terkait. Meutya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya karena informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa informasi merupakan bagian penting dari penanganan bencana. Dalam perspektif sosial, masyarakat yang mendapatkan informasi akurat akan lebih mampu memahami situasi dan menentukan tindakan secara rasional. Karena itu, pemerintah melalui PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait terus menyediakan informasi berdasarkan pemantauan dan kewenangan masing-masing.

Pandangan tersebut diperkuat Timothy Ivan Triyono, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan dinamika alam, sehingga kesiapsiagaan merupakan kebutuhan. Menurut Timothy, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu tetap tenang, waspada, dan mengikuti informasi resmi, terlebih ketika informasi mengenai kondisi lapangan beredar sangat cepat melalui media sosial.

Timothy juga menekankan bahwa ketenangan tidak berarti mengabaikan risiko, sementara kewaspadaan tidak berarti kepanikan. Dalam situasi kebencanaan, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, tindakan yang tepat, serta kepastian bahwa pemerintah dan seluruh unsur terkait terus bekerja untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari langkah pemerintah dalam memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. BMKG melakukan pemantauan kondisi cuaca dan pergerakan abu, sementara PVMBG memonitor aktivitas vulkanik. BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait turut berkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya.

Keputusan operasional seperti pembatasan atau penghentian sementara penerbangan akibat abu vulkanik merupakan bagian dari protokol keselamatan, bukan bentuk kepanikan. Abu vulkanik dapat menimbulkan risiko terhadap penerbangan sehingga keputusan operasional perlu didasarkan pada hasil pemantauan dan penilaian keselamatan otoritas berwenang. Prinsip utamanya adalah keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

Di sisi lain, masyarakat di wilayah terdampak juga perlu menerapkan langkah perlindungan diri. Penggunaan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas di luar ruangan, melindungi mata, menutup pintu dan jendela, serta menjaga makanan dan sumber air dari paparan abu merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Pemprov DKI Jakarta turut mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi PVMBG, Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Ia mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan, melindungi diri dan keluarga, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dalam konteks era digital, kehati-hatian terhadap informasi menjadi semakin penting. Foto lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara video dari lokasi berbeda dapat dikaitkan dengan kondisi Gunung Anak Krakatau. Karena itu, masyarakat perlu untuk memeriksa sumber, waktu, dan lokasi informasi serta membandingkannya dengan keterangan dari lembaga resmi.

Kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Informasi yang akurat dapat membantu masyarakat tetap tenang, sedangkan informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperbesar kecemasan dan mendorong keputusan yang keliru. Kanal resmi seperti BMKG, BNPB, PVMBG atau Badan Geologi, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan Bakom RI perlu menjadi rujukan utama masyarakat.

Penanganan bencana pada akhirnya membutuhkan kolaborasi. Pemerintah menjalankan pemantauan, peringatan dini, koordinasi, pengambilan keputusan keselamatan, serta pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memperkuat upaya tersebut dengan mematuhi zona aman, mengikuti arahan petugas, memahami penyesuaian layanan transportasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Komunikasi pemerintah dalam situasi kebencanaan bukan sekadar menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan. Bakom RI memiliki peran untuk memastikan informasi pemerintah dapat diterima masyarakat secara cepat, jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Informasi yang tepat pada akhirnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat.

Indonesia tidak dapat mengendalikan dinamika alam, tetapi bangsa ini dapat memperkuat kemampuan dalam meresponsnya. Kesiapsiagaan, koordinasi, disiplin mengikuti arahan keselamatan, serta tanggung jawab dalam mengelola informasi merupakan modal penting menghadapi setiap potensi bencana.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI didorong tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembahasan RUU tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026. Pemerintah berharap regulasi baru dapat menjadi landasan yang lebih adil sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

“Saat ini kami beserta DPR RI, kita sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober ini semoga bisa terwujud,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, urgensi penguatan perlindungan juga terlihat dari besarnya jumlah pekerja informal. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pekerja informal tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial.

“Ini menjadi perhatian (concern) buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial. Karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial,” kata Yassierli.

Selain perlindungan sosial, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu diikuti dengan penguatan kompetensi pekerja. Pemerintah sebelumnya menyiapkan Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Yassierli mengatakan program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan, terutama menghadapi perubahan kebutuhan industri dan transformasi dunia kerja. Langkah ini penting agar perluasan lapangan kerja tidak berhenti pada penciptaan jumlah pekerjaan, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang mampu mengisi peluang tersebut.

Pemerintah juga membuka ruang bagi dunia usaha, industri, serta serikat pekerja untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU. Yassierli menilai aspirasi berbagai pemangku kepentingan penting agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap masukan buruh dalam audiensi dengan Kemnaker dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama DPR RI.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan, tetapi juga fondasi kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan daya saing pekerja Indonesia. Pendekatan tersebut penting agar reformasi ketenagakerjaan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan nasional.

Jakarta – Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum baru untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

“Saat ini kami beserta DPR sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober, ini semoga bisa terwujud,” kata Yassierli.

Yassierli mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial.

“Dari 155 juta angkatan kerja Indonesia, 60 persen mereka berada pada sektor informal. Dan ini menjadi concern buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial,” ujarnya.

Sejalan dengan arah pembahasan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong agar RUU Ketenagakerjaan mampu menarik investasi asing sekaligus membuka lapangan kerja baru di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mendorong RUU Ketenagakerjaan bisa menarik investasi asing masuk ke Indonesia.

“Yang paling penting bagaimana Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini bisa menjadi prime mover terhadap ekonomi kita. Jangan sebaliknya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini menjadi derailer yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan 8 persen,” kata Bob.

Bob menilai aturan ketenagakerjaan Indonesia perlu disusun dengan mempertimbangkan praktik yang berlaku di negara-negara ASEAN.

“Nah, supaya investasi asing masuk, kita harus buat undang-undang yang enggak aneh-aneh dibanding negara ASEAN. Yang penting, di ASEAN itu kita setara. Nah, itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan juga ke DPR,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar tidak hanya mengatur hubungan kerja yang telah ada, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Kita semua memiliki aspirasi yang sama, pekerja semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin luas, dan dunia usaha tumbuh sehat. Perlindungan paling nyata bagi pekerja adalah ketersediaan pekerjaan itu sendiri,” ujar Shinta.

Melalui regulasi yang memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat mendukung masuknya investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.