Arsip Bulanan: September 2026

Oleh : Radjiman Arif*)

Hunian layak masih menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat Indonesia. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan kepemilikan rumah tidak semata-mata terletak pada ketersediaan unit, melainkan juga kemampuan membayar cicilan. Harga rumah, pendapatan yang terbatas, serta kebutuhan hidup sehari-hari membuat rumah yang tersedia belum tentu benar-benar terjangkau. Karena itu, kebijakan perpanjangan tenor KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan hingga 40 tahun menjadi jawaban yang relevan terhadap tantangan tersebut.

Kebijakan ini menunjukkan perubahan penting dalam cara pemerintah memandang persoalan perumahan. Negara tidak cukup hanya membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan nyata untuk membelinya. Keterjangkauan cicilan menjadi kunci. Dalam konteks inilah Program 3 Juta Rumah dan penguatan skema FLPP memperoleh arti strategis karena keduanya diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian layak tanpa terbebani pembiayaan yang terlalu berat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR FLPP rumah tapak sebesar 5 persen, sementara rumah susun subsidi sebesar 6 persen. Bersamaan dengan itu, pemerintah membuka peluang penerapan tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Konsistensi mempertahankan suku bunga subsidi menjadi aspek penting. Di tengah perubahan kondisi ekonomi dan dinamika pasar, kepastian bunga memberikan rasa aman bagi calon pemilik rumah dalam menghitung kemampuan pembayaran jangka panjang. Kebijakan tenor yang lebih panjang kemudian memperkuat manfaat tersebut karena angsuran dapat menjadi lebih ringan. Dengan demikian, akses terhadap rumah subsidi tidak hanya terbuka secara administratif, tetapi juga semakin realistis secara finansial bagi keluarga pekerja.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memandang perpanjangan tenor sebagai salah satu strategi untuk memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap KPR subsidi. BP Tapera sebelumnya memaparkan skema tenor hingga 40 tahun yang memungkinkan cicilan dimulai dari kisaran Rp500 ribu per bulan, bergantung pada harga rumah dan struktur pembiayaan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyesuaian angsuran seperti ini dapat menjadi perbedaan antara sekadar memiliki keinginan membeli rumah dan mampu mewujudkannya.

Heru juga menempatkan tenor 40 tahun sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. BP Tapera terus memperkuat segmentasi sasaran, promosi, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital untuk memperluas akses terhadap pembiayaan perumahan. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan rumah tidak selalu sama di setiap kelompok masyarakat. Pekerja formal, pekerja dengan pendapatan terbatas, dan keluarga muda membutuhkan pendekatan pembiayaan yang semakin adaptif.

Skema baru tersebut juga perlu dipahami sebagai upaya memperbesar pilihan masyarakat. Tenor yang lebih panjang memberikan ruang bagi calon debitur untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan pendapatan mereka. Dalam situasi biaya hidup yang terus menjadi pertimbangan keluarga, cicilan yang lebih ringan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan memiliki rumah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Bagi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, penyediaan pembiayaan perumahan yang menarik bagi pekerja dan buruh merupakan kebutuhan penting. Ia mendorong BP Tapera melakukan pemetaan yang lebih baik agar pekerja dan buruh dapat memperoleh rumah melalui skema yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pandangan tersebut mempertegas bahwa kebijakan perumahan harus terhubung dengan kondisi nyata dunia kerja, terutama bagi kelompok yang memiliki pendapatan tetap tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan uang muka dan cicilan.

Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa persoalan hunian tidak dapat dipisahkan dari agenda kesejahteraan pekerja. Rumah yang layak memberikan kepastian bagi keluarga, mendukung produktivitas, dan menjadi salah satu fondasi perlindungan sosial. Karena itu, penyediaan skema pembiayaan yang lebih ringan bukan sekadar kebijakan sektor perumahan, melainkan bagian dari upaya memperluas kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Yang perlu dijaga ke depan adalah keseimbangan antara keterjangkauan pembiayaan dan kualitas hunian. Tenor yang panjang akan memiliki arti apabila rumah yang diperoleh benar-benar layak huni, memiliki akses terhadap infrastruktur dasar, serta berada dalam lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga. Pemerintah karena itu perlu memastikan perluasan pembiayaan berjalan seiring dengan pengawasan terhadap kualitas pembangunan perumahan.

Kebijakan KPR subsidi FLPP hingga 40 tahun pada akhirnya memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap persoalan kepemilikan rumah. Pemerintah berupaya menjawab tantangan harga dan kemampuan membayar melalui kombinasi bunga subsidi yang stabil, tenor lebih panjang, serta perluasan akses pembiayaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menghadirkan solusi berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Jika implementasinya terus dikawal dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat Program 3 Juta Rumah sekaligus membuka harapan baru bagi pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Hunian layak memang harus terjangkau, dan langkah pemerintah memperpanjang tenor FLPP menjadi bukti bahwa negara terus mencari solusi agar rumah tidak lagi sekadar menjadi impian, melainkan semakin dekat menjadi kenyataan bagi rakyat Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi dan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah untuk menekan jumlah titik panas atau hotspot serta titik api yang telah terverifikasi. Penguatan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi kabut asap lintas batas.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan jumlah hotspot maupun fire spot dapat ditekan, terutama menjelang periode puncak karhutla pada September.

Menurut Raja Juli, penurunan jumlah titik api menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan upaya pengendalian karhutla berjalan efektif. Karena itu, pemerintah terus mendorong seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan di lapangan.

“Memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu yang masih jadi masalah,” ujar Raja Juli.

Ia mengingatkan bahwa September menjadi periode krusial dalam pengendalian karhutla. Ancaman puncak El Niño pada bulan tersebut berpotensi meningkatkan kondisi kering yang dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini,” tegasnya.

Raja Juli menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat diperlukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan penanganan karhutla oleh Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di Provinsi Jambi berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari jumlah fire spot yang terus mengalami penurunan hingga saat ini.

BNPB juga menekankan pentingnya sinergi antara personel di darat dan dukungan operasi udara dalam proses pemadaman. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan untuk mempercepat pengendalian titik api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Tim darat dan udara harus bersama-sama memadamkan karhutla yang terjadi di wilayahnya,” kata Suharyanto.

Penguatan penanganan tersebut diharapkan mampu menjaga tren penurunan titik api sekaligus mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang berdampak luas. Langkah cepat dan kolaboratif menjadi kunci agar ancaman kabut asap, termasuk potensi dampak lintas batas, dapat dicegah sejak dini. (*)

Jakarta – Pemerintah memperkuat larangan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Larangan tersebut ditegaskan melalui pengawasan aparat serta edukasi kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.

Presiden Prabowo mengatakan seluruh aparat agar memperkuat upaya pencegahan hingga tingkat desa, terutama di wilayah yang memiliki risiko karhutla. Aparat juga diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan pembakaran lahan serta mencegah pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk kepentingan apa pun.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo.

Larangan pembakaran lahan tetap diiringi dengan pemberian solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan pembukaan lahan kepada pemerintah setempat sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan pendampingan dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.

“TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar,” ujarnya.

Pendampingan tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa menggunakan pembakaran sebagai metode pembukaan lahan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, kelompok tani, dan masyarakat juga diperkuat untuk mencegah praktik pembakaran sejak awal.

Kebijakan larangan pembakaran turut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026. Aturan tersebut menghapus pengecualian dan melarang kepala daerah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa terkecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa terkecuali,” kata Tito.

Penegasan larangan tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah mencegah munculnya titik panas baru. Pemerintah juga memastikan lahan yang telah terbakar segera dipadamkan dan dilokalisasi melalui mobilisasi kekuatan lintas kementerian agar kebakaran tidak semakin meluas.

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring menguatnya fenomena El Nino. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla tidak hanya diarahkan untuk mencegah meluasnya titik api, tetapi juga memastikan keselamatan personel di lapangan serta keberlangsungan layanan dasar masyarakat di tengah kondisi cuaca yang semakin panas dan kering.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan kewaspadaan seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah karhutla, terutama karena kondisi iklim tahun ini berpotensi lebih kering dan panas dibandingkan periode normal. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca dan mengantisipasi dampaknya terhadap potensi kebakaran.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Raja Juli mengingatkan ancaman El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan fenomena yang terjadi pada 2015. Bahkan, berdasarkan pemantauan pemerintah dan BMKG, intensitas El Nino saat ini dinilai lebih tinggi dibandingkan kondisi pada periode tersebut.

Menurut data BMKG per hari ini lebih tinggi dari 2015. Berdasarkan data BMKG, El Nino saat ini berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,19. Kondisi tersebut menunjukkan suhu muka laut di Samudera Pasifik berada di atas kondisi normal dan berpotensi menekan curah hujan di Indonesia.

Risiko tersebut berpotensi semakin besar ketika Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi memasuki fase positif pada September-November 2026. Kombinasi kondisi iklim tersebut dapat memperpanjang periode panas dan kering di sejumlah wilayah Indonesia. Situasi ini pada akhirnya meningkatkan kerawanan karhutla sekaligus memperbesar kemungkinan munculnya asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Citra sebaran asap pada 16 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB menunjukkan asap telah terdeteksi di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan respons terpadu, mulai dari pencegahan, kesiapan personel, pengelolaan sumber daya air hingga perlindungan kesehatan petugas dan masyarakat.

Raja Juli pun mengingatkan masyarakat dan korporasi agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kering. Sumber api sekecil apa pun, termasuk puntung rokok yang dibuang sembarangan, dapat memicu kebakaran ketika vegetasi dan lahan berada dalam kondisi kering.

Jangan membakar lahan. Masyarakat dan korporasi harus sama-sama waspada. Bahkan puntung rokok pun jangan sampai dibuang sembarangan, karena dalam kondisi kering seperti ini bisa menjadi sumber api, tegasnya.

Penguatan penanganan karhutla juga terlihat di daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anggota Satgas Karhutla yang bertugas menangani kebakaran di wilayah tersebut pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik personel tetap terjaga. Menurut dia, anggota Satgas berada di garis depan dengan menghadapi paparan asap, debu, panas, serta aktivitas fisik yang menguras tenaga selama proses pemadaman.

Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah dan kondisi kesehatan umum. Personel juga mendapatkan vitamin dan obat-obatan sesuai kebutuhan serta hasil pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, sejumlah anggota Satgas diketahui mengalami keluhan ringan berupa batuk yang diduga berkaitan dengan paparan asap dan debu selama bertugas.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan memadamkan api. Perlindungan kesehatan personel menjadi bagian penting agar operasi di lapangan dapat berlangsung berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan petugas.

Di Kalimantan Selatan, upaya pencegahan juga diperkuat melalui pengelolaan ketersediaan air. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel menurunkan 53 personel sejak 10 Agustus 2026 ke Posko Karhutla di kawasan Hutan Lindung Jalan Makmur, Kota Banjarbaru, berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan.

PUPR mengoperasikan satu pompa berukuran delapan inci, dua pompa empat inci, serta pompa apung untuk menjaga kawasan rawan tetap basah. Pembasahan bahkan dilakukan selama 24 jam dengan memanfaatkan suplai dari jaringan irigasi dan saluran pembuang.

Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Herry Ade Permana mengatakan pembasahan telah dilakukan sejak Mei dengan membuka pintu Karhutla di BRK 9 Cinde Alus. Debit air sekitar 0,47 meter kubik per detik dialirkan untuk menjaga kawasan Guntung Damar hingga sekitar Bandara Syamsudin Noor tetap memiliki suplai air.

Hasil pemantauan menunjukkan kawasan hingga ujung Guntung Damar masih dalam kondisi basah. PUPR juga telah menyiapkan posko utama dan memanfaatkan infrastruktur pengatur air yang dibangun sejak beberapa tahun sebelumnya untuk mendukung pencegahan karhutla.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa penguatan Satgas Karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan api, kesiapan personel, perlindungan kesehatan, pengelolaan air, pemantauan cuaca, serta koordinasi lintas instansi menjadi satu kesatuan strategi.

Di tengah ancaman El Nino dan potensi positifnya IOD, pemerintah dituntut memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Upaya preventif yang konsisten menjadi penting untuk menjaga kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga berbagai layanan dasar tetap berjalan. Dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, ancaman karhutla diharapkan dapat ditekan sekaligus memastikan negara tetap hadir melindungi masyarakat selama periode cuaca ekstrem.

)* Analis Kebijakan Publik

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan lahan basah nasional memasuki babak baru yang semakin terukur. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi semata dipandang sebagai persoalan musiman yang ditangani setelah kabut asap muncul, tetapi dicegah sejak dari hulu. Perubahan paradigma ini menempatkan pengawasan berbasis data, kecerdasan buatan, teknologi satelit, serta respons cepat sebagai instrumen penting untuk melindungi lingkungan sekaligus menjamin hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat.

Kebakaran tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, serta kualitas udara. Karena itu, penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada pemadaman, melainkan memastikan sumber persoalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi bencana.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya terus memperketat pengawasan kawasan hutan melalui integrasi sistem pemantauan satelit penginderaan jauh yang beroperasi secara berkelanjutan. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi anomali suhu dan titik panas di kawasan gambut, hutan, maupun area konsesi perkebunan. Dengan sistem pemantauan yang semakin presisi, potensi kebakaran dapat diketahui lebih dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum api meluas.

Pengawasan tersebut juga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti lalai maupun sengaja melakukan pembakaran lahan. Sanksi administratif, pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan, hingga proses hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan. Ketegasan tersebut sekaligus memberikan pesan bahwa kegiatan ekonomi dan investasi harus berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pencegahan dari hulu juga diarahkan pada restorasi hidrologis ekosistem gambut. Menjaga tinggi muka air tanah menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan kawasan gambut tetap memiliki kelembapan yang cukup dan tidak mudah terbakar. Pemanfaatan sensor kelembapan tanah dan pusat komando data memungkinkan potensi kekeringan di kawasan rawan diidentifikasi lebih awal. Ketika kondisi gambut mulai mengering, pembasahan ulang melalui sekat kanal dan langkah teknis lainnya dapat segera dilakukan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla harus dimulai jauh sebelum api terlihat. Pemerintah perlu memahami karakteristik setiap kawasan rawan, memantau perubahan kondisi lingkungan, dan memastikan pemegang izin menjalankan kewajibannya.

Selain teknologi dan penegakan hukum, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai Karhutla. Edukasi publik, program perhutanan sosial, serta bantuan sarana pertanian tanpa bakar perlu terus diperluas. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus memperoleh pengetahuan sekaligus alternatif pengelolaan lahan yang aman dan produktif.

Penguatan pencegahan juga harus berjalan beriringan dengan kesiapan operasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan teknologi modifikasi cuaca berbasis analisis kondisi atmosfer terus dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan, terutama ketika memasuki periode kemarau.

Data hasil pemantauan kemudian dapat diteruskan kepada satuan tugas di lapangan yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Dukungan drone dengan kamera pendeteksi panas memungkinkan petugas memperoleh gambaran kondisi lapangan secara lebih cepat dan akurat. Ketika titik api terdeteksi, tim dapat segera diarahkan menuju lokasi sehingga kebakaran dapat ditangani sebelum meluas atau merambat ke lapisan bawah gambut.

Kecepatan respons sangat penting karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik khusus. Api dapat menjalar di bawah permukaan dan sulit terlihat secara langsung. Karena itu, kesiapan pompa air, selang pemadam, kendaraan operasional, sumber air, serta sarana pendukung lainnya harus terus diperkuat, terutama untuk menjangkau kawasan rawa dan wilayah yang sulit diakses.

Transformasi dari pola penanganan reaktif menuju pencegahan berbasis data dan teknologi menunjukkan pentingnya tata kelola Karhutla yang semakin adaptif. Integrasi tersebut akan membuat kebijakan lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, dunia usaha memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan konsesinya bebas dari praktik pembakaran. Korporasi perkebunan dan kehutanan perlu memastikan kesiapan sistem pengendalian kebakaran, termasuk menara pantau, sumber air, sarana pemadaman, dan regu tanggap darurat.

Langkah ini sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi perubahan iklim. Kondisi cuaca ekstrem dan musim kering yang lebih panjang dapat meningkatkan kerentanan kawasan hutan dan gambut. Karena itu, sistem peringatan dini harus terus diperbarui agar pemerintah dan masyarakat memiliki waktu untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi bencana besar.

Pada akhirnya, memutus Karhutla dari hulu membutuhkan keterpaduan antara teknologi, penegakan hukum, restorasi ekosistem, kesiapan operasional, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan seluruh instrumen tersebut berjalan dalam satu sistem yang konsisten dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan preventif berbasis data dan teknologi, Indonesia dapat memperkuat kemampuan menghadapi ancaman Karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Upaya tersebut bukan sekadar tentang memadamkan api, tetapi tentang melindungi hutan, menjaga kualitas udara, mempertahankan produktivitas ekonomi, dan memastikan kekayaan alam Nusantara tetap lestari bagi generasi mendatang. Kehadiran negara yang kuat di hulu akan menjadi kunci agar Karhutla tidak terus berulang sebagai bencana musiman, melainkan dapat dicegah melalui tata kelola lingkungan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap rangkaian kejadian, termasuk kasus meninggalnya Bambang Setiyawan dan penganiayaan terhadap seorang siswa bernama Faturrohman.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan fakta hukum secara utuh sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, proses tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan kesimpulan mengenai pelaku maupun pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.

“Polda Metro Jaya kini sedang melakukan penyelidikan atas tewasnya Bambang dan penganiayaan terhadap Faturrohman,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta.

Yusril menegaskan aparat tidak boleh terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Pendalaman diperlukan untuk mengetahui secara jelas rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang memerintahkan, menggerakkan, maupun melakukan tindakan kekerasan.

“Pendalaman sedang dilakukan untuk sampai pada kesimpulan siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang melakukan penganiayaan. Terhadap mereka yang berdasarkan bukti terbukti bertanggung jawab, tentu akan diambil langkah penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Ia juga memastikan hingga saat ini aparat penegak hukum belum menyimpulkan adanya keterlibatan individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan tertentu dalam kasus tersebut. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuat kesimpulan sendiri atau menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

“Aparat penegak hukum tidak menuduh siapa pun yang terlibat dalam aksi penganiayaan, baik perorangan, kelompok, maupun ormas tertentu,” tutur Yusril.

Imbauan tersebut dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah perhatian publik terhadap kasus pascademonstrasi. Yusril meminta masyarakat mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta menyerahkan proses pengungkapan kepada aparat penegak hukum.

“Karena itu, saya meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” imbuhnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa kerusuhan masih berlangsung di lokasi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat petugas harus memastikan situasi aman sebelum melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. “Polri pun untuk melakukan evakuasi harus melihat, menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi,” kata Budi.

JAKARTA – Pemerintah secara tegas menunjukkan komitmen penuh dalam mengusut tuntas berbagai insiden yang terjadi pascalepasnya gelombang demonstrasi belakangan ini. Langkah cepat dan transparan terus dilakukan demi memastikan keadilan tegak, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tengah upaya serius penegakan hukum ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi provokatif yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Terkait kasus meninggalnya salah seorang warga, Bambang, pascalangsungnya aksi unjuk rasa, pihak kepolisian kini tengah melakukan investigasi mendalam dan profesional.

“Kasus kematian tersebut saat ini masih terus diselidiki secara serius oleh pihak yang berwenang. Kami meminta agar semua pihak mempercayakan proses hukum ini kepada aparat,” ujar Yusril dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tersulut emosi oleh informasi simpang siur di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

“Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk memperkeruh suasana. Mari kita jaga kedamaian bersama,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menciptakan instabilitas. Ia menyayangkan keberadaan aktor intelektual yang kerap mengobarkan semangat perlawanan di dunia maya, namun justru menjadikan masyarakat bawah sebagai tameng di lapangan.

“Ada pihak-pihak yang kerjanya hanya memprovokasi demonstrasi, menyuruh orang turun ke jalan, tapi mereka sendiri tidak ikut panas-panasan. Ini yang harus kita waspadai bersama,” tegas Mugiyanto.

Mugiyanto memastikan bahwa pemerintah sangat menghormati hak asasi manusia, namun menolak keras tindakan manipulatif yang mengorbankan rakyat demi kepentingan politik sesaat pihak tertentu.

Melihat dinamika politik terkini, gelombang unjuk rasa yang sejatinya merupakan pilar demokrasi terbukti kerap ditunggangi oleh penumpang gelap. Kepolisian telah berhasil mengamankan sejumlah oknum perusuh yang terbukti membawa senjata tajam, menandakan bahwa ancaman provokasi itu nyata. Ketegasan aparat di lapangan patut diapresiasi tinggi karena sukses mencegah eskalasi konflik, sehingga aktivitas ekonomi rakyat tidak terganggu.

Pemerintahan saat ini terus bekerja keras membuktikan dedikasinya untuk melindungi segenap bangsa. Dengan sinergi aparat penegak hukum dan dukungan solid masyarakat, segala upaya yang ingin mengganggu stabilitas negara dipastikan kandas. Negara selalu hadir menjamin keadilan, memastikan Indonesia tetap melangkah maju dalam koridor persatuan, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 menyisakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Negara terus memastikan seluruh rangkaian peristiwa diusut secara transparan, termasuk kasus kematian Bambang Setiyawan, dugaan penganiayaan, potensi keterlibatan jaringan tertentu, hingga penyebaran provokasi melalui ruang digital.

Pascakerusuhan tersebut, aparat kepolisian telah melakukan penindakan terhadap ratusan orang. Dalam perkembangan terbaru, polisi disebut menangkap 322 orang dan menetapkan sebagian di antaranya sebagai tersangka terkait kerusuhan. Pada saat yang sama, kepolisian masih menyelidiki kematian Bambang Setiyawan yang diduga menjadi korban pengeroyokan dalam rangkaian peristiwa di kawasan Pejompongan.

Kasus kematian Bambang menjadi bagian paling sensitif karena menyangkut keselamatan warga sipil yang berada di tengah situasi kerusuhan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berjalan. Menurut Yusril, kepolisian belum dapat menarik kesimpulan mengenai siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab karena rangkaian kejadian masih harus diungkap secara utuh dan jelas. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Sikap tersebut penting karena kasus yang belum terang justru sangat rentan menjadi bahan spekulasi. Di tengah tingginya perhatian publik, potongan video, narasi sepihak, hingga tuduhan terhadap kelompok tertentu dapat menyebar lebih cepat daripada proses verifikasi fakta. Jika dibiarkan, penyebaran informasi semacam itu berpotensi menggeser perhatian publik dari pencarian fakta menjadi pertarungan narasi.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara, tetapi pada saat yang sama proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan fakta yang telah terkonfirmasi tanpa terburu-buru menyimpulkan perkara yang masih berada dalam tahap penyelidikan.

Kepolisian sendiri masih memperluas penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 63 orang yang diduga terafiliasi dengan jaringan anarko. Mereka dipetakan dalam dua kelompok, yakni 10 orang yang dikategorikan dalam klaster pembiayaan dan 53 orang dalam klaster pelaksana. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan sejumlah tindak pidana, termasuk pemicuan kebakaran, gangguan keamanan, pengeroyokan, dan manipulasi informasi.

Iman juga menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri struktur pengorganisasian, sumber pendanaan, serta pihak yang diduga memberikan arahan. Polisi menemukan adanya selebaran digital bernada provokatif dan dugaan penggalangan dana yang berkaitan dengan persiapan aksi. Penelusuran bahkan mencakup dugaan aliran dana untuk pengadaan bahan yang berpotensi digunakan dalam pembuatan bom molotov dan senjata tajam.

Namun, langkah penegakan hukum harus tetap dibarengi kehati-hatian. Penyebutan afiliasi kelompok atau dugaan peran seseorang tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum proses hukum membuktikannya. Dalam situasi yang sarat ketegangan, kesalahan identifikasi justru dapat menciptakan persoalan baru dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat. Karena itu, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, ancaman provokasi tidak hanya berada di jalanan. Ruang digital telah menjadi medan yang dapat mempercepat eskalasi konflik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperketat pemantauan ruang digital selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat terhadap disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan konten provokatif serta menyatakan akan mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar ketentuan sesuai kewenangannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascademo membutuhkan dua pendekatan sekaligus: penegakan hukum berbasis bukti dan pengendalian ekosistem informasi berbasis verifikasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Penegakan hukum tanpa komunikasi publik yang transparan dapat menyisakan ruang bagi spekulasi, sedangkan pengawasan ruang digital tanpa proses hukum yang kredibel dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah hanya berusaha mengendalikan narasi.

Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan perkembangan penyelidikan secara berkala tanpa membuka informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Publik berhak mengetahui perkembangan kasus, tetapi informasi tersebut harus diberikan secara akurat, proporsional, dan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Media massa juga memiliki peran penting untuk mengedepankan verifikasi dan tidak ikut memperbesar informasi yang belum memiliki dasar kuat.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi bagian dari rantai provokasi. Membagikan video tanpa konteks, meneruskan tuduhan tanpa sumber, atau menyebarkan informasi yang belum terbukti dapat memperkeruh keadaan dan bahkan berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Literasi digital dalam situasi krisis bukan sekadar kemampuan menggunakan media sosial, melainkan kemampuan membedakan informasi, opini, propaganda, dan fakta. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus memastikan ruang digital tidak berubah menjadi mesin produksi kebencian dan provokasi.

Pengusutan kasus pascademo harus menghasilkan fakta, bukan sekadar narasi. Publik membutuhkan kepastian hukum, korban membutuhkan keadilan, dan negara membutuhkan kepercayaan masyarakat. Ketiganya hanya dapat dicapai apabila proses penyelidikan berjalan profesional, transparan, berbasis bukti, serta tidak terjebak dalam tekanan opini digital.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Gavin Asadit*)

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait sejumlah peristiwa setelah demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu kasus yang masih menjadi perhatian adalah meninggalnya Bambang Setiyawan, warga yang menjadi korban penganiayaan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Hingga kini, aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh dan memastikan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyelidikan terhadap kematian Bambang serta kasus penganiayaan terhadap seorang siswa bernama Faturrohman masih berjalan. Aparat belum mengambil kesimpulan mengenai siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas kedua peristiwa tersebut. Karena itu, proses hukum perlu diberikan ruang untuk memeriksa seluruh fakta secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar bukti yang kuat.

Pendalaman perkara diperlukan untuk mengetahui rangkaian kejadian, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menyuruh, menggerakkan, maupun melakukan tindakan penganiayaan. Siapa pun yang nantinya terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti harus menghadapi proses hukum secara tegas. Pendekatan ini penting agar penyelesaian perkara tidak ditentukan oleh tekanan opini, spekulasi, maupun informasi yang berkembang di ruang digital.

Kehati-hatian semakin diperlukan di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Peristiwa dalam situasi sensitif dapat dengan cepat dipotong, diberi narasi tertentu, kemudian disebarkan kembali tanpa konteks lengkap. Akibatnya, masyarakat dapat menerima informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta lapangan.

Munculnya konten hasutan dan provokasi dalam rangkaian demonstrasi 27 Agustus 2026 juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat perlu membedakan antara penyampaian aspirasi secara damai dengan konten yang bertujuan menghasut, memprovokasi, menyebarkan kebencian, atau mendorong tindakan yang melanggar hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Kecurigaan publik terhadap adanya pihak yang dinilai aktif memanaskan situasi melalui media sosial juga harus disikapi secara hati-hati. Konten provokatif dapat memengaruhi suasana masyarakat meskipun pembuat atau penyebarnya tidak berada di lokasi demonstrasi. Karena itu, masyarakat perlu semakin kritis dalam menyaring informasi dan tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menghakimi seseorang sebelum terdapat bukti yang jelas.

Demonstrasi 27 Agustus 2026 pada awalnya berlangsung dengan sejumlah tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Namun, situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan di sejumlah lokasi dan menimbulkan korban. Setelah peristiwa tersebut, perhatian publik tertuju pada berbagai informasi mengenai korban, kronologi, serta dugaan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam situasi seperti ini, proses penyelidikan menjadi instrumen penting untuk memisahkan fakta dari spekulasi. Aparat kepolisian perlu mengumpulkan keterangan saksi, bukti, rekaman, serta informasi lain yang relevan sebelum menentukan arah perkara. Proses tersebut membutuhkan ketelitian agar kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masyarakat tentu berharap kasus tersebut dapat segera memperoleh kejelasan. Kepastian hukum diperlukan agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan, sementara masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Namun, keinginan agar perkara segera diselesaikan tidak berarti proses hukum harus dilakukan secara tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan publik.

Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi penting selama proses penyelidikan berlangsung. Pada saat yang sama, aparat juga perlu memberikan perkembangan informasi secara terbuka dan proporsional agar tidak muncul ruang kosong yang kemudian diisi oleh spekulasi. Transparansi akan membantu masyarakat memahami perkembangan perkara sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar.

Di tengah proses tersebut, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat dapat membantu penegakan hukum dengan menyampaikan informasi atau bukti yang relevan kepada pihak berwenang. Sebaliknya, penyebaran tuduhan tanpa dasar, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang belum terbukti justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran.

Pemerintah pada prinsipnya perlu memastikan seluruh kasus pascademo diproses melalui jalur hukum. Tidak ada pihak yang seharusnya menjadi sasaran tuduhan sebelum bukti dan fakta hukum diperoleh. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keadilan bagi korban, keluarga korban, masyarakat, maupun pihak yang namanya muncul dalam berbagai informasi yang beredar.

Karena itu, kasus pascademo perlu dikawal dengan kepala dingin. Kematian Bambang dan peristiwa penganiayaan lainnya merupakan perkara serius yang harus ditangani secara transparan dan berdasarkan bukti. Namun, keseriusan perkara tidak berarti masyarakat harus menerima begitu saja setiap informasi yang beredar. Semakin serius sebuah perkara, semakin penting memastikan setiap informasi memiliki dasar yang jelas.

Penyelesaian kasus pascademo harus dikembalikan kepada proses hukum yang objektif. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara masyarakat memberikan ruang bagi penyelidikan untuk bekerja. Dengan menolak provokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati proses hukum, publik dapat ikut menjaga ketenangan sekaligus memastikan pencarian keadilan berjalan tanpa ditunggangi kepentingan pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan.

MIMIKA, PAPUA TENGAH — Upaya aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua mendapat apresiasi dari kalangan pemuda. Kehadiran aparat dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, sekaligus menjaga ruang pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan keamanan.

Ketua Koordinator Forum Alumni Pimpinan Cipayung Kabupaten Mimika, Bojan Dokainubun, mengapresiasi langkah aparat keamanan dalam menjaga keamanan masyarakat di Tanah Papua.

Menurutnya, keberadaan aparat memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat sipil.

“Tokoh pemuda Papua memberikan apresiasi kepada jajaran Apkam yang terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Bojan Dokainubun.

Menurut Bojan, pendekatan persuasif dan humanis yang dijalankan aparat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan patroli, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas sosial dinilai mampu memperkuat hubungan antara aparat dan warga.

Kehadiran aparat secara langsung di tengah masyarakat juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan keamanan diharapkan dapat ditangani secara tepat tanpa mengabaikan kepentingan dan keselamatan warga sipil.

“Menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini penting agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan keamanan,” tegas Bojan Dokainubun.

Di sisi lain, Bojan menilai gangguan keamanan yang dilakukan kelompok bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), harus ditangani secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketegasan aparat diperlukan untuk memastikan masyarakat tidak terus menjadi korban tindakan kekerasan.

Ia secara khusus mengecam aksi penyanderaan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Menurutnya, masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai pihak yang wajib mendapatkan perlindungan dalam setiap situasi konflik keamanan.

“Setiap tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat harus ditindak secara tegas dan sesuai hukum. Masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan maupun penyanderaan,” ujar Bojan Dokainubun.

Bojan menambahkan, keamanan Papua tidak dapat dibangun hanya melalui kerja aparat. Peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat juga diperlukan untuk menjaga lingkungan tetap kondusif.

“Dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan Papua. Jangan memberikan ruang bagi kekerasan dan jangan mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi karena hal tersebut dapat memperkeruh situasi,” tambah Bojan Dokainubun.

Ia berharap ketegasan aparat dalam menghadapi gangguan keamanan dapat berjalan seiring dengan pendekatan kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi keamanan yang semakin kondusif dinilai akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, bersekolah, beribadah, dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan tenang.

“Papua membutuhkan keamanan dan kedamaian agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Aparat yang tegas terhadap gangguan keamanan sekaligus dekat dengan masyarakat akan semakin memperkuat rasa aman dan mendukung masa depan Papua yang lebih baik,” pungkas Bojan Dokainubun. (*)