Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua terus menunjukkan arah pembangunan yang semakin tepat sasaran. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur untuk memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan. Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah yang memperlihatkan bagaimana PSN mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.

PSN di Papua dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Selama bertahun-tahun, tantangan pembangunan di Papua tidak hanya berkaitan dengan akses wilayah, tetapi juga keterbatasan ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah kini menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan PSN agar pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi rakyat.

Di Nabire, dampak PSN mulai terlihat dari tumbuhnya sektor usaha produktif masyarakat, khususnya pada bidang peternakan dan ketahanan pangan. Program pemerintah yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi lokal berhasil membuka peluang usaha baru bagi masyarakat asli Papua. Kondisi tersebut menjadi perkembangan penting karena masyarakat kini semakin terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Pelaku UMKM peternak ayam petelur, Kuryana Ramande, menjadi salah satu contoh bagaimana PSN mampu mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat Papua. Usaha yang dijalankan sejak membantu keluarga pada 2022 hingga berkembang secara mandiri pada 2024 memperlihatkan adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih berani membangun usaha sendiri.

Pada awal menjalankan usaha, masih terdapat keraguan terhadap kemampuan masyarakat asli Papua dalam mengelola usaha peternakan modern. Namun melalui dukungan program pemerintah dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat, usaha tersebut berkembang dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar.

Usaha peternakan ayam petelur yang dijalankan kini tidak hanya menjadi sumber pendapatan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sejumlah warga asli Papua ikut bekerja dalam pengelolaan peternakan, distribusi telur, hingga kegiatan usaha lainnya yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

PSN juga semakin diperkuat melalui program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah. Program tersebut memberikan dampak ekonomi langsung karena meningkatnya kebutuhan bahan pangan lokal, termasuk telur yang diproduksi peternak di Nabire. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara program sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga memberikan bantuan pengembangan usaha produktif lainnya seperti budidaya ikan dan peternakan babi. Bantuan berupa pembangunan kolam ikan, renovasi kandang, bibit ternak, hingga alat pertanian menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap masyarakat Papua agar mampu membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai bantuan pemerintah pusat sangat membantu masyarakat adat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Bantuan yang diberikan dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat karena dapat digunakan untuk kegiatan usaha produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pendekatan pembangunan yang melibatkan tokoh adat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan PSN di Papua. Pemerintah memahami bahwa masyarakat Papua memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat sehingga pelibatan lembaga adat menjadi langkah strategis agar pembangunan dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menilai pelaksanaan PSN di Nabire telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dinilai berhasil membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat lokal.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Dukungan tersebut dinilai membantu masyarakat adat dalam membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Keberhasilan PSN di Nabire menunjukkan bahwa pembangunan yang berpihak kepada masyarakat mampu menciptakan perubahan nyata. Ketika masyarakat lokal memperoleh akses bantuan usaha, dukungan produksi, serta kesempatan terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memastikan agar pelaksanaan PSN di Papua dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program pembangunan tidak lagi dipandang sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebagai upaya membangun fondasi ekonomi yang kuat agar masyarakat Papua mampu bersaing dan berkembang secara mandiri di masa depan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat, PSN di Papua kini menjadi simbol percepatan pembangunan yang inklusif. Kehadiran program-program strategis yang langsung menyentuh sektor pangan dan ekonomi rakyat membuktikan bahwa negara hadir untuk mendorong kemajuan Papua sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

NABIRE-Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua semakin menunjukkan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengarahkan program strategis agar mampu menciptakan lapangan usaha baru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua secara berkelanjutan.

Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan perkembangan positif tersebut. Sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan PSN mulai memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha produktif. Kondisi itu terlihat dari tumbuhnya sektor peternakan, perikanan, hingga usaha pangan lokal yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaku UMKM peternak ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, menilai dukungan pemerintah telah membuka peluang baru bagi masyarakat asli Papua untuk berkembang secara mandiri.

“Usaha peternakan yang dijalankan saat ini berkembang karena adanya dukungan program pemerintah dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Banyak warga lokal sekarang mulai percaya diri membangun usaha sendiri,” ujar Kuryana Ramande.

Perkembangan usaha tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sejumlah warga asli Papua kini terlibat dalam pengelolaan peternakan, distribusi hasil produksi, hingga aktivitas ekonomi lain yang tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan pangan di daerah tersebut.

Program ketahanan pangan yang diperkuat pemerintah melalui PSN turut memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan lokal yang terus meningkat membuat sektor peternakan dan pertanian di Nabire berkembang lebih cepat dibanding sebelumnya. Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis masyarakat mulai berjalan secara efektif di Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menyampaikan bahwa bantuan pemerintah pusat dinilai sangat membantu masyarakat adat dalam membangun usaha produktif dan memperkuat ekonomi keluarga.

“Bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat adat karena langsung menyentuh kebutuhan usaha produktif masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tegas Karel Misiro.

Pendekatan pembangunan yang melibatkan tokoh adat juga dinilai menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PSN di Papua. Pemerintah terus membangun komunikasi dengan masyarakat adat agar program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat serta tetap menghormati nilai sosial dan budaya lokal.

Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan pelaksanaan PSN telah membuka peluang ekonomi baru yang semakin memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah tersebut.

“Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Peluang usaha semakin terbuka dan masyarakat mulai merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” tambah Mesak Magai.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan budidaya ikan, peternakan babi, pembangunan kolam, hingga penyediaan sarana pertanian. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi masyarakat Papua agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi masyarakat adat Papua melalui berbagai bantuan usaha dan program pemberdayaan.

“Dukungan pemerintah sangat membantu masyarakat adat dalam membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program seperti ini memberikan harapan besar bagi masyarakat Papua,” pungkas Wolter Belau.

Pelaksanaan PSN di Papua kini tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat secara inklusif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

NABIRE – Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua terus memperlihatkan perkembangan yang semakin konstruktif melalui pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat secara langsung. Di Kabupaten Nabire, berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan mulai menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat adat melalui sektor produktif. Bantuan usaha, pengembangan peternakan, budidaya perikanan, hingga dukungan alat pertanian menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Keterlibatan tokoh adat dalam pelaksanaan program turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pembangunan. Pendekatan yang mengedepankan nilai sosial dan budaya lokal membuat berbagai program berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau kebutuhan warga hingga tingkat kampung.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai berbagai bantuan yang diberikan pemerintah telah membantu masyarakat adat dalam memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

“Bantuan seperti kios usaha, pembangunan kolam ikan, sampai renovasi fasilitas sangat membantu masyarakat karena langsung digunakan untuk kegiatan produktif,” ujar Karel Misiro.

Program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah dinilai memberi ruang lebih besar bagi masyarakat adat untuk berkembang secara mandiri. Dukungan tersebut juga membuka peluang usaha baru yang mulai tumbuh di tengah meningkatnya kebutuhan pangan di Nabire.

Perkembangan positif terlihat dari sektor peternakan ayam petelur yang kini mulai berkembang di kalangan masyarakat asli Papua. Salah satu pelaku UMKM lokal, Kuryana Ramande, berhasil mengembangkan usaha peternakan setelah melihat tingginya permintaan pangan di wilayah tersebut.

“Awalnya hanya membantu keluarga, tetapi sekarang usaha ini sudah berkembang dan mampu melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja bersama,” tegas Kuryana Ramande.

Usaha peternakan tersebut kini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Sejumlah masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan kandang, distribusi telur, hingga kegiatan usaha pendukung lainnya.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga mendorong pengembangan peternakan babi dan budidaya ikan melalui bantuan bibit ternak, pembangunan kolam ikan, renovasi kandang, serta alat pertanian. Langkah tersebut dinilai memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas sumber pendapatan masyarakat adat.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSN telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan partisipasi warga adat dalam pembangunan daerah.

“Program pembangunan yang berjalan saat ini berhasil membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” tambah Mesak Magai.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, yang mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Papua melalui berbagai bantuan produktif.

“Dukungan pemerintah membantu masyarakat adat membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkas Wolter Belau.

Pelaksanaan PSN di Papua kini menunjukkan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat adat mampu menciptakan perubahan yang lebih inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Pendekatan humanis yang dijalankan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong Papua tumbuh sebagai wilayah yang maju dan mandiri.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah mempertegas perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP TUNAS sebagai langkah strategis menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko digital, seperti judi daring, perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten negatif. Kehadiran PP TUNAS juga menjadi upaya pemerintah menyesuaikan tata kelola digital dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong platform digital lebih bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Langkah tersebut penting agar ruang digital tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi dan pengembangan kreativitas. Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah optimistis generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih aman, cerdas, dan produktif di era digital.

Karena itu, PP TUNAS menjadi titik penting dalam perubahan pendekatan negara terhadap perlindungan anak di internet. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada pemblokiran konten setelah masalah muncul, tetapi mulai memaksa platform digital membangun sistem perlindungan sejak awal.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik domestik maupun global, wajib memenuhi indikator perlindungan anak yang ketat. Pemerintah juga memberikan tenggat waktu hingga 6 Juni 2026 bagi platform digital untuk melakukan penilaian mandiri atau self-assessment terkait tingkat risiko layanan mereka terhadap anak.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Nanci Laura Sitinjak, mengatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk terhadap platform digital asing yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa perlindungan anak tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diterapkan secara konkret melalui evaluasi sistem, fitur, hingga mekanisme pengawasan platform.

Langkah ini penting karena ancaman digital terhadap anak semakin kompleks. Judi daring misalnya, kini tidak hanya hadir dalam bentuk situs perjudian konvensional, tetapi juga menyusup melalui iklan tersembunyi, permainan digital, hingga pola transaksi yang dibungkus sebagai hiburan. Anak-anak yang terpapar sejak dini berisiko mengalami kecanduan, gangguan perilaku, hingga masalah finansial ketika dewasa.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga (PPATK), perputaran dana judi online pada 2025 masih sangat besar meski menurun 30 persen menjadi Rp286 triliun dari sebelumnya Rp400 triliun. Komdigi juga telah memblokir 3.452.000 situs judi online dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026.

Di sisi lain, ancaman cyberbullying juga terus meningkat. Perundungan di ruang digital sering kali lebih berbahaya dibanding bullying konvensional karena berlangsung tanpa batas waktu dan dapat menyebar luas dalam hitungan detik. Banyak anak mengalami tekanan psikologis serius akibat penghinaan, intimidasi, maupun penyebaran informasi pribadi di media sosial.

Selain itu, eksploitasi data pribadi anak menjadi ancaman yang sering tidak disadari publik. Banyak aplikasi dan platform mengumpulkan data perilaku anak untuk kepentingan algoritma dan iklan digital. Dalam praktiknya, anak-anak menjadi objek komersialisasi data tanpa benar-benar memahami konsekuensinya.

Komdigi sebelumnya mengidentifikasi berbagai risiko utama di ruang digital yang menjadi dasar lahirnya PP TUNAS, mulai dari content risk, contact risk, privacy risk, behavioral risk, hingga psychological risk. Pemerintah menilai meningkatnya kasus kekerasan digital terhadap anak tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan sukarela dari platform.

Karena itu, PP TUNAS mendorong perubahan besar pada tata kelola platform digital. Platform dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan pembatasan usia, penguatan verifikasi pengguna anak, hingga pengendalian fitur-fitur yang berpotensi membahayakan psikologis maupun keamanan anak.

Dukungan terhadap implementasi PP TUNAS juga datang dari parlemen. DPR RI menilai ruang digital yang aman dan sehat bagi anak harus menjadi prioritas nasional. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan pemerintah, keluarga, institusi pendidikan, platform digital, dan masyarakat luas.

Menurut Andina, PP TUNAS hadir sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih ramah anak dan bertanggung jawab.

Pandangan tersebut relevan karena sebagian platform dinilai masih mengutamakan pertumbuhan pengguna dan keuntungan dibanding keselamatan anak. Karena itu, pengawasan pemerintah menjadi penting agar fleksibilitas profil risiko tidak disalahgunakan untuk melonggarkan kewajiban perlindungan.

Pada saat yang sama, orang tua dan sekolah juga perlu berhenti berpikir bahwa ancaman digital hanya soal durasi penggunaan gawai. Ancaman sebenarnya adalah ekosistem digital yang secara sistematis mengeksploitasi perhatian, emosi, dan data anak. Tanpa literasi digital yang kuat, anak-anak akan terus menjadi target paling mudah dalam ekonomi digital modern.

PP TUNAS pada akhirnya bukan sekadar regulasi teknologi. Ini adalah pertarungan menentukan apakah ruang digital Indonesia akan dibangun untuk melindungi generasi muda atau justru membiarkan mereka menjadi korban dari algoritma, eksploitasi data, judi daring, dan kekerasan siber yang terus berkembang.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Arfan Heriyanto )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi anak-anak yang kini tumbuh sebagai generasi digital native. Internet memberikan akses luas terhadap ilmu pengetahuan, kreativitas, dan ruang interaksi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai risiko yang mengintai, mulai dari perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga ancaman eksploitasi digital. Dalam konteks inilah kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menekan berbagai risiko digital yang semakin kompleks.

PP TUNAS hadir bukan untuk membatasi kemajuan teknologi, melainkan memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak anak. Regulasi ini mencerminkan kesadaran bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dunia maya sehingga membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menempatkan pelindungan anak sebagai prioritas dalam tata kelola sistem elektronik dengan mendorong penyelenggara platform digital untuk lebih bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna anak.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengatakan PP TUNAS merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam memitigasi risiko siber bagi anak-anak demi mengamankan peta jalan jangka panjang pembangunan manusia menuju tahun 2045. Kebijakan protektif ini diambil guna memastikan bahwa tunas bangsa tumbuh di dalam lingkungan digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan tahap perkembangan psikologis mereka.

Dalam implementasinya, PP TUNAS mendorong platform digital untuk menerapkan sistem keamanan yang lebih ramah anak, termasuk penguatan verifikasi usia, penyaringan konten berbahaya, hingga perlindungan data pribadi. Langkah ini menjadi penting mengingat banyak anak yang belum memiliki kemampuan penuh untuk membedakan risiko dan ancaman di internet. Dengan regulasi yang lebih jelas, platform digital didorong tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna, tetapi juga memastikan keamanan dan kesejahteraan pengguna anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan PP TUNAS hadir sebagai wujud nyata dari komitmen negara dalam mewujudkan ruang digital yang sehat bagi generasi muda. Kemudian penerapan aturan baru ini memerlukan sinergi berkelanjutan yang melibatkan pihak kementerian, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga keluarga melalui peningkatan literasi digital.

Di sisi lain, PP TUNAS juga memperkuat literasi digital sebagai fondasi utama pelindungan anak di era teknologi. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan internet secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang sehat melalui pendidikan karakter dan literasi digital sejak dini. Guru tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang etika digital, privasi, keamanan siber, serta pentingnya menjaga jejak digital.

Komitmen menekan risiko digital pada anak juga terlihat dari meningkatnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan aktivitas digital anak. PP TUNAS secara tidak langsung memperkuat kesadaran bahwa pengasuhan di era digital membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif. Orang tua kini didorong untuk tidak sekadar melarang penggunaan internet, tetapi hadir sebagai pendamping yang mampu membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai penggunaan teknologi. Pendekatan ini penting agar anak merasa aman untuk berdiskusi ketika menghadapi masalah di dunia maya.

Lebih jauh lagi, implementasi PP TUNAS mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait pelindungan anak di ruang digital. Banyak negara di dunia mulai memperkuat regulasi serupa sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman digital terhadap anak-anak. Indonesia melalui PP TUNAS menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan perlindungan generasi masa depan.

Tentu saja, implementasi kebijakan ini membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan. Tantangan seperti kesenjangan literasi digital, akses teknologi yang belum merata, hingga perkembangan platform digital yang sangat cepat memerlukan respons yang adaptif. Namun demikian, kehadiran PP TUNAS telah menjadi fondasi penting dalam membangun arah kebijakan digital yang lebih berpihak pada kepentingan anak. Regulasi ini memberikan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko digital tanpa menghambat mereka untuk tetap berkembang dan berinovasi di era teknologi.

PP TUNAS merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing. Anak-anak tidak hanya perlu dilindungi dari ancaman digital, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi pengguna teknologi yang bijak dan produktif. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ruang digital yang lebih ramah anak. Komitmen menekan risiko digital melalui PP TUNAS bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan langkah nyata untuk menjaga masa depan generasi bangsa di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang.

)* Pemerhati Telekomunikasi

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dihadirkan sebagai langkah konkret untuk mencegah paparan konten berbahaya yang mengancam tumbuh kembang anak di tengah masifnya penggunaan platform digital dan media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh platform digital, termasuk layanan pesan instan seperti WhatsApp, berada dalam cakupan pengawasan PP TUNAS.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum dan Kerjasama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Nanci Laura Sitinjak menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tanpa terkecuali.

“Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mematuhi aturan perlindungan anak di ruang digital, termasuk platform layanan pesan instan seperti WhatsApp yang digunakan secara masif oleh masyarakat,” kata Nanci.

Menurutnya, definisi platform digital dalam PP TUNAS merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Berdasarkan regulasi ini, WhatsApp dikategorikan sebagai penyedia layanan pesan instan sehingga wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan anak yang telah diatur pemerintah,” tambahnya.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan mengatakan PP TUNAS sejak awal memang dirancang untuk menjangkau seluruh ekosistem digital secara komprehensif.

“PP TUNAS tidak hanya mengawasi media sosial terbuka, tetapi seluruh platform digital yang berpotensi diakses anak-anak,” ujarnya.

Ihsan juga menyebut hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang peta jalan pelindungan anak di ranah daring semakin memperkuat implementasi PP TUNAS melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Perpres 87 Tahun 2025 mengatur akuntabilitas kementerian dan lembaga serta memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi anak di ranah digital. Kedua regulasi ini saling terkoneksi,” terangnya.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, melainkan membutuhkan kolaborasi multipihak mulai dari pemerintah, platform digital, keluarga, sekolah, media, hingga masyarakat.

“Ekosistem perlindungan anak di ruang digital harus dibangun dengan semangat yang sama untuk menciptakan ruang digital yang ramah dan aman bagi anak,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS terus diperkuat melalui pengawasan platform digital dan verifikasi usia pengguna.

Implementasi PP TUNAS diarahkan untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk media sosial dan layanan percakapan digital, mematuhi aturan perlindungan anak secara ketat.

“Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa kita telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Meutya.

Menurut pemerintah, implementasi PP TUNAS tidak hanya berfokus pada pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan terhadap seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan karena ruang digital saat ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap paparan konten negatif, eksploitasi seksual, kekerasan digital, hingga praktik child grooming.

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, YouTube, hingga WhatsApp termasuk dalam objek pengaturan PP TUNAS.

Pemerintah memprioritaskan pengawasan terhadap platform yang memiliki jumlah pengguna anak tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap tumbuh kembang anak.

“Jadi semua platform, semua PSE mungkin dalam hal ini termasuk WhatsApp itu adalah objek pengaturan dari PP Tunas,” kata Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Nanci Laura Sitinjak.

Nanci menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada definisi penyelenggara sistem elektronik dalam PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam regulasi itu, layanan pesan instan seperti WhatsApp masuk kategori platform digital yang wajib mematuhi aturan perlindungan anak.

Selain pengawasan platform, pemerintah membuka kanal pengaduan melalui SAPA 129 guna memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran atau kekerasan terhadap anak di ruang digital.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Muhammad Ihsan mengatakan PP TUNAS menjadi instrumen penting karena mencakup seluruh platform digital, bukan hanya media sosial semata.

“Untungnya PP Tunas ini tidak mengatur hanya medsos saja, tapi semua platform-platform kan tidak hanya medsos saja, ada macam-macam,” katanya.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem verifikasi usia yang diperkuat, implementasi PP TUNAS diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

*) Oleh : Viola Anastasia

Indonesia tengah berada pada momentum penting dalam menentukan arah pembangunan ekonominya di masa depan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, hingga hasil tambang lainnya. Pola ekonomi semacam ini memang mampu menghasilkan devisa, tetapi nilai tambah yang diperoleh negara masih relatif terbatas. Ketika bahan mentah dijual langsung ke luar negeri tanpa diolah, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara pengimpor yang mengubah bahan tersebut menjadi produk jadi bernilai tinggi. Karena itu, kebijakan hilirisasi hadir sebagai strategi besar untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah semata.

Hilirisasi pada dasarnya merupakan proses pengolahan sumber daya alam menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam konteks industri nikel misalnya, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bijih mentah, tetapi mulai membangun smelter dan industri turunan seperti bahan baku baterai kendaraan listrik. Langkah ini dinilai penting karena dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat daya saing industri nasional. Hilirisasi juga menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi karena mendorong tumbuhnya sektor pendukung seperti transportasi, energi, konstruksi, hingga jasa logistik.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri. Menurutnya, hilirisasi merupakan strategi utama agar kekayaan sumber daya alam nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menjelaskan hilirisasi adalah jalan menuju kemakmuran bangsa

Kebijakan hilirisasi mulai menunjukkan dampak nyata dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor produk turunan nikel mengalami peningkatan signifikan setelah pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Sejumlah kawasan industri baru tumbuh di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki cadangan sumber daya alam besar. Kehadiran industri pengolahan tersebut turut menggerakkan ekonomi lokal karena menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, penerimaan negara dari sektor hilirisasi juga meningkat melalui pajak, royalti, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Koordinator Program Studi Magister Fisika, Dr. Agustina Widiyani menjelaskan di tengah persaingan global yang semakin ketat, hilirisasi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. Saat ini banyak negara berlomba mengembangkan industri kendaraan listrik dan energi baru terbarukan yang membutuhkan mineral penting seperti nikel, kobalt, dan tembaga. Indonesia memiliki keuntungan besar karena cadangan sumber daya alamnya sangat melimpah. Jika dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi komponen industri masa depan. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang untuk naik kelas dari negara pengekspor komoditas menjadi negara industri yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global.

Selain sektor pertambangan, hilirisasi sebenarnya juga sangat penting diterapkan pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi banyak produk hasil pertanian dan perikanan masih dijual dalam bentuk mentah dengan harga relatif rendah. Padahal, jika diolah menjadi produk jadi seperti makanan olahan, kosmetik, obat herbal, atau produk industri lainnya, nilai jualnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Hilirisasi di sektor pangan juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulistio menjelaskan keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung investasi sekaligus melindungi kepentingan nasional. Dunia usaha harus mampu menghadirkan inovasi dan teknologi agar produk industri Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Sementara itu, masyarakat juga perlu dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjadi bagian dari transformasi industri tersebut. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia akan sulit menjadi negara industri maju meskipun memiliki kekayaan alam yang besar.

Pada akhirnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar menuju Indonesia sebagai negara industri maju. Negara-negara besar di dunia mampu berkembang karena berhasil membangun industri yang kuat dan menghasilkan produk bernilai tinggi. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut karena didukung sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Jika hilirisasi dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam persaingan ekonomi global, tetapi juga menjadi pemain utama yang disegani dunia.

Dengan komitmen pemerintah, dukungan dunia usaha, dan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, hilirisasi dapat menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi perlu terus dijaga agar Indonesia mampu berdiri sebagai negara industri yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan disegani di tingkat global.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Bara Winatha*)

Indonesia terus memperkuat langkah menuju negara industri maju melalui percepatan program hilirisasi di berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam, penguatan industri manufaktur, hingga pengembangan riset dan teknologi dalam negeri. Hilirisasi dinilai menjadi jalan penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan bahwa hilirisasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat kemandirian industri nasional, termasuk sektor pertahanan. Ia menjelaskan bahwa pengolahan sumber daya mineral secara terintegrasi dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku industri strategis. Hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah hilirisasi tembaga. Selama ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor produk turunan tembaga meskipun memiliki cadangan mineral yang besar. Ia menjelaskan bahwa industri hilir tembaga Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain yang bahkan tidak memiliki sumber daya tembaga sebesar Indonesia.

Menurut Dave, pengembangan industri hilir tembaga dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Produk turunan tembaga seperti brass cup yang digunakan sebagai bahan baku selongsong amunisi selama ini masih banyak dipenuhi dari impor. Karena itu, pengembangan fasilitas produksi di dalam negeri dinilai menjadi langkah strategis agar kebutuhan industri pertahanan dapat dipenuhi secara mandiri.

Langkah konkret mulai dilakukan melalui kerja sama antara Holding Industri Pertambangan MIND ID, PT Freeport Indonesia, dan Holding Industri Pertahanan DEFEND ID melalui PT Pindad. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memproduksi brass cup di Gresik dengan kapasitas produksi mencapai 10 ribu ton per tahun. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat rantai pasok industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.

Transformasi menuju negara industri maju juga mulai diperkuat melalui pengembangan sektor pangan lokal berbasis potensi daerah. Pemerintah mendorong berbagai komoditas unggulan daerah agar tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk industri yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satu langkah yang kini dikembangkan adalah hilirisasi komoditas sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Ketua Tim Kerja Pengembangan IKM Makanan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Indra Akbar Dilana mengatakan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengembangan industri sagu karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Ia menjelaskan bahwa Seram Bagian Timur memiliki sumber daya sagu melimpah yang dapat dikembangkan menjadi industri pangan unggulan di wilayah Maluku.

Indra menilai hilirisasi sagu tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Karena itu, pemerintah mulai memberikan pendampingan teknis produksi, diversifikasi produk, penguatan keamanan pangan, hingga pengembangan strategi pemasaran kepada para pelaku usaha sagu di daerah tersebut.

Selain sektor pertambangan dan pangan lokal, penguatan hilirisasi juga mulai berkembang di sektor pendidikan dan riset teknologi. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi yang dapat dikembangkan menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, kerja sama antara kampus dan dunia industri mulai diperkuat untuk mempercepat proses hilirisasi hasil riset.

Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan kampus dan industri untuk bergerak bersama. Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi langkah strategis agar hasil riset akademik tidak berhenti sebagai laporan ilmiah, tetapi dapat berkembang menjadi produk dan solusi nyata bagi masyarakat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri berbasis inovasi.

Suharnomo mengungkapkan bahwa pengalaman kunjungannya ke sejumlah universitas dan perusahaan di China serta Taiwan memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara kampus dan industri mampu menciptakan kemajuan ekonomi yang pesat. Ia menilai universitas di negara-negara tersebut berhasil membangun budaya riset yang dekat dengan kebutuhan industri dan pasar. Riset tidak hanya menjadi aktivitas akademik, tetapi langsung dihubungkan dengan proses produksi dan pengembangan teknologi.

Undip mulai memperkuat hilirisasi produk riset di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berbagai inovasi kampus seperti produk kesehatan, pangan bergizi, hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan mulai diarahkan agar memiliki nilai komersial dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hilirisasi tidak hanya berbicara tentang pengolahan sumber daya alam, tetapi juga tentang transformasi besar menuju ekonomi berbasis nilai tambah, inovasi, dan kemandirian nasional. Penguatan industri hilir di sektor mineral, pangan lokal, hingga teknologi menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun fondasi menuju negara industri maju yang lebih kompetitif.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agenda hilirisasi nasional sebagai strategi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju negara industri maju. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengubah struktur ekonomi nasional yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah dan industri pengolahan.

Presiden Prabowo mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai langkah strategis untuk menguasai dan mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Presiden mengatakan proyek hilirisasi yang dijalankan mencakup berbagai sektor, antara lain energi, mineral, dan pertanian, sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi nasional.

“Kita tidak mau hanya menjual bahan mentah. Kita ingin mengolahnya di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat,” kata Prabowo.

Kepala negara menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam merupakan syarat utama bagi bangsa yang ingin mandiri dan berdaulat. Menurut Prabowo, sejarah menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia sejak lama menjadi incaran kekuatan asing. Oleh karena itu, hilirisasi dinilai sebagai bentuk keberanian bangsa untuk mengelola kekayaan sendiri sekaligus menghindari ketergantungan pada pihak luar.

Pemerintah memandang hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat industri nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Sejumlah kawasan industri dan smelter baru mulai tumbuh di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar. Kehadiran industri pengolahan juga dinilai mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Arah pengembangan pariwisata tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan hilirisasi industri nasional, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Rahayu.

Hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor pertambangan, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, hingga pariwisata. Pemerintah optimistis strategi tersebut akan menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara industri maju yang mandiri dan berdaya saing global.