Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa penyempurnaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan 3 juta rumah.

Melalui kebijakan baru yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu pembaruan data kredit yang telah lunas menjadi maksimal tiga hari kerja dari sebelumnya mencapai satu bulan.

Selain itu, OJK juga menetapkan batas minimum (threshold) nominal kredit sebesar Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK agar proses penilaian kredit menjadi lebih relevan dan proporsional.

“Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp 1 juta pada informasi debitur SLIK, ini dilakukan supaya informasi yang digunakan dalam proses pilihan kredit tetap relevan dan proporsional,” tutur Friderica Widyasari Dewi.

Menurut Friderica yang akrab disapa Kiki, dua kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan ekosistem pelaporan kredit nasional agar semakin berkualitas dan mampu mendukung pembangunan ekonomi.

“Jadi inilah sebenarnya esensi membangun credit reporting system yang lebih kredibel untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Friderica.

Optimalisasi SLIK juga memberikan dampak signifikan terhadap program rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dengan adanya threshold Rp1 juta, data kredit mikro bernilai sangat kecil tidak lagi membebani proses penilaian kelayakan kredit sehingga akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan menjadi lebih terbuka.

Kebijakan ini diperkirakan memberikan manfaat bagi jutaan debitur yang sebelumnya tercatat memiliki pinjaman dengan nominal sangat kecil.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyambut baik langkah OJK yang mempercepat pembaruan data SLIK.

Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyediaan hunian layak melalui berbagai insentif pembiayaan dan kemudahan akses kredit bagi masyarakat.

Maruarar menilai pembangunan ekonomi harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

“Kekuasaan dan diskresi negara ini harus diarahkan untuk membela yang miskin dan yang lemah. Suku bunga bank untuk UMKM lewat PNM berhasil ditekan dari 22 persen menjadi 8 persen. Dengan SLIK baru yang cepat ini, LJK harus bergerak cepat menjangkau ruang-ruang kosong agar rakyat kecil memiliki pilihan yang aman dan legal,” ucap Maruarar.

OJK juga menegaskan bahwa SLIK bukan menjadi satu-satunya dasar persetujuan kredit. Setiap lembaga jasa keuangan tetap diwajibkan melakukan analisis risiko secara mandiri sesuai prinsip kehati-hatian.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah subsidi agar dapat dijangkau oleh lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal dan mitra pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan perumahan melalui skema konvensional. Perluasan akses tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan perumahan yang inklusif sehingga seluruh masyarakat, tanpa memandang status pekerjaannya, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah pertama. Menurutnya, pekerja informal dan mitra ojol merupakan bagian penting dari penggerak perekonomian nasional yang juga berhak memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa akses terhadap rumah subsidi semakin luas sehingga masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal dan mitra ojek online, dapat memiliki rumah yang layak dengan skema pembiayaan yang lebih mudah,” ujarnya.

Pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme pembiayaan perumahan melalui berbagai skema yang lebih fleksibel. Penyesuaian persyaratan administrasi, pemanfaatan data digital, serta kolaborasi dengan lembaga pembiayaan dan perbankan dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pekerja yang belum memiliki pola penghasilan tetap sebagaimana pekerja formal. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penyaluran rumah subsidi secara lebih merata di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai perluasan akses rumah subsidi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Menurutnya, kepemilikan rumah tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

“Pekerja yang memiliki hunian layak akan memiliki rasa aman dan kepastian masa depan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup keluarganya,” ungkapnya.

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah optimistis program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan perumahan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperluas kepemilikan rumah bagi pekerja informal dan mitra ojol, tetapi juga memperkuat sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh: Bagas Nurahman)*

Kebijakan memperluas akses rumah subsidi bagi mitra ojek daring menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus memberikan pengakuan yang lebih nyata terhadap peran pekerja sektor informal dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pengemudi ojek daring, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pekerja sektor informal semakin diposisikan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Selama bertahun-tahun, sektor informal menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Indonesia. Jutaan masyarakat menggantungkan penghasilannya pada profesi yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal, termasuk sebagai mitra pengemudi transportasi daring. Melalui perluasan akses pembiayaan perumahan, pemerintah menunjukkan bahwa kelompok pekerja tersebut memiliki hak yang sama untuk memperoleh hunian layak, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan program tersebut dirancang untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sektor informal agar dapat memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif dengan menyesuaikan karakteristik penghasilan pekerja informal yang selama ini sering menghadapi kendala dalam memperoleh fasilitas kredit perumahan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kolaborasi tersebut memperlihatkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperluas manfaat program perumahan nasional kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pembiayaan perumahan formal. Langkah tersebut juga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.

Sebagai bentuk keberpihakan yang tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, penerima manfaat harus memenuhi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah. Persyaratan tersebut memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperluas pemerataan kepemilikan hunian di Indonesia.

Selain persyaratan administrasi, pemerintah juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan pengemudi ojek daring. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian perjalanan dan tingkat keaktifan mitra dalam menjalankan aktivitasnya setiap bulan. Mekanisme tersebut menjadi bentuk penyesuaian sistem pembiayaan terhadap pola kerja sektor informal sehingga akses terhadap rumah subsidi menjadi lebih inklusif tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Sid Herdi Kusuma juga menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan bagi calon penerima manfaat. Edukasi mengenai pengelolaan pendapatan, pengaturan pengeluaran, serta pentingnya menjaga kualitas kredit dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian finansial. Dengan literasi keuangan yang semakin baik, para pengemudi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Sementara itu, Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho, mengatakan prioritas diberikan kepada mitra pengemudi yang memiliki performa terbaik atau mitra juara. Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi kinerja, bukan semata-mata lamanya bergabung sebagai mitra. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi para pengemudi dalam memberikan layanan kepada masyarakat setiap hari.

Antusiasme terhadap program ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini sekitar 3.000 mitra pengemudi Gojek tengah menjalani proses pemeriksaan administrasi, termasuk melalui BI Checking dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, sebanyak 125 pengemudi telah siap memasuki tahap penandatanganan akad pembiayaan di berbagai daerah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap akses rumah yang terjangkau di kalangan pekerja sektor informal sangat besar.

Perluasan akses rumah subsidi juga mencerminkan transformasi kebijakan pemerintah yang semakin adaptif terhadap dinamika dunia kerja. Seiring berkembangnya ekonomi digital, profesi pengemudi ojek daring telah menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga di Indonesia. Dengan menghadirkan skema pembiayaan yang mempertimbangkan karakteristik pekerjaan sektor informal, pemerintah menunjukkan bahwa perkembangan model kerja baru turut menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong semakin banyak pekerja sektor informal untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui kepemilikan hunian yang layak. Selain meningkatkan kualitas hidup keluarga, kepastian memiliki rumah juga dapat memberikan rasa aman dan mendorong produktivitas kerja. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, dan GOTO, perluasan akses rumah subsidi menjadi langkah konkret dalam memperkuat inklusi sosial sekaligus memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap kontribusi pekerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan bagi pengemudi ojek daring bukan sekadar penyediaan fasilitas pembiayaan, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pekerja sektor informal. Mereka tidak lagi diposisikan sebagai kelompok yang berada di luar sistem perlindungan sosial, melainkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi yang layak memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup. Melalui kebijakan yang semakin inklusif ini, pemerintah memperkuat pengakuan terhadap kontribusi sektor informal sekaligus menghadirkan harapan baru bagi ribuan keluarga pekerja untuk memiliki rumah pertama yang layak, aman, dan terjangkau.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menunjukkan kemajuan melalui reformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembaruan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi langkah administratif dalam pengelolaan data perkreditan nasional, tetapi juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.

Selama ini, akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang banyak dikeluhkan adalah adanya catatan kredit bernilai kecil di dalam SLIK yang tetap memengaruhi proses penilaian kelayakan calon debitur. Padahal, tidak sedikit masyarakat yang telah melunasi kewajibannya atau hanya memiliki tunggakan dalam nominal sangat kecil sehingga tidak lagi mencerminkan kemampuan finansial mereka secara keseluruhan.

Menjawab tantangan tersebut, OJK melakukan optimalisasi SLIK dengan menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Kebijakan ini mencakup percepatan pembaruan data kredit yang telah dilunasi menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Selain itu, informasi debitur yang ditampilkan kini menerapkan ambang batas nominal di atas Rp1 juta sehingga data yang digunakan dalam proses analisis kredit menjadi lebih proporsional dan relevan. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sistem informasi perkreditan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa optimalisasi SLIK merupakan komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan pembiayaan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, penyempurnaan sistem tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal. Ia juga menilai bahwa informasi debitur yang lebih akurat, mutakhir, dan relevan akan membantu lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan secara lebih cepat sekaligus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Reformasi tersebut memiliki arti strategis bagi keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Program yang bertujuan meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat membutuhkan ekosistem pembiayaan yang mampu menjangkau calon penerima manfaat secara lebih luas. Apabila sistem informasi kredit mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi debitur, maka proses pengajuan KPR subsidi dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penilaian risiko.

Sebelumnya, pemerintah bersama OJK juga telah menyepakati bahwa masyarakat yang memiliki catatan kredit dalam SLIK dengan nominal di bawah Rp1 juta tetap dapat mengajukan KPR subsidi. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bernilai kecil meskipun secara ekonomi telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat karena membuka kembali kesempatan memperoleh rumah subsidi bagi warga yang sebelumnya terkendala oleh catatan kredit bernilai kecil. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi dan pembahasan yang intensif antara Kementerian PKP dengan OJK hingga akhirnya memperoleh kesepakatan bersama. Menurutnya, pelonggaran aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Optimalisasi SLIK juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri jasa keuangan. Dengan pembaruan data pelunasan yang berlangsung lebih cepat, lembaga pembiayaan dapat memperoleh informasi debitur secara real time sehingga proses verifikasi menjadi lebih efisien. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat persetujuan kredit, mengurangi hambatan administratif, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Bagi masyarakat, reformasi ini menghadirkan kepastian bahwa riwayat kredit akan diperbarui dalam waktu yang lebih singkat setelah kewajiban diselesaikan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus menunggu terlalu lama agar status pelunasannya tercermin dalam sistem ketika hendak mengajukan pembiayaan baru. Perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen karena memastikan data yang digunakan oleh lembaga keuangan selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Di sisi lain, kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dengan prinsip prudential banking. Reformasi SLIK bukan berarti melonggarkan seluruh persyaratan kredit, melainkan menyempurnakan kualitas informasi yang digunakan dalam proses analisis. Lembaga jasa keuangan tetap memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar, profil risiko, pendapatan, serta berbagai aspek lainnya sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.

Data OJK menunjukkan bahwa SLIK saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari dua ribu pelapor yang terdiri atas perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, hingga perusahaan modal ventura. Tingginya penggunaan sistem tersebut, yang mencapai rata-rata puluhan juta permintaan informasi debitur setiap bulan, menunjukkan bahwa SLIK telah menjadi infrastruktur penting dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Dengan penyempurnaan yang dilakukan, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang sehat sekaligus memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM dan sektor perumahan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Pemerintah memperkuat langkah penindakan terhadap serangan spam komentar judi online (judol) di media sosial, seiring temuan bahwa modus tersebut kini menyasar akun-akun berinteraksi tinggi, termasuk influencer daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan target serangan telah bergeser dari akun resmi pemerintah ke akun dengan tingkat keterlibatan (engagement) tinggi.

“Target utama bergeser. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di-spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi,” ujarnya.

Menurut Meutya, influencer daerah dinilai pelaku sebagai target strategis karena kedekatan mereka dengan audiens sekaligus rendahnya moderasi komentar.

“Influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online,” katanya.

Meutya menambahkan, operasi spam kini berjalan lebih sistematis. Berdasarkan laporan yang diterima kementeriannya, pelaku memanfaatkan sistem otomatis yang memantau lonjakan interaksi di media sosial secara real-time, sebelum secara serentak mengirimkan komentar promosi ke akun yang tengah viral tersebut.

Temuan Meutya diperkuat Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, yang menyebut operasi ini kini merambah lima platform sekaligus, yakni Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube.

Ia mengungkap jaringan di balik operasi ini melibatkan bot lintas negara yang dikendalikan agen lokal.

“Seluruh operasi ini dijalankan menggunakan mesin otomatis berbasis bot dari India dan Brazil, dikendalikan oleh jaringan agen WNI yang merupakan bagian dari ekosistem white-label dengan lebih dari 138 agen aktif,” ujarnya.

Sebagai respons atas temuan tersebut, Komdigi mendorong seluruh penyelenggara platform digital memperkuat moderasi konten secara proaktif, mempercepat deteksi akun tidak autentik, serta menindak konten bermuatan promosi judi online.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menilai maraknya spam ini justru mengindikasikan tekanan pemerintah terhadap ekosistem judol mulai membuahkan hasil.

“Langkah yang selama ini dilakukan pemerintah telah memberikan tekanan terhadap ekosistem judi online,” katanya.

Menurutnya, pelaku beralih ke media sosial karena akses ke situs utama semakin banyak diputus, sehingga metode promosi terus berubah untuk menghindari pengawasan.

Pratama mendorong kolaborasi lebih erat antara regulator, platform digital, dan masyarakat, termasuk optimalisasi fitur filter kata kunci yang sudah tersedia di hampir semua platform besar untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan sehat.

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat resiliensi ekosistem media nasional melalui kolaborasi dengan Meta dalam upaya menekan penyebaran konten spam yang berkaitan dengan judi daring di berbagai platform digital. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan terpercaya bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan deteksi dan penanganan akun maupun konten yang digunakan untuk menyebarkan promosi judi daring. Selain memanfaatkan teknologi moderasi yang lebih canggih, pemerintah dan Meta juga memperkuat koordinasi dalam mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, kolaborasi dengan penyelenggara platform digital menjadi faktor penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ruang digital Indonesia. Kami berharap penanganan terhadap konten spam judi daring dapat dilakukan lebih cepat, lebih efektif, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Meutya.

Selain penindakan, Kemkomdigi juga mendorong penguatan literasi digital agar masyarakat semakin mampu mengenali berbagai modus promosi judi daring yang sering dikemas dalam bentuk tautan, iklan, maupun komentar spam. Edukasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman di ruang digital.

Sementara itu, Vice President Public Policy Meta Asia Pasifik, Rafael Frankel, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan platform digital untuk aktivitas ilegal. Menurutnya, Meta terus mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan serta memperkuat sistem pelaporan untuk mendeteksi dan menghapus konten maupun jaringan yang mempromosikan judi daring.

“Kami terus meningkatkan investasi pada teknologi dan tim keamanan agar dapat mendeteksi serta menindak akun maupun konten yang melanggar kebijakan kami. Kolaborasi dengan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan komunitas digital,” kata Rafael Frankel.

Pemerintah mengajak media massa untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai bahaya judi daring serta meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Sinergi antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan secara berkelanjutan sehingga ekosistem digital Indonesia semakin aman, sehat, dan bebas dari penyebaran spam judi daring.

*) Oleh : Dian Amanda Sasmi

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, mempercepat arus komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran konten ilegal, termasuk promosi judi daring yang kini berkembang melalui berbagai modus.

Mencermati perkembangan digital sepanjang 2026, munculnya pola baru berupa penyebaran spam promosi judi daring di kolom komentar media sosial milik media massa, instansi pemerintah, tokoh publik, hingga kreator konten. Fenomena tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengancam kualitas ruang informasi digital. Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan resiliensi media digital sebagai bagian penting dari strategi menjaga ekosistem digital nasional yang sehat, aman, dan produktif.

Pemerintah memandang bahwa perang melawan judi daring tidak lagi cukup dilakukan melalui pemblokiran situs web semata. Seiring berkembangnya teknologi, pelaku kejahatan digital terus mengubah pola operasinya dengan memanfaatkan algoritma media sosial, jaringan bot otomatis, hingga kolom komentar pada akun-akun yang memiliki jangkauan publik tinggi. Modus tersebut memungkinkan promosi perjudian menjangkau jutaan pengguna tanpa harus membangun platform sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ruang digital kini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, platform digital, media massa, serta masyarakat sebagai pengguna internet.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, lonjakan spam promosi judi daring yang terjadi pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa pelaku kejahatan digital terus mencari celah baru untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi dengan berbagai platform digital agar sistem moderasi, deteksi akun bot, serta penyaringan komentar dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga membentuk tim bersama dengan Meta untuk mempercepat penanganan spam promosi judi daring yang banyak ditemukan pada Instagram dan Facebook. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ruang digital yang lebih aman tanpa mengurangi kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara produktif.

Selain memperkuat kolaborasi dengan platform digital, pemerintah juga meningkatkan intensitas penindakan terhadap konten perjudian. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa selama periode 1–28 Juni 2026 pemerintah telah menangani lebih dari 126 ribu konten bermuatan judi daring di berbagai platform digital. Secara keseluruhan, jutaan konten perjudian telah diputus aksesnya dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga ruang digital nasional. Menurut Alexander, keberhasilan pemberantasan judi daring tidak hanya bergantung pada kemampuan memblokir konten, tetapi juga pada kecepatan mendeteksi pola penyebaran baru yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks tersebut, media digital memiliki posisi yang semakin strategis. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi salah satu benteng utama dalam menjaga kualitas ruang publik digital. Pemerintah memandang bahwa resiliensi media harus dibangun melalui kemampuan mempertahankan standar jurnalistik, memperkuat sistem moderasi, meningkatkan keamanan siber, serta menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus konten yang diproduksi secara otomatis. Ketika akun media menjadi sasaran spam promosi judi daring, tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga perlindungan terhadap kepercayaan publik yang menjadi modal utama industri media.

Penguatan resiliensi media menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan ruang digital di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Pemanfaatan AI telah membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa semakin masifnya penyebaran konten ilegal melalui otomatisasi akun bot, jaringan spam, hingga promosi judi daring. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat penindakan terhadap aktivitas digital yang melanggar hukum, serta meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap berbagai ancaman yang terus berkembang.

Penguatan ketahanan ruang digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada regulasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga kolaborasi yang erat antara pemerintah, platform digital, media, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk membangun tata kelola informasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman siber sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Dengan penguatan resiliensi media, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi teknologi AI yang berorientasi pada kepentingan publik, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di ruang siber sekaligus memastikan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan dalam negeri

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 telah dipersiapkan secara menyeluruh agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan optimal. Persiapan tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, hingga penguatan karakter di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung pengembangan program dengan meningkatkan kapasitas penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat menyusun pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara matang untuk mengantisipasi berbagai tantangan selama masa transisi menuju Sekolah Rakyat permanen. Menurutnya, setiap sekolah harus memiliki perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur agar seluruh tahapan berjalan sesuai target.

“Setiap kepala sekolah harus memberikan perhatian penuh pada penyusunan rencana kerja sekaligus menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi sehingga seluruh proses dapat berjalan secara menyeluruh,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa kesiapan sekolah mencakup fasilitas pendukung, kesiapan peserta didik, serta guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas lainnya telah tersedia sebelum MPLS dimulai. Kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 14–31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum proses belajar mengajar berlangsung.

“Rangkaian ini bertujuan mempersiapkan siswa dari sisi fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti kurikulum Sekolah Rakyat dengan baik,” katanya.

Selain aspek akademik, pemerintah menegaskan pentingnya pembentukan karakter. Gus Ipul memastikan tidak ada toleransi terhadap perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme di lingkungan Sekolah Rakyat.

“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau kekerasan seksual akan langsung diberhentikan tanpa melalui peringatan,” tegasnya.

Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Taruna Nusantara untuk memperkuat pengelolaan sekolah berasrama dan memastikan penanganan pengaduan dilakukan sesuai prosedur. Gus Ipul turut mengingatkan seluruh pengelola agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan secara akuntabel.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pada tahun pertama terdapat 470 calon peserta didik, dengan 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Pemprov juga akan mengkaji penambahan kapasitas hingga sekitar 1.000 siswa sesuai harapan Presiden.

“Kami siap menyiapkan lokasi yang memungkinkan untuk pengembangan sekolah berasrama sehingga lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar Pramono.

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan kesiapan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 melalui pembekalan daring kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat, terdiri atas 166 kepala sekolah di titik eksisting dan 25 kepala sekolah di titik baru beberapa waktu lalu.

Sebelum menyampaikan arahannya, Gus Ipul memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala Sekolah Rakyat yang menggambarkan optimisme tinggi menjelang MPLS, dengan tingkat kesiapan mental mencapai 8,95 dari skala 10 dan keyakinan pengambilan keputusan pada angka 8,74. Sebanyak 72 persen responden bahkan memandang penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang memacu semangat, sementara 94 persen menyatakan telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang.

Menanggapi sejumlah kebutuhan lapangan yang masih perlu dilengkapi, seperti tambahan tenaga pendidik dan kejelasan anggaran, Gus Ipul memastikan seluruh masukan menjadi perhatian serius Kementerian Sosial bersama satuan kerja terkait.

“Masalah harus dihadapi, jangan takut kekurangan masalah. Itu tanda negara sedang mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita semua,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sistem melayani seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

“Kalau ada 28 anak berkembang, sementara dua anak tertinggal, itu bukan sekadar persoalan dua anak. Itu persoalan sistem. Mari kita bangun sistem agar semua siswa bisa terlayani. Tidak ada siswa yang tertinggal,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul menjelaskan kurikulum Sekolah Rakyat memadukan pendidikan formal yang setara sekolah umum, pembinaan karakter yang menanamkan disiplin dan kemandirian, serta kelas keterampilan sesuai minat siswa mulai dari kerajinan, pertanian, hingga teknologi.

Sistem multi-entry dan multi-exit yang diterapkan memungkinkan siswa masuk maupun keluar program sesuai kesiapan masing-masing, sehingga pembelajaran benar-benar relevan dengan kebutuhan setiap anak.

“Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin langsung kerja. Semua kita siapkan jalurnya,” ujarnya.

Pendidikan berasrama selama 24 jam turut memberi ruang luas bagi setiap Sekolah Rakyat membangun identitas dan keunggulannya sendiri, mulai dari seni, olahraga, bahasa, hingga kepemimpinan, yang menurut Gus Ipul harus menjadi bagian dari budaya sekolah dan bukan sekadar kegiatan tambahan.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengawal Sekolah Rakyat sejak tahap rintisan.

“Kita sedang menjadi pemilik sejarah Sekolah Rakyat. Jalankan dengan profesional dan empati,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Sosial dipastikan akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui perbaikan regulasi dan dukungan anggaran.

Oleh: Dimas Arya Nugraha
Pemerintah terus memantapkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan layanan pendidikan dapat berjalan optimal sejak hari pertama. Berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, peserta didik, hingga tata kelola sekolah berasrama dipastikan terpenuhi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, setiap kepala sekolah harus menyusun perencanaan secara menyeluruh yang disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi sehingga seluruh proses dapat dikawal dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tahun ajaran baru menjadi masa transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menuju Sekolah Rakyat permanen yang membutuhkan kesiapan lebih matang.

Saifullah Yusuf menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus dipastikan siap sebelum kegiatan belajar dimulai, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Seluruh kepala sekolah diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tepat waktu. Tidak hanya memastikan gedung sekolah siap digunakan, fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, perlengkapan belajar, serta kebutuhan dasar lainnya juga harus tersedia sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dimulai.

Selain fasilitas, status seluruh peserta didik harus telah ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah. Guru dan tenaga kependidikan juga diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah agar dapat mendampingi siswa dalam proses adaptasi. Bagi Sekolah Rakyat permanen yang belum diawali dengan sekolah rintisan, pemerintah daerah akan menyiapkan tenaga pengajar sementara sehingga kegiatan belajar tetap berjalan sesuai jadwal.

Pemerintah menetapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung pada 14 hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan masa matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum pembelajaran reguler dimulai. Saifullah Yusuf menilai tahapan tersebut sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik. Masa adaptasi ini juga diharapkan mampu menyelaraskan kemampuan siswa dengan kurikulum Sekolah Rakyat sehingga proses belajar dapat berlangsung lebih efektif.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di lingkungan Sekolah Rakyat akan langsung diberhentikan tanpa toleransi. Ketegasan ini menjadi komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik.

Selain itu, Saifullah Yusuf menekankan bahwa terdapat tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari keberhasilan membangun karakter, empati sosial, dan kepedulian antarsesama. Karena itu, penguatan pembelajaran harus berjalan beriringan dengan pembentukan nilai-nilai kemanusiaan agar peserta didik tumbuh menjadi generasi yang berintegritas.

Dalam mendukung penyelenggaraan sekolah berasrama, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Taruna Nusantara untuk memperkuat sistem pengelolaan asrama. Tata kelola yang profesional disertai prosedur penanganan pengaduan yang jelas dinilai penting agar seluruh persoalan dapat ditangani sesuai aturan tanpa mengandalkan improvisasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin, aman, dan nyaman bagi seluruh siswa.

Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia harus memiliki standar kualitas yang sama. Tidak boleh ada perbedaan mutu pelayanan maupun kualitas pendidikan antarsekolah sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara. Keseragaman standar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan nasional.

Selain menjaga mutu layanan, integritas dalam pengelolaan program juga menjadi perhatian utama. Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh kepala sekolah agar menjaga transparansi penggunaan anggaran serta aset negara. Pengelolaan yang bersih diyakini menjadi syarat penting agar tujuan mulia program Sekolah Rakyat dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan pembangunan gedung Sekolah Rakyat Tahap II terus menunjukkan perkembangan positif dan ditargetkan dapat difungsikan pada Juli 2026. Secara nasional, progres pembangunan telah mendekati 81 persen. Meski sempat menghadapi kenaikan harga material bangunan dan bahan bakar akibat dinamika geopolitik global, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penyelesaian pembangunan agar seluruh fasilitas siap digunakan pada tahun ajaran baru.

Kesiapan Sekolah Rakyat juga melengkapi berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir dalam memperkuat pelayanan publik. Pemerintah berhasil memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, memperkuat perlindungan sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global, serta terus meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin siap, tenaga pendidik yang dipersiapkan secara matang, serta sistem pengelolaan yang mengedepankan integritas dan perlindungan peserta didik, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi fondasi penting pemerataan pendidikan di Indonesia. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

*) Analis Pendidikan dan Pembangunan SDM