Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah berjalan selama beberapa waktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga melakukan pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang adaptif, yakni berani mengevaluasi pelaksanaan di lapangan demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Reformasi MBG bukanlah bentuk pengurangan komitmen negara, melainkan upaya memperkuat fondasi program agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai penyesuaian anggaran MBG tahun 2027 menjadi bagian dari proses tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran diperkirakan turun menjadi sekitar Rp174 triliun dari alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Penyesuaian itu didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program, termasuk perhitungan kebutuhan riil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat yang akan dilayani. Menurutnya, besaran anggaran yang lebih efisien bukan berarti kualitas program dikurangi, melainkan merupakan hasil penyempurnaan perencanaan sehingga pembiayaan menjadi lebih tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa kualitas gizi yang diterima peserta didik tetap menjadi prioritas utama, sementara angka final anggaran akan diputuskan dalam pembahasan APBN 2027.

Reformasi MBG bergerak menuju tata kelola berbasis data. Program yang pada tahap awal masih menggunakan berbagai asumsi kini mulai disesuaikan berdasarkan pengalaman implementasi. Pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan jumlah dapur, kapasitas distribusi, pola konsumsi, hingga efektivitas jaringan pelayanan. Dengan demikian, efisiensi anggaran lahir dari meningkatnya kualitas perencanaan, bukan dari pengurangan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan seperti ini penting karena program berskala nasional memang memerlukan ruang evaluasi secara berkala. Hampir semua kebijakan publik yang besar mengalami penyesuaian setelah memasuki tahap implementasi. Justru kemampuan melakukan koreksi menjadi indikator bahwa pemerintah menjalankan prinsip tata kelola yang sehat. Alih-alih mempertahankan desain awal secara kaku, pemerintah memilih melakukan penyempurnaan berdasarkan fakta lapangan sehingga setiap kebijakan menjadi semakin presisi.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga melihat penyesuaian anggaran MBG dari perspektif keberlanjutan fiskal. Ia menilai bahwa langkah pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih longgar bagi pengelolaan APBN, selama efisiensi tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan bukan dengan mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat. Menurutnya, keseimbangan antara belanja sosial dan kesehatan fiskal merupakan faktor penting agar program prioritas dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.

Yusuf juga mengingatkan bahwa efektivitas program sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap belanja menghasilkan dampak nyata. Karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akurasi data penerima manfaat, efisiensi rantai distribusi, serta evaluasi berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Dengan tata kelola yang semakin baik, manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Langkah reformasi tersebut semakin diperkuat oleh komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membangun sistem tata kelola yang transparan. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, baru-baru ini menyerahkan rencana aksi perbaikan tata kelola Program MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari implementasi rekomendasi pencegahan korupsi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan besar, tetapi secara proaktif membangun mekanisme pengawasan sejak dini agar seluruh proses penyelenggaraan program berlangsung secara akuntabel.

Nanik menjelaskan bahwa berbagai perbaikan dilakukan mulai dari penguatan sistem pengadaan, penyempurnaan mekanisme distribusi, peningkatan pengawasan internal, hingga penyusunan standar operasional yang lebih terukur. Menurutnya, kolaborasi dengan KPK menjadi bagian dari komitmen BGN untuk membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional. Upaya tersebut sekaligus memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan MBG dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan sehingga manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.

Penguatan tata kelola juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang muncul selama implementasi MBG. Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat tentu menghadapi kompleksitas logistik, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, penyedia pangan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Semakin baik sistem pengawasan dibangun, semakin kecil pula potensi penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas program.

Pada akhirnya, reformasi Program Makan Bergizi Gratis harus dipahami sebagai upaya penyempurnaan kebijakan agar manfaatnya semakin tepat sasaran, bukan sebagai pengurangan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Di samping meningkatkan kualitas gizi anak, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, penguatan rantai pasok pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan, tata kelola yang semakin akuntabel, serta sinergi antara pemerintah, DPR, lembaga pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan, MBG diyakini akan semakin efektif menjadi investasi strategis dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

*) Pengamat Sosial

Jakarta – Pertumbuhan laba yang dibukukan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan fondasi perekonomian nasional.

Kinerja keuangan yang terus membaik mencerminkan efektivitas transformasi tata kelola perusahaan negara sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat berbagai program pembangunan strategis.

Data menunjukkan sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan pada periode April 2025 hingga April 2026. PT Adhi Karya membukukan kenaikan laba hingga 667 persen, PT Pupuk Indonesia tumbuh 202 persen, sementara PT Pelindo mencatat pertumbuhan laba sebesar 169 persen. Capaian tersebut memperlihatkan semakin kuatnya daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah di berbagai sektor strategis.

Pakar sekaligus Praktisi Komunikasi dan Manajemen, Dr. M. Fariza Y. Irawady, menilai peningkatan laba BUMN merupakan indikator bahwa transformasi tata kelola perusahaan negara mulai menunjukkan hasil yang nyata.

“Keuntungan yang dihasilkan BUMN harus menjadi energi baru bagi pembangunan nasional. Ketika kinerja perusahaan negara meningkat, ruang fiskal dan kemampuan investasi untuk mendukung program-program prioritas pemerintah juga makin kuat,” ujar Fariza.

Fariza menambahkan, pertumbuhan laba sejumlah BUMN menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus memperluas pembiayaan pembangunan.

“Di bawah kepemimpinan CEO Rosan Roeslani, Danantara menunjukkan kinerja yang menjanjikan. Pertumbuhan laba sejumlah BUMN menjadi indikator bahwa transformasi tata kelola berjalan ke arah yang benar. Ini modal penting untuk memperkuat daya saing BUMN sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program strategis pemerintah dan menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang menilai tren peningkatan laba sejumlah BUMN merupakan bukti bahwa agenda transformasi perusahaan negara mulai memberikan hasil nyata.

“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN mulai memberikan hasil yang nyata,” jelas Dony Oskaria.

Menurut Dony, pertumbuhan laba yang dicatat berbagai BUMN tidak hanya mencerminkan peningkatan efisiensi dan tata kelola perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Ia menegaskan, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi transformasi, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

“Yang penting ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat tata kelola dan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data, fakta, serta kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus memastikan denyut perekonomian masyarakat berjalan baik dengan memantau langsung aktivitas perdagangan di berbagai daerah.

Langkah tersebut dilakukan guna memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya secara rutin mengunjungi pasar untuk melihat secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, suasana perdagangan di berbagai wilayah masih menunjukkan geliat yang positif.

“Saya kan sering jalan-jalan tuh ke pasar-pasar. Bagus juga. Terus kalau kita jalan Sabtu Minggu aja dimana-mana kan masih masyarakat pada belanja,” ujar Purbaya.

Purbaya mengakui tidak mungkin memantau seluruh pasar di Indonesia seorang diri. Karena itu, ia menugaskan jajarannya untuk melakukan pemantauan di berbagai titik sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Enggak mungkin saya ke semua pasar, kan? Jadi saya ambil titik-titik yang ini dan saya sebar anak buah saya juga. Saya suruh lihat gimana keadaan sih. Masih rame enggak? Masih rame,” katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima, aktivitas perdagangan di sejumlah daerah masih berlangsung dinamis. “Jogja macet, Surabaya macet, pasarnya di sini macet,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi meski masih terdapat tantangan yang perlu terus direspons pemerintah. “Jadi enggak benar kalau orang bilang angka ekonomi bagus, tapi kehidupan sehari-hari susah. Mungkin belum sesenang yang mereka harapkan,” tuturnya.

Senada, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan kondisi perekonomian nasional saat ini berada dalam situasi yang stabil dengan fundamental yang kuat. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan Indonesia berada pada posisi yang jauh berbeda dibandingkan menjelang krisis 1998.

“Jadi, sebetulnya indikator-indikator fundamental kita sangat kuat dan itu yang membuat situasi dan kondisi pada hari ini menjadi sangat-sangat stabil,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan pemerintah terus merespons setiap perkembangan ekonomi global agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. “Persoalan yang ada di masyarakat itu sampai di tangan, sampai di telinga para pembantu beliau (Presiden RI Prabowo Subianto), dan disampaikan kepada Bapak Presiden,” tuturnya. *

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan akselerasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Hal tersebut juga harus dilakukan agar perekonomian nasional semakin kokoh ditengah kondisi ekonomi dunia yang bergejolak. Pemerintah juga mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut diungkapkan – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Jakarta.

Menurutnya Berbagai kebijakan fiskal, stimulus ekonomi, hingga perluasan investasi disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional dan berada di atas rata-rata negara ASEAN. Kinerja tersebut didukung inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif, serta cadangan devisa yang tinggi.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan paket stimulus tersebut meliputi bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Disisi lain, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional mulai Juli 2026, program vokasi, dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan.

Sementara itu, diplomasi perdagangan diperluas melalui berbagai perjanjian internasional, pembentukan financial center di Bali, serta pengembangan proyek energi hijau.

Airlangga menilai, kondisi global saat ini justru menjadi peluang bagi dunia usaha untuk memperluas investasi karena harga barang modal lebih kompetitif.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” tuturnya.

Optimisme serupa disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pemerintah juga memperkuat pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Termasuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah eksportir dengan bunga yang kompetitif.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” kata Purbaya.

Dia menegaskan laju pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan secara bertahap menuju kisaran 6 persen sebelum mencapai target 8 persen.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,”pungkasnya.

Jakarta – Danantara Indonesia berkomitmen penuh untuk memperkuat fondasi dan kapasitas bisnis bank-bank milik negara (Himbara).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan sektor perbankan pelat merah mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan nasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penataan dan penguatan bank-bank BUMN kini menjadi prioritas utama.

“Pertumbuhan yang kuat harus didukung fundamental yang kuat,” kata Dony dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, industri perbankan negara dituntut untuk lebih adaptif, efisien, dan memiliki daya saing di kancah regional maupun global.

“Bank-bank BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menjadi motor pembiayaan bagi sektor-sektor produktif,” tuturnya.

Dony menambahkan bahwa penguatan fondasi ini akan dilakukan melalui berbagai transformasi strategis, mulai dari optimalisasi alokasi modal, peningkatan efisiensi operasional berbasis teknologi, hingga penajaman fokus bisnis pada masing-masing bank BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih pasar (market overlapping).

“Kekuatan fundamental perbankan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,”ungkap Doni.

Melalui konsolidasi dan koordinasi yang lebih erat di bawah naungan Danantara, bank-bank BUMN diharapkan dapat memperluas penetrasi pembiayaan ke sektor-sektor penopang ekonomi, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hilirisasi industri, infrastruktur strategis, hingga transisi energi hijau.

Langkah ini juga ditargetkan mampu meningkatkan profitabilitas dan kontribusi dividen bank BUMN kepada negara, yang pada akhirnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. [-RWA]

Jakarta – Kinerja perekonomian Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang tetap kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang masih ekspansif, serta cadangan devisa yang terjaga.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, paket stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu-tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif konsumsi selama periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional, vokasi, serta reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK. Di sisi lain, diplomasi ekonomi terus diperluas melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, pengembangan proyek energi hijau, hingga pembentukan pusat finansial internasional.

Menurut Airlangga, kondisi global justru membuka peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat ekspansi investasi.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurut Purbaya, pemerintah menyediakan pembiayaan dengan bunga yang kompetitif bagi eksportir, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” jelasnya.

Pandangan positif turut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru apabila dikembangkan secara konsisten.

“Beberapa sektor yang dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru antara lain industri pengolahan melalui manufaktur dan hilirisasi, ekonomi hijau dan biru, ekonomi digital, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Esther.

Di tengah tantangan global, stabilitas sektor keuangan nasional juga dinilai tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu menjaga stabilitas ekonomi meskipun sejumlah indikator global masih dibayangi ketidakpastian.

“Di domestik, indikator ekonomi termoderasi di tengah mulai meningkatnya tekanan inflasi. Namun stabilitas tetap terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter,” ujarnya.

Jakarta – Kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurut Wihadi, target pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN),” katanya.

Salah satu fokus utama dalam APBN 2027 adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Selain penguatan sektor industri, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

“Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri,” ujarnya.

Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

“Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen,” tambahnya.

Wihadi juga menegaskan keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan dukungan APBN 2027, hilirisasi diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penguatan industri dalam negeri, serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang terukur melalui APBN 2027 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekadar dokumen pengelolaan keuangan negara, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen pada 2027 dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5-3,5 persen. Defisit anggaran dijaga pada level 1,8-2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, pembangunan infrastruktur sosial, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Optimisme tersebut didukung kinerja ekonomi nasional yang tetap kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta permintaan domestik yang tetap solid.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” kata Airlangga.

Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, stabilisasi harga, diskon transportasi, penguatan program vokasi dan magang, serta berbagai insentif untuk menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan investasi, ekspor, dan produktivitas nasional. “Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Dengan disiplin fiskal, stimulus yang terarah, serta penguatan sektor produktif, APBN 2027 diharapkan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah mempercepat dan memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Strategi ini mencakup ekspansi KEK manufaktur yang sudah ada, pengembangan KEK baru, integrasi KEK dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta transformasi KEK menjadi pusat riset dan pengembangan talenta global.

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional,” ujar Susiwijono.

Selain itu Susiwijono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.

Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Selain itu Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas dmencapai, memperkuat investasi dan pembiayaan serta kapasitas SDM di tiap-tiap sektor.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.

“Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah,” tegas Hemas.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis meski masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih kuat dan sejumlah indikator makroekonomi juga menunjukkan kondisi yang terus membaik.

“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Purbaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.

“Pemerintah berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Terkait pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional,” tambahnya.

Menkeu memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman dibandingkan sejumlah negara lain.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ucapnya.

Sementara terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, bahwa program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran. Reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk upaya memberantas penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” katanya.

Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan. Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” pungkasnya. [*]