Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman dan terkendali meskipun situasi geopolitik global mengalami dinamika. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu gangguan distribusi energi.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia, menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga puncak arus mudik Idulfitri 2026.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak lakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan yang nantinya justru bisa menyebabkan kelangkaan,” ujarnya.

Menurut Dwi, distribusi BBM ke berbagai wilayah di Indonesia saat ini berjalan lancar. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasar energi global agar stabilitas pasokan di dalam negeri tetap terjaga.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak mentah dunia mengalami volatilitas. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Sudah disampaikan Menteri ESDM bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah dinamika harga minyak dunia saat ini,” tegasnya.

Dari sisi operasional, kesiapan pasokan juga diperkuat oleh Pertamina Patra Niaga sebagai ujung tombak distribusi energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menjelaskan bahwa stok BBM nasional saat ini berada pada level yang aman.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional,” jelasnya.

Menanggapi perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga ketahanan energi nasional.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan situasi global dan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, antara lain melalui diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan produk BBM, penguatan ketahanan logistik dan distribusi, optimalisasi operasi kilang dalam negeri, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Roberth.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap stabil. Koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku industri energi menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang meskipun situasi global tengah bergejolak.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan menyiapkan langkah strategis untuk memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga tiga bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ketahanan energi nasional bergantung pada kondisi jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional agar Indonesia memiliki bantalan energi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi global.

“Saya sudah meminta agar cadangan BBM nasional kita diperkuat. Targetnya ke depan Indonesia harus memiliki cadangan yang cukup sampai tiga bulan sehingga negara kita lebih siap menghadapi berbagai situasi global,” ujar Presiden Prabowo.

Saat ini, pemerintah mencatat cadangan BBM nasional berada pada kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional selama sekitar 20 hingga 23 hari. Angka tersebut dinilai masih berada dalam batas aman operasional distribusi energi nasional. Namun demikian, pemerintah memandang perlu adanya peningkatan kapasitas cadangan agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden tersebut langsung ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dengan menyiapkan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi baru di sejumlah wilayah strategis.

“Bapak Presiden menginginkan agar cadangan energi nasional kita jauh lebih kuat. Karena itu pemerintah akan membangun fasilitas storage tambahan sehingga cadangan BBM nasional bisa meningkat hingga mencapai tiga bulan,” kata Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, pemerintah tengah memetakan sejumlah lokasi strategis untuk pembangunan tangki penyimpanan baru, termasuk di kawasan yang memiliki akses logistik energi yang baik.

Selain pembangunan fasilitas penyimpanan, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan badan usaha sektor energi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan energi karena pemerintah terus memantau kondisi pasokan secara berkala.

“Yang paling penting masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah memastikan pasokan BBM tetap aman dan distribusinya berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Bahlil.

Dengan langkah penguatan cadangan energi serta pembangunan infrastruktur penyimpanan yang lebih memadai, pemerintah optimistis ketahanan energi Indonesia akan semakin kokoh. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari..

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina meskipun muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Kementerian Luar Negeri menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat upaya diplomasi internasional dalam menciptakan stabilitas dan rekonstruksi di Palestina.

Penegasan ini disampaikan setelah berkembangnya berbagai pandangan publik menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah memandang bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia selalu dilandaskan pada kepentingan nasional serta prinsip konstitusi yang menempatkan perdamaian dunia sebagai mandat penting.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa langkah diplomasi Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu mempertimbangkan prinsip dasar politik luar negeri yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers di Jakarta.

Partisipasi Indonesia di BoP, menurut penjelasan Kemlu, sejak awal diarahkan untuk mendukung proses stabilisasi di Palestina serta memperkuat berbagai inisiatif rekonstruksi pascakonflik. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berupaya mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar yang diakui komunitas internasional.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan global terhadap perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional, termasuk prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” tegas Yvonne Mewengkang.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga terlibat dalam BoP, antara lain Arab Saudi, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Türkiye, dan Pakistan. Kolaborasi diplomatik ini dinilai penting untuk memastikan posisi negara-negara anggota tetap selaras dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina.

Di tengah dinamika kawasan, pemerintah juga memastikan bahwa setiap perkembangan terkait BoP tetap dikaji secara cermat. Pendekatan yang ditempuh menempatkan kepentingan kemanusiaan serta upaya meredakan konflik sebagai prioritas utama.

“Partisipasi Indonesia di BoP tetap konsisten untuk mendukung Palestina. Sementara itu, segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold, sebagaimana yang disampaikan oleh Menlu Sugiono beberapa hari lalu,” tambah Yvonne Mewengkang.

Selain fokus pada diplomasi internasional, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak meningkatnya ketegangan regional. Langkah-langkah perlindungan terus diperkuat melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara.

Kemlu juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait posisi Indonesia dalam forum internasional tetap dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, keputusan strategis tetap didasarkan pada perhitungan diplomasi yang matang dan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian dunia.

Melalui pendekatan diplomasi aktif dan konsisten, Indonesia terus menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri, sekaligus menjaga peran konstruktif dalam berbagai upaya internasional untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi internasional dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keikutsertaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi global Indonesia untuk memperluas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat Gaza tanpa banyak hambatan. “BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus cari pintu-pintu agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan masuk,” ujar Muhaimin di Jakarta.

Menurutnya, berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah selama ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih efektif. Muhaimin menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam membantu rakyat Palestina.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga aktif melakukan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral dengan para pemimpin dunia. Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Muhaimin juga mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan, ia menyebut tidak semua bantuan yang dikirim dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada indikasi bantuan yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat,” katanya.

Selain berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, langkah diplomasi tersebut juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. “Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam membahas keanggotaan Indonesia di BoP merupakan pendekatan yang positif dalam proses demokrasi.

Ia menilai dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran diplomasi di forum internasional tersebut. “Dukungan itu tentu menjadi modal penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP,” ujarnya.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan langkah diplomasi yang terus diperkuat, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong upaya perdamaian dunia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

Oleh : Aditya Rahman )*

Dinamika politik internasional yang terus berkembang sering kali memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu isu yang belakangan menjadi perhatian adalah desakan sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah berbagai pandangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sejak awal, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan geopolitik tertentu, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi stabilisasi dan rekonstruksi Palestina. Forum tersebut menjadi salah satu ruang diplomasi yang memungkinkan negara-negara sahabat Palestina untuk bekerja sama dalam mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia justru memperlihatkan konsistensi diplomasi kemanusiaan yang selama puluhan tahun menjadi ciri utama kebijakan luar negeri nasional.

Pemerintah memandang bahwa upaya mendukung Palestina tidak cukup dilakukan melalui pernyataan politik semata, melainkan juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai mekanisme internasional yang dapat mempercepat terwujudnya perdamaian. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Board of Peace menjadi bagian dari strategi diplomasi konstruktif yang bertujuan memastikan bahwa proses stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina tetap berjalan meskipun situasi geopolitik global sedang bergejolak.

Dalam berbagai kesempatan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia selalu didasarkan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional yang sejalan dengan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan bergabung dalam Board of Peace bukanlah langkah yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan matang yang mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk kontribusi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pemerintah menilai bahwa forum internasional seperti Board of Peace dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat dukungan terhadap implementasi solusi dua negara atau two-state solution yang selama ini didorong oleh komunitas internasional. Pendekatan tersebut dinilai sebagai salah satu jalan paling realistis untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, sekaligus memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap terlindungi sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin koordinasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang tergabung dalam Board of Peace. Komunikasi yang intensif dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam kerangka kolektif negara-negara sahabat Palestina. Melalui koordinasi tersebut, berbagai upaya diplomasi dapat diarahkan untuk mendorong de-eskalasi konflik, meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil, serta mempercepat tercapainya solusi politik yang adil bagi Palestina.

Dalam penjelasannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang juga menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan bersama negara-negara anggota OKI bertujuan menjaga keselarasan langkah dalam menghadapi dinamika konflik di kawasan. Upaya ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap mendukung tujuan utama, yakni mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik.

Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina juga tercermin dari berbagai langkah diplomasi yang dilakukan selama ini, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral. Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai aktor yang aktif mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap keputusan dalam forum internasional tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan secara independen tanpa terikat pada kepentingan kekuatan besar tertentu. Dengan demikian, langkah-langkah diplomasi yang diambil selalu diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dunia.

Dalam perkembangan terbaru, pembahasan terkait Board of Peace memang untuk sementara ditangguhkan atau berada dalam kondisi on hold. Namun demikian, penangguhan tersebut tidak berarti mengurangi komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Sebaliknya, langkah tersebut justru menunjukkan kehati-hatian diplomasi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap relevan dengan tujuan utama mendukung stabilitas dan rekonstruksi Palestina.

Di tengah meningkatnya ketegangan global, sikap konsisten Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan perdamaian tetap relevan. Keterlibatan dalam berbagai forum internasional, termasuk Board of Peace, merupakan bentuk nyata dari komitmen tersebut. Alih-alih mundur dari peran strategisnya, Indonesia justru terus memperkuat kontribusi diplomasi untuk memastikan bahwa perjuangan rakyat Palestina mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari komunitas internasional.

Melalui pendekatan yang hati-hati namun tetap tegas, pemerintah memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau dinamika sesaat. Sebaliknya, setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang serta komitmen terhadap nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dalam konteks ini, sikap Indonesia dalam isu Board of Peace mencerminkan konsistensi diplomasi yang berpijak pada prinsip serta kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina.

)* Penulis merupakan pengamat isu strategis

Oleh : Muhammad Ridwan )*

Desakan agar Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP) dalam upaya penyelesaian konflik Gaza perlu disikapi dengan kepala dingin dan analisis yang jernih. Dalam isu yang sangat kompleks seperti konflik Palestina–Israel, keputusan yang terburu-buru justru berpotensi mengurangi ruang diplomasi yang selama ini diperjuangkan Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik yang sensitif, kehadiran Indonesia dalam forum internasional seperti BoP seharusnya dilihat sebagai instrumen perjuangan, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip kemerdekaan Palestina.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membela perjuangan rakyat Palestina. Sejak era Presiden Soekarno, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen bangsa untuk ikut serta menghapus penjajahan di dunia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah perlu dilihat dalam kerangka strategi jangka panjang, bukan sekadar respons emosional terhadap dinamika sesaat.

Perdebatan mengenai BoP muncul karena sebagian kalangan menilai forum tersebut tidak cukup tegas membela Palestina. Namun pandangan tersebut perlu ditinjau kembali secara objektif. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, menegaskan bahwa penilaian terhadap BoP harus dilakukan dengan melihat secara menyeluruh isi rencana perdamaian yang dirumuskan.

Ulta menjelaskan bahwa sejumlah poin dalam rencana perdamaian Gaza justru menunjukkan upaya mendorong keadilan bagi Palestina. Salah satunya adalah rencana pembentukan pemerintahan transisi di Gaza yang dipimpin oleh komite Palestina. Skema ini menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut tidak dirancang berada di bawah kendali Israel, melainkan dikelola oleh otoritas Palestina sebagai representasi masyarakat Gaza.

Dalam dokumen tersebut juga terdapat penegasan bahwa Israel tidak diperkenankan menguasai ataupun menganeksasi Gaza. Ulta menilai poin ini menunjukkan adanya tekanan internasional agar Israel meninggalkan wilayah tersebut sehingga tidak ada upaya pendudukan permanen.

Selain itu, rencana tersebut memuat tahapan yang membuka peluang bagi Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Ulta menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memberikan jalur politik bagi otoritas Palestina untuk menjalankan proses penentuan nasib sendiri sekaligus membangun negara secara mandiri. Dengan kata lain, kemerdekaan Palestina tetap menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses diplomasi bertahap.

Rancangan perdamaian tersebut juga menyinggung upaya membangun dialog antara Israel dan Palestina dengan dukungan Amerika Serikat guna menciptakan lingkungan politik yang memungkinkan kedua pihak hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep two state solution yang selama ini didorong oleh banyak negara di dunia.

Selain aspek politik, rancangan itu juga memuat perlindungan terhadap warga sipil Gaza. Dalam salah satu poin disebutkan bahwa tidak ada warga yang dipaksa meninggalkan wilayahnya, sementara para pengungsi yang sebelumnya keluar dari Gaza akibat perang diberi kesempatan untuk kembali.

Jika dilihat secara menyeluruh, rencana tersebut memang belum sempurna. Namun menolaknya secara total tanpa memberi ruang bagi proses diplomasi berpotensi menutup peluang dialog yang justru dibutuhkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, KH Zaitun Rasmin. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak tergesa-gesa keluar dari BoP sebelum mempertimbangkan manfaat strategis yang mungkin dihasilkan. Menurutnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apa langkah konkret yang dapat dilakukan Indonesia jika memilih meninggalkan forum tersebut.

Zaitun menilai BoP saat ini merupakan salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara Islam membicarakan masa depan perdamaian di Gaza. Meski peluang keberhasilannya belum dapat dipastikan, proses diplomasi tetap perlu dijalankan karena setiap upaya menuju perdamaian selalu memiliki kemungkinan untuk berhasil.

Ia juga menilai bahwa mengaitkan keberadaan BoP dengan dinamika konflik lain di kawasan Timur Tengah tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut sudah terjadi sebelum BoP dibentuk, sehingga forum tersebut tidak dapat dijadikan penyebab atas konflik yang lebih luas.

Yang tidak kalah penting, Zaitun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sampai penjajahan benar-benar berakhir dan kekerasan terhadap rakyat Palestina dihentikan.

Dalam konteks ini, keberadaan Indonesia dalam BoP justru dapat menjadi sarana memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Dengan tetap berada di dalam forum tersebut, Indonesia memiliki kesempatan menyuarakan kepentingan Palestina secara langsung dalam proses perundingan.

Sebaliknya, keputusan untuk keluar secara tergesa-gesa berisiko membuat Indonesia kehilangan ruang pengaruh dalam perumusan solusi konflik. Diplomasi sering kali membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta kemampuan membaca peluang di tengah situasi yang tidak ideal.

Karena itu, langkah yang lebih bijak bagi Indonesia saat ini adalah tetap berada dalam BoP sambil terus mengawal agar proses perdamaian benar-benar berpihak pada keadilan bagi rakyat Palestina. Sikap ini bukan berarti melemahkan dukungan terhadap Palestina, melainkan memperkuat strategi perjuangan melalui jalur diplomasi yang rasional dan terukur.

Pada akhirnya, perjuangan untuk Palestina bukan hanya soal retorika politik, tetapi juga strategi yang efektif. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina dan memberikan harapan nyata bagi masa depan rakyat Gaza.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan kesiapan Angkutan Lebaran 2026 agar berjalan aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan layanan di berbagai moda transportasi, pemerintah bergerak cepat menyiapkan infrastruktur, armada, hingga layanan pendukung untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Idulfitri tahun ini.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi tingginya kebutuhan transportasi masyarakat dengan memperkuat kesiapan armada dan layanan pelabuhan di berbagai wilayah.

“Khusus untuk operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut mencapai sekitar 3,2 juta penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” ujar Menhub.

Menurut Dudy, moda transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas nasional, terutama untuk melayani wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah melalui proses uji kelaiklautan secara ketat.

Selain kesiapan armada, pemerintah juga memperkuat sarana dan prasarana pelabuhan. Fasilitas terminal penumpang, ruang tunggu, layanan kesehatan, hingga sistem informasi perjalanan terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah juga kembali menghadirkan program mudik gratis melalui moda transportasi laut. Program tersebut menyediakan kuota lebih dari 66 ribu penumpang dengan pendaftaran yang dibuka mulai 6 Maret 2026.

“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” jelas Dudy.

Selain program tiket gratis, pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal public service obligation (PSO) PT Pelni kelas ekonomi yang mencakup lebih dari 445 ribu tiket.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan layanan kesehatan di berbagai simpul transportasi. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, Menhub menekankan pentingnya fasilitas kesehatan bagi pemudik dan awak transportasi.

“Untuk menjaga kelancaran pelayanan, kami mengharap dukungan Kementerian Kesehatan untuk menambah fasilitas kesehatan terutama di simpul terpadat pergerakan angkutan umum per moda,” ujar Dudy.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan pemerintah juga terus memantau kesiapan jalur mudik, melakukan perbaikan jalan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta meningkatkan keselamatan di berbagai simpul transportasi.

“Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026,” katanya.

Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan optimal.

Jakarta – Menjelang momentum mudik Lebaran 2026 pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah memastikan seluruh persiapan perjalanan masyarakat dilakukan secara matang dan terkoordinasi. Berbagai kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi guna menghadirkan layanan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman.

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat. Pemerintah menyiapkan ribuan armada transportasi dari berbagai moda, mulai dari darat, laut, udara, hingga kereta api. Di sektor darat, puluhan ribu bus disiagakan untuk melayani jutaan penumpang. Sementara itu, ratusan kapal laut, pesawat, serta rangkaian kereta api juga dioptimalkan agar distribusi penumpang dapat berlangsung merata dan terkendali.

Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya bekerja secara terpadu dalam mempersiapkan pengelolaan arus mudik dan arus balik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan rasa aman dan nyaman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan kesiapan sektor energi, khususnya ketersediaan bahan bakar minyak, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.

“Pemerintah memastikan stok BBM dalam kondisi aman selama Ramadan dan Lebaran 2026. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM selama periode mudik,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas jalan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun ini.

“Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol dan jalur nasional, agar mampu melayani pergerakan masyarakat secara optimal. Perbaikan serta pemeliharaan jalan terus dilakukan agar perjalanan mudik menjadi semakin aman dan nyaman,” kata Dody.

Aspek keamanan perjalanan juga menjadi prioritas. Kepolisian Republik Indonesia bersama instansi terkait telah menyiapkan strategi pengamanan terpadu guna menjaga keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri akan mengerahkan personel secara maksimal melalui berbagai operasi pengamanan serta pengaturan lalu lintas di titik-titik strategis.

“Kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan arus mudik dan arus balik berjalan tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” jelas Listyo.

Berbagai langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas, sekaligus memastikan momentum mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lancar bagi jutaan masyarakat Indonesia.*

Oleh: Raka Mahendra

Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat. Persiapan yang dilakukan tidak hanya menitikberatkan pada kelancaran arus mudik, tetapi juga pada aspek keselamatan perjalanan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setiap tahun, pemerintah menilai bahwa sistem transportasi yang aman dan tertib menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas mudik.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, khususnya pada masa mudik Lebaran ketika intensitas perjalanan meningkat secara signifikan.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menilai bahwa kesadaran masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan perjalanan yang aman. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang memenuhi standar keselamatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh, sehingga setiap orang dapat merasakan ketenangan selama berada di perjalanan hingga tiba di tujuan.

Karena itu, Pemerintah terus memperkuat berbagai program edukasi keselamatan kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, masyarakat diingatkan untuk lebih cermat dalam memilih kendaraan yang akan digunakan. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi publik.

Selain edukasi, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap armada angkutan umum yang akan melayani masyarakat selama periode mudik. Kementerian Perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota rutin melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck terhadap kendaraan angkutan penumpang.

Menurut penjelasan Yusuf Nugroho, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Kendaraan yang dinyatakan layak akan mendapatkan tanda khusus berupa stiker pada kaca depan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah lulus pemeriksaan keselamatan.

Sebaliknya, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan tanda berbeda sehingga masyarakat dapat mengenali kondisi kendaraan tersebut. Pemerintah berharap masyarakat memperhatikan tanda tersebut sebelum menggunakan layanan transportasi umum, sehingga mereka dapat memilih kendaraan yang benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Upaya transparansi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai kondisi kendaraan, masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih selektif dalam memilih moda transportasi yang aman.

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan keselamatan transportasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan layanan digital yang memungkinkan masyarakat memeriksa status kelaikan kendaraan yang akan digunakan.

Melalui aplikasi Mitra Darat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, masyarakat dapat mengetahui status keselamatan kendaraan dengan memasukkan nomor pelat kendaraan. Informasi yang ditampilkan mencakup masa berlaku uji berkala kendaraan hingga dokumen perizinan angkutan. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi serta memberikan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah mengimbau agar setiap pengemudi merencanakan rute perjalanan dengan baik serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan cuaca. Pengemudi juga dianjurkan untuk beristirahat secara berkala agar tetap dalam kondisi prima selama perjalanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa besarnya jumlah pemudik memerlukan perencanaan transportasi yang matang. Ia mengungkapkan bahwa Jawa Barat diperkirakan menjadi daerah asal pemudik terbesar, sementara Jawa Tengah menjadi tujuan utama perjalanan masyarakat selama periode Lebaran.

Melihat besarnya arus pergerakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai sarana transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Terminal penumpang di berbagai daerah disiagakan untuk melayani pemudik, termasuk puluhan terminal utama yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

Selain terminal, fasilitas penunjang perjalanan juga diperkuat. Sejumlah unit penimbangan kendaraan bermotor difungsikan sebagai tempat istirahat bagi pengemudi dan penumpang. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pengemudi beristirahat dengan aman sehingga risiko kelelahan selama perjalanan dapat dikurangi.

Ketersediaan armada transportasi juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Puluhan ribu bus disiapkan untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota maupun antar provinsi. Armada tersebut berasal dari berbagai jenis layanan, termasuk angkutan reguler, angkutan pariwisata, hingga angkutan antar jemput antar provinsi.

Persiapan angkutan Lebaran juga melibatkan koordinasi erat dengan aparat keamanan. Kepolisian melalui Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan berbagai langkah pengamanan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung tertib dan aman.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa pengamanan arus mudik dilakukan melalui Operasi Ketupat yang dirancang sebagai momentum pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan tersebut tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga pada peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan.

Dalam pelaksanaannya, pengamanan Operasi Ketupat dibagi dalam beberapa klaster utama. Penanganan difokuskan pada jalur arteri dan jalan tol, kawasan tempat ibadah dan destinasi wisata, lokasi penyeberangan, serta titik-titik pergerakan pemudik seperti terminal, bandara, dan stasiun.

Pendekatan ini memungkinkan penanganan arus mudik dilakukan secara lebih terukur. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di berbagai jalur utama perjalanan.

Melalui berbagai persiapan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga dapat melakukan perjalanan mudik dengan tenang serta kembali ke tempat tinggalnya dengan selamat.
*) Pengamat Sistem Transportasi dan Infrastruktur Publik

Oleh: Fajar Nugraha )*

Pemerintah terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran menjelang arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar di tengah tingginya pergerakan orang serta kendaraan yang selalu meningkat setiap tahun. Berbagai aspek dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, kesiapan moda transportasi, hingga sistem manajemen lalu lintas yang lebih terintegrasi.

Momentum mudik Lebaran selalu menjadi pergerakan masyarakat terbesar di Indonesia. Jutaan orang melakukan perjalanan lintas daerah untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Situasi ini menuntut kesiapan negara dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal, sehingga perjalanan masyarakat tidak hanya lancar tetapi juga aman dan nyaman.

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap kondisi infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama pergerakan pemudik. Kelayakan jalan di berbagai daerah dipastikan agar mampu menampung lonjakan volume kendaraan. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan juga dipercepat agar tidak menghambat arus lalu lintas selama periode mudik dan balik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur tersebut. Ia mengarahkan kementerian yang berada di bawah koordinasinya untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan, terutama terkait kondisi jalan yang perlu diperbaiki. Upaya penanganan dilakukan dengan menyiapkan alat berat serta material yang dapat segera digunakan di berbagai wilayah apabila ditemukan kerusakan yang berpotensi mengganggu arus mudik.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga memastikan kesiapan berbagai moda transportasi yang akan melayani masyarakat selama periode Lebaran. Moda transportasi darat, laut, dan udara dipersiapkan secara bersamaan agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang aman serta terjangkau.

Penguatan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu kunci utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai kementerian, operator transportasi, serta aparat keamanan untuk memastikan manajemen lalu lintas berjalan efektif. Dukungan teknologi juga dimanfaatkan guna memantau pergerakan kendaraan dan mengatur distribusi arus perjalanan secara lebih modern.

Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran arus transportasi, tetapi juga pada keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat. Kebijakan untuk menekan harga tiket transportasi terus diupayakan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik tanpa terbebani biaya yang terlalu tinggi.

Di sisi lain, fasilitas pendukung perjalanan juga terus diperkuat. Rest area di sepanjang jalan tol dipersiapkan agar mampu menampung kebutuhan pemudik yang beristirahat selama perjalanan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan fungsi rest area untuk mengurangi risiko kepadatan serta menjaga kenyamanan pengguna jalan.

Rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional sesuai dengan kondisi kepadatan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan arus kendaraan secara fleksibel sehingga perjalanan tetap berjalan lancar meskipun volume kendaraan meningkat.

Kesiapan transportasi juga terlihat pada sektor penyeberangan yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pembagian pelabuhan telah disiapkan bersama berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di sejumlah pelabuhan utama seperti Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, Padang Bai, hingga Lembar.

Strategi pengaturan kendaraan berdasarkan golongan diterapkan agar distribusi arus penyeberangan menjadi lebih merata. Dengan sistem tersebut, potensi penumpukan kendaraan di pelabuhan dapat dicegah sejak awal sehingga proses penyeberangan berjalan lebih tertib.

Pengaturan lintasan penyeberangan juga disusun secara rinci melalui kebijakan pemerintah yang berlaku selama periode mudik dan balik. Skema ini dirancang untuk memastikan setiap jenis kendaraan diarahkan ke pelabuhan yang sesuai dengan kapasitas layanan yang tersedia.

Di sektor operator penyeberangan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa kesiapan armada telah dipastikan untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Puluhan kapal disiapkan setiap hari di berbagai lintasan utama untuk menjaga kelancaran layanan transportasi laut.

Penguatan layanan pelabuhan juga dilakukan melalui penambahan dermaga express serta optimalisasi sistem pemantauan operasional berbasis teknologi. Sistem Port Operation Control Center memungkinkan pemantauan aktivitas pelabuhan secara real time sehingga pengelolaan arus kendaraan dan penumpang dapat dilakukan secara lebih efisien.

Selain itu, peningkatan fasilitas layanan juga menjadi perhatian. Penyediaan toilet portable, peningkatan sistem penerangan kawasan pelabuhan, serta layanan pelanggan selama 24 jam dilakukan untuk memastikan kenyamanan masyarakat selama perjalanan.

Pemerintah bersama operator transportasi juga menyiapkan berbagai kebijakan stimulus guna mendorong kelancaran arus mudik. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberian diskon tarif jasa pelabuhan yang diinisiasi pemerintah untuk membantu menekan biaya perjalanan masyarakat.

Secara nasional, pergerakan masyarakat selama periode angkutan Lebaran diproyeksikan terus meningkat. PT ASDP memperkirakan jumlah penumpang dapat mencapai sekitar 5,8 juta orang, sementara jumlah kendaraan yang melakukan penyeberangan diperkirakan menembus 1,4 juta unit.

Proyeksi tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang membutuhkan kesiapan sistem transportasi secara menyeluruh. Dengan dukungan armada, infrastruktur, serta manajemen operasional yang lebih baik, pemerintah optimistis penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar.

Di tengah berbagai persiapan tersebut, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Kendaraan yang digunakan perlu dipastikan dalam kondisi layak jalan, sementara pengemudi diimbau menjaga kondisi fisik agar tetap prima.

*) Pengamat Kebijakan Transportasi Publik