Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan 2026 dengan skema penyaluran khusus. Selain menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak penerima secara tepat sasaran.
Program MBG tetap disalurkan di sekolah-sekolah selama bulan Ramadan dengan menyesuaikan jenis menu yang diberikan. Makanan yang dibagikan berupa bahan pangan yang tahan lama sehingga tetap layak dikonsumsi hingga lebih dari 12 jam, seperti kurma, abon, buah, dan telur rebus. Sementara itu, di wilayah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa, program tersebut tetap berjalan seperti biasa.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa keberlanjutan program ini penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan bergizi.
“Kita harus tahu, banyak masyarakat kita yang bersyukur jika ada kiriman makanan (MBG). Jadi meskipun puasa ya orang tetap butuh makan,” kata Dadan.
Menanggapi hal itu, Dadan membantah adanya praktik kecurangan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan bahan baku MBG menggunakan sistem harga modal atau at cost, sehingga setiap transaksi dapat diaudit dengan mudah.
“Karena sifatnya at cost, kita punya bukti harganya. Kemarin ada kejadian SPPG-nya mark up harga, dan dia akhirnya mengembalikan uang senilai miliaran,” ujarnya.
Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional juga tidak ragu menjatuhkan sanksi terhadap dapur MBG yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penghentian operasional sementara jika pelanggaran dinilai berat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menekankan bahwa keberhasilan program MBG juga sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, termasuk memeriksa langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sebelum menu-menu itu diunggah, mungkin Bapak bisa, selama Ramadhan ini sambil Safari Ramadhan, dicek di dapur mereka, apakah benar atau tidak,” kata Nanik.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan kepala daerah dalam mengawasi dapur MBG telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dengan regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dapur, menu makanan, hingga penggunaan bahan pangan lokal.
Menurut Nanik, keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena jumlah petugas pengawasan di BGN terbatas. Oleh karena itu, kepala daerah juga diberi kewenangan untuk merekomendasikan relokasi atau bahkan penutupan dapur MBG jika ditemukan pelanggaran atau kondisi yang tidak memenuhi standar.

Jakarta – Partisipasi aktif kepala daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan merata di berbagai daerah. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut diharapkan mampu berjalan efektif sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Komitmen terhadap pelaksanaan program tersebut salah satunya ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendukung dan mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam arahannya, Herman Deru menjelaskan bahwa program MBG selaras dengan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

“Sumsel menjadi provinsi dengan penurunan stunting terbaik. Di penghujung tahun, kita bahkan diundang khusus oleh Kementerian Kesehatan karena berbagai upaya yang kita lakukan dinilai berhasil. Sumsel kini menjadi provinsi dengan prevalensi stunting nomor dua terkecil setelah Jawa Barat,” ungkap Herman Deru.

Program MBG dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas. Hal ini terutama penting bagi daerah yang masih menghadapi risiko stunting, sehingga intervensi gizi melalui program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesehatan generasi muda.

Bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau, partisipasi aktif dalam berbagai forum koordinasi program MBG menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional dan provinsi. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pelaksana, mitra, serta yayasan yang terlibat, implementasi program di lapangan diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dalam menekan angka stunting, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Di sisi lain, dukungan terhadap pelaksanaan program MBG juga datang dari daerah lain, seperti Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.

“Saya rasa MBG merupakan program Presiden yang baik, hanya tinggal pelaksanaannya perlu dikawal agar tidak menimbulkan hal-hal negatif untuk masyarakat terutama untuk penerima manfaat yaitu anak-anak didik kita,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, mendorong Indonesia memperkuat kebijakan transisi energi serta memastikan stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai percepatan pemanfaatan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor yang rentan terhadap gejolak global.

“Percepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan elektrifikasi, terutama pada transportasi publik berbasis kendaraan listrik (EV), dapat membantu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, pengurangan ketergantungan pembangkit listrik pada energi fosil juga dinilai penting untuk meredam dampak fluktuasi harga minyak global terhadap perekonomian nasional.

Bhima juga menekankan pentingnya penguatan bantalan fiskal untuk menjaga kesehatan keuangan badan usaha milik negara (BUMN) energi. Ia menilai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan beban subsidi energi apabila harga minyak dunia terus meningkat.

“Realokasi anggaran ke subsidi energi mendesak dilakukan. Diperkirakan butuh alokasi tambahan hingga Rp340 triliun untuk jaga agar defisit APBN tidak melebar. Sebaiknya realokasi jangan menambah utang baru,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku industri energi nasional terus memastikan operasional sektor migas domestik tetap berjalan optimal. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina memastikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tetap berlangsung maksimal guna menjaga pasokan energi nasional.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen menyatakan berbagai langkah kesiapan telah dilakukan untuk memastikan produksi dan distribusi energi tetap terjaga.

“Kami memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan secara optimal selama periode Ramadan dan Idulfitri. Berbagai langkah kesiapan telah dilakukan agar produksi dan distribusi energi nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Saat ini PHE mengelola lebih dari 80 persen aktivitas hulu migas di dalam negeri, termasuk kegiatan pemboran sumur pengembangan, pekerjaan workover, serta eksplorasi di sejumlah wilayah prospektif di Indonesia.

“Kami optimis kontribusi dari Subholding Upstream Pertamina pada pasokan energi nasional selama Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat terjaga dengan baik,” tambah Hermansyah.

Oleh: Fajar Mahardika

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi langkah jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perencanaan pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan pengawasan yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga lurah, memiliki kewenangan untuk turut mengawasi operasional dapur MBG agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa para kepala daerah dapat melakukan pemantauan langsung terhadap dapur MBG yang berada di wilayah masing-masing. Pengawasan ini meliputi kesiapan fasilitas dapur, kebersihan lingkungan, hingga kesesuaian menu makanan dengan anggaran serta standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Nanik S. Deyang, keterlibatan kepala daerah sangat penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat dan situasi di lapangan. Dengan turun langsung memeriksa dapur MBG, kepala daerah dapat memastikan bahwa program berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mendorong agar kepala daerah memanfaatkan berbagai kegiatan di daerah, termasuk agenda kunjungan kerja atau kegiatan sosial keagamaan, untuk sekaligus meninjau pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG memiliki dasar hukum yang jelas melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari tim koordinasi sehingga pemerintah daerah secara struktural berada dalam jalur yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam pengawasan.

Dengan adanya dasar kebijakan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga lurah, memiliki ruang untuk memastikan bahwa dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan. Sistem pengawasan berlapis ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program di seluruh daerah.

Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pelibatan berbagai tingkatan pemerintahan merupakan langkah strategis mengingat jumlah dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sangat banyak. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pengawasan akan sulit dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas program.

Selain memeriksa kesesuaian menu makanan bagi para penerima manfaat, kepala daerah juga diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dapur. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keberadaan dapur MBG sempat memicu penolakan masyarakat karena dibangun di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan turun langsung ke lapangan, kepala daerah dapat memahami kondisi yang sebenarnya sekaligus mencari solusi agar operasional dapur tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi masalah serius seperti keracunan makanan akibat standar dapur yang buruk. Jika ditemukan dapur dengan kondisi yang sangat tidak layak, kepala daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk menutup dapur tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tetap aman bagi masyarakat.

Di tingkat daerah, komitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG juga disampaikan oleh Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan. Ia menilai program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun menurutnya, pelaksanaan program tetap harus dikawal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

dr. Robby Hernawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan upaya untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Pengawasan yang konsisten dinilai menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen serupa juga disampaikan oleh Ketua Satgas MBG Kota Salatiga Nina Agustin yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di setiap dapur MBG yang ada di wilayah Salatiga. Pengawasan ini bertujuan memastikan kualitas makanan tetap terjaga serta pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat melalui berbagai forum rapat koordinasi. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai target nasional.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian dalam pembangunan nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah serta dukungan masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan koordinasi yang baik, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan memperkuat masa depan bangsa.

Oleh: Rendy Saputra

Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis berjalan optimal di tengah masyarakat. Selain menjadi waktu memperkuat spiritualitas, Ramadan juga dimanfaatkan sebagai periode evaluasi dan pengawasan berbagai program prioritas negara. Salah satu yang kini mendapat perhatian serius adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam memantau jalannya program tersebut. Ia mendorong para pemimpin daerah untuk turun langsung ke lapangan dan memanfaatkan agenda Safari Ramadan sebagai sarana memeriksa kondisi dapur MBG serta memastikan menu yang disiapkan benar-benar sesuai standar gizi dan ketentuan anggaran. Menurut Nanik Sudaryati Deyang, keterlibatan langsung para bupati dan wali kota akan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan program, termasuk memastikan kebenaran menu sebelum dipublikasikan melalui sistem laporan.

Nanik Sudaryati Deyang menilai pengawasan langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya memantau laporan di atas kertas. Dengan melihat langsung aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah dapat memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, serta kesiapan tenaga pengelola yang bertugas. Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pemimpin di wilayah masing-masing sehingga keterlibatan aktif mereka sangat dibutuhkan.

Keterlibatan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga memberikan legitimasi kepada kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan program MBG. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Nanik Sudaryati Deyang menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat tingkat atas. Struktur birokrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan ikut mengambil peran. Ia menilai camat dan lurah juga dapat berpartisipasi dalam memantau jalannya dapur MBG di wilayah masing-masing sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Penguatan pengawasan juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek teknis, mulai dari komposisi menu hingga standar pembangunan dapur. Nanik Sudaryati Deyang menilai kehadiran kepala daerah di lapangan penting untuk memastikan dapur MBG dibangun sesuai pedoman teknis serta tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi penting karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pusat. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN hanya memiliki sekitar 70 personel yang harus memantau ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah daerah menjadi faktor krusial agar pengawasan program dapat berjalan efektif.

Selain aspek pengawasan operasional, Nanik Sudaryati Deyang juga menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa dapur MBG wajib menggunakan bahan pangan yang berasal dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro di daerah setempat. Ketentuan ini tercantum dalam Perpres 115 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati memastikan distribusi makanan bergizi selama Ramadan tetap menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk para santri di pesantren. Khairul Hidayati menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang kuat secara spiritual sekaligus sehat secara fisik.

Khairul Hidayati menilai kehadiran program MBG di lingkungan pesantren merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang Tengaran Klero yang dinilai mampu menjalankan pelayanan gizi sekaligus memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Pada bulan Ramadan, makanan dari program MBG bahkan dimanfaatkan sebagai hidangan berbuka puasa bagi santri dan warga.

Komitmen pemerintah daerah terhadap program MBG juga terlihat melalui berbagai forum evaluasi yang digelar di daerah. Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey, misalnya, membuka rapat evaluasi program MBG yang melibatkan DPRD, kejaksaan, tenaga kesehatan, hingga penyedia pangan. Serfi Kambey menegaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak.

Menurut Serfi Kambey, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki status gizi anak, dan mencegah stunting. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan yang kuat, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum Ramadan diharapkan menjadi pengingat bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

*) Pemerhati Kebijakan Gizi dan Pembangunan SDM

Jakarta – Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran publik terhadap potensi dampaknya terhadap sektor energi global. Konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah maupun dinamika hubungan antarnegara di berbagai belahan dunia berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dan rantai pasok energi internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memukul rantai pasok energi dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengecek dan memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap aman.

“Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok energi global. Namun, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” ujarnya.

Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan harga minyak dunia serta dinamika pasokan energi global. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.

“Koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap perkembangan situasi global tanpa mengganggu stabilitas dalam negeri,” imbuhnya.

Dalam konteks pengelolaan energi nasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor industri. Salah satunya adalah dengan memastikan cadangan energi nasional berada pada level yang aman serta memperkuat sistem distribusi energi agar tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengapresiasi kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menilai langkah cepat pemerintah sangat krusial untuk mengamankan jalur perdagangan minyak dunia, terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik vital distribusi global.

“Langkah pemerintah memastikan cadangan energi tetap aman adalah sinyal positif. Adanya kerja sama strategis antara Pertamina dengan perusahaan global, memastikan jalur suplai alternatif tetap terbuka jika terjadi gangguan distribusi dunia,” kata Putri.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang aman. Publik diharapkan tidak terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi terkait potensi krisis energi.

Oleh Anindya Pratama )*

Stabilitas energi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan kondisi global yang saat ini diliputi ketidakpastian geopolitik, kemampuan sebuah negara untuk menjaga pasokan energi menjadi indikator penting kekuatan tata kelola sektor energi. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengguncang pasar energi dunia. Ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak global. Jika skenario tersebut terjadi, sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima dari total pasokan minyak dunia berpotensi terganggu, sehingga mendorong lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan pasar energi internasional.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas energi nasional melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan antisipatif. Pemerintah memahami bahwa ketergantungan pada pasokan energi global memerlukan manajemen yang cermat agar tidak menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian domestik. Presiden Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga sehingga masyarakat tidak mengalami kelangkaan bahan bakar maupun gangguan layanan energi lainnya.

Arahan tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan memperkuat langkah mitigasi dan diversifikasi pasokan energi. Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya perhitungan yang matang dalam mengelola pasokan energi nasional agar masyarakat tetap memperoleh kepastian pelayanan energi. Menurut Bahlil, potensi penutupan Selat Hormuz bukan hanya persoalan geopolitik semata, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap pasokan minyak dunia yang selama ini melintasi jalur tersebut.

Dalam struktur impor energi Indonesia, sebagian pasokan minyak mentah memang masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 19 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Namun, pemerintah telah menyiapkan strategi diversifikasi pasokan dengan memperluas sumber impor dari berbagai negara lain, termasuk Afrika, Amerika, serta beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Brasil. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional juga datang dari berbagai kalangan, termasuk parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menilai kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Jamaludin Malik memandang bahwa langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian ESDM menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan masyarakat tetap merasa tenang di tengah ketidakpastian global yang berkembang.

Menurut Jamaludin Malik, penguatan ketahanan energi nasional harus terus menjadi perhatian bersama, salah satunya melalui peningkatan kapasitas cadangan energi nasional. Dengan cadangan energi yang lebih kuat, Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global. Ia juga menilai pengembangan infrastruktur penyimpanan energi atau storage menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat sistem cadangan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi operasional, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional telah melakukan berbagai langkah penguatan pasokan energi, terutama menjelang momentum meningkatnya konsumsi energi seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kondisi pasokan energi secara real time melalui sistem Pertamina Digital Hub.

Sistem ini memungkinkan pengawasan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi minyak dan gas, pengolahan di kilang, pengangkutan melalui kapal dan mobil tangki, hingga distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar. Dengan teknologi tersebut, Pertamina dapat memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi secara berkelanjutan sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan apabila terjadi lonjakan permintaan atau potensi gangguan distribusi.

Transformasi digital yang dilakukan Pertamina juga memungkinkan perusahaan memonitor pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah secara lebih akurat. Baron menyampaikan bahwa melalui dashboard terpadu, perusahaan mampu mengidentifikasi pola konsumsi energi di berbagai daerah sehingga kebijakan distribusi dapat disesuaikan secara cepat dan tepat. Selain itu, Pertamina juga memastikan bahwa cadangan energi nasional tetap berada di atas level minimum yang ditetapkan pemerintah, yakni berkisar antara 21 hingga 23 hari, bahkan pada beberapa produk mencapai hingga 35 hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif aman dan terkendali. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, dukungan parlemen, serta kesiapan operasional perusahaan energi nasional, Indonesia mampu menjaga stabilitas energi di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan.

Ke depan, tantangan ketahanan energi tentu akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi dan perubahan lanskap geopolitik dunia. Oleh karena itu, penguatan diversifikasi energi, peningkatan cadangan strategis, serta optimalisasi sumber energi domestik harus terus menjadi prioritas nasional. Stabilitas energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pembangunan nasional terus berjalan.

)* penulis merupakan pengamat energi

Oleh: Nadira Citra Maheswari *)

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah dan membayangi perkembangan kebutuhan energi global. Dimana kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi minyak dan gas terbesar di dunia, sehingga setiap eskalasi konflik hampir selalu berdampak pada dinamika harga energi internasional.

Ketika ketegangan meningkat di wilayah tersebut, pasar global biasanya merespons dengan lonjakan harga minyak mentah serta meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Kondisi ini membuat isu ketahanan energi nasional menjadi semakin penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Dampak dari gejolak energi global tidak hanya dirasakan oleh negara produsen, tetapi juga oleh negara pengimpor energi. Fluktuasi harga minyak dapat memicu tekanan inflasi, meningkatkan biaya produksi industri, serta memengaruhi daya beli masyarakat. Negara berkembang yang masih mengandalkan impor energi biasanya lebih rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Dalam situasi ini, ketangguhan sistem energi nasional menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menghadapi dinamika energi global. Kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi, serta ekspansi sektor industri dan transportasi. Di sisi lain, produksi minyak domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sebagian kebutuhan energi, sehingga fluktuasi harga minyak dunia dapat memberikan dampak terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.

Di tengah meningkatnya ketegangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi dunia, perhatian terhadap keamanan pasokan energi nasional menjadi semakin penting. Di tengah risiko gangguan pasokan global, pemerintah dan DPR memastikan langkah mitigasi disiapkan agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG nasional tetap terjaga.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana meminta PT Pertamina (Persero) melakukan mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas pasokan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional. Dewi mengatakan telah mendorong Pertamina memperkuat diversifikasi sumber pasokan, menjaga kecukupan cadangan operasional minyak dan LPG, serta memastikan distribusi berjalan lancar, terutama untuk LPG 3 kilogram yang sensitif terhadap fluktuasi harga internasional.

Langkah antisipasi tersebut juga berkaitan dengan kondisi cadangan energi nasional yang perlu terus dipantau di tengah dinamika pasar global. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah memastikan cadangan BBM nasional masih aman untuk 20 hari ke depan. Ia menambahkan, subsidi BBM untuk masyarakat tidak mengalami kendala. Namun, ia mengingatkan potensi koreksi harga akibat gejolak geopolitik.

Upaya menjaga stabilitas pasokan energi juga dilakukan melalui optimalisasi operasional di sektor hilir energi nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan tengah mengoptimalkan operasional kilang domestik guna menjaga keseimbangan produksi dan distribusi. Dengan pengelolaan pasokan terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap aman, memadai, dan terkendali.

Ketika harga minyak global mengalami kenaikan tajam akibat ketegangan geopolitik, pemerintah harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan beban subsidi serta memengaruhi biaya logistik dan transportasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu inflasi yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penguatan ketahanan energi nasional menjadi agenda penting. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah diversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, angin, dan bioenergi memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Pemanfaatan sumber energi domestik yang berkelanjutan dapat membantu menekan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Selain diversifikasi energi, peningkatan efisiensi energi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem energi yang tangguh. Efisiensi energi memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih optimal sehingga kebutuhan energi dapat ditekan tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Penerapan teknologi hemat energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan konsumsi energi nasional.

Penguatan infrastruktur energi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi energi berlangsung secara lebih efisien dan merata di seluruh wilayah. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan geografis dalam distribusi energi. Peningkatan kapasitas penyimpanan energi, penguatan jaringan listrik, serta pengembangan fasilitas pengolahan energi domestik dapat membantu mengurangi risiko gangguan pasokan.

Ketahanan energi nasional juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola cadangan energi strategis. Cadangan energi berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi gangguan pasokan global atau lonjakan permintaan domestik. Apabila cadangan cukup, dampak langsung dari gejolak harga energi internasional terhadap pasar domestik dapat diminimalkan. Juga, dengan strategi yang komprehensif, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi faktor penentu masa depan koperasi di Indonesia sekaligus menjadi langkah konkret dalam memperkuat implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat desa.

Ferry menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal agar program strategis tersebut dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan program koperasi berbasis desa ini akan menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan implementasi nyata dari gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang kepemilikan yang lebih luas kepada rakyat.

Ia menyampaikan Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia yang sudah terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih.

Dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi.

“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” katanya dalam seminar nasional di Kampus ITB, Bandung.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui koperasi desa, berbagai potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dapat dikelola secara kolektif sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, filsuf yang juga pengamat politik, Rocky Gerung turut menyoroti pentingnya koperasi sebagai bentuk solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi.

Rocky mengatakan konstitusi memang membolehkan kapitalisme, tetapi juga menegaskan bahwa sistem ekonomi harus tetap berpihak pada kemakmuran bersama.

“Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi,” katanya.

Dengan demikian, implementasi Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat.

[w.R]

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini digagas sebagai upaya strategis untuk mengembalikan peran rakyat sebagai pelaku utama perekonomian sekaligus memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan menjadi penentu masa depan koperasi di Indonesia. Menurutnya, koperasi harus kembali menjadi arus utama dalam sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian dari visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengoreksi arah ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu liberal dan kapitalistik.

“Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah terlalu liberal dan kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

Ferry menekankan bahwa koperasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tersebut, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat.

“Koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruh desa di Indonesia. Menurutnya, koperasi desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menampung hasil produksi masyarakat.

“Sekarang kita bangun kopdes di setiap desa. Koperasi ini akan menjadi off taker. Ibu-ibu yang bikin usaha telur, usaha sayur, usaha buah yang tidak laku akan dibeli koperasi,” ucap Zulhas.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih juga akan bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis, sehingga hasil produksi masyarakat desa dapat terserap secara berkelanjutan.

“Kalau ini berjalan, setiap desa akan memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat maju bersama-sama, bukan hanya diberi bantuan sementara,” jelasnya.

Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa. (*/rls)