Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Papua merupakan wilayah strategis dalam peta pembangunan energi nasional. Di tengah upaya memperkuat ketahanan energi, berbagai proyek energi alternatif mulai mendapat perhatian serius, termasuk pengembangan biofuel yang dinilai memiliki potensi besar. Namun di saat yang sama, muncul perdebatan publik setelah beredarnya film dokumenter berjudul Pesta Babi yang mengangkat penolakan terhadap proyek biofuel di Papua.

Film tersebut menyoroti kekhawatiran sebagian kelompok terhadap dampak proyek energi, tetapi sejumlah pengamat menilai narasi yang disampaikan cenderung melihat persoalan secara parsial dan belum menggambarkan dinamika energi global yang lebih luas. Padahal, kebutuhan energi menjadi isu strategis yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik internasional.

banner 336×280
Dalam konteks tersebut, pengembangan energi alternatif menjadi salah satu strategi penting yang terus didorong pemerintah. Biofuel seperti biodiesel dan bioetanol dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Pengamat Komunikasi Sosial Politik Putra Aji Sujati menilai bahwa diskursus mengenai proyek energi di Papua seharusnya ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Menurutnya, pembangunan energi alternatif tidak hanya berkaitan dengan proyek lokal, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional dalam menghadapi tantangan energi global.

“Film Pesta Babi mengangkat penolakan terhadap proyek biofuel di Papua. Namun di sisi lain, dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian energi akibat konflik geopolitik seperti ketegangan antara Iran dan Israel yang bisa memicu kenaikan harga minyak global,” ujar Putra Aji Sujati.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi akibat konflik internasional, negara dengan ketergantungan tinggi pada impor energi akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

“Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak. Karena itu pemerintah mencoba mendorong energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol agar ketahanan energi nasional lebih kuat,” tegas Putra Aji Sujati.

Pengembangan biofuel di berbagai daerah, termasuk Papua, dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Papua sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dinilai mampu menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di masa depan.

Lebih jauh, diskusi mengenai proyek energi di Papua dinilai perlu dilihat secara utuh agar tidak terjebak pada sudut pandang yang sempit. Perdebatan publik yang sehat seharusnya membuka ruang dialog yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari lingkungan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan energi nasional.

“Artinya, diskusi tentang proyek energi di Papua seharusnya dilihat secara utuh: bukan hanya dari satu sudut pandang penolakan, tetapi juga dari perspektif kebutuhan energi dan stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Putra Aji Sujati.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, langkah memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan sumber energi alternatif menjadi agenda strategis. Papua dengan potensi sumber daya yang dimiliki dipandang sebagai bagian penting dari masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (*)

banner 468×60
Jakarta — Kemunculan film berjudul The Pig Feast atau Pesta Babi dinilai sarat muatan provokasi yang berpotensi memicu ketegangan di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan dan ketahanan pangan di Papua.

Sejumlah pihak menilai konten bernuansa sensitif seperti yang ditampilkan dalam film tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kondisi sosial di Papua. Padahal, pemerintah pusat dan daerah tengah fokus membangun sektor strategis, terutama pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

banner 336×280
Salah satu program yang sedang digencarkan adalah pengembangan cetak sawah skala besar di Papua. Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah pusat mendorong perluasan lahan pertanian sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, meninjau langsung proyek cetak sawah seluas 13.200 hektare di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi beras lokal sekaligus mendorong Papua menuju swasembada pangan.

“Keerom ini sangat pas dan cocok untuk kita lakukan cetak sawah. Bukan hanya sawahnya, tetapi juga akan kita bangun irigasi, jalan produksi, sampai dengan fasilitas pendukung produksi beras,” kata Fakhiri.

Menurutnya, pengembangan pertanian di Papua bukan sekadar membuka lahan baru, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang lengkap mulai dari infrastruktur irigasi, jalan produksi, hingga fasilitas pascapanen untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian.

Pemerintah Provinsi Papua bahkan menargetkan pengembangan sawah secara bertahap hingga 30.000 hektare, dan berpeluang diperluas sampai 50.000 hektare jika mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Target tersebut diharapkan mampu menjadikan Papua sebagai salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kedaulatan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian pangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan Papua ke depan. Oleh sebab itu, Bumi Cenderawasih diarahkan untuk maju dalam swasembada pangan, bahkan menuju kedaulatan pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi beras lokal juga akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan pertanian. Dengan berkembangnya sektor pertanian, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat langsung melalui lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pemerintah optimistis, dengan dukungan infrastruktur pertanian serta keterlibatan masyarakat, Papua dapat mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah dan memperkuat stabilitas ekonomi lokal.

Di tengah berbagai upaya pembangunan tersebut, munculnya konten hiburan yang dianggap provokatif seperti film Pesta Babi berpotensi mengaburkan narasi pembangunan yang tengah berlangsung di Papua.

Sejumlah pihak menekankan pentingnya produksi karya kreatif yang sensitif terhadap kondisi sosial dan tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah daerah sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat sektor strategis, terutama pertanian dan ketahanan pangan, sebagai fondasi bagi masa depan Papua yang lebih mandiri dan sejahtera.

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi hak masyarakat adat di Tanah Papua melalui percepatan proses pemetaan dan sertifikasi tanah ulayat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan adat sekaligus menjaga keberlanjutan hak-hak masyarakat asli Papua.

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong percepatan pemetaan tanah ulayat di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah adat.

banner 336×280
Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan sertifikasi tanah ulayat menjadi prioritas penting karena sebagian besar wilayah di Papua merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.

“Ini sesuai dengan kesepakatan antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah pada November 2025 mengenai percepatan sertifikasi tanah ulayat di Papua,” ujar Roy Wayoi di sela kegiatan silaturahmi ondoafi dan kepala suku se-Provinsi Papua di Jayapura.

Menurutnya, pemetaan dan sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk memastikan kepemilikan tanah adat tercatat secara resmi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Sebagian besar tanah di Papua adalah milik masyarakat adat, sehingga diperlukan data yang jelas mengenai kepemilikan tanah ulayat tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan data yang akurat mengenai tanah ulayat akan membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program pendaftaran tanah secara lebih efektif dan terarah.

Selain memberikan kepastian hukum, proses sertifikasi tanah ulayat juga memperkuat pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah, kata Roy, berkomitmen memastikan tanah adat tetap menjadi bagian penting dari identitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua.

Roy juga berharap dukungan para ondoafi dan kepala suku di seluruh Papua dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam proses pemetaan tanah ulayat.

“Kami mengharapkan adanya kesepahaman dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan para pemimpin adat agar pemetaan tanah ulayat dapat berjalan di seluruh kabupaten di Papua,” katanya.

Melalui percepatan sertifikasi tanah ulayat, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat Papua terus menjadi prioritas. Program ini sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk memastikan tanah adat tetap terjaga, terlindungi, dan memberikan manfaat bagi generasi Papua di masa depan.

Nabire – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Papua tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan serta menjaga keseimbangan ekologi.

Komitmen tersebut tercermin dalam agenda Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire.

banner 336×280
Kegiatan ini dihadiri Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kepala Balai Besar KSDAE Papua Johnny Santoso, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh adat, serta pelaku usaha sektor kehutanan di Papua Tengah.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi daerah untuk mendukung komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Menurut Herman, arah pembangunan di Papua Tengah tetap menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama kebijakan.

“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” kata Herman.

Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pada 2025, Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 200 hektare.

Program tersebut akan terus diperluas melalui pemulihan kawasan pesisir, pengawasan penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai garda terdepan.

Herman menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyebut luas kawasan hutan di wilayah tersebut mencapai sekitar 6,7 juta hektare.

“Kemudian dari 6,7 juta itu 70 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi seperti cagar alam dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan menyusun rencana operasional sub nasional agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan perlindungan hutan.

“Artinya, semua perencanaan pemerintah daerah disinkronkan sehingga tidak terjadi deforestasi yang berlebihan,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan pembangunan di Papua tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk Wapada dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang menggambarkan pembangunan di Papua secara tidak utuh, termasuk yang berkembang melalui film “Pesta Babi”. #

Jayapura — Pembangunan ekonomi di Papua terus diarahkan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, Film Pesta Babi dinilai menghadirkan narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program yang bertujuan menjaga ekosistem alam Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

banner 336×280
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” ungkap Herman dalam kegiatan Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tingkat subnasional.

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global.

Menurut Herman, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal penting untuk memperluas pemahaman mengenai target kontribusi daerah dalam mendukung komitmen nasional terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk itu kedepannya, program ini akan terus diperluas seperti, pemulihan kawasan pesisir untuk melindungi ekosistem laut, pengawasan ketat terhadap penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, dan Perlindungan hutan secara rutin dengan melibatkan masyarakat adat setempat sebagai garda terdepan,” katanya.

Melalui momentum ini, partisipasi aktif seluruh elemen diharapkan dapat dipicu, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, hingga masyarakat luas dalam mendukung program pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” kata Herman.

Herman menilai, pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat setempat, mampu memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem.

Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai isu pembangunan dan lingkungan, termasuk melalui konten seperti film ‘Pesta Babi’. Dialog terbuka serta informasi berimbang dinilai penting menjaga pembangunan Papua tetap damai dan berkelanjutan. [-RWA]

Papua – Pemerintah melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong peningkatan sertifikasi dan pemetaan tanah ulayat di wilayah Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi di sela-sela kegiatan silahturahmi ondoafi dan kepala suku se – Provinsi Papua di Jayapura.

banner 336×280
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan apa yang disepakati bersama antara Kanwil BPN Papua dengan pemerintah daerah pada November 2025, yaitu percepatan sertifikasi tanah ulayat di Papua.

“Tanah di wilayah Papua mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat sehingga diperlukan data pasti tentang kepemilikan tanah ulayat tersebut,” ujar Wayoi.

Lebih lanjut, Kakanwil BPN Papua Roy Wayoi mengatakan Karena hal ini sangat membantu kami dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam kegiatan percepatan pendaftaran tanah baik secara massal maupun rutin berjalan sesuai dengan kepemilikan masyarakat adat.

Ia menjelaskan hal itu sangat penting untuk menghindari adanya konflik atau sengketa yang muncul di masa mendatang.

“Untuk itu, kami harapkan melalui pertemuan ondoafi dan kepala suku se Papua ada kesepahaman dan sinkronisasi dalam mendorong pemetaan tanah adat bisa berjalan di semua kabupaten,” jelasnya.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat masyarakat adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura pada Oktober 2023.

“Kami berharap di tahun ada masyarakat adat yang mau sertifikat hak ulayat mereka,” tutupnya.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto terus menguat di Papua Selatan. Seruan tersebut muncul di tengah polemik film dokumenter “Pig Feast” yang dinilai sejumlah pihak menghadirkan narasi negatif dan berpotensi mengganggu pembangunan ketahanan energi nasional di Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan ajakan tersebut saat melanjutkan Safari Ramadan di Kabupaten Mappi. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang tengah berjalan merupakan kebijakan strategis negara yang membutuhkan dukungan masyarakat.

banner 336×280
“Mari kita sama-sama dukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kebijakan negara,” ujar Apolo.

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini menetapkan dua agenda prioritas pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat mandat strategis untuk mendukung kedua program tersebut melalui berbagai proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

“Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan dua program nasional yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan mendapat dua Program Strategis Nasional itu dan saat ini sementara berjalan,” katanya.

Apolo menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Papua Selatan dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045, yakni kemandirian pangan dan energi nasional.

Ajakan tersebut mengemuka di tengah polemik pemutaran film dokumenter “Pig Feast” yang menuai kritik dari sejumlah kalangan. Film tersebut dinilai menyoroti pembangunan di Papua dengan sudut pandang negatif, khususnya terkait pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejumlah pihak menilai narasi dalam film tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengaburkan tujuan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

Sementara itu, influencer sekaligus pakar komunikasi sosial politik Putra Aji Sujati menilai penguatan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru sudah punya kartu AS buat menyelamatkan ekonomi kita lewat sawit,” kata Putra.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut, menurutnya, dapat memicu lonjakan harga energi global.

“Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget,” ujarnya.

Putra menilai pembangunan energi nasional, termasuk di Papua, perlu dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (Pig Feast) yang mengkritik Program Strategis Nasional (PSN) di Papua menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai narasi yang diangkat dalam film yang juga tayang secara terbatas di Selandia Baru itu cenderung provokatif karena tidak melihat secara utuh konteks pembangunan energi nasional serta masa depan Papua.

Kritik tersebut muncul karena pembangunan di Papua dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi, terutama ketergantungan terhadap impor minyak.

banner 336×280
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Influencer sekaligus pakar Komunikasi Sosial Politik, Putra Aji Sujati menilai pengembangan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru udah punya kartu AS buat nyelamatin ekonomi kita lewat sawit. Gue kasih tau teman-teman, 20% pasokan minyak dunia lewat jalur Selat Hormuz. Kalau sampai di blokade lebih dari 7 hari.Harga BBM global bakal meledak dan Indonesia yang masih doyan impor energi bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget.” Ujar Putra dalam akun Instagram @putraajisujati, dikutip Sabtu (7/3).

Sementara itu, Tokoh Adat Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Matatius Jiginua menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Seluruh lapisan warga harus tetap mempertahankan iklim sejuk demi memastikan aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang mandiri dalam sektor energi.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo. *

JAKARTA — Tokoh adat di Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung. Hal ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif, termasuk yang muncul melalui film “Pig Feast” atau “Pesta Babi”.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan di Papua.

banner 336×280
“Para tokoh adat Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung,” ujar Alexander.

Menurut dia, pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan membuka akses ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Partisipasi aktif masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan program ketahanan pangan serta berbagai inisiatif pembangunan berjalan efektif dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di Papua,” imbuhnya.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyebut pemerintah daerah tengah menggenjot program cetak sawah di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Papua menggenjot program cetak sawah seluas 13.200 hektare di Kabupaten Keerom sebagai langkah meningkatkan produksi beras dan mendorong swasembada pangan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian terpadu, dukungan infrastruktur produksi, serta optimalisasi potensi pangan lokal agar Papua mampu menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia,” kata Fakhiri.

Selain sektor pangan, pemerintah juga mempercepat penguatan hak masyarakat adat melalui sertifikasi tanah ulayat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan pemetaan tanah adat terus dilakukan.

“Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong pemetaan tanah ulayat di daerah ini termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini,” ujar Roy.

Di sisi keamanan, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika sosial, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat,” kata Melkias.

Sejumlah tokoh Papua menilai berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut justru menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah, termasuk yang disampaikan melalui film “Pig Feast”.

Oleh: Ahmad Fadhil )*

Bulan suci Ramadan selalu hadir sebagai momentum spiritual yang sarat dengan nilai ketenangan, pengendalian diri, dan penguatan solidaritas sosial. Namun di tengah suasana religius tersebut, ruang publik juga tidak sepenuhnya steril dari potensi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kelompok tertentu kerap memanfaatkan momentum keagamaan untuk menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Provokasi semacam ini sering kali dikemas melalui isu-isu sensitif seperti praktik ibadah, perbedaan keyakinan, hingga penggunaan ruang publik selama Ramadan. Karena itu, menjaga kewarasan sosial selama bulan suci menjadi tanggung jawab bersama agar semangat ibadah tidak tercemar oleh agenda yang beraroma teror sosial maupun tekanan kelompok.

banner 336×280
Dalam konteks tersebut, imbauan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menjadi sangat relevan sebagai fondasi menjaga ketenangan Ramadan. Pentingnya membangun harmoni dan persatuan melalui sikap saling menghormati antara umat Islam yang menjalankan puasa dan masyarakat yang tidak berpuasa. Pandangan ini mencerminkan pendekatan moderasi beragama yang menempatkan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip dasar kehidupan bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa ibadah puasa adalah ruang spiritual personal yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, maka potensi gesekan sosial dapat ditekan. Dalam konteks melawan provokasi, kesadaran semacam ini menjadi benteng sosial yang efektif untuk mencegah lahirnya ketegangan yang sengaja dipelihara oleh kelompok ekstrem.

Lebih jauh, gagasan tentang penghormatan dua arah yang disampaikan pemerintah memperlihatkan perspektif yang matang dalam mengelola keberagaman. Umat yang berpuasa diingatkan untuk tetap menyadari realitas sosial bahwa tidak semua warga menjalankan ibadah yang sama. Kesadaran tersebut penting agar praktik keagamaan tidak berubah menjadi tekanan sosial yang justru membuka ruang provokasi.

Provokasi selama Ramadan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia sering kali muncul dalam bentuk tekanan moral, penghakiman sosial, hingga tindakan intimidatif yang mengatasnamakan moralitas agama. Praktik semacam ini pada akhirnya menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan esensi Ramadan sebagai bulan pengendalian diri. Dalam konteks inilah negara perlu hadir memastikan bahwa praktik keagamaan tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi tindakan represif terhadap kelompok lain. Ketegasan pemerintah menjadi penting untuk memastikan ruang publik tetap inklusif dan bebas dari tekanan kelompok yang mencoba memaksakan tafsir keagamaan tertentu.

Sikap tersebut tercermin dari dukungan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terhadap kebijakan pemerintah yang melarang sweeping rumah makan selama Ramadan. Perspektif ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan arus utama tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan penyisiran yang sering dijadikan alat provokasi. Sweeping rumah makan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berpotensi memunculkan rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ketika tindakan tersebut dibiarkan, ruang publik dapat berubah menjadi arena intimidasi yang justru mencederai nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu, dukungan tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa provokasi tidak memiliki tempat dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, pelarangan sweeping merupakan bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa tindakan vigilante sering kali menjadi pintu masuk bagi konflik horizontal yang lebih besar. Ketika kelompok tertentu merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan tekanan terhadap pihak lain, stabilitas sosial menjadi sangat rentan terganggu. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang menutup ruang bagi praktik penyisiran adalah langkah preventif yang sangat strategis. Negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa bulan suci tidak dimanfaatkan sebagai panggung bagi provokasi yang berpotensi menciptakan ketakutan kolektif.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk melakukan penyisiran rumah makan selama Ramadan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran aktif dalam menjaga kedamaian ibu kota selama bulan suci. Ketika pemerintah secara tegas menutup peluang bagi aksi sweeping, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi sangat jelas bahwa praktik intimidatif tidak akan ditoleransi.

Pendekatan tegas namun tetap inklusif merupakan strategi efektif dalam mencegah provokasi berkembang menjadi ancaman keamanan. Ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, ruang bagi kelompok provokatif untuk memainkan isu keagamaan menjadi semakin sempit. Stabilitas sosial selama Ramadan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi yang kondusif, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayangi tekanan sosial maupun intimidasi.

Menjaga Ramadan tetap sejuk adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan yang melindungi masyarakat dari tindakan provokatif dan intimidatif. Dukungan dari seluruh pihak memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa provokasi yang beraroma teror sosial harus dicegah sejak dini. Masyarakat juga perlu memperkuat literasi sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Dengan sikap saling menghormati dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, Ramadan dapat kembali pada esensinya sebagai bulan kedamaian yang memperkuat persatuan bangsa.

)* Analis Kebijakan Publik Bidang Keamanan Nasional