Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah strategis dalam mendorong penguasaan teknologi hulu industri semikonduktor guna meningkatkan daya saing global. Upaya ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Limited yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris.

Arm diketahui merupakan pemain utama global dalam desain chip, dengan penguasaan sekitar 96 persen teknologi chip sektor otomotif serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (AI). Dominasi tersebut menjadikan kemitraan ini dinilai strategis untuk membuka akses Indonesia terhadap teknologi inti.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kemitraan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat penguasaan teknologi strategis nasional, khususnya desain chip semikonduktor yang merupakan fondasi utama inovasi digital modern.

“Kerja sama ini diarahkan agar Indonesia mampu menguasai teknologi chip design sebagai bagian hulu industri semikonduktor,” kata Teddy.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15.000 insinyur Indonesia dalam ekosistem Arm. Program ini mencakup transfer teknologi, penguatan kurikulum, serta integrasi talenta nasional ke dalam jaringan global industri semikonduktor.

“Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan SDM unggul yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan dan menguasai _intellectual property (IP)_ di sektor chip,” lanjut Teddy.

Pemerintah menilai kolaborasi Danantara–Arm menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok global.

“Ini merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu memperkuat posisi global melalui penguasaan teknologi dan inovasi,” tutur Teddy.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional. Pemerintah menempatkan teknologi sebagai pilar penting yang melengkapi ketahanan pangan dan energi dalam membangun kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi _“leapfrog”_ Indonesia dalam ekosistem digital global.

“Penguasaan desain chip menjadi kunci untuk masuk ke rantai nilai tertinggi industri semikonduktor,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kemitraan ini akan memperkuat kedaulatan teknologi nasional sekaligus mendorong transformasi industri berbasis inovasi.

“Ke depan, pengembangan chip nasional akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, termasuk otomotif, _internet of things (IoT),_ pusat data, perangkat rumah tangga, hingga teknologi masa depan seperti kendaraan otonom dan komputasi kuantum.” ujarnya.

Melalui penguatan sektor hulu industri semikonduktor, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi berbasis teknologi tinggi dan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (*/rls)

Oleh Mary Sofiana )*

Transformasi ekonomi berbasis teknologi kini menjadi arah strategis pembangunan nasional Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan inovasi digital. Dalam konteks tersebut, langkah Badan Pengelola Investasi Danantara menjalin kerja sama dengan Arm Limited menandai titik penting dalam upaya membangun kedaulatan teknologi nasional. Kolaborasi ini bukan sekadar kesepakatan investasi, melainkan pijakan fundamental bagi perubahan struktur ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan, riset, dan penguasaan teknologi inti.

Kerja sama Danantara dengan Arm Limited secara strategis menempatkan Indonesia masuk ke industri semikonduktor global dari sisi paling hulu, yakni desain chip. Selama ini, Indonesia lebih sering berada pada posisi hilir sebagai pengguna dan pasar teknologi. Padahal, dalam rantai industri semikonduktor, desain merupakan tahap paling fundamental karena menentukan arah inovasi, nilai tambah, serta kendali atas rantai pasok global. Penguasaan desain chip menjadi kunci agar Indonesia memiliki posisi tawar dan tidak selamanya bergantung pada teknologi asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kemandirian nasional dalam pengembangan teknologi strategis, khususnya semikonduktor yang menjadi elemen dasar berbagai inovasi digital. Arm Limited dipandang sebagai mitra strategis karena menguasai mayoritas desain chip global, terutama untuk sektor otomotif, pusat data, dan kecerdasan buatan. Dengan bermitra pada tahap hulu industri, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi utama ekonomi digital modern.

Dimensi strategis kerja sama ini juga ditekankan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memandang penandatanganan framework agreement tersebut sebagai langkah penting pemerintah dalam mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor nasional. Ia menilai dominasi Arm dalam desain chip global menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menguasai teknologi chip design sebagai bagian hulu industri semikonduktor. Melalui kemitraan ini, Indonesia diarahkan agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bertransformasi menjadi pengembang dan pemilik desain intelektual yang menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern, mulai dari otomotif pintar hingga pengembangan artificial intelligence.

Dari sisi implementasi, kerja sama ini memprioritaskan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kedaulatan teknologi. Indonesia menargetkan pelatihan terhadap 15.000 insinyur dalam ekosistem Arm agar mampu menguasai teknologi desain chip dan pengembangan generasi berikutnya dari semikonduktor. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun dengan menghadirkan pelatih Arm langsung ke Indonesia menggunakan modul pelatihan khusus. Skema ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan transfer teknologi berjalan nyata dan berkelanjutan.

Keterlibatan dunia akademik menjadi elemen penting dalam pembangunan ekosistem ini. Sejumlah perguruan tinggi terkemuka seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia telah disiapkan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kemampuan perangkat lunak dan desain chip. Kolaborasi yang dipersiapkan hampir dua tahun ini menegaskan kesadaran bahwa kedaulatan teknologi tidak dapat dicapai tanpa fondasi sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Indonesia juga akan mengembangkan enam desain chip nasional yang difokuskan pada kepemilikan intellectual property strategis. Bidang yang menjadi opsi pengembangan mencakup teknologi otomotif, internet of things, data center, peralatan rumah tangga, kendaraan otonom, hingga komputasi kuantum. Pemilihan sektor ini akan menentukan arah pembangunan industri chip nasional ke depan. Kepemilikan IP oleh Indonesia menjadi instrumen penting agar nilai ekonomi, inovasi, dan kendali strategis tetap berada di tangan negara.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguasaan teknologi sebagai pilar strategis nasional yang sejajar dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dalam ekonomi digital, semikonduktor berfungsi sebagai infrastruktur inti yang menopang seluruh ekosistem, mulai dari kendaraan listrik, peralatan rumah tangga pintar, hingga pusat data dan kecerdasan buatan. Tanpa penguasaan teknologi ini, kemandirian ekonomi nasional akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap dinamika global.

Saat ini, tahap manufaktur chip global masih didominasi perusahaan besar seperti TSMC, NVIDIA, dan SK Hynix. Namun, dengan membangun fondasi desain dan ekosistem SDM yang kuat, Indonesia membuka peluang untuk menarik investasi manufaktur di masa depan. Kerja sama Danantara dan Arm dapat dilihat sebagai fondasi jangka panjang untuk membangun rantai industri semikonduktor yang utuh, dari desain, pengembangan IP, hingga produksi.

Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal dalam perlombaan teknologi global. Tantangan tentu besar, mulai dari pendanaan, konsistensi kebijakan, hingga keberlanjutan pengembangan talenta. Namun, momentum ini menggeser pertanyaan besar dari apakah Indonesia mampu masuk ke industri semikonduktor menjadi seberapa konsisten dan serius negara membangun ekosistemnya. Jika dijalankan dengan disiplin dan visi jangka panjang, satu dekade ke depan Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta dan pemilik teknologi semikonduktor yang menopang transformasi ekonomi berbasis teknologi.

)* penulis merupakan pengamat teknologi

Oleh : Gavin Asadit )*

Langkah Indonesia memasuki arena industri semikonduktor global memasuki babak baru pada 2026 melalui kemitraan strategis antara Danantara Indonesia dan Arm Limited. Kerja sama yang diteken di London itu dipandang sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia pada sisi paling hulu industri, yakni desain chip dan penguasaan intellectual property (IP). Di tengah persaingan teknologi yang semakin tajam dan dinamika geopolitik rantai pasok global, penguasaan aspek hulu dinilai jauh lebih menentukan dibanding sekadar menjadi basis perakitan.

Selama ini, industri semikonduktor dunia dikuasai oleh segelintir negara dan perusahaan yang mengontrol desain, lisensi arsitektur, serta hak kekayaan intelektual. Arm dikenal luas sebagai pemain dominan dalam desain prosesor berbasis arsitektur hemat daya yang digunakan pada miliaran perangkat, mulai dari ponsel pintar hingga pusat data. Dengan menggandeng Arm, Indonesia tidak hanya membidik transfer teknologi, tetapi juga pembangunan fondasi jangka panjang agar mampu merancang chip secara mandiri untuk kebutuhan strategis nasional.

Fokus utama kolaborasi ini adalah pengembangan ekosistem desain chip nasional yang mencakup enam kategori prioritas, antara lain otomotif, Internet of Things, kecerdasan buatan, pusat data, perangkat pintar, dan sistem otonom. Pendekatan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa masa depan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kemampuan merancang komponen inti perangkat keras. Tanpa penguasaan desain dan IP, nilai tambah terbesar akan tetap berada di luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat penguasaan teknologi inti semikonduktor. Menurut Airlangga Hartarto, desain merupakan bagian paling hulu dan paling strategis dalam rantai nilai industri chip, sehingga penguatan kapasitas nasional pada sektor ini menjadi prioritas. Ia menyebut bahwa kemitraan dengan Arm membuka akses terhadap standar teknologi global yang selama ini menjadi referensi industri dunia.

Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Selain aspek teknologi, kerja sama ini menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama. Program pelatihan yang disiapkan menargetkan sekitar 15.000 insinyur Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi dan pengalaman teknis di bidang desain chip berbasis arsitektur Arm. Skema pelatihan dirancang dalam dua jalur, yakni pembelajaran langsung di pusat teknologi Arm di luar negeri serta pelatihan terstruktur di dalam negeri dengan dukungan modul dan mentor internasional. Model ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan sekaligus membangun komunitas perancang chip domestik yang solid.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kemitraan ini bukan hanya tentang pelatihan, melainkan tentang membangun kedaulatan teknologi jangka panjang. Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa penguasaan desain dan IP akan menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri hilir, termasuk manufaktur, integrasi sistem, hingga pengembangan produk berbasis semikonduktor di dalam negeri. Ia menekankan bahwa efek berantai dari penguatan desain chip dapat mendorong pertumbuhan sektor otomotif listrik, perangkat pintar, hingga pertahanan berbasis teknologi tinggi.

Strategi menguasai hulu juga dinilai lebih realistis dibanding langsung membangun fasilitas fabrikasi berskala besar yang membutuhkan investasi ratusan miliar dolar AS. Industri foundry memang penting, tetapi tanpa desain yang kuat, sebuah negara akan tetap bergantung pada lisensi dan teknologi luar. Dengan membangun kompetensi desain lebih dulu, Indonesia dapat menciptakan portofolio IP sendiri yang memiliki daya tawar tinggi dalam kerja sama global.

Sejumlah pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin naik kelas dalam rantai pasok teknologi dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti TSMC, Nvidia, dan SK Hynix disebut berpotensi melirik Indonesia apabila ekosistem desain dan talenta teknologinya berkembang pesat. Keberadaan SDM terlatih dalam jumlah besar menjadi faktor penting bagi investor global dalam menentukan lokasi ekspansi riset dan pengembangan.

Langkah strategis melalui Danantara menunjukkan bahwa pendekatan investasi negara kini tidak lagi terbatas pada sektor sumber daya alam atau infrastruktur fisik, melainkan juga pada teknologi inti yang menentukan masa depan ekonomi. Transformasi ini mencerminkan perubahan orientasi pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan. Dalam konteks global yang semakin terdigitalisasi, kemampuan merancang chip sendiri bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut daya saing dan keamanan nasional.

Ke depan, keberhasilan strategi menguasai hulu industri semikonduktor akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesinambungan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor. Jika ekosistem desain dan IP nasional benar-benar terbentuk dan berkembang, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain baru yang diperhitungkan dalam industri teknologi global. Namun jika tidak dijaga dengan komitmen jangka panjang, momentum ini bisa terhenti di tengah jalan.

Kerja sama Danantara dan Arm menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar teknologi, tetapi mulai membangun fondasi untuk menciptakan teknologi itu sendiri. Di tengah persaingan global yang kian kompleks, penguasaan hulu industri semikonduktor menjadi strategi yang bukan hanya ambisius, tetapi juga strategis bagi masa depan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan Program Gentengisasi pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan program ini memberikan dampak ekonomi langsung, khususnya bagi pelaku UMKM yang rumahnya juga difungsikan sebagai tempat usaha.

“Program ini bukan hanya mengganti atap, tetapi menata kawasan agar lebih sehat, produktif, dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi warganya,” ujar Sri Haryati.

Ia menambahkan bahwa model percontohan di Menteng Tenggulun akan menjadi referensi untuk implementasi di berbagai daerah lain dengan karakteristik serupa.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, bertujuan mengganti atap berbahan seng atau material sejenis dengan genteng yang lebih layak, sejuk, dan tahan lama, serta mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih sehat dan tertata.

Pelaksanaan tahap awal Program Gentengisasi dimulai di kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, sebagai proyek percontohan nasional. Sebanyak 52 rumah menjadi sasaran awal penataan, tidak hanya melalui penggantian atap seng menjadi genteng yang lebih layak, tetapi juga melalui pembenahan sanitasi, pencahayaan, dan tata lingkungan. Pemerintah menilai pendekatan berbasis kawasan ini penting agar intervensi yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berdampak jangka panjang.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan visi besar gentengisasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Ia menyampaikan bahwa penggunaan atap seng yang panas dan mudah berkarat tidak lagi sesuai dengan konsep hunian yang nyaman dan berestetika.

“Saya ingin semua atap Indonesia memakai genteng. Jadi ini nanti gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui sektor perbankan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyatakan bahwa BRI siap mendukung Program Gentengisasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Ia menjelaskan bahwa perbankan akan berperan sebagai fasilitator pembiayaan antara pengrajin genteng UMKM dengan pengembang maupun pengguna akhir, sehingga rantai pasok dapat berjalan efektif dan terstruktur.

“Kalau sudah ada kontrak antara pengrajin dan pembeli atau penggunanya, BRI akan berada di tengah sebagai fasilitator pembiayaan,” ujar Hery.

Program Gentengisasi menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas hunian, pemberdayaan UMKM, serta dukungan pembiayaan perbankan, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pembangunan perumahan rakyat melalui program gentengisasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam program ini, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas produksi pelaku usaha genteng lokal.

Program gentengisasi yang mulai dijalankan di Jawa Barat menjadi langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah rakyat, khususnya pada rumah subsidi dan rumah yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan penggunaan material atap yang lebih berkualitas sekaligus memberdayakan sentra industri genteng lokal sebagai bagian dari rantai pasok sektor perumahan nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program gentengisasi bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi pembangunan yang mendorong kualitas hunian sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan UMKM menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program tersebut.

“Program ini bukan charity. Ini program kualitas dan keberlanjutan. UMKM harus naik kelas, industrinya kuat, dan rumah rakyat tidak panas. Kita ingin multiplier effect-nya terasa. Masyarakat senang, industri tumbuh,” ujar Maruarar Sirait.

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan harga genteng sebesar sekitar Rp4.300 per unit hingga lokasi proyek untuk wilayah Jawa Barat. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen genteng lokal. Bahkan, salah satu pengembang telah menyatakan komitmen transaksi awal senilai sekitar Rp12,6 miliar sebagai bagian dari implementasi awal program tersebut.

Selain menjamin permintaan pasar, pemerintah juga mendorong dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha genteng meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan distribusi guna memenuhi kebutuhan material perumahan yang terus meningkat.

Kementerian PKP menilai, dengan adanya kepastian permintaan dari sektor perumahan rakyat, pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi bagian penting dalam ekosistem industri perumahan nasional. Skema pembiayaan KUR juga memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja yang lebih terjangkau sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Salah satunya melalui fasilitasi proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produsen genteng. Sertifikasi ini penting agar material yang digunakan dalam pembangunan rumah rakyat memiliki standar ketahanan dan keamanan yang baik.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas utama dalam program gentengisasi. Ia menekankan bahwa genteng yang digunakan harus memiliki daya tahan minimal 15 tahun serta mampu menahan panas dan hujan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan penghuni rumah.

Ke depan, jika implementasi di Jawa Barat berjalan sukses, program gentengisasi direncanakan akan diperluas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas rumah rakyat sekaligus memperkuat industri UMKM bahan bangunan di tingkat lokal.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan pelaku UMKM, program gentengisasi diyakini dapat menjadi model pembangunan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat.

Oleh: Dwi Saputri*)

Program gentengisasi yang digagas oleh Prabowo Subianto diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman agar tampak lebih rapi dan estetis. Namun, lebih dari sekadar pembenahan fisik atap rumah, kebijakan ini juga memuat dimensi ekonomi yang kuat. Gentengisasi didorong sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal dalam produksi serta distribusi genteng, sehingga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja baru.

Di tengah laju pembangunan yang semakin masif, kebutuhan terhadap material konstruksi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, melainkan juga menyangkut arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Dalam konteks inilah, gagasan Gentengisasi menemukan relevansinya sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Genteng tidak lagi diposisikan semata sebagai komponen atap bangunan, melainkan sebagai simpul produksi yang menggerakkan mata rantai ekonomi rakyat serta strategi hilirisasi sektor konstruksi skala mikro.

Selama ini, sektor konstruksi kerap dipersepsikan sebagai domain industri besar dengan kapital kuat dan teknologi tinggi. Padahal, pada lapisan paling dasar, sektor ini bertumpu pada ribuan unit usaha kecil pengrajin genteng, produsen bata, hingga pengolah bahan baku lokal yang menopang kebutuhan pasar domestik.

Dalam lima tahun terakhir, lanskap atap rumah tangga Indonesia perlahan berubah. Data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penggunaan genteng sebagai bahan utama atap mengalami penurunan. Pada 2020, persentasenya masih berada di angka 55,97 persen. Namun, pada 2023 turun menjadi 55,26 persen, 54,94 persen pada 2024, dan kembali menyusut menjadi 54,24 persen pada 2025. Penurunan ini memang tidak drastis, tetapi konsisten selama tiga tahun terakhir.

Melalui pendekatan gentengisasi, negara dapat mendorong transformasi dari pola produksi tradisional menuju sistem yang lebih terintegrasi, produktif, dan bernilai tambah. Dengan desain kebijakan yang tepat, gentengisasi berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis lokal yang tangguh. Program ini dapat mendorong serapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, serta memperkuat struktur industri bahan bangunan nasional dari level paling mikro. Adapun sejumlah kementerian telah menyatakan komitmennya untuk mendukung serta mengawal pelaksanaan program gentengisasi dapat berjalan secara optimal.

Dukungan kelembagaan terhadap program ini juga terlihat solid. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan komitmennya menjadikan gentengisasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan rumah rakyat yang lebih layak, sejuk, dan berkualitas. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini bukanlah bentuk bantuan sesaat, melainkan kebijakan berorientasi keberlanjutan. UMKM didorong naik kelas, industri diperkuat, dan masyarakat memperoleh hunian yang lebih nyaman dengan efek berganda yang luas bagi perekonomian.

Di sisi lain, ia juga menekankan tantangan utama program ini terletak pada penjagaan kualitas dan kapasitas produksi karena genteng yang diproduksi diwajibkan memenuhi standar ketahanan minimal 15 tahun, memiliki daya tahan terhadap panas dan hujan, serta memenuhi aspek estetika, termasuk melalui pengembangan model flat untuk mendukung desain perumahan modern. Untuk menjamin mutu produk, proses sertifikasi Badan Standardisasi Nasional melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) akan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkapkan program gentengisasi telah resmi dimulai, dan sebanyak 52 rumah di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat jadi percontohan program gentengisasi sebagai upaya membenahi kawasan padat permukiman. Inisiatif ini merupakan tahap awal dalam rangka mengentaskan rumah-rumah yang tak layak huni, mengoptimalkan fasilitas sanitasi, sekaligus mendongkrak denyut perekonomian masyarakat sekitar lewat pemberdayaan UMKM.

Kementerian Perindustrian juga telah melakukan tindak lanjut program gentengisasi melalui upaya reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan, serta ketersediaan bahan baku bagi industri kecil menengah (IKM). Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan reformasi kebijakan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (PPBB) yang diatur Permenperin 21/2021 juncto PP 46/2023, yang memungkinkan pelaku IKM yang belum mampu melakukan impor secara mandiri tetap memperoleh pasokan bahan baku.

Reformasi dilakukan mengingat pengembangan IKM hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga permodalan.
Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor tersebut meliputi keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi dan standar tertentu, volume impor yang relatif kecil sehingga sulit memenuhi persyaratan impor, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor.

Pada akhirnya, gentengisasi harus dibaca sebagai strategi pembangunan terintegrasi yang menghubungkan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak dengan agenda besar penguatan UMKM nasional. Dengan pengawasan kualitas yang konsisten, pendampingan teknis berkelanjutan, serta sinergi pusat dan daerah yang solid, target besar menjadikan Indonesia lebih rapi, sejuk, dan mandiri dalam industri bahan bangunan bukan sekadar ambisi, melainkan agenda realistis yang dapat diwujudkan secara bertahap dan terukur.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Sosial dan Ekonomi

Oleh: Naufal Aji Pratama )*

Gagasan pembangunan kerap dimaknai melalui proyek-proyek raksasa yang menjulang tinggi dan menyerap anggaran besar. Padahal, transformasi paling mendasar justru kerap dimulai dari hal yang tampak sederhana, seperti atap rumah rakyat. Program Gentengisasi yang diperkenalkan oleh Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan tidak selalu dimulai dari infrastruktur monumental, melainkan dari kualitas hunian warga. Atap bukan sekadar pelindung dari panas dan hujan, tetapi fondasi kenyamanan, kesehatan, dan martabat keluarga. Dalam konteks inilah, Gentengisasi menjadi kebijakan strategis yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

Target Indonesia bebas atap seng dalam tiga tahun diletakkan sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang berorientasi pada lingkungan aman, sehat, bersih, dan indah. Pergeseran material atap dari seng atau asbes menuju genteng merupakan langkah konkret meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk. Secara teknis, genteng mampu mereduksi panas berlebih dan memperbaiki sirkulasi udara di dalam rumah. Dampaknya tidak hanya terasa pada kenyamanan, tetapi juga pada kesehatan penghuni. Penataan visual permukiman pun meningkat karena kualitas material yang lebih seragam dan layak.

Percepatan implementasi program ini diperkuat oleh dukungan sektor perbankan. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Hery Gunardi menegaskan komitmen pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat Perumahan (KURP) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Akses pembiayaan yang terjangkau memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengganti atap rumahnya tanpa tekanan beban finansial berlebihan. Sinergi kebijakan publik dan dukungan perbankan mempercepat realisasi program secara terukur. Skema ini juga memperluas inklusi keuangan di sektor perumahan rakyat.

Penggantian atap menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup berbasis hunian. Atap seng yang menyerap panas ekstrem kerap menciptakan suhu ruang yang tidak ideal dan berisiko bagi kesehatan kelompok rentan. Dengan material yang lebih layak, kualitas lingkungan mikro dalam rumah menjadi lebih stabil. Hunian yang nyaman mendorong produktivitas keluarga serta menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak. Perbaikan atap dengan demikian memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Dimensi strategis Gentengisasi semakin jelas dari sudut pandang industri nasional. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita melihat program ini sebagai momentum bagi industri genteng dan keramik untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas investasi. Peningkatan permintaan domestik menciptakan efek berantai bagi sektor manufaktur dan distribusi. Standardisasi produk serta adopsi teknologi industri menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing. Kebijakan ini sekaligus menempatkan industri dalam negeri sebagai pemain utama di pasar domestik.

Modernisasi industri genteng membuka peluang transformasi struktural, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, proses produksi dapat ditingkatkan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Inovasi material serta penguatan kontrol mutu akan meningkatkan reputasi produk nasional. Ketika kapasitas produksi meningkat, ketergantungan pada material impor dapat ditekan. Program ini dengan demikian memperkuat agenda kemandirian industri sekaligus memperluas basis ekonomi nasional.

Aspek pemerataan pembangunan juga menjadi nilai tambah gentengisasi. Hunian layak tidak lagi dipandang sebagai privilege, melainkan hak yang perlu diperluas aksesnya. Transformasi permukiman padat menjadi lingkungan yang tertata menciptakan dampak sosial yang signifikan. Rasa aman dan percaya diri masyarakat meningkat ketika lingkungan fisik mereka membaik. Perubahan kualitas ruang hidup turut memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Dalam kerangka keberlanjutan, penggunaan genteng yang lebih tahan lama memberikan efisiensi jangka panjang. Daya pakai yang lebih panjang berarti pengurangan biaya perawatan serta limbah konstruksi. Industri didorong menerapkan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan agar pertumbuhan tetap sejalan dengan komitmen pengurangan emisi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan dapat selaras dengan agenda pembangunan hijau. Gentengisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga tata kelola lingkungan.

Dari sisi ekonomi, peningkatan produksi genteng berpotensi memperluas lapangan kerja. Aktivitas di sektor manufaktur, distribusi, hingga jasa pemasangan akan tumbuh seiring meningkatnya permintaan. UMKM memperoleh kepastian pasar yang lebih stabil dan terukur. Perputaran ekonomi lokal pun terdorong melalui rantai pasok material bangunan. Kebijakan ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi berbasis kebutuhan dasar masyarakat.

Ambisi membebaskan Indonesia dari atap seng mencerminkan keberanian untuk menetapkan target perubahan yang konkret. Keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta pengawasan implementasi yang konsisten. Transparansi distribusi bantuan dan kualitas material menjadi faktor penentu agar manfaat tepat sasaran. Dengan desain kebijakan yang terintegrasi, Gentengisasi berpotensi menjadi model intervensi sosial-ekonomi yang efektif. Dari atap rumah yang lebih layak, fondasi kesejahteraan masyarakat dapat diperkuat secara berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program gentengisasi. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab serta perawatan hunian yang telah diperbaiki akan menjaga dampaknya dalam jangka panjang. Dukungan dunia usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal juga diperlukan agar implementasi berjalan merata. Program ini bukan semata proyek fisik, melainkan ikhtiar kolektif meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa.

)* Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur Desa.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Setiap memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Idulfitri, pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga melalui langkah pengawasan yang aktif dan terukur. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dipandang sebagai momentum positif yang mencerminkan perputaran ekonomi yang dinamis. Dalam kerangka tersebut, inspeksi mendadak (sidak) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Kehadiran langsung pemerintah di lapangan menegaskan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat, memperkuat transparansi rantai pasok, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional yang tangguh dan responsif.

Langkah tersebut terlihat nyata ketika Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, turun langsung melakukan pemantauan di Pasar Jonggol, yang selama ini dikenal sebagai pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Kehadiran pejabat tinggi di titik distribusi akhir menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pengawasan berbasis kondisi riil lapangan. Sarwo Edhy menegaskan bahwa selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah pembenahan akan segera dilakukan di lokasi.

Hasil pemantauan memperlihatkan mayoritas komoditas pangan strategis berada dalam kondisi relatif stabil. Harga beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Bawang merah tercatat Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras berada di kisaran Rp40.000–42.000 per kilogram, telur ayam Rp30.000–32.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp130.000–140.000 per kilogram, serta daging sapi impor sekitar Rp120.000 per kilogram. Gula kemasan dijual Rp19.000 per kilogram dan gula curah Rp18.000 per kilogram. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sistem pasokan dan distribusi berjalan cukup efektif dalam merespons lonjakan permintaan Ramadan.

Di tingkat pedagang, kondisi pasokan yang lancar menjadi faktor kunci. Sejumlah pedagang menyampaikan bahwa harga relatif terjaga karena pasokan diperoleh langsung dari sumber terdekat, seperti rumah potong hewan di sekitar pasar. Dari sisi konsumen, harga yang masih terjangkau memberikan rasa tenang dalam memenuhi kebutuhan berbuka dan sahur bersama keluarga. Stabilitas harga di pasar tradisional juga menjadi indikator bahwa intervensi pemerintah tidak hanya berdampak pada data statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada komoditas yang masih menunjukkan deviasi harga, seperti minyak goreng rakyat Minyakita. Di beberapa titik, harga ditemukan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, bahkan mencapai Rp18.000–18.500 per liter. Sarwo Edhy menjelaskan bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh harga di tingkat distributor yang sudah berada di atas Rp17.000 per liter, sehingga pengecer tidak mungkin menjual sesuai HET tanpa mengalami kerugian. Karena itu, Bapanas bersama Satgas Pangan melakukan penelusuran rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau pengambilan margin yang tidak wajar.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memainkan harga pangan. Pemerintah, menurutnya, tidak akan mentolerir praktik pengambilan keuntungan berlebih dari kebutuhan pokok masyarakat yang sedang menjalankan ibadah. Sikap tegas ini memperkuat pesan bahwa negara hadir menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Penguatan pengawasan juga dilakukan di berbagai daerah lain. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa berdasarkan sidak di sejumlah kota besar, stok pangan dinilai aman dan harga relatif terkendali hingga Idulfitri. Di Pasar Senen Jakarta, mayoritas komoditas strategis tercatat berada dalam rentang HET dan Harga Acuan Penjualan. Daging sapi segar berkisar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, daging ayam sekitar Rp40.000 per kilogram, dan harga telur ayam berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.500 per kilogram. Bahkan cabai rawit merah menunjukkan tren penurunan harga dibanding pekan sebelumnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan sidak di Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan, Semarang, untuk memastikan stabilitas pasokan selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 H. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras premium Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram, seluruhnya sesuai HET. Harga daging sapi bahkan turun menjadi Rp130.000 per kilogram dan daging ayam menjadi Rp35.000 per kilogram. Rizal menekankan bahwa Bulog memiliki pengalaman menjaga stabilitas harga pada momentum hari besar sebelumnya dan akan mengintensifkan monitoring sepanjang Ramadan guna memastikan stok tetap mencukupi.

Secara ekonomi, sidak Ramadan memiliki fungsi penting dalam mengelola ekspektasi pasar. Kehadiran pemerintah di pasar tradisional memberikan sinyal kuat bahwa mekanisme harga diawasi secara aktif. Dalam teori ekonomi, ekspektasi pelaku pasar sangat menentukan perilaku harga. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen pengawasan dan kesiapan intervensi, ruang bagi spekulasi dan penimbunan menjadi semakin sempit. Stabilitas tidak hanya dibangun melalui ketersediaan stok, tetapi juga melalui kredibilitas kebijakan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Abdul Razak )*

Pemerintah pusat hingga daerah memperkuat pengawasan harga, pasokan, dan keamanan pangan selama Ramadan 1447 H. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lonjakan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tidak memicu gejolak harga maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sejumlah pejabat turun langsung ke pasar tradisional dan sentra jajanan takjil guna memastikan stabilitas pasokan serta perlindungan konsumen tetap terjaga.

Di Pasar Jonggol, Bogor, yang menjadi pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi hingga Jakarta, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy melakukan inspeksi mendadak untuk memantau harga dan distribusi komoditas strategis. Ia menegaskan selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, pihaknya akan langsung melakukan pembenahan.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas harga pangan terpantau relatif stabil. Beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Bawang merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras berada di rentang Rp40.000–42.000 per kilogram, telur ayam Rp30.000–32.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp130.000–140.000 per kilogram, serta daging sapi impor sekitar Rp120.000 per kilogram. Sementara gula kemasan dijual Rp19.000 per kilogram dan gula curah Rp18.000 per kilogram.

Seorang pedagang daging di Pasar Jonggol, Sahril, menyampaikan bahwa harga daging sapi masih bertahan di Rp140.000 per kilogram dan dapat diberikan Rp130.000 per kilogram bagi pembeli yang menawar karena pasokan diambil langsung dari rumah potong hewan terdekat. Kondisi ini menunjukkan rantai distribusi yang relatif pendek membantu menjaga harga tetap kompetitif. Konsumen pun merasakan stabilitas tersebut. Seorang pembeli, Yulis mengaku memilih pasar tradisional karena harga lebih bersaing. Ia berharap selama Ramadan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Namun demikian, perhatian khusus diberikan pada minyak goreng rakyat Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Di Pasar Jonggol, harga Minyakita ditemukan di kisaran Rp18.000–18.500 per liter. Sarwo Edhy menjelaskan kenaikan itu dipicu harga dari distributor yang sudah berada di angka Rp17.000–17.500 per liter sehingga pengecer sulit menjual sesuai HET.

Pemerintah telah menetapkan tata kelola harga Minyakita secara berjenjang dari produsen hingga pengecer. Bapanas bersama Satgas Pangan akan menelusuri rantai distribusi hingga ke hulu guna memastikan tidak ada penyimpangan. Sarwo Edhy menegaskan rantai distribusi harus jelas dan tidak boleh ada pihak yang bermain dalam komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan Ramadan untuk memainkan harga. Ia meminta seluruh pelaku usaha mencari keuntungan secara wajar tanpa mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mentolerir praktik pengambilan keuntungan berlebihan dari kebutuhan pokok rakyat.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh BUMN pangan. Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak ke Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan di Semarang. Dari hasil pemantauan, harga beras premium tercatat Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram. Harga daging sapi turun menjadi Rp130.000 per kilogram, daging ayam di kisaran Rp35.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp32.000 per kilogram. Rizal menyampaikan bahwa pengalaman menjaga stabilitas harga pada periode Natal dan Tahun Baru menjadi modal untuk memastikan kondisi tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri. BULOG ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar sesuai ketentuan serta menjamin kecukupan stok hingga hari raya.

Selain aspek harga dan pasokan, pengawasan keamanan pangan juga diperketat di berbagai daerah. Di Banda Aceh, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan sidak ke Pasar Takjil Ramadan di kawasan Baiturrahman. Tim melakukan pengambilan sampel dan uji cepat untuk mendeteksi kemungkinan kandungan formalin, boraks, maupun pewarna tekstil berbahaya.

Langkah serupa dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama 14 puskesmas yang melaksanakan sidak selama tiga hari dengan mengambil ratusan sampel jajanan takjil. Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan, Maysaroh, menjelaskan pengawasan rutin dilakukan karena masih ditemukan bahan kimia berbahaya pada sejumlah produk di tahun-tahun sebelumnya. Empat zat yang menjadi fokus pengawasan adalah formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.

Ia memaparkan formalin kerap disalahgunakan pada mie basah dan tahu agar tahan lama, boraks pada bakso dan jajan sempol untuk tekstur kenyal, serta pewarna tekstil pada jajanan dengan warna mencolok. Jika hasil uji cepat menunjukkan indikasi positif, sampel akan diuji ulang di laboratorium kesehatan daerah dan ditindaklanjuti hingga ke sumber produksi. Pedagang yang produknya dinyatakan aman akan diberikan stiker khusus sebagai bentuk apresiasi sekaligus informasi kepada konsumen.

Dengan pengawasan yang diperketat dan distribusi yang terkontrol, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idulfitri dengan rasa aman, nyaman, serta terhindar dari gejolak harga maupun risiko pangan berbahaya.

)* Penulis adalah Analis Kebijakan

JAKARTA – Pemerintah memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 2026. Melalui inspeksi mendadak (sidak) yang digencarkan di berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur hingga Sumatra Selatan, stok dan distribusi komoditas strategis terpantau aman dan terkendali.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi salah satu garda terdepan dalam pengawasan ini. Sidak dilakukan di Depok, Bandung, Yogyakarta, Bogor, dan Bekasi untuk memastikan ketersediaan daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Hasilnya menunjukkan pasokan di tingkat peternak dan rumah potong hewan (RPH) dalam kondisi cukup sehingga harga relatif stabil sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).

Di Depok, harga telur berada di kisaran Rp31.000–Rp32.000 per kilogram, daging ayam Rp37.000–Rp40.000 per kilogram, dan daging sapi sekitar Rp140.000 per kilogram. Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, menegaskan harga masih dalam batas normal.

“Harga daging ayam rata-rata masih berada di kisaran Rp37.000–Rp40.000 per ekor. Ini menunjukkan pasokan dan harga tetap terjaga,” ujarnya.

Pemantauan di Bandung memperlihatkan harga karkas sapi di RPH Rp105.000–Rp107.000 per kilogram, masih dalam koridor HAP.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, menegaskan kenaikan di tingkat pasar bukan berasal dari hulu.

“Harga karkas di RPH masih sesuai acuan. Jika ada kenaikan di pasar, itu lebih pada margin di tingkat pedagang,” jelasnya.

Komitmen serupa disampaikan pelaku usaha yang memastikan harga daging tidak melebihi Rp140.000 per kilogram.

Di Yogyakarta, harga daging sapi Rp125.000–Rp135.000 per kilogram, daging ayam Rp38.000–Rp40.000 per kilogram, dan telur Rp30.000–Rp31.000 per kilogram.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Hendra Wibawa, memastikan pasokan aman dan harga terkendali.

“Kami memantau secara ketat. Sejauh ini harga masih normal dan stok aman,” tegasnya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di Jawa Timur, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyatakan bahwa perkembangan harga pangan di sejumlah pasar Jawa Timur sepanjang Februari 2026 terkendali.

Harga beras premium stabil di kisaran Rp15.000–Rp16.000 per kilogram, sementara beras medium Rp13.500 per kilogram dan SPHP Rp12.500 per kilogram. Fluktuasi daging ayam dan telur masih dalam batas wajar, mencerminkan efektivitas instrumen stabilisasi pemerintah.

Sidak di Jakarta, Palembang, hingga Semarang menunjukkan pola serupa. Harga daging sapi berkisar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, daging ayam sekitar Rp40.000 per kilogram, serta telur Rp29.000–Rp31.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit merah dari Rp110.000 menjadi Rp100.000 per kilogram menjadi sinyal positif meredanya tekanan hortikultura.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik permainan harga.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” tegasnya.

Dengan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi, dan aparat penegak hukum, pengawasan dari hulu hingga hilir terus diperkuat. Pemerintah optimistis stabilitas harga dan pasokan dapat terjaga hingga Idulfitri.