Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga keseimbangan politik internasional, khususnya terkait konflik di Gaza. Kehadiran Indonesia dipandang penting untuk mencegah dominasi narasi dan keputusan sepihak yang berpotensi menguntungkan kepentingan politik Israel di berbagai forum global.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai absennya Indonesia dari BoP justru akan membuka ruang kemenangan politik bagi faksi sayap kanan Israel. Menurutnya, peran Indonesia tidak hanya simbolik, melainkan menentukan arah misi stabilisasi dan keseimbangan kekuatan di lapangan.

“Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ujar Khairul.

Ia menambahkan bahwa rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza telah memicu kekhawatiran serius di kalangan kelompok garis keras Israel. Kehadiran pasukan Indonesia dinilai berpotensi menghambat kontrol Israel Defense Forces (IDF) serta mencegah skenario pemindahan paksa warga Palestina.

“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya.

Menurut Khairul, keberadaan TNI bukan semata menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga menjadi penanda geopolitik yang menegaskan bahwa Gaza bukan wilayah tanpa kedaulatan atau terra nullius. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BoP justru memperluas makna perdamaian agar tidak direduksi hanya menjadi stabilitas semu tanpa keadilan substantif.

Sikap politik dua kaki Indonesia yang aktif di forum internasional sekaligus konsisten mendukung Palestina, dinilai memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan politiknya sembari meraih dukungan global dalam isu dekolonisasi dan pembangunan ekonomi. Dari perspektif komunikasi internasional, langkah Presiden Prabowo Subianto dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan pesan. Indonesia tidak mengubah posisi normatifnya, tetapi memilih kanal komunikasi yang memastikan suara keadilan dan kemanusiaan Palestina tetap terdengar di tingkat global. (*)

Jakarta — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Bachruddin Meikiansyah. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace membawa dampak positif bagi kepentingan nasional dan upaya perdamaian global.

“Dari sisi diplomasi, keikutsertaan ini semakin memperkuat legitimasi internasional Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung terciptanya stabilitas dunia,” katanya.

Menurut Bachruddin, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan komitmen konstitusional untuk turut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pengalaman panjang Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menjadi nilai tambah yang signifikan,” sebut nya.

Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut menjadi modal diplomasi yang kuat dalam membangun kepercayaan internasional.

Posisi Indonesia sebagai jembatan antarperadaban semakin diperkuat oleh identitasnya sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim moderat.

“Peran ini dinilai penting untuk mereduksi stereotip negatif terhadap dunia Islam sekaligus mendorong dialog lintas budaya yang konstruktif,” katanya.

Bachruddin menilai, keterlibatan dalam Board of Peace juga membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam resolusi konflik global secara konstruktif. Peran tersebut dinilai dapat mendorong stabilitas internasional yang berdampak positif terhadap investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.

Posisi strategis ini membuka ruang lebih luas bagi akademisi, diplomat, dan praktisi hukum Indonesia terlibat dalam diskursus internasional, memperkaya kapasitas intelektual nasional, memperluas jejaring global, serta menegaskan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. [RWA]

Jakarta – Indonesia dipercaya mengisi posisi Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari inisiatif Board of Peace (BoP) guna mendukung upaya stabilisasi dan rekonstruksi Palestina, khususnya di Gaza.

Pengamat politik luar negeri yang juga founder Freedom Institute, Rizal Mallarangeng menilai kepercayaan tersebut sebagai kehormatan besar sekaligus penegasan bahwa Indonesia kini berada dalam arus utama geopolitik global.

“Terus terang saya harus katakan dari ketinggian 10 ribu kaki di atas India, menyampaikan harapan dan salam, kita diberikan kesempatan jadi wakil komandan,” katanya saat perjalanan pulang menuju Indonesia usai menghadiri KTT BoP di Washington DC, Sabtu (21/2) lalu.

Menurutnya, jabatan Wakil Komandan ISF menunjukkan pengakuan atas kemampuan serta kredibilitas Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Ia menekankan bahwa keterlibatan Indonesia bersifat nyata dan bukan sekadar simbol.

“Ini luar biasa. Ini peran internasional yang konkret sesuai dengan perintah konstitusi, bebas, aktif, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini sebuah kehormatan bagi bangsa kita untuk melakukan itu,” imbuhnya.

Penunjukan ini juga dinilai sebagai implementasi langsung prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Masyarakat diajak untuk melihat partisipasi ini sebagai langkah strategis yang layak didukung agar menghasilkan dampak positif.

“Paling penting sekarang ini bukan sikap yang sinikal dan sikap yang salah melulu. Tapi sikap optimistik dan bangga bahwa Indonesia menjadi negara yang dihargai, diberi tempat yang tinggi untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di Gaza dan Palestina,” jelasnya.

Rizal menegaskan bahwa substansi dari pembentukan BoP terletak pada keberanian untuk mengambil jalan di luar metode konvensional. Pendekatan baru ini berfokus pada stabilitas jangka panjang serta rekonstruksi wilayah yang komprehensif.

“Kita perlu bangga karena berani terlibat dalam sistem terobosan baru ini. Ini adalah upaya mencari langkah perdamaian yang langgeng, sekaligus membangun kembali Palestina,” ucap Rizal.

Dengan mandat tersebut, Indonesia dinilai semakin mengukuhkan perannya sebagai aktor aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Dalam forum Board of Peace, Indonesia bukan sekadar peserta tambahan, melainkan bagian dari inisiator utama.

“Kita tidak jadi pemain pinggiran. We are on the table. Maksudnya kita bukan dalam menu, kita peserta aktif,” tuturnya.

BoP membawa skema yang lebih terstruktur dan konkret dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. Rencana ini mencakup pembangunan wilayah yang terencana, pembentukan satuan kepolisian (police force), hingga administrasi gugus tugas_ (task force)_ yang bertujuan untuk menstabilkan kawasan.

“Tatanan yang ada sudah terbukti tidak mampu bertahan. Sudah lebih dari 100 tahun. Mari mencoba metode baru dan memberikan kesempatan yang adil bagi proses ini,” pungkasnya, [*]

JAKARTA – Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi babak baru diplomasi aktif yang semakin menegaskan posisi strategis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Keikutsertaan ini dipandang bukan sekadar simbol politik luar negeri, melainkan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di kawasan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut membuka ruang yang lebih luas dan terukur dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di level global.

“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya Hafid.

Penegasan tersebut memperlihatkan kesinambungan arah politik luar negeri Indonesia yang tetap berpijak pada prinsip two state solution. Keikutsertaan dalam BoP ditegaskan bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi diplomasi untuk memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian internasional.

Momentum ini juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia diperhitungkan dalam percaturan global. Pada pertemuan perdana BoP, apresiasi terhadap peran Indonesia disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pemimpin dunia. Hal ini menjadi sinyal bahwa diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan dan kepercayaan internasional.

“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya Hafid.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai narasi keliru yang sempat berkembang di ruang digital. Pemerintah menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusi dan komitmen historis mendukung kemerdekaan Palestina.

Di tengah derasnya arus informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Transparansi dinilai menjadi fondasi penting agar publik memperoleh pemahaman yang utuh terkait kebijakan strategis luar negeri.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya Hafid.

Langkah tersebut memperlihatkan keseimbangan antara penegakan aturan dan penguatan edukasi publik. Pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi yang akurat menjadi prioritas, sehingga ruang digital tetap sehat dan produktif.

Partisipasi Indonesia di Board of Peace pada akhirnya mencerminkan konsistensi sikap sekaligus peningkatan peran dalam upaya perdamaian global. Dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada retorika, tetapi diterjemahkan dalam kontribusi nyata yang terukur dan mendapat legitimasi internasional. Diplomasi yang aktif dan transparan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Sikap Indonesia secara konsisten membela Palestina, mendukung kemerdekaan dan kedaulatan berdasarkan two-state solution. Komitmen ini tetap teguh, bahkan saat Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat pada awal 2026, yang bertujuan mendorong perdamaian adil di Gaza.

Dalam diplomasinya Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, menegaskan bahwa keikutsertaan di Board of Peace adalah ruang untuk memperjuangkan Palestina, bukan melemahkannya.

Tingginya dukungan masyarakat terhadap sikap Indonesia tergambar dalam hasil survei oleh Lembaga Survei Median yang merilis temuan persepsi responden di media sosial terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Mayoritas responden masih percaya sikap pemerintah Indonesia tetap konsisten bela Palestina meski bergabung Board of Peace.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Median pada Februari 2026 menunjukkan 55,7% responden percaya pemerintah tetap konsisten membela Palestina. Pemerintah masih memegang kepercayaan mayoritas publik Indonesia terkait komitmennya dalam membela Palestina, meski keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu pro dan kontra.

Namun, survei yang sama juga memperlihatkan ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebanyak 66,2% responden mengaku khawatir keanggotaan Indonesia di BoP dapat melemahkan posisi Indonesia dalam membela Palestina. Bahkan 67,7% menilai BoP lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.

Survei berlangsung periode 10-14 Februari 2026 dengan total 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden di platform media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun ke atas.

“Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebarkan kami blasting ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu kami menerima respons dari mereka dan bagi mereka yang memberikan jawaban kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi,” kata Direktur Riset Lembaga Survei Median Ade Irfan Abdurahman

Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka Solusi Dua Negara guna menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

Kebijakan ini merupakan amanat konstitusi dan sejarah panjang dukungan sejak masa Bung Karno. Dukungan konstitusi terhadap kemerdekaan Palestina adalah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari komitmen negara tidak membiarkan pelanggaran kemanusiaan.

JAKARTA — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang tepat secara konstitusional, sekaligus mencerminkan politik keseimbangan Indonesia dalam merespons dinamika global. Sejumlah tokoh menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut justru memperkuat posisi Indonesia untuk menyuarakan dukungan pada kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai partisipasi Indonesia di BoP merupakan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

“Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah diplomasi strategis dan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjadi upaya konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui komitmen aktif dalam forum global,” kata Ahmad.

Dari perspektif akademik, Bachruddin Meikiansyah, Akademisi Universitas Achmad Yani Banjarmasin Fakultas Hukum, menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Bachruddin.

Ia menambahkan, rekam jejak Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta identitas sebagai negara demokratis dengan mayoritas Muslim moderat menjadi modal diplomasi penting untuk membangun dialog lintas peradaban, memperkaya resolusi konflik global, dan mendorong stabilitas yang berdampak positif bagi investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.

Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan M. Imam Satria Jati memandang BoP sebagai ruang strategis yang memperluas advokasi Indonesia di berbagai forum, sekaligus membuka jalur kolaborasi konkret.

“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai keberhasilan diplomasi yang tidak hanya memperkuat posisi politik global, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan keamanan, perlindungan kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu kerangka strategis,” kata M. Imam Satria Jati.

Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Theofransus Litaay, menilai tudingan bahwa Indonesia keliru bergabung karena Israel hadir di forum yang sama adalah keliru.

“Justru Indonesia harus ada di situ, karena di dalamnya terjadi perdebatan, terjadi pembahasan panjang lebar, upaya mencari solusi, dan bagaimana mungkin kita tidak ada di dalamnya kalau amanat konstitusi kita adalah untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia,” kata Theofransus Litaay.

Theofransus menegaskan Indonesia memiliki rekam komitmen nyata bagi Palestina, termasuk melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendidikan.

“Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini untuk ikut dalam Board of Peace itu merupakan langkah yang tepat secara konstitusional karena kehadiran Indonesia di dalamnya itu akan mempengaruhi, akan turut mempengaruhi dinamika perundingan yang berlangsung,” ujarnya.

Jakarta – Langkah Indonesia bergabung dan aktif dalam forum Board of Peace (BoP) melalui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington dinilai sebagai manuver strategis yang mencerminkan kecerdasan membaca arah geopolitik global.

Di tengah dinamika internasional yang cair dan penuh ketidakpastian, Indonesia tidak memilih bersikap pasif, melainkan mengambil inisiatif untuk mengamankan kepentingan nasional.

Pengamat Politik Agung Baskoro menilai, kecepatan membaca momentum menjadi pembeda Indonesia dibanding banyak negara lain. Dalam situasi ketika kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah negara dipersoalkan, Indonesia dinilai telah lebih dulu mengamankan kesepakatan strategis yang berdampak langsung pada akses pasar.

“Di saat banyak negara masih berhitung dan menunggu, Indonesia memilih bergerak. Inilah yang disebut diplomasi menembus batas. Menembus batas kewajaran negara-negara lain,” ujar Agung.

Kesepakatan tarif 19 persen serta fasilitas tarif nol persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, menurutnya, merupakan instrumen konkret untuk memperkuat daya saing ekspor nasional.

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar dan menjaga stabilitas permintaan di tengah kompetisi global yang ketat.

“Relasi yang terjaga baik memberi kita posisi tawar yang lebih kuat. Ini bukan soal mendekat ke satu kekuatan besar, melainkan memastikan kepentingan ekonomi nasional terlindungi. Dalam dunia yang kompetitif, kecepatan dan ketepatan membaca momentum adalah kunci,” jelasnya.

Dalam forum BoP, posisi Indonesia juga dinilai menguat. Prabowo tercatat sebagai satu-satunya pemimpin yang menggelar pertemuan bilateral dengan Trump. Bahkan dalam pidatonya, Trump menyebut mengagumi Prabowo dan berkelakar tidak ingin melawannya, sebuah gestur yang dipandang memiliki makna tersendiri dalam diplomasi.

“Gestur semacam ini memang terdengar ringan, tetapi dalam diplomasi, simbol dan bahasa tubuh punya arti. Ada sinyal kedekatan personal yang bisa membuka ruang negosiasi lebih luas,” ungkap Agung.

Ia juga menegaskan capaian tersebut bukan sekadar pencitraan politik.

“Bukan sekadar pencitraan politik, melainkan kalkulasi untung-rugi yang jelas. Hasil akhirnya memberi ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan memperluas lapangan kerja,” ujarnya.

Manuver ini memperlihatkan Indonesia semakin percaya diri memposisikan diri sebagai kekuatan menengah yang aktif dan adaptif. Dengan memanfaatkan momentum global secara tepat, Indonesia menunjukkan kemampuannya membaca arah perubahan dan menerjemahkannya menjadi keuntungan strategis bagi kepentingan nasional. #

Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) disebut memperkuat posisi diplomasi Indonesia sekaligus menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tersebut sepenuhnya diarahkan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang langgeng di Gaza.

Dalam pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2), Presiden Prabowo menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dan itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Trump, itu semua dilakukan dengan pandangan dan upaya untuk melakukan apapun yang kami bisa guna mencapai solusi langgeng tersebut,” kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina. “Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun yang kami bisa demi solusi yang langgeng. Dan menurut pendapat kami, satu-satunya solusi yang langgeng adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai langkah Indonesia bergabung dalam BoP sebagai terobosan diplomasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberanian pemerintah dalam mengambil posisi strategis di forum internasional menjadi kebanggaan tersendiri.

“Tentu ini adalah sebuah upaya diplomasi yang luar biasa. Kita bersyukur ada keberanian dalam berdiplomasi dari Presiden Prabowo di bawah pemerintahan beliau, langkah ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan,” ujar Muzani.

Ia menambahkan partisipasi tersebut merupakan langkah konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di BoP krusial untuk menjaga keseimbangan narasi global terkait Gaza. “Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ucap Khairul.*

Jakarta – Indonesia kembali menempatkan diplomasi multilateral sebagai jalur strategis untuk mendorong pengakuan penuh Palestina di forum internasional. Pengalaman sejarah Indonesia yang memanfaatkan mekanisme global untuk memperoleh pengakuan kedaulatan menjadi rujukan penting, termasuk dalam momentum Board of Peace (BoP) yang kini muncul sebagai kanal diplomasi baru.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari perjuangan bersenjata, tetapi juga melalui diplomasi internasional yang panjang. Ia menilai pengakuan kedaulatan Indonesia tercapai setelah proses negosiasi global, termasuk melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh Dewan Keamanan PBB pada 1947. “Dalam fase paling genting revolusi, ketika agresi militer Belanda berupaya mematahkan eksistensi republik, komunitas internasional turun tangan melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh United Nations Security Council pada 1947,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Menurut Fahmi, Komite Jasa Baik memberikan ruang legal bagi Indonesia untuk diakui sebagai pihak sah dalam konflik, meski komposisi anggotanya tidak sepenuhnya menguntungkan Republik. Belgia dinilai dekat dengan Belanda, sementara Amerika Serikat masih mempertimbangkan kepentingan Eropa, dan Australia menjadi pihak yang relatif lebih simpatik. “Indonesia memang tidak memenangkan setiap detail perundingan. Perjanjian Renville bahkan dirasakan pahit. Namun, Republik berhasil menjaga eksistensinya hingga momentum geopolitik berubah,” ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan dengan dinamika Board of Peace yang memiliki legitimasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, forum multilateral tidak otomatis berpihak pada pihak yang lemah, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pembentukan negara berdaulat jika memiliki mandat yang jelas dan pengawasan kolektif. Konflik Israel–Palestina, lanjutnya, jauh lebih kompleks karena melibatkan isu kenegaraan, keamanan regional, hingga fragmentasi politik internal.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Board of Peace akan diuji bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawal transisi politik menuju pengakuan kedaulatan Palestina. “Jika Board of Peace mampu menjalankan mandatnya secara konsisten dan kredibel, mekanisme tersebut dapat tercatat sebagai instrumen yang membantu membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina merdeka,” kata Fahmi. Ia menambahkan, refleksi sejarah Indonesia menunjukkan legitimasi global dapat memperkuat perjuangan kemerdekaan ketika momentum geopolitik sejalan dengan konsolidasi diplomasi yang matang.

Jakarta, – Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi Tanah Air di panggung internasional. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk konkret penguatan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya terkait isu Palestina.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai sejarah baru dalam diplomasi RI. Menurutnya, selama ini Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi formal seperti penyampaian sikap di forum internasional, namun ruang keterlibatan langsung masih terbatas.

“Ini sejarah baru maksudnya sebelum-sebelumnya kita melakukan pendekatan terhadap sikap kita untuk kemerdekaan Palestina dengan cara tentu setiap ada aksi serangan kita mengecam, di PBB kita mengecam. Tapi sulit sekali kita masuk dan terlibat aktif sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata Meutya.

Ia menegaskan bahwa kini Indonesia tidak hanya menyuarakan sikap, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya stabilisasi dan misi kemanusiaan. Indonesia bahkan akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta ditunjuk sebagai wakil komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Penunjukan ini menunjukkan tingginya kepercayaan komunitas internasional terhadap profesionalisme dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian.

“Berarti untuk hal-hal giat kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di sana, kita punya say atau komando yang cukup kuat,” ujarnya.

Keterlibatan ini dinilai sebagai lompatan besar dalam praktik diplomasi Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif melalui pernyataan politik dan dukungan moral, kini Indonesia memasuki fase diplomasi partisipatif yang lebih konkret dan operasional.

“Saya rasa ini yang membuat kita kemarin cukup lega, bangga, melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika,” lanjut Meutya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton dalam dinamika geopolitik global. Peran aktif dalam BoP menjadi bukti bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

“It’s a big step dan sudah saatnya,” tuturnya.

Langkah ini sekaligus mencerminkan implementasi amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace dan peran strategis di ISF, Indonesia menawarkan model diplomasi baru—diplomasi yang tidak hanya bersuara lantang, tetapi juga hadir langsung di lapangan, membawa solusi, dan memperkuat posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang kredibel di kancah global.