Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis pada 29 April 2026, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai. Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor bensin nasional hingga 10 persen sekaligus memperkuat struktur industri energi domestik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi nasional yang kini memasuki fase implementasi. Proyek kilang gasoline yang dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun, menandai peningkatan kapasitas produksi dalam negeri secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan ini membuktikan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi yang langsung diwujudkan dalam proyek konkret.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai kebijakan hilirisasi belum berdampak nyata. Pemerintah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena proyek-proyek strategis telah memasuki tahap konstruksi dan implementasi yang terukur di berbagai daerah.
Tuduhan yersebut juga dinilai mengabaikan fakta bahwa hilirisasi telah berjalan sebagai kebijakan konkret lintas sektor. Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai diarahkan untuk menekan impor energi, sementara proyek Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim diproyeksikan menggantikan ketergantungan terhadap LPG impor yang masih tinggi.

Selain itu, kritik tersebut tidak mencerminkan pendekatan terintegrasi yang dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Proyek di Morowali, Gresik, dan Sei Mangkei menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini telah menjangkau berbagai wilayah.

Pemerintah juga memperluas infrastruktur energi melalui pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Di sektor energi alternatif, proyek DME menjadi prioritas sebagai substitusi impor LPG yang masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Bahlil Lahadalia, keseluruhan proyek ini mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi.

“Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Bahlil Lahadalia.

Percepatan hilirisasi ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakar pada pengalaman lapangan dan nilai-nilai aktivisme. Langkah ini dinilai memperkuat pendekatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Keputusan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum DPP KNPI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham. Ia menilai bahwa latar belakang aktivisme menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang matang.

“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.

Menurutnya, pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk pemimpin yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Ia turut mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan figur aktivis dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tetap terbuka, termasuk bagi mereka yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Pegiat Sosial Politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Guntur Siregar. Ia menilai masuknya aktivis ke dalam kabinet sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan.

“Saya mendukung banyaknya aktivis yang biasanya beroposisi masuk ke dalam pemeritantahan. Apalagi sosok Jumhur Hidayat yang sudah kenyang makan asam garam dunia pergerakan, pasti cepat beradaptasi di lingkungan jabatan barunya,” ujarnya.

Di tengah munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk yang disuarakan kelompok Barisan Oposisi Indonesia (BOI) terkait isu kriminalisasi aktivis, keterlibatan tokoh dengan latar belakang gerakan sosial dalam kabinet dinilai menunjukkan bahwa ruang partisipasi dalam sistem demokrasi tetap terbuka.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi figur yang memiliki rekam jejak kritis untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. #

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Presiden menargetkan pendirian 80.000+ unit untuk menggerakkan ekonomi desa, hal tersebut memastikan penyerapan hasil tani/nelayan, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 25.000+ unit ditargetkan beroperasi secara fisik pada 2026.

“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan dua atau tiga minggu lagi. Sesudahnya kita akan meresmikan 25.000 koperasi” kata Presiden Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap.

Presiden Prabowo Subianto menekankan koperasi ini memiliki wujud fisik (bukan fiktif), dilengkapi gudang, cold storage (pendingin), gerai, kendaraan operasional, dan alat pengering.

Koperasi yang dibangun merupakan fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional. Ia menyebutkan setiap koperasi dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, kendaraan operasional untuk distribusi barang.

“Coba dibuka dalam sejarah, saya minta dibuka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu atau 30 ribu bisa dibangun dalam satu tahun” ungkap Presiden.

Kehadiran koperasi dirancang sebagai agregator utama ekonomi pedesaan dengan tata kelola niaga melalui sistem digitalisasi.

Fokus utama Koperasi Merah Putih adalah memotong rantai distribusi yang panjang agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sebelumnya program Kopdes Merah Putih mendapat kritik tajam yang dinilai rawan penyelewengan dan tumpang tindih dengan BUMDes serta melemahkan otonomi desa karena alokasi anggaran yang dinilai dipaksakan.

Kritik tajam salah satunya muncul dari Barisan Oposisi Indonesia yang menyoroti berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun fakta dilapangan bicara lain, keberhasilan pemerintah dalam mengelola pertumbuhan Kopdes Merah Putih menjadi bukti sahih bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih, seperti halnya di daerah Jawa Timur.

Provinsi ini dinobatkan sebagai Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards (NGA) 2026. Provinsi paling timur Pulau Jawa itu dinilai berkontribusi besar dalam mendukung realisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kontribusi terbesar Jatim dalam pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pengolahan dan manufaktur. Kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih ini diharap bisa membuat industri sektor lain semakin menggeliat.

“Kita terus berikhtiar. Kontribusi paling besar adalah dari industri pengolahan (manufaktur). Hilirisasi di Jawa Timur sudah cukup maju, dan kini kita ingin memperkuat sektor agro, hortikultura, serta peternakan agar memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

JAKARTA, Dalam agenda Kick Off PINISI di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menegaskan bahwa kekhawatiran pelaku usaha terkait kondisi fiskal dinilai berlebihan. Juda memastikan, fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika global.

“Yang sering ditanyakan dunia usaha, kondisi fiskal kita kuat atau tidak, jebol atau tidak. Ini perlu saya jelaskan, baseline APBN 2026 sudah dirancang dengan berbagai asumsi,” katanya.

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$` 70 per barel dengan target defisit 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, sejak awal Maret terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak meningkat.

Juda mengungkapkan, harga ICP sempat berada di kisaran US$ 100 per barel. Secara rata-rata, periode Januari hingga awal April mencapai sekitar US$ 77,8 per barel dan kini berada di kisaran US`$ 79–US$ 80 per barel. Kenaikan ini melampaui asumsi APBN dan berpotensi menekan fiskal, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau harga tetap sementara harga keekonomian naik, tentu subsidinya membengkak. Kalau didiamkan, defisit bisa di atas 3%,” ujar Juda.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah melakukan langkah penyesuaian melalui refocusing atau penajaman belanja negara. Langkah ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran.

“Kita tetap menjalankan program prioritas, tapi dengan lebih tajam dan berkualitas,” jelasnya.

Salah satu contoh refocusing dilakukan pada program makan bergizi gratis (MBG), antara lain dengan menghapus pemberian pada hari Sabtu dan masa libur. Kebijakan ini dinilai lebih rasional sekaligus dapat menghemat anggaran dalam jumlah signifikan. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk terhadap penyedia layanan yang tidak memenuhi standar.

Sementara dari sisi penerimaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan negara, termasuk memanfaatkan windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO). Upaya ini diharapkan dapat menahan pelebaran defisit.

“Berbagai langkah dilakukan, baik pengendalian belanja maupun optimalisasi pendapatan, untuk menjaga defisit tetap terkendali,” pungkas Juda.

Pernyataan tegas Wamenkeu bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga, meskipun menghadapi dinamika global. Hal ini disampaikannya guna membantah tuduhan Barisan Oposisi Indonesia (BOI), yang menyoroti adanya krisis fiskal dan permasalahan ekonomi, serta mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) [*]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hal Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra membantah tudingan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai pemerintah anti kritik dan tidak membuka ruang untuk pemikiran kritis ataupun sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya semakin tajamnya kritik akademisi kepada pemerintah maka pemerintah semakin senang dan dapat mengkaji ulang maupun mempelajari kembali kebijakan yang dikeluarkan termasuk dengan kondisi dewasa ini terkait dengan isu demokrasi, pelanggaran HAM, hingga korupsi.

“Jadi pemerintah enggak pernah melihat orang yang mengkritik sebagai musuh termasuk juga pandangan kritis akademisi yang masuk dalam Barisan Oposisi Indonesia (BOI),” ujar Menko Kumham Imipas.

Yusril mengungkapkan hal yang sama juga disampaikan Presiden Prabowo. Menurut dia Presiden Prabowo sangat mempersilahkan pemikiran kritis maupun kritik terhadap pemerintah. Maka dari itu sambungnya, pada prinsipnya akademisi termasuk yang tergabung dalam BOI bebas untuk menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan tidak setuju dengan anggapan BOI terkait demokrasi era Prabowo melemah termasuk dengan pemberantasan korupsi.

Iwan Setiawan mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, lanskap politik Indonesia menunjukkan kestabilan meski tetap dinamis. Berbagai kebijakan dan sikap Presiden dalam dua tahun terakhir menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kokoh dengan penghormatan yang disiplin terhadap prosedur demokratis.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” tutur Iwan Setiawan

Iwan menyebutkan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi pada pemerintahan Presiden Prabowo adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” ujar Iwan.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

“Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN,” jelasnya.

Data dan fakta tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan stabil dan tidak pernah menolak pemikiran kritis. Sekaligus juga menggugurkan tudingan BOI terhadap pemerintahan Prabowo selama ini.

JAKARTA — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto terus menunjukkan peran strategis sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil di pedesaan, program ini dirancang untuk menghadirkan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan pembangunan sekitar 81 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia akan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja. Perhitungan tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional masing-masing koperasi yang diperkirakan mempekerjakan sedikitnya 18 orang tenaga kerja tetap.

“Satu koperasi mempekerjakan 18 orang, 80 ribu kali 18, Anda hitung sendiri, satu juta sekian juga lebih,” ujar Presiden.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur pendukung yang konkret. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang, gerai, kendaraan logistik, serta unit pendukung seperti cold storage dan mesin pengering hasil pertanian. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

“Koperasi bukan di atas kertas. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan,” tegas Presiden menekankan aspek operasional riil dari program tersebut.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan meresmikan 1.000 unit Kopdes Merah Putih untuk segera menggerakkan ekonomi desa. Selanjutnya, sekitar 25 ribu koperasi tambahan dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat sebagai bagian dari percepatan implementasi program secara nasional.

Penyerapan tenaga kerja dalam program ini akan difokuskan pada berbagai sektor operasional, mulai dari pengelolaan gudang, distribusi barang melalui gerai, hingga pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, Kopdes tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat rantai pasok ekonomi desa.

Di tengah implementasi yang terukur tersebut, narasi yang berkembang dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dinilai tidak sejalan dengan fakta program yang tengah berjalan. Kritik yang muncul cenderung mengabaikan proyeksi berbasis data serta kesiapan infrastruktur yang telah dirancang untuk mendukung operasional koperasi secara nyata.

Secara keseluruhan, Kopdes Merah Putih mencerminkan upaya serius dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan skala pembangunan yang masif dan dukungan fasilitas yang memadai, program ini diharapkan mampu menekan pengangguran di desa sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berada dalam proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan guna memastikan kualitas serta ketepatan sasaran.

Di tengah berbagai kritik yang muncul, pemerintah memandang masukan publik sebagai bagian konstruktif. Namun, narasi yang disampaikan oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan serta mengabaikan berbagai langkah perbaikan yang sedang berjalan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

“Setiap kritik atas program ini dipastikan didengar oleh pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara operasional sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan demi menjamin keamanan pangan.

Pemerintah juga menilai bahwa sejumlah klaim BOI cenderung bersifat generalisasi dan tidak didukung data yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat terhadap program yang masih terus disempurnakan.

Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan publik melalui pembukaan kanal pengaduan dan ajakan untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, termasuk melalui media sosial. Langkah ini memperkuat transparansi sekaligus memastikan pengawasan berjalan lebih luas.

Dari kalangan pelaku usaha, dukungan terhadap langkah evaluatif pemerintah juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras. Ia menilai evaluasi sebagai bagian penting untuk menjaga arah program tetap sesuai tujuan.

“Evaluasi serta penyempurnaan tata kelola penting agar implementasinya tetap tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis yang tidak bisa dipandang secara sempit.

“Keberhasilan MBG tidak cukup ditopang pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen bangsa,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat pengawasan.

“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah evaluasi yang terus dilakukan serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dan memberikan dampak nyata. Dalam konteks ini, kritik yang konstruktif dinilai sebagai bagian dari solusi, sementara narasi yang tidak berbasis fakta utuh berpotensi mengaburkan upaya perbaikan yang sedang berjalan.

JAKARTA — Di tengah gelombang narasi pesimistis yang terus dihembuskan oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI), data empiris justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menegaskan bahwa angka kepuasan ini bukan sekadar statistik biasa.

“Di tengah tekanan ekonomi global, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen,” ujarnya.

Dalam konteks ini, lanjutnya, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas.

“Dan dalam demokrasi, persepsi dapat memberikan toleransi dan menunda evaluasi, tetapi tidak dapat meniadakannya,” ungkap Muhammad Aditya Pradana.

Aditya menilai, tingginya tingkat kepuasan publik ini mencerminkan efektivitas komunikasi politik pemerintah sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang menekankan ketertiban dan stabilitas nasional.

Presiden Prabowo dinilai berhasil membangun persepsi sebagai pemimpin yang kuat dan berpengalaman, terutama di bidang pertahanan dan ketahanan nasional.

Namun demikian, Aditya mengingatkan bahwa kepercayaan publik bersifat dinamis. Persepsi positif dapat memberikan ruang toleransi bagi pemerintah untuk menjalankan program-programnya, namun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban evaluasi yang melekat dalam sistem demokrasi.

“Kondisi ketegangan geopolitik dunia memberikan dampak ke dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil di tengah ketidakpastian tersebut,” katanya.

Dirinya menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu kebijakan yang paling sering disebut masyarakat sebagai program yang manfaatnya sangat terasa.

“Program semacam ini penting bukan hanya secara substansi, tetapi juga secara psikologis, karena negara tampak turut hadir dalam kehidupan keseharian masyarakat,” paparnya

Temuan survei ini menjadi peringatan bagi kelompok-kelompok, SEPEETI BOP, yang berusaha membangun narasi bahwa pemerintahan Prabowo kehilangan dukungan rakyat. Data lapangan justru menunjukkan sebaliknya, publik masih memberikan mandat kepercayaan yang solid kepada pemerintah yang baru berjalan beberapa bulan ini.(*)

Oleh: Reinaldi Satria *)

Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap diwarnai oleh pernyataan tajam dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI), masyarakat sering kali disuguhi narasi yang seolah-olah menggambarkan kondisi bangsa dalam keadaan genting. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata partisan dan melihat lebih dalam pada data objektif, gambaran yang muncul justru sangat kontras. Indonesia saat ini tidak sedang berjalan di tempat, apalagi mundur; sebaliknya, bangsa ini sedang melakukan akselerasi besar dalam berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi fondasi kemandirian nasional.

Salah satu poin yang paling sering menjadi sasaran kritik oposisi adalah stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal. Tudingan bahwa APBN kita berada dalam posisi rawan akibat beban subsidi BBM dan utang negara adalah klaim yang tidak didukung oleh realitas di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menegaskan bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini berada pada salah satu titik terkuatnya. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga energi global. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun harga minyak dunia mengalami dinamika, pemerintah tetap berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar guna menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Langkah ini menunjukkan bahwa tuduhan oposisi mengenai kerapuhan ekonomi hanyalah spekulasi tanpa data.

Beralih ke program sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dicap oleh oposisi sebagai kebijakan yang tidak objektif dan bersifat populis. Kritik ini jelas menutup mata terhadap dampak transformatif jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026 ini, program MBG telah menjangkau hampir 60 juta anak di seluruh pelosok negeri. Dadan menekankan bahwa operasional program ini didukung oleh ribuan SPPG yang dikelola dengan standar akreditasi tinggi. Evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya menjadi makanan, tetapi menjadi investasi kecerdasan bagi generasi masa depan.

Di sektor ekonomi rakyat, narasi oposisi yang menyebutkan bahwa ekonomi pedesaan sedang lesu terpatahkan oleh masifnya pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menaruh perhatian besar pada sektor ini dengan target mengaktifkan puluhan ribu unit Kopdes sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan motor penciptaan lapangan kerja bagi pemuda di desa melalui pengembangan unit usaha produktif berbasis potensi lokal. Ferry menambahkan bahwa klaim stagnasi ekonomi desa yang sering didengungkan pihak luar bertentangan dengan fakta di lapangan, di mana ribuan wirausaha baru muncul melalui ekosistem koperasi yang lebih modern dan inklusif ini.

Sementara itu, kedaulatan energi melalui hilirisasi nasional juga menjadi medan tempur opini. Oposisi kerap mempertanyakan manfaat hilirisasi, namun data investasi menunjukkan hal sebaliknya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara konsisten memaparkan bahwa kebijakan hilirisasi minerba adalah kunci utama bagi Indonesia untuk naik kelas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Airlangga menjelaskan bahwa industrialisasi di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah komoditas kita berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Laporan strategis tahun 2026 memperkuat posisi ini dengan menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mulai berkurang seiring dengan berkembangnya industri pengolahan dalam negeri yang juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal.

Di bidang tata kelola dan penegakan hukum, tudingan bahwa reformasi antikorupsi mengalami pelemahan adalah narasi yang menyesatkan publik. Pemerintah justru sedang melakukan reformasi sistemik yang jauh lebih fundamental daripada sekadar penindakan di permukaan. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan langkah tepat dalam mendigitalisasi pengawasan administrasi negara. Transparansi yang dibangun melalui sistem digitalisasi arsip nasional akan menutup ruang bagi praktik lancung sejak dari tahap perencanaan anggaran.

Data survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan tetap stabil dan tinggi di angka 74,9% – 79,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam analisisnya menyampaikan bahwa tren kepuasan ini berakar pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan konsistensi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok. Masyarakat saat ini lebih cerdas dalam menyaring informasi. Masyarakat lebih percaya pada apa yang mereka rasakan langsung daripada narasi-narasi spekulatif di media.

Setiap langkah yang diambil pemerintah saat ini memiliki benang merah yang sama, yaitu keberanian untuk melakukan perubahan struktural demi kedaulatan bangsa. Barisan oposisi seharusnya tidak terjebak dalam retorika yang hanya bertujuan mendelegitimasi tanpa menyodorkan alternatif solusi yang berbasis data. Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik adalah hal yang lumrah, namun kritik yang menyesatkan dan bertentangan dengan realitas lapangan justru akan merugikan publik. Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar, dan optimisme yang dibangun oleh fakta lapangan ini jauh lebih berharga daripada narasi kosong yang tidak memiliki dasar.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Pujiono Hakiki *)

Dalam lanskap demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemerintahan. Ia menjadi instrumen koreksi, pengingat, sekaligus penjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Namun, ketika kritik mulai bergeser menjadi narasi delegitimasi yang tidak sepenuhnya berpijak pada fakta, maka yang muncul bukan lagi kontrol demokratis, melainkan distorsi persepsi publik.

Fenomena ini terlihat dalam menguatnya narasi yang dibangun oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI), yang berupaya menggambarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai rezim yang bermasalah secara struktural. Klaim-klaim tersebut, jika ditelaah secara objektif, tidak seluruhnya sejalan dengan data empiris yang berkembang di lapangan.

Salah satu indikator paling nyata adalah stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah tekanan global. Realisasi penanaman modal asing yang mencapai Rp 249,94 triliun menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Dosen dan pengamat kebijakan publik, Dr. Eko Wahyuanto, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya sinergi kebijakan yang kongruen antara keterbukaan terhadap investasi asing dan penguatan peran pelaku usaha domestik. Dalam kerangka ini, investasi tidak lagi diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, pemerintah juga menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memandang kritik sebagai ancaman. Perspektif ini penting, karena menunjukkan bahwa ruang demokrasi tetap terjaga, dan dialog masih menjadi pilihan utama dalam merespons perbedaan pandangan.

Namun demikian, perlu dibedakan secara tegas antara kritik yang konstruktif dan narasi yang spekulatif. Ketika kritik tidak disertai basis data yang kuat, maka ia berpotensi menjadi alat pembentuk persepsi yang tidak akurat. Dalam konteks ini, data kepuasan publik menjadi parameter penting.

Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, mencatat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 74,9 persen, bahkan di tengah tekanan ekonomi global. Angka ini menunjukkan bahwa publik menilai pemerintah berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan, bukan semata pada narasi yang beredar di ruang-ruang diskursus.

Hal ini sekaligus menegaskan adanya jarak antara narasi elite dan persepsi masyarakat luas. BOI mungkin aktif membangun wacana di ruang publik tertentu, namun tingkat resonansi di masyarakat belum tentu sebanding dengan intensitas narasi yang dibangun.

Dalam sektor kebijakan konkret, pemerintah juga terus melakukan evaluasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak luput dari kritik. Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa kritik dan evaluasi justru diperlukan untuk memastikan tujuan program tercapai secara optimal.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi memilih untuk memperbaiki secara bertahap. Dengan demikian, persoalan implementasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan kebijakan secara keseluruhan.

Di sisi fiskal, kekhawatiran yang disuarakan sebagian pihak juga dinilai berlebihan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga, meskipun menghadapi tekanan global seperti kenaikan harga energi. Pemerintah, dalam hal ini, terus melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan subsidi.

Lebih jauh, agenda besar pemerintahan seperti hilirisasi nasional menunjukkan arah kebijakan yang jelas menuju kemandirian ekonomi. Pembangunan proyek-proyek strategis tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

Demikian pula dengan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih, yang diarahkan untuk memotong rantai distribusi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Program ini bahkan ditargetkan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja, menjadikannya sebagai instrumen nyata dalam pemerataan ekonomi.

Semua ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak berjalan tanpa pijakan. Ada proses, ada evaluasi, dan ada upaya perbaikan yang terus dilakukan. Oleh karena itu, menyederhanakan seluruh dinamika tersebut ke dalam satu narasi kegagalan menjadi tidak proporsional.

Demokrasi memang membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang berakar pada fakta, bukan asumsi. Ia harus mampu membedakan antara kelemahan yang perlu diperbaiki dan capaian yang patut diapresiasi. Tanpa keseimbangan tersebut, kritik justru berisiko kehilangan legitimasi moralnya sendiri.

Publik memiliki penilaian yang lebih objektif. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah masih terjaga. Tentu bukan berarti pemerintah bebas dari kekurangan, tetapi menjadi indikasi bahwa masyarakat melihat adanya kerja nyata yang berjalan.

Di titik inilah pentingnya menjaga kualitas diskursus publik. Narasi yang dibangun seharusnya tidak hanya bertujuan menggugurkan legitimasi, tetapi juga mendorong perbaikan kebijakan secara konstruktif. Sebab, yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar perdebatan, melainkan arah bersama menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Pemerhati kebijakan publik