Arsip Tahunan: 2026

SURABAYA — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan ketersediaan pangan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar strategis menuju swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dipimpin Zulkifli Hasan dan Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan seluruh pemerintah daerah wajib mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Seluruh pemerintah daerah, bersama 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat,” ujarnya Zulkifli.

Ia menekankan, dukungan tersebut mencakup penguatan ketersediaan pangan, akses rantai pasok, jaminan keamanan dan mutu, hingga penanganan limbah kemasan.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG Daerah diminta segera melakukan pendampingan, memfasilitasi percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan data terintegrasi.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 harus terjaga.

“Harga pangan tidak boleh naik, bahkan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra agar gejolak pasar terkendali,” tegasnya.

Gubernur Khofifah menyampaikan, cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 8,4 juta jiwa.

Hingga Februari 2026 terdapat 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.125 unit operasional dan 214 dalam tahap persiapan. Sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS, didukung 145.946 petugas di seluruh kabupaten/kota.

“Besarnya skala program harus diiringi jaminan kualitas dan keamanan pangan. Sertifikasi SPPG akan terus kami maksimalkan sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ujar Khofifah.

Pemprov juga membentuk Tim Gerak Cepat untuk memperkuat pengawasan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta penerapan lima kunci keamanan pangan.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menambahkan, jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi 8,39 juta penerima manfaat. Menurutnya, kualitas layanan menjadi prioritas utama agar anak sekolah, ibu hamil, dan balita mendapatkan asupan aman dan bergizi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar mengungkapkan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menko Pangan. Di Kabupaten Malang, 233 SPPG telah terbangun dan 183 di antaranya sudah berjalan.

Ia optimistis tata kelola MBG yang baik akan menyerap hasil peternakan, pertanian, dan perikanan lokal sehingga memperkuat ekonomi daerah sekaligus menopang swasembada pangan.

Dengan sinergi pusat dan daerah, percepatan MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan insentif Ramadan dan Lebaran 2026. Gelontoran stimulus fiskal dan berbagai program perlindungan sosial dinilai menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, tekanan inflasi, serta potensi gejolak harga bahan pokok yang kerap terjadi pada periode musiman.

Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Momentum Ramadan dan Idulfitri selama ini dikenal sebagai periode krusial bagi perekonomian Indonesia. Perputaran uang meningkat signifikan, aktivitas perdagangan melonjak, dan mobilitas masyarakat mencapai puncaknya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menempatkan kebijakan insentif sebagai instrumen stabilisasi yang terukur, menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menjaga keseimbangan antara konsumsi, inflasi, dan stabilitas fiskal. Program bantuan sosial, subsidi transportasi, insentif UMKM, hingga stimulus sektor riil menjadi bagian dari orkestrasi kebijakan yang dirancang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam implementasi kebijakan ini.

“Insentif Ramadan yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Selain itu, perlu diperhatikan juga dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, agar kebijakan ini tidak hanya efektif secara sesaat, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Anis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa stimulus Ramadan dan Lebaran dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus yang disiapkan menjelang Ramadan dan Lebaran bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat kinerja sektor riil dan UMKM. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan inklusif,” kata Airlangga.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam implementasi stimulus.

“Kebijakan stimulus Ramadan dan Lebaran memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun pemerintah perlu memperhitungkan risiko jangka menengah, terutama terkait tekanan inflasi dan keberlanjutan fiskal. Desain kebijakan yang tepat akan menentukan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan ekonomi,” tutur Rizal.

Kebijakan insentif ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum strategis tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan.

Pesan tersebut menjadi fondasi kuat bagi implementasi kebijakan insentif Ramadan dan Lebaran, agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi terintegrasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dengan orkestrasi kebijakan yang terukur, sinergi lintas sektor, serta komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah, insentif Ramadan dan Lebaran 2026 diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi musiman, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.***

Jakarta – Pemerintah resmi mengucurkan paket insentif ekonomi selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mencakup dukungan fiskal, stimulus sektor transportasi, serta penguatan stabilitas harga pangan guna memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa insentif Ramadan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, momentum Ramadan harus dimanfaatkan untuk mendorong konsumsi domestik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan fiskal. “Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjaga daya beli selama Ramadan,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara intensif agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga memastikan mekanisme distribusi bantuan serta stimulus ekonomi dilakukan secara transparan dan terukur. “Kita ingin kebijakan ini efektif, transparan, dan memberi dampak nyata terhadap ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa paket insentif yang disiapkan pemerintah memiliki nilai signifikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadan dan arus mudik Lebaran. Ia menyebutkan bahwa stimulus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian nasional. “Insentif ini diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat kinerja sektor perdagangan, transportasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat, pemerintah berharap aktivitas ekonomi di berbagai daerah ikut terdorong secara merata. “Dengan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran, kita optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian nasional semakin kuat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pengucuran insentif Ramadan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial. Melalui langkah yang terkoordinasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, pemerintah berharap Ramadan 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi domestik sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Momentum Ramadan dan Idulfitri selalu menghadirkan dua wajah sekaligus: spiritual dan ekonomi. Di satu sisi, masyarakat menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Di sisi lain, aktivitas konsumsi meningkat signifikan, perputaran uang melonjak, dan mobilitas masyarakat mencapai puncaknya. Pemerintah membaca dinamika tahunan ini bukan sekadar sebagai tradisi, melainkan sebagai momen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui pengucuran insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, negara hadir untuk menahan tekanan ekonomi musiman sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi kebijakan tersebut dengan menekankan bahwa Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun, konsumsi rumah tangga meningkat, permintaan bahan pokok naik, dan aktivitas perdagangan tumbuh pesat di berbagai daerah. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan lonjakan kebutuhan tidak berubah menjadi tekanan berat bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Menurut Anis, insentif yang digelontorkan pemerintah merupakan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Kenaikan konsumsi yang tidak diimbangi dengan penguatan daya beli berisiko memicu gejolak harga serta memperlebar kesenjangan akses terhadap kebutuhan pokok. Oleh karena itu, bantuan pangan dan dukungan transportasi menjadi instrumen penting untuk meredam potensi tekanan tersebut.

Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. Persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan, mulai dari data penerima yang kurang mutakhir hingga distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan dan pengawasan distribusi menjadi kunci keberhasilan. Bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efisiensi kebijakan fiskal.

Dari sisi daya beli, Anis mengakui bahwa stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang karena adanya bantuan, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lainnya. Ruang fiskal rumah tangga yang lebih longgar akan mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional, toko kelontong, hingga pelaku UMKM. Efek berantai inilah yang menjadikan insentif Ramadan tidak sekadar bantuan sosial, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa stimulus difokuskan pada program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah memilih mengoptimalkan skema yang telah terbukti efektif dalam menopang konsumsi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus konsistensi kebijakan, dengan memanfaatkan instrumen yang sudah memiliki infrastruktur distribusi dan basis data penerima.

Program yang dioptimalkan meliputi penebalan bantuan sosial, subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda. Penebalan bantuan sosial memberikan tambahan dukungan langsung kepada keluarga penerima manfaat agar mampu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Subsidi minyak goreng menjaga stabilitas harga komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga. Sementara itu, diskon tarif transportasi membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan biaya yang lebih terjangkau.

Kebijakan ini dirancang agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Bantuan pangan menyentuh kebutuhan dasar, subsidi komoditas menjaga stabilitas harga, dan diskon transportasi mendukung mobilitas jutaan orang. Kombinasi tersebut memperlihatkan pendekatan yang komprehensif: tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga pada kelancaran distribusi dan mobilitas ekonomi antarwilayah.

Dalam konteks makroekonomi, langkah ini menjadi strategi menahan tekanan inflasi musiman. Ramadan dan Lebaran kerap diikuti lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan. Dengan memperkuat sisi daya beli sekaligus menjaga pasokan dan biaya distribusi, pemerintah berupaya menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Stabilitas harga yang terjaga akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga kepercayaan pasar.

Lebih jauh, insentif Ramadan juga memperlihatkan peran aktif negara dalam menjaga momentum pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Ketika konsumsi terjaga, sektor perdagangan, transportasi, dan jasa ikut terdorong. Dengan demikian, stimulus musiman ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga ekspansif dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Tentu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan pengawasan yang konsisten. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program. Kritik dan masukan, seperti yang disampaikan oleh Anis Byarwati, justru memperkuat kualitas kebijakan agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia merupakan representasi komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat saat kebutuhan meningkat dan tekanan ekonomi menguat. Dengan desain kebijakan yang terarah, evaluasi yang berkelanjutan, serta fokus pada daya beli dan stabilitas harga, pemerintah menunjukkan bahwa momentum keagamaan dapat dikelola menjadi strategi ekonomi yang efektif. Ramadan pun tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momentum penguatan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkeadilan.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh: Adnan Ramdani )*

Ramadan selalu menghadirkan dinamika khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, bulan suci ini menjadi momentum spiritual untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial. Namun di sisi lain, Ramadan juga membawa konsekuensi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari peningkatan konsumsi rumah tangga, lonjakan harga komoditas tertentu, hingga tekanan pada kelompok rentan yang penghasilannya terbatas. Dalam konteks inilah kebijakan insentif Ramadan menjadi relevan, bukan hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi nasional.

Dari perspektif perlindungan sosial, insentif Ramadan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang dan bermartabat. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri seringkali menjadi momok bagi keluarga prasejahtera. Tanpa intervensi yang tepat, tekanan inflasi musiman dapat menggerus daya beli dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, diskon tarif transportasi, hingga operasi pasar menjadi langkah strategis untuk menjaga daya tahan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan stimulus difokuskan pada program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah akan mengoptimalkan skema yang dinilai efektif menopang konsumsi masyarakat. Program tersebut meliputi penebalan bantuan sosial, subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda. Kebijakan ini dirancang agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Kemudian insentif Ramadan juga memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Nilai utama Ramadan adalah empati dan solidaritas, dan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan mencerminkan semangat tersebut dalam praktik nyata. Ketika negara memperkuat bantuan sosial, sebenarnya yang sedang dibangun bukan hanya perlindungan ekonomi, melainkan juga kohesi sosial. Masyarakat yang merasa dilindungi akan memiliki rasa percaya yang lebih besar terhadap institusi publik. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global yang tidak menentu, seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi dunia.

Efek pengganda ekonomi dari insentif Ramadan juga tidak bisa diabaikan. Ketika daya beli masyarakat terjaga, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga mendorong produksi dan distribusi. Pelaku usaha kecil yang biasanya sensitif terhadap fluktuasi permintaan akan mendapatkan ruang bernapas yang lebih lega. Bahkan, dalam banyak kasus, Ramadan menjadi periode panen bagi UMKM. Insentif yang mengalir ke masyarakat bawah secara tidak langsung memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif karena menjaga sirkulasi ekonomi tetap hidup.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan agar insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun benar-benar tepat sasaran. Pihaknya juga menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi agar bantuan efektif dirasakan masyarakat. Stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi dan perputaran ekonomi daerah dalam jangka pendek. Namun, pihaknya mengingatkan, agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

Selain itu, insentif Ramadan juga dapat menjadi alat stabilisasi inflasi. Intervensi pemerintah melalui subsidi, operasi pasar, dan penguatan distribusi logistik membantu meredam lonjakan harga yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi yang terkendali sangat penting, terutama dalam menjaga ekspektasi pasar dan kepercayaan konsumen. Ketika masyarakat yakin bahwa harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, mereka akan lebih optimis dalam berbelanja dan beraktivitas ekonomi. Optimisme ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, efektivitas insentif Ramadan tentu bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas implementasi. Tantangan utama seringkali terletak pada validitas data penerima manfaat dan koordinasi lintas sektor. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran atau ketidaktepatan distribusi bisa mengurangi dampak positif yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan basis data sosial, digitalisasi penyaluran bantuan, serta transparansi kebijakan menjadi kunci agar insentif benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan tata kelola yang baik, insentif Ramadan tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga kebijakan strategis yang berkelanjutan.

Melihat insentif Ramadan harus dilakukan secara holistik, hal tersebut bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi sosial dan ekonomi yang memiliki manfaat jangka pendek sekaligus jangka panjang. Dari sisi sosial, insentif memastikan bahwa nilai-nilai Ramadan seperti empati, keadilan, dan kebersamaan terwujud dalam kehidupan nyata. Dari sisi ekonomi, insentif menjadi katalis yang menggerakkan konsumsi, mendukung UMKM, dan menjaga stabilitas pasar domestik. Ketika dua dimensi ini berjalan beriringan, Ramadan tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga momentum penguatan solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam memaksimalkan manfaat kebijakan ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang berbagi dan memperkuat kebersamaan. Ketika insentif dikelola secara tepat, ia mampu menjadi jembatan antara perlindungan sosial dan penggerak ekonomi, menghadirkan Ramadan yang tidak hanya penuh makna spiritual, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan belajar yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses seluruh kalangan secara gratis,” ujar Mu’ti.

Ia menekankan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah dan berprestasi. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai fondasi membangun masa depan.

“Kami ingin Sekolah Rakyat menjadi penghubung bagi murid dalam meraih cita-cita. Kemendikdasmen berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang inklusif agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat, kuat, dan tangguh,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan fokus utama program ini adalah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau mereka sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegas Agus Jabo.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih juga mengatakan Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera, melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.

“Sekolah Rakyat leading sectornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar Abdul.

Lebih lanjut, Fikri mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik kekurangan pemerintah, tetapi turut berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mampu melanjutkan pendidikan tanpa hambatan berarti. Pemerintah optimistis, melalui langkah konkret dan kolaboratif ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat dan berdaya saing di masa depan. (*)

Jakarta – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri. Menurutnya, sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat.

”Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.” ungkapnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan formal, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas peserta didik agar memiliki peluang mobilitas sosial yang lebih baik. Hingga saat ini, pemerintah telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat dari target 500 sekolah yang direncanakan dan sebanyak 15.954 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Program ini juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Siti Maysaroh, salah satu orang tua siswa di SRMA 9 Jakarta Timur, mengaku bersyukur karena anaknya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa terbebani biaya yang selama ini menjadi kendala utama bagi keluarganya. Dengan kondisi perekonomian yang terbatas, ia sebelumnya sempat khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya.

Siti mengatakan Sekolah Rakyat bawa perubahan positif bagi anaknya. “ Saya merasa banyak perkembangan baik bagi anak saya Bunga sejak bersekolah di SRMA 9 Jakarta Timur, karena selama disana ia diberi makan tiga kali sehari dengan menu bergizi dan juga kesehatannya selalu dipantau oleh wali asrama” ujarnya.

Ia juga menilai sistem asrama berjalan baik, termasuk dalam pembentukkan karakter siswa. “Di asrama anak saya diajarkan kedisiplinan dan kemandirian jadi saya merasakan betul banyak perubahan positif pada anak saya sekarang ini”.

Baginya, Sekolah Rakyat bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan harapan baru agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. ”Saya berharap program Sekolah Rakyat terus berlanjut dan membantu lebih banyak keluarga yang kurang mampu seperti saya, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas.”

Pemerintah sendiri menargetkan akan menambah 104 titik baru Sekolah Rakyat di wilayah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, rencana tahun depan Sekolah Rakyat sudah terbangun sebanyak 270 titik yang tersebar di 34 Provinsi. “Sehingga tahun depan bisa ada lebih 200 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan menerima 60.000 siswa,” ungkapnya.

Oleh Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis memperluas pendidikan inklusif dan berkualitas di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, penguatan karakter, serta pendampingan masa depan. Pendekatan terpadu tersebut mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada seleksi akademis, melainkan sepenuhnya pada kondisi ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Menurutnya, jika seorang anak berasal dari keluarga miskin maka ia layak memperoleh akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, bahkan apabila dalam kondisi sakit sekalipun negara memiliki kewajiban memastikan anak tersebut mendapatkan pengobatan hingga pulih sebelum kembali melanjutkan pendidikan.

Pendekatan berbasis data tunggal menjadi fondasi utama agar program berjalan tepat sasaran. Seluruh proses identifikasi penerima manfaat mengacu pada sistem data nasional yang terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun penyimpangan dalam penentuan siswa. Agus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, serta menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik titip-menitip atau intervensi yang menyimpang dari prinsip keadilan. Sekolah Rakyat harus menjadi ruang yang benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, bukan bagi yang memiliki akses kekuasaan.

Agus juga menambahkan bahwa apabila Sekolah Rakyat dibangun di suatu daerah, maka prioritas penerimaan siswa, guru, hingga kepala sekolah akan diberikan kepada masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan agar manfaat program dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal dan mendorong pemberdayaan daerah. Ia memandang bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah itu sendiri.

Program Sekolah Rakyat tidak berhenti pada penyediaan pendidikan menengah. Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan lulusan memperoleh pendampingan lanjutan. Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tersedia jalur koordinasi dengan kementerian terkait. Sementara bagi yang memilih langsung bekerja, disiapkan skema pelatihan dan akses ke dunia kerja agar mereka mampu membantu mengangkat kondisi ekonomi keluarga. Tujuan akhir program ini adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Ketua Bidang Riset dan Inovasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Tata Sapriadin mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah. Berdasarkan data riset, angka putus sekolah di wilayah marginal masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia. Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat dinilai memiliki landasan yang kuat untuk menjawab tantangan pemerataan intelektual secara inklusif.

Ia memandang bahwa pemanfaatan teknologi dan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pendidikan dasar, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi pusat inkubasi kreativitas di tingkat akar rumput dan melahirkan generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengawalan berbasis data dan riset menjadi kunci agar program ini berjalan berkeadilan dan berkelanjutan.

Di Papua, implementasi Sekolah Rakyat memperlihatkan dampak nyata pendekatan terintegrasi tersebut. Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di wilayah yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi signifikan. Ia menilai bahwa pendekatan asrama yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas di Papua.

David menjelaskan bahwa di Jayapura, Sekolah Rakyat tingkat SMA telah menampung sekitar 100 siswa dari berbagai wilayah. Para siswa mendapatkan fasilitas makan dengan standar gizi terjaga, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pendekatan ini penting mengingat sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.

Lebih jauh, David menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari kampung sebagai basis masyarakat. Sekolah Rakyat dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong dinamika ekonomi lokal. Dengan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, diharapkan lahir generasi yang mampu kembali membangun komunitasnya secara mandiri.

Melalui sinergi antara kebijakan afirmatif, dukungan organisasi masyarakat, serta pengawasan berbasis data, Sekolah Rakyat menunjukkan arah transformasi sosial yang konkret. Program ini membuka pintu bagi anak-anak yang sebelumnya terhambat oleh kemiskinan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dari ruang kelas yang layak, asrama yang nyaman, hingga pendampingan masa depan, seluruh komponen dirancang untuk mengubah keterbatasan menjadi kesempatan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Antonius Googie)*

Komitmen menghadirkan pendidikan untuk semua kembali ditegaskan pemerintah melalui penguatan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bukan sekadar membuka ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan membangun sistem pendidikan terpadu berbasis asrama yang mengintegrasikan pembelajaran, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga pembinaan karakter. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural, Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis negara untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Kementerian Sosial menyatakan kesiapan melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran berjalan lebih efektif.

Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa perangkat untuk operator akan dilengkapi secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menjelaskan pemenuhan tersebut berjalan seiring pelaksanaan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator Sekolah Rakyat serta pelatihan pengaduan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis para pendamping sehingga tata kelola pendidikan berlangsung efektif dan akuntabel.

Saat ini terdapat 526 operator, wali asuh, dan wali asrama yang bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, sepanjang 2025 telah dibangun 166 Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Program ini didukung sekitar 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan perangkat, pelatihan, serta operasional merupakan bentuk komitmen memastikan Sekolah Rakyat memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat. Ia juga memastikan tunjangan operator dan wali asrama telah memiliki ketentuan jelas karena mereka berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Lebih jauh, pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas teknologi pembelajaran modern sebelum akhir 2025, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama. Pada tahap awal, sekolah-sekolah rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas pemerintah daerah.

Makna strategis Sekolah Rakyat juga tercermin dari implementasinya di daerah 3T, termasuk Papua. Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura. Dalam kunjungan itu, Kepala BBPPKS Jayapura, John Herman Mampioper, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

John Herman Mampioper menyebut Kemensos memiliki mandat penting dalam pilar pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ia memaparkan bahwa pada 2025 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penerapan satu data nasional menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sekolah Rakyat, lanjutnya, dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama dengan pendekatan menyeluruh. Para siswa memperoleh fasilitas lengkap, termasuk makan bergizi gratis sebagai bagian dari sistem pendidikan. Di tingkat SMA Jayapura, sekitar 100 siswa ditampung dengan komposisi 50 siswa dari Kota Jayapura dan 50 siswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka mendapatkan makan lima kali sehari dengan standar gizi terjaga serta pemeriksaan kesehatan berkala.

David Harold Waromi menilai program tersebut sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia Papua. Ia menyatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sebagai investasi jangka panjang menuju generasi emas Papua. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan satu data nasional demi keadilan dan efektivitas program sosial. Menurutnya, pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari kampung sebagai basis masyarakat sekaligus titik awal pengentasan kemiskinan.

Dampak konkret Sekolah Rakyat juga dirasakan keluarga prasejahtera di daerah lain. Di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Kota Medan, Sumatera Utara, kunjungan rutin orang tua menjadi momentum memantau perkembangan anak. Srikatun Suroso dan istrinya, Gustaria, mengakuI melihat perubahan signifikan pada putri mereka sejak bersekolah di sistem asrama. Suroso menyampaikan bahwa tanpa Sekolah Rakyat, anaknya kemungkinan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ia menilai pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, serta pembinaan disiplin berjalan baik dan membentuk karakter anak.

Gustaria, yang berjualan sayur keliling dan ikan teri dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari, menyebut Sekolah Rakyat sangat membantu keluarganya yang memiliki empat anak usia sekolah. Ia mengungkapkan beban biaya pendidikan sebelumnya sangat berat dan khawatir anaknya tidak dapat bersekolah. Program ini mereka ketahui melalui Program Keluarga Harapan Kemensos, dan seluruh kebutuhan anak selama bersekolah terpenuhi dengan baik.

Dukungan pemerintah daerah turut memperkuat ekosistem program ini. Bupati Katingan, Saiful, mendorong organisasi perangkat daerah proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan dukungan program nasional. Ia menegaskan keterbatasan APBD harus diimbangi dengan inisiatif menjemput peluang pendanaan strategis, termasuk Sekolah Rakyat.

Saiful menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyatakan tidak boleh ada lagi anak-anak di Kabupaten Katingan yang putus sekolah karena alasan biaya. Ia menambahkan bahwa tugas pemerintah daerah adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu terdata dengan benar agar memperoleh akses pendidikan layak.

Dengan pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah, dukungan teknologi, penguatan tata kelola, serta integrasi data nasional, Sekolah Rakyat memaknai pendidikan sebagai hak fundamental yang dijamin negara. Program ini bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan untuk semua bukan lagi slogan, tetapi kebijakan nyata yang menyentuh langsung keluarga paling rentan dan membuka jalan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

)* Pengamat Pendidikan

Jakarta – Pemerintah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih yang mencatatkan ekspor perdana pada awal tahun 2026. Capaian tersebut menjadi indikator nyata meningkatnya daya saing produk desa sekaligus bukti bahwa program penguatan ekonomi berbasis koperasi berjalan efektif dan terarah.

Ekspor perdana dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih Awunio, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dengan komoditas arang tempurung kelapa sebanyak 50 ton ke pasar Tiongkok. Nilai transaksi ekspor tersebut dilaporkan mencapai miliaran rupiah dan membuka peluang kontrak berkelanjutan. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal dalam memperkuat rantai pasok dan standar mutu produk.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang tidak hanya membangun fisik gerai koperasi, tetapi juga memperkuat kelembagaan, tata kelola, serta akses pembiayaan dan pasar.

“Keberhasilan ekspor ini menunjukkan koperasi desa mampu naik kelas dan berkompetisi di pasar global. Pemerintah memastikan pendampingan manajemen, digitalisasi, dan akses pembiayaan terus diperkuat agar koperasi semakin mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih telah berjalan di berbagai daerah dengan ribuan unit dalam proses operasional. Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi pusat distribusi hasil produksi masyarakat, agregator komoditas unggulan, serta simpul logistik yang efisien di tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua saat pelepasan ekspor perdana di Konawe Selatan menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menjadi momentum penting kebangkitan ekonomi desa.

“Ekspor ini membuktikan bahwa produk desa memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi dan menjaga konsistensi mutu agar pasar internasional semakin terbuka,” katanya.

Pemerintah memandang ekspor oleh koperasi desa sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional yang inklusif. Penguatan koperasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas lapangan kerja, serta memperbesar kontribusi desa terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, pemerintah akan memperluas pelatihan ekspor, mempercepat sertifikasi standar internasional, serta memperkuat akses pembiayaan melalui skema yang terjangkau dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, semakin banyak koperasi desa ditargetkan mampu menembus pasar ekspor dan memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan.

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih menembus pasar internasional menjadi tonggak penting bahwa desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berorientasi global. (*)