Arsip Tahunan: 2026

Jakarta — Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, sejumlah serikat pekerja menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap buruh. Momentum May Day tahun ini juga dipandang bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi atas kebijakan yang dinilai semakin berpihak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyebut sebagian besar tuntutan buruh mulai terealisasi. Ia menyoroti sejumlah langkah strategis, seperti pengangkatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, pengesahan UU PPRT, hingga rencana revisi aturan outsourcing yang lebih berkeadilan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo beserta pemerintah yangtelah menepati janji May Day. Buruh akan sangat bahagia,” ucap Andi Gani.

Ia juga memastikan proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja terus berjalan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dan ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026. Dalam prosesnya, berbagai masukan dari buruh dan pelaku usaha tengah dirumuskan agar regulasi lebih seimbang dan tidak kembali menuai gugatan.

“Kami sedang menyiapkan berbagai usulan agar undang-undang ini berkeadilan dan tidak kembali digugat, baik oleh buruh maupun pengusaha,” jelasnya.

Terkait pekerja ojek online, pemerintah disebut tengah menyiapkan solusi menyeluruh yang mencakup perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. “Saya tidak bisa mendahului pernyataan Presiden, tetapi saya tahu pemerintah serius mencari solusi terbaik untuk ojol,” ujarnya.

Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI) turut menilai stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pekerja. Ketua Umum F-SPTI DKI Jakarta, Ahmad Zulfikar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kg memberikan dampak langsung bagi daya beli buruh.

Ia juga menilai forum buruh transportasi yang digelar di Jakarta Utara menjadi ruang konsolidasi dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kesinambungan kebijakan pro-buruh dan stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.***

Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Momentum ini kini dimaknai tidak sekadar sebagai ruang penyampaian tuntutan, tetapi sebagai ajang refleksi kolektif dan penguatan kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha.

Pemerhati sosial politik, Agus Widjajanto, menilai bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pekerja. Ia mengingatkan bahwa tekanan global berdampak langsung pada industri nasional.

“Kita sedang hidup dalam lanskap yang tidak stabil. Banyak industri bekerja dengan margin yang semakin tipis. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan memiliki efek berantai,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlanjutan usaha merupakan strategi tepat untuk mencegah gelombang PHK.

“Bukan lagi semata ‘berapa yang harus didapat’, tetapi ‘bagaimana semua bisa tetap berjalan dan meningkat secara bertahap’. Ini bukan soal menyerah, melainkan strategi bertahan dan bertumbuh,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan industrial berbasis kemitraan.

“Pengusaha bukan musuh, melainkan mitra. Kemenangan yang membuat perusahaan limbung bukan kemenangan, melainkan awal kekalahan bersama,” tegasnya.

Komitmen pemerintah semakin nyata dengan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebut regulasi ini sebagai bukti kehadiran negara.

“Ini adalah kemenangan bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Setelah lebih dari 22 tahun diperjuangkan, akhirnya negara hadir memberikan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto dan DPR dalam mempercepat pengesahan.

“Pengesahan UU PPRT tidak lepas dari rangkaian komunikasi intensif antara Pemerintah dan kalangan buruh,” katanya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan persetujuan seluruh fraksi dalam rapat paripurna.

“Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanyanya, yang dijawab “Setuju” oleh peserta sidang.

Dengan langkah konkret ini, May Day menjadi simbol nyata bahwa negara hadir sebagai pelindung buruh, menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan bagi kesejahteraan pekerja Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang semakin berpihak pada pekerja. Upaya ini tercermin dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) hingga rencana pembangunan Museum Marsinah sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia.

Pengesahan UU PPRT oleh DPR RI menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berada di sektor informal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut kebijakan tersebut sebagai kemenangan besar bagi pekerja setelah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

“Ini adalah kemenangan bagi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Negara akhirnya hadir memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komunikasi intensif antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja. Menurutnya, sinergi yang terbangun menunjukkan bahwa aspirasi buruh mendapatkan perhatian serius. “Dialog yang terbuka membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat diwujudkan secara nyata,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Di antaranya adalah pembatasan sistem outsourcing yang lebih tegas serta pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

“Langkah cepat pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan kepastian kerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh secara menyeluruh,” kata Andi Gani.

Momentum May Day tahun ini juga diwarnai pendekatan yang lebih kolaboratif di berbagai daerah. Sejumlah kegiatan positif yang melibatkan langsung serikat pekerja menjadi cerminan hubungan yang semakin harmonis antara pemerintah dan buruh, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Di sisi lain, rencana peresmian Museum Marsinah di Nganjuk menjadi bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan buruh. Kehadiran museum tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi pekerja untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak-haknya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa buruh merupakan pilar utama pembangunan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung yang aktif memastikan kesejahteraan pekerja terus meningkat secara berkelanjutan.

Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dijadikan momentum konsolidasi gerakan buruh nasional sekaligus penguatan kolaborasi dengan pemerintah. Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (Segara), Rustam Efendi, menegaskan bahwa peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis mendorong kesejahteraan pekerja secara nyata.

“May Day 2026 kami jadikan momentum konsolidasi untuk mendorong kesejahteraan buruh sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah,” ujar Rustam Efendi.

Rustam menyatakan bahwa Segara memberikan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden sebagai kerangka strategis dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh pekerja Indonesia di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

“Kita mendukung pemerintah dalam memberantas kemiskinan struktural dengan memastikan setiap keringat buruh dibayar upah yang memanusiakan, serta mewujudkan hubungan industrial Pancasila melalui dialog tripartit yang setara, adil, dan solutif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara serikat buruh dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga transformasi industri menghadapi era digitalisasi.

Segara menegaskan komitmennya sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam mengawal Asta Cita, demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Segara berharap May Day 2026 menjadi awal dari dialog yang lebih konstruktif antara buruh, pemerintah, dan pelaku usaha demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

“Segara akan berdiri di garda terdepan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Kami siap menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah,” tuturnya.

Melalui May Day 2026, Segara di bawah kepemimpinan Rustam Efendi menegaskan komitmen menjadikan peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremonial, melainkan titik strategis konsolidasi gerakan buruh nasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja secara nyata bersama pemerintah. [-RWA]

Jakarta – Aparat keamanan mengingatkan buruh untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mewaspadai potensi provokasi dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026.

Sebanyak 14.578 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan kegiatan di Jakarta Pusat, dengan fokus pada tiga titik utama, yakni Monas, kawasan DPR/MPR, dan Tugu Tani.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat Eko Yulianto menyebut konsentrasi massa diperkirakan terpusat di lokasi tersebut. Pengamanan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tertib.

“Kita sudah melakukan rakor dengan Wali Kota Jakarta Pusat, Dandim, dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Personel yang dilibatkan berasal dari TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, termasuk unsur Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan jajaran Polres. Dukungan pengamanan juga mencakup pengamanan objek vital serta perangkat daerah guna mengantisipasi potensi gangguan selama aksi berlangsung.

Selain pengamanan terbuka, aparat menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memicu kericuhan. Dalam aksi dengan jumlah massa besar, potensi penyusupan dinilai meningkat dan berisiko mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.

Karena itu, peserta aksi diimbau tetap tertib dan tidak mudah terprovokasi. Aparat juga meminta peran aktif koordinator lapangan untuk memastikan massa tetap terkendali serta segera melaporkan indikasi gangguan keamanan.

Pendekatan pengamanan tetap mengedepankan prinsip humanis, namun aparat menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin berharap aksi dapat berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.

“Kita doakan massa demo bisa tertib dan kondusif. Aparat juga memberikan perlindungan agar penyampaian aspirasi berjalan aman dan teratur,” ujarnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi yang telah dilakukan, kegiatan peringatan May Day 2026 bisa berjalan lancar. Kewaspadaan terhadap provokasi dan kedisiplinan peserta menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan aspirasi buruh tersampaikan secara damai. #

JAKARTA — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga mencerminkan kedewasaan kolektif buruh dalam menyikapi dinamika sosial dan ekonomi.

Pemerhati sosial politik, Agus Widjajanto, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perjuangan buruh dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Agus menawarkan sejumlah langkah sebagai jalan tengah yang rasional, antara lain transparansi bertahap dari perusahaan terkait kinerja, skema kenaikan upah yang adaptif berbasis produktivitas, perbaikan kondisi kerja, dialog berjenjang, serta penguatan literasi ekonomi bagi serikat pekerja.

“Dengan kerangka ini, May Day tidak kehilangan ruh perjuangannya, tetapi justru naik kelas menjadi arsitektur solusi,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh karakter dalam relasi kerja antara buruh dan pengusaha.

“Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika salah satu retak, maka nilainya hilang,” tegasnya.

Agus mengingatkan agar buruh tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat.

“Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Harus ada keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos, sebagai hamba Tuhan sekaligus warga negara,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung aspirasi buruh melalui berbagai kebijakan strategis. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus tokoh aktivis buruh, Jumhur Hidayat, memastikan keterlibatan langsung pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengakomodasi berbagai kebutuhan pekerja melalui penguatan perlindungan tenaga kerja serta pembahasan regulasi yang lebih berkeadilan, termasuk upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Ini sebagai respons karena beberapa harapan kaum buruh sudah diterima oleh negara,” kata Jumhur.

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026.

“Terkait beberapa hal, tapi nanti detailnya ya. Ada beberapa regulasi nanti Pak Presiden sendiri yang akan mengumumkan,” ujar Yassierli.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya konkret dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi global.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa peringatan May Day 2026 yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) mencerminkan soliditas gerakan pekerja sekaligus kuatnya sinergi antara buruh dan pemerintah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah yang telah menepati janji. Mengangkat saudara kita, Marsinah, menjadi pahlawan nasional,” tutur Andi.

May Day 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting yang memperkuat kolaborasi antara pekerja dan pemerintah. Peringatan May Day tahun ini akan digelar pada Jumat, 1 Mei 2026 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan acara tersebut diperkirakan dihadiri ratusan ribu massa buruh. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam agenda tersebut.

“Dan juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada tokoh buruh internasional juga akan hadir langsung,” ujar Andi Gani.

Ia menjelaskan, rangkaian acara akan diisi dengan sambutan dari para pimpinan serikat buruh di Indonesia. “Lalu Bapak Presiden akan menyampaikan sambutan kenegaraannya, dan beliau akan menyampaikan apa yang akan beliau lakukan di tahun 2026,” ungkap Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi Gani juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah atas sejumlah kebijakan yang dinilai telah ditepati.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah yang telah menepati janji. Mengangkat saudara kita, Marsinah, menjadi pahlawan nasional,” tutur Andi.

“Undang-Undang PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) sudah beliau tepati,” lanjutnya.

Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Terkait pekerja ojek daring, Andi Gani menyebut, Pemerintah tengah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja di sektor tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan bahwa May Day harus menjadi momentum memperkuat sinergi nyata antara Pemerintah dan pekerja, bukan hanya seremoni tahunan, sebab pemerintah bukan sekadar pengatur regulasi, melainkan mitra strategis bagi para pekerja.

“Pesan utama yang harus hadir adalah posisi pemerintah sebagai mitra buruh. Kita ingin komunikasi dan kolaborasi diperkuat agar di tengah dinamika global, pemerintah dan pekerja tetap solid saling mendukung,” ujar Rico.

Dengan skala perayaan yang besar di ibu kota dan dukungan berbagai pihak, May Day 2026 mencerminkan wajah baru hubungan industrial di Indonesia. Dari sekadar peringatan historis, Hari Buruh kini berkembang menjadi ruang kolaborasi nyata, tempat pemerintah dan pekerja berdiri berdampingan, merumuskan masa depan dunia kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat akan memimpin langsung apel akbar pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 1 Mei 2026. Diperkirakan, peringatan May Day tahun ini akan diikuti sekitar 300 ribuan buruh.

Jumhur mengaku akan datang ke Monas bersama sekitar 40 ribu buruh asal Jakarta dengan menaiki motor. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan turut hadir dalam peringatan May Day di Monas.

“Saya akan naik motor ke Monas. Ini sebagai respons karena beberapa harapan kaum buruh sudah diterima oleh negara,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jumhur menilai peringatan May Day tahun ini memiliki arti strategis, terutama karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengakomodasi aspirasi buruh. Diantaranya, rencana ratifikasi Konvensi 188 International Labour Organization (ILO) tentang perlindungan nelayan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengetatan aturan alih daya (outsourcing).

“Ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga tengah menggarap revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Di tempat lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Presiden Prabowo akan menyiapkan payung dan kaos yang didesain khusus oleh Presiden Prabowo untuk peserta May Day dengan menggunakan dana pribadi.

“Desain kaos buruh itu beliau yang buat. Beliau minta kaosnya jangan bikin panas, harus yang terbaik,” ucap Andi dalam keterangan persnya di Jakarta.
Andi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan penting bagi buruh dalam pidato May Day 2026. Pihaknya juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang berpihak pada buruh, seperti pengesahan Undang-Undang PPRT, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rencana pembatasan sistem outsourcing.

“Peringatan May Day tahun ini diperkirakan akan berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan ribu buruh dari berbagai daerah, tetap menghormati kelompok buruh yang memilih memperingati May Day di lokasi lain,” tuturnya.

Terkait pekerja ojek daring, Andi Gani menyebut, Pemerintah tengah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja di sektor tersebut. Selain itu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui, peringatan May Day dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB, dengan massa mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB. Acara akan diisi dengan sambutan para pimpinan serikat buruh, dilanjutkan pidato Presiden Prabowo. [*]

Jawa Tengah – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak buruh merayakan May Day melalui kegiatan konstruktif guna menjaga hubungan industrial yang kondusif dan mendukung iklim investasi daerah. Stabilitas wilayah dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh melalui penguatan kualitas SDM dan akses program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog bersama serikat buruh serta pekerja di Truntum Gama, Kota Semarang, Jateng.

“Para buruh dalam merayakan May Day harus melalui kegiatan konstruktif guna menjaga kondusivitas di setiap wilayah. Pada peringatan May Day nanti, mari adakan kegiatan yang konstruktif tanpa mengurangi hakikat May Day itu sendiri, yaitu menjaga hubungan industrial yang kondusif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kegiatan konstruktif diperlukan untuk membangun hubungan industrial yang sehat antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, terutama di tengah kondisi global yang turut berdampak hingga ke Jateng.

“Kondusivitas serta jaminan keamanan dan ketertiban wilayah merupakan salah satu syarat penting investasi. Hal itu juga yang menjadi daya tarik Jateng (di mata) para investor. Begitu tidak kondusif, maka investasi di tempat kita akan terganggu,” jelas Luthfi.

Menurutnya, berkat jaminan kondusivitas tersebut, realisasi investasi di Jateng pada 2025 mencapai Rp 88,5 triliun, terdiri atas Rp 50,86 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp37,64 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Sementara itu, realisasi investasi untuk usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp 21,52 triliun. Dengan demikian, total investasi di Jateng pada 2025 menyentuh Rp 110,02 triliun. Tingginya investasi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng yang mencapai 5,37 persen pada 2025.

Ditambahkannya, selain kondusivitas, aspek lain yang menentukan masuknya investasi adalah kemudahan dan kecepatan perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berkomitmen mengawal seluruh proses perizinan investasi yang masuk ke wilayahnya, serta memperbanyak kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor.

Di hadapan perwakilan 78 serikat buruh dan pekerja yang hadir, Luthfi membuka ruang dialog guna menyerap berbagai aspirasi mereka. Sejumlah permasalahan yang disampaikan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pesangon yang belum dipenuhi pihak perusahaan, hingga persoalan kesejahteraan pekerja dan buruh. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upah tenaga kerja yang kompetitif.

Peningkatan SDM dilakukan melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terkoneksi dengan perusahaan. Langkah tersebut ditempuh agar tenaga kerja lokal dapat terserap investasi yang masuk, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Luthfi menyebut sekitar 340.000 tenaga kerja di Jateng telah terserap industri sehingga mampu mereduksi TPT. “Kami ingin pekerja dan buruh bukan (diperlakukan) sebagai alat produksi, melainkan ikut serta dalam mengembangkan perusahaan,” tegasnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengatakan Pemprov jateng memiliki program 3 juta rumah untuk para buruh dan pekerja berpenghasilan rendah.

“Pemprov Jateng juga menyosialisasikan program 3 Juta Rumah yang difasilitasi oleh Bank Jateng serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, dengan sasaran utama para buruh dan pekerja berpenghasilan rendah. Harapannya, nanti disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk anggota serikat buruh dan pekerja, sehingga dapat mengakses perumahan dari program pemerintah tersebut,” pungkasnya.

Oleh: Wignyan Wiyono )*

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) selalu menjadi barometer kualitas hubungan industrial suatu bangsa. Ia bisa tampil sebagai panggung tuntutan yang keras, juga bisa menjadi ruang konsolidasi gagasan yang matang. May Day 2026 patut diarahkan pada makna yang bukan sekadar ritual tahunan untuk menyuarakan aspirasi, melainkan momentum untuk menunjukkan kedewasaan kolektif buruh dalam menyikapi dinamika sosial-ekonomi yang berubah cepat. Dalam lanskap ketenagakerjaan global yang dibayangi ketidakpastian, May Day tahun ini adalah May Day yang tegas memperjuangkan hak, namun tetap rasional dalam menyusun jalan keluar.

Hubungan industrial pada dasarnya adalah seni menyeimbangkan kepentingan. Buruh memperjuangkan upah layak, perlindungan kerja, keselamatan, serta kepastian masa depan. Pengusaha mengejar produktivitas, keberlanjutan usaha, dan kepastian regulasi. Negara bertugas memastikan keadilan berjalan tanpa mengorbankan stabilitas. Ketika salah satu pihak diposisikan sebagai musuh permanen, hubungan industrial mudah tergelincir menjadi tarik-menarik tanpa ujung. Karena itu, kedewasaan gerakan buruh tidak diukur dari seberapa keras suara yang dihasilkan, melainkan seberapa kuat agenda yang diusulkan untuk memperbaiki sistem.

Dalam konteks itu, pemerhati sosial-politik, Agus Widjajanto menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perjuangan buruh dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Ia memandang buruh tidak hanya berdiri sebagai kelompok kepentingan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga, komunitas, dan warga negara yang turut menentukan ketahanan sosial apalagi di tengah gempuran gejolak global saat ini. Karena, ketika gerakan buruh mampu menempatkan tuntutan dalam kerangka yang lebih rasional dan terukur, maka May Day tidak akan kehilangan ruh perjuangannya, justru menjadi pintu menuju desain solusi yang lebih permanen.

Pihaknya juga menawarkan sejumlah langkah yang dapat menjadi jalan tengah yang masuk akal. Ia menilai transparansi bertahap dari perusahaan terkait kinerja penting untuk mengurangi kecurigaan dan memperkuat basis negosiasi. Ia juga mendorong skema kenaikan upah yang adaptif berbasis produktivitas, agar kenaikan kesejahteraan tidak berdiri sebagai beban sepihak, melainkan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas kerja dan kinerja industri. Selain itu, ia menekankan perbaikan kondisi kerja, dialog berjenjang, serta penguatan literasi ekonomi bagi serikat pekerja agar perundingan tidak hanya mengandalkan tekanan, tetapi juga argumen berbasis data.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh karakter dalam relasi kerja antara buruh dan pengusaha. Dalam pandangannya, buruh dan pengusaha merupakan dua sisi mata uang yang sama; jika salah satu retak, nilai keseluruhannya akan hilang.

Agus Widjajanto juga mengingatkan agar buruh tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Ia menilai, politisasi biasanya bekerja dengan cara menyulut emosi dan meminjam penderitaan buruh sebagai bahan bakar agenda yang tidak selalu berpihak pada kepentingan pekerja. Karena itu, ia mendorong buruh tetap menjaga orientasi utama, kesejahteraan keluarga, keberlanjutan pekerjaan, dan stabilitas sosial, agar perjuangan tidak berubah menjadi alat kepentingan sesaat yang selesai ketika momentum lewat.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan sinyal bahwa May Day 2026 tidak dibiarkan menjadi peristiwa seremonial semata. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus tokoh aktivis buruh, Jumhur Hidayat, memastikan keterlibatan langsung pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengakomodasi berbagai kebutuhan pekerja melalui penguatan perlindungan tenaga kerja serta pembahasan regulasi yang lebih berkeadilan. Jumhur menilai langkah-langkah itu merupakan respons karena sebagian harapan buruh telah diterima dan ditindaklanjuti oleh negara, sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Komitmen kebijakan juga disinggung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026. Yassierli memberi isyarat bahwa arah kebijakan tersebut ditempatkan sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja. Fokusnya mencakup mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh volatilitas.

Dari sisi gerakan pekerja, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah karena dinilai menepati janji untuk mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional, sebuah langkah yang dipahami sebagai pengakuan moral atas sejarah perjuangan buruh serta mengabadikan simbol perjuangan ke dalam keberadaan Museum Marsinah di Nganjuk Jawa Timur yang juga difungsikan sebagai rumah singgah untuk kawan-kawan pekerja atau buruh.

May Day 2026 layak dijadikan titik balik untuk memperkuat kolaborasi buruh–pemerintah–pengusaha. Tuntutan buruh perlu diarahkan menjadi paket agenda yang terukur, transparansi dan perbaikan kondisi kerja di tingkat perusahaan; penguatan literasi ekonomi dan disiplin negosiasi di tingkat serikat; serta kebijakan mitigasi PHK dan penguatan perlindungan di tingkat negara. Mari bergerak dalam logika perbaikan sistem, May Day tidak lagi semata ruang ekspresi, melainkan menjadi momen pembaruan kontrak sosial hubungan industrial yang kian sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Pemerhati isu ketenagakerjaan