Yearly Archives: 2026

Oleh : Revan Ananda )*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia, sekaligus menandai keseriusan negara dalam menghadirkan kepastian hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan penyidikan hingga peradilan. KUHAP baru hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, di mana dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan publik terhadap proses penegakan hukum yang profesional dan akuntabel semakin menguat.

Selama puluhan tahun, KUHAP lama telah menjadi rujukan utama, namun berbagai evaluasi menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama dalam memperjelas batas kewenangan aparat penegak hukum, memperkuat hak tersangka dan korban, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan regulasi yang diperbarui, proses hukum kini memiliki kerangka yang lebih tegas dan terukur, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sehingga setiap pihak memahami posisi, hak, dan kewajibannya secara proporsional.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan KUHAP yang baru memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara. Pemerintah memastikan KUHAP baru tidak memberi ruang adanya perkara yang digantung. Kemudian mengenai hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam KUHAP, pihaknya memastikan tidak ada saling sandera perkara yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum menjadi nilai utama yang ditekankan, karena hukum acara pidana bukan hanya soal menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pencarian keadilan berjalan sesuai prinsip due process of law. KUHAP baru memperjelas standar prosedur, memperketat syarat penangkapan dan penahanan, serta mengatur mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sehingga mencegah praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak warga negara. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diuntungkan karena memiliki pedoman yang lebih jelas dan modern dalam menjalankan tugasnya, mengurangi multitafsir, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas institusi.

Kehadiran KUHAP baru juga mencerminkan komitmen negara untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan HAM, sebuah keseimbangan yang krusial dalam negara demokratis. Proses peradilan pidana tidak lagi dipersepsikan semata sebagai alat represif, melainkan sebagai mekanisme keadilan yang humanis, transparan, dan berorientasi pada kebenaran materiil. Penguatan peran penasihat hukum, kejelasan akses terhadap bantuan hukum, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai hak korban menjadi bukti bahwa sistem hukum pidana Indonesia bergerak ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks penyidikan, KUHAP baru memberikan kepastian mengenai batas waktu, prosedur pengumpulan alat bukti, serta mekanisme akuntabilitas, sehingga proses hukum tidak berlarut-larut dan memberikan kejelasan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, karena kepastian hukum yang baik akan melahirkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga simbol kedaulatan negara. KUHP memang merupakan produk hukum yang secara historis sudah sangat lama dan sudah semestinya diperbarui. Dia menekankan bahwa pembahasan KUHP bukan proses instan, melainkan telah digodok oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum sejak puluhan tahun lalu.

Lebih jauh, pembaruan KUHAP juga selaras dengan upaya pembangunan nasional di bidang hukum, di mana kepastian dan keadilan menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Dunia usaha, investor, dan masyarakat luas membutuhkan sistem hukum yang dapat diprediksi dan adil, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan tanpa bayang-bayang ketidakpastian. Dengan KUHAP baru, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem peradilan pidana yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tentu, implementasi menjadi kunci utama keberhasilan, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masif, peningkatan kapasitas aparat, serta pengawasan yang konsisten agar semangat pembaruan ini benar-benar terwujud di lapangan. Namun secara substansi, pemberlakuan KUHAP baru patut diapresiasi sebagai langkah maju yang strategis dan visioner, karena menegaskan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dijalankan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanusiaan. Dengan kerangka hukum acara pidana yang lebih jelas dan berimbang, proses penyidikan dan peradilan diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum sebagai pilar utama negara hukum Indonesia.

Lebih dari itu, KUHAP baru juga membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, seperti digitalisasi berkas perkara, transparansi administrasi peradilan, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis elektronik. Langkah ini sejalan dengan tuntutan efisiensi dan keterbukaan di era digital, sekaligus meminimalkan praktik-praktik nonprosedural. Dengan regulasi yang adaptif dan progresif, KUHAP baru diharapkan mampu menjawab tantangan hukum masa depan, menjaga marwah keadilan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang setara di hadapan hukum.

)* Pengamat Hukum

Jakarta – Aktivitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mulai kembali berjalan setelah sempat terhenti hampir dua bulan akibat banjir bandang dan tanah longso.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan negara berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meski di wilayah terdampak bencana.

“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Pihaknya juga menekankan bahwa keselamatan semua unsur pendidikan harus jadi prioritas utama.

“Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Mu’ti.

Ia menegaskan bahwa musibah bukanlah hukuman, melainkan pelajaran untuk membentuk pribadi yang kuat, tabah, dan mampu bangkit menghadapi masa depan.

“Meski kehilangan harta benda bahkan pakaian, kita tidak boleh kehilangan cita-cita, optimisme, dan semangat belajar. Keterbatasan tidak boleh menghentikan langkah kita,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para siswa, guru, pemerintah daerah, dan masyarakat yang tetap bergotong royong agar proses belajar mengajar dapat berlangsung.

“Semangat belajar dan dedikasi bersama mampu melampaui berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, kegiatan pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik demi mencetak generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan berprestasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan, termasuk di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak, serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih,” jelasnya.

“Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu belum seluruh peserta didik dapat hadir, karena sebagian masih mengungsi di luar daerah,” tambah Abdul Muhari.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel terus melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan, meliputi pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.*

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, sebuah capaian strategis yang dinilai menjadi bukti nyata keberhasilan arah kebijakan ketahanan pangan pemerintah sekaligus menandai tonggak penting dalam perjalanan kedaulatan pangan nasional.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa swasembada beras yang dicapai hanya dalam waktu satu tahun merupakan pencapaian luar biasa, mengingat target awal pemerintah dipatok dalam jangka waktu empat tahun.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar soal peningkatan produksi, melainkan menyangkut kedaulatan, harga diri, dan kemerdekaan bangsa.

Ia menilai sebuah negara tidak dapat disebut benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada negara lain.

“Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangannya tergantung bangsa lain,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

Penegasan keberhasilan swasembada beras juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyebut panen raya di Karawang menjadi simbol keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras,” kata Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat.

Prasetyo mengungkapkan, keberhasilan tersebut berdampak langsung pada kebijakan impor beras. Indonesia kini tidak lagi melakukan impor beras, sementara cadangan beras nasional tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Harapan kita itu bisa kita pertahankan, bisa kita tingkatkan. Kita tidak boleh puas meskipun ini adalah pertama kalinya terbesar dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di Bulog di tangan pemerintah,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mendorong agar keberhasilan swasembada beras diikuti dengan percepatan swasembada komoditas pangan lainnya, seperti jagung, bawang, ikan, dan telur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa per 31 Desember 2025 Indonesia resmi swasembada beras, dengan cadangan beras nasional mencapai lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Capaian ini bahkan melampaui rekor cadangan beras pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

Dengan tercapainya swasembada beras, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian pangan dan energi, sekaligus memperkuat optimisme masyarakat bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

[w.R]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026, yang menjadi momentum penting penguatan sektor pertanian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia kembali mencapai swasembada pangan setelah melalui berbagai tantangan global dan domestik.

“Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” kata Prabowo di hadapan para petani dan pemangku kepentingan pertanian.

Menurut Presiden, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, hingga dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan menjadi bukti nyata Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal ini membuat Pemerintah tidak akan membuka keran impor beras pada tahun 2026. Kepastian tersebut didasarkan pada kondisi stok beras nasional yang sangat kuat di awal tahun, yakni mencapai 12,529 juta ton.

Angka ini meningkat hingga 203 persen dibandingkan stok awal 2024 dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Capaian tersebut sekaligus menegaskan langkah Indonesia yang semakin kokoh menuju ketahanan pangan berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai ketersediaan beras tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 2,591 juta ton per bulan, stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan. Kondisi ini memberikan ruang yang aman bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan tanpa ketergantungan pada impor.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi stok tersebut, Forum Neraca Komoditas Tahun 2026 secara mufakat memutuskan untuk menyetop impor beras. Forum yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu sepakat tidak menetapkan kuota impor, baik untuk beras umum maupun beras industri pada 2026.

“Pemerintah memutuskan tidak perlu impor beras. Begitu juga gula konsumsi maupun jagung pakan pada 2026 karena stok dan produksi nasional dinilai kuat,” ujar Astawa.

Ia merinci, carry over stock dari 2025 ke 2026 mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton per 31 Desember 2025. Dengan kebutuhan konsumsi bulanan yang relatif stabil, stok tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Mei 2026.

Selain itu, Bapanas juga memproyeksikan produksi beras nasional sepanjang 2026 mencapai 34,7 juta ton. Jika digabungkan dengan stok awal, total ketersediaan beras nasional hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai 16,194 juta ton.**

Oleh: Raka Wibisana }*

Deklarasi keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pengumuman capaian sektor pertanian, melainkan penegasan arah strategis negara dalam memaknai kedaulatan nasional. Di tengah dunia yang semakin diwarnai ketidakpastian rantai pasok, konflik geopolitik berkepanjangan, serta tekanan perubahan iklim, keputusan Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan merupakan pilihan politik yang sadar dan berani. Pangan tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai fondasi eksistensi negara dan ketahanan bangsa.

Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo secara konsisten menempatkan pangan sebagai prasyarat utama kemerdekaan sejati. Bagi Prabowo, kedaulatan politik dan kekuatan pertahanan tidak akan pernah berdiri kokoh jika kebutuhan paling mendasar rakyat masih bergantung pada bangsa lain. Pandangan tersebut berulang kali ditegaskan dalam berbagai kesempatan, bukan sebagai retorika simbolik, tetapi sebagai garis kebijakan yang harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Konsistensi arah inilah yang kemudian membedakan agenda swasembada pangan di era pemerintahan saat ini. Dorongan politik dari Presiden diterjemahkan ke dalam target yang jelas, disiplin pelaksanaan, serta keberanian mengambil keputusan strategis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada beras merupakan buah dari soliditas Kabinet Merah Putih dalam menjalankan visi besar Presiden secara serempak. Menurut Amran, percepatan target swasembada yang terus diminta Presiden memaksa seluruh sektor bekerja lebih cepat, terukur, dan berorientasi hasil.

Kerja kolektif tersebut terlihat dari kuatnya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, hingga petani di lapangan bergerak dalam satu irama untuk mempercepat produksi dan menjaga stabilitas pangan. Negara hadir tidak hanya sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai penggerak langsung yang memastikan kebijakan berjalan hingga tingkat tapak. Pendekatan inilah yang membuat agenda swasembada tidak berhenti di atas kertas, melainkan menjelma menjadi praktik nyata.

Hasilnya tercermin dari data produksi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa produksi beras nasional tahun 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan yang berada di kisaran 30–31 juta ton. Surplus ini menjadi indikator kuat bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam posisi rentan terhadap gejolak pasokan global. Lebih dari itu, capaian ini menegaskan bahwa strategi penguatan produksi domestik yang dijalankan pemerintah berada di jalur yang tepat.

Peran Perum Bulog menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan stabilitas harga. Pengadaan beras sepanjang 2025 tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, melalui pembelian gabah langsung dari petani dengan harga yang berpihak. Cadangan beras pemerintah yang sempat mencapai level aman menunjukkan hadirnya negara sebagai penyangga pasar. Dalam konteks ini, swasembada pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan stok, tetapi juga tentang keberanian negara melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.

Keberpihakan tersebut semakin terasa melalui reformasi regulasi yang menyentuh langsung kebutuhan petani. Penyederhanaan aturan pupuk, percepatan distribusi, serta penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi menjadi langkah konkret yang menjaga momentum produksi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak membiarkan petani menanggung sendiri risiko usaha tani, melainkan hadir sebagai mitra yang menjamin kepastian berusaha.

Di sisi lain, ketegasan pemerintah dalam memberantas mafia pangan memperkuat fondasi swasembada agar tidak rapuh dari dalam. Menteri Pertanian menegaskan bahwa koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung menjadi bagian integral dari strategi menjaga tata niaga yang adil. Arahan Presiden Prabowo jelas: keberhasilan pangan harus dirasakan oleh petani dan rakyat luas, bukan diserap oleh segelintir pihak yang memanfaatkan celah sistem.

Dampak dari kebijakan tersebut juga tercermin pada indikator makroekonomi. Sektor pertanian kembali menegaskan perannya sebagai salah satu motor pertumbuhan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis resmi sebelumnya menekankan bahwa perbaikan kinerja sektor pertanian berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Peningkatan Nilai Tukar Petani yang mencapai rekor tertinggi menjadi sinyal bahwa swasembada pangan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Lebih jauh, swasembada pangan memiliki makna strategis jangka panjang bagi ketahanan bangsa. Negara yang mampu mengamankan kebutuhan pangannya sendiri memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi krisis global, ketahanan pangan menjadi bantalan utama yang melindungi masyarakat dari gejolak harga dan kelangkaan.

Dalam konteks tersebut, deklarasi Presiden Prabowo di Karawang memiliki arti simbolik yang kuat. Penghormatan kepada petani sebagai tulang punggung bangsa menegaskan bahwa agenda kedaulatan pangan berpijak pada kerja rakyat. Negara dan petani ditempatkan dalam satu barisan perjuangan yang sama untuk menjaga kemerdekaan dan martabat bangsa.

Ke depan, tantangan menjaga keberlanjutan swasembada tentu tetap ada, mulai dari perubahan iklim hingga regenerasi petani. Namun fondasi yang telah dibangun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah yang jelas dan realistis. Dengan kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, serta kerja kolektif lintas sektor, swasembada pangan hari ini bukan sekadar capaian statistik, melainkan penanda bahwa Indonesia sedang mengokohkan kedaulatannya dari kerja keras bersama.

)* Pengamat Kebijakan Pangan dan Pembangunan Nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras kembali menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembangunan sektor pangan nasional. Capaian ini bukan sekadar prestasi statistik atau keberhasilan sesaat, melainkan fondasi strategis menuju ketahanan pangan yang lebih luas, berkelanjutan, dan inklusif. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, hingga fluktuasi harga pangan dunia, swasembada beras menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan kemandirian untuk menjaga kebutuhan pangan pokok rakyatnya.

Keberhasilan swasembada beras yang dicapai saat ini merupakan hasil dari kebijakan terpadu lintas sektor. Pemerintah mendorong peningkatan produksi melalui perbaikan tata kelola pertanian, penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran, serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Di sisi lain, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi secara masif memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama di sentra-sentra produksi padi.

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam acara Panen Raya dan Pencanangan Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat. Capaian tersebut diraih hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target awal pemerintah.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa swasembada beras merupakan tonggak penting bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara benar-benar merdeka jika kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada negara lain.

Presiden Prabowo menjelaskan, target swasembada awalnya dipatok dalam jangka waktu empat tahun. Namun, seiring konsolidasi kebijakan dan kerja keras seluruh jajaran, target tersebut dipercepat menjadi tiga tahun dan akhirnya berhasil dicapai hanya dalam satu tahun. Percepatan tersebut sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Capaian swasembada beras bukan sekadar soal angka produksi, tetapi menyangkut harga diri dan kepercayaan diri nasional.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tercatat 3,248 juta ton sampai penghujung tahun 2025. Hal ini membawa optimisme program intervensi pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Presiden menegaskan capaian swasembada beras tidak terlepas dari kerja keras para petani di seluruh Indonesia. Petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan sekaligus bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa.

Selain peran petani, Prabowo juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang memungkinkan kebijakan pangan dijalankan secara cepat dan terintegrasi.

Pemerintah berkomitmen tidak hanya mempertahankan swasembada beras, tetapi juga meningkatkannya dari tahun ke tahun. Tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem tetap ada, namun akan diantisipasi melalui penguatan produksi, ketersediaan sarana pertanian, serta perlindungan terhadap lahan pangan.

Prabowo menegaskan bahwa swasembada beras menjadi langkah awal menuju swasembada komoditas pangan lainnya. Setelah beras, pemerintah menargetkan swasembada jagung dan komoditas strategis lain sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Senada, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa keberhasilan swasembada beras membuat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Cadangan beras nasional saat ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Swasembada beras menjadi pijakan awal menuju target yang lebih besar, yakni swasembada pangan secara menyeluruh.

Pemerintah tidak ingin berpuas diri dengan capaian saat ini. Meski cadangan beras di Bulog saat ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, namun pemerintah akan tetap mewaspadai risiko penurunan produksi akibat cuaca dan iklim.

Terkait dengan menjaga keberlanjutan produksi, pemerintah fokus pada sejumlah faktor kunci seperti ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, intensifikasi pertanian, serta pengembangan benih yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan capaian swasembada beras pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti awal terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo di sektor pangan nasional.

Bambang optimistis, apabila berbagai persoalan di sektor pertanian dapat ditangani secara komprehensif dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas produksi, maka keberlanjutan swasembada beras dapat terjaga dan sektor pertanian nasional kembali diminati generasi muda sebagai penerus pembangunan pertanian Indonesia.

Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Ketahanan pangan yang kuat akan mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu terpengaruh tekanan eksternal.

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga menjadi faktor penting dalam memperluas ketahanan pangan. Kolaborasi antara petani, koperasi, BUMN, swasta, dan lembaga riset perlu terus diperkuat. Inovasi di bidang benih, teknologi pascapanen, hingga distribusi digital dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan yang efisien dan berdaya saing.

Dengan demikian, swasembada beras yang telah dicapai saat ini merupakan pijakan strategis menuju ketahanan pangan nasional yang lebih luas dan tangguh. Keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan berpihak pada petani serta rakyat. Dengan fondasi yang kuat di sektor beras, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Indah Prameswari)*

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik.

Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memastikan logistik dan layanan publik kembali berjalan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan misalnya dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk memastikan kesiapan normalisasi sungai dan pemulihan wilayah terdampak banjir secara terpadu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala akan direncanakan dimulai sekitar pekan kedua dan ketiga Januari ini. Dengan demikian, proses normalisasi sungai dan muara dapat berjalan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah maupun akan dilaksanakan Pemerintah Daerah serta kementerian dan lembaga terkait.

Dia menekankan, pembentukan Satgas Kuala tidak semata-mata berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai. Satgas ini juga memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.

Namun, di tengah kerja kolektif ini, munculnya simbol-simbol konflik lama justru menjadi gangguan yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Padahal situasi pascabencana adalah ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan. Pada fase tanggap darurat hingga rehabilitasi, fokus utama adalah keselamatan jiwa, pemulihan penghidupan, dan pemulihan rasa aman. Ketika simbol politik separatis seperti bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul di lokasi bencana, perhatian publik berpotensi teralihkan dari agenda kemanusiaan menuju polarisasi yang tidak produktif.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi memprihatikan pascabencana di Aceh. Ia tegas menolak kebangkitan simbol tersebut.

Menurut dia, momentum bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan, bukan panggung demonstrasi narsistik. Aksi pengibaran bendera GAM di lokasi bencana dapat memecah perhatian aparat dan relawan saat sedang disibukkan dengan upaya evakuasi warga, menyalurkan logistik, dan memastikan keselamatan masyarakat lainnya.

Di lapangan, relawan dan aparat bekerja di bawah tekanan waktu dan risiko. Evakuasi, distribusi bantuan, serta penataan hunian sementara membutuhkan konsentrasi dan koordinasi tinggi. Aksi provokatif, apa pun bentuknya, dapat memecah fokus dan memunculkan potensi gesekan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam situasi krisis, stabilitas sosial adalah prasyarat agar bantuan sampai tepat sasaran dan pemulihan berjalan efektif.

Noor pun mendorong aparat keamanan mengambil langkah proporsional dan persuasif namun tetap tegas agar situasi tetap kondusif. Ia juga berpesan dalam kondisi bencana yang diutamakan seharusnya solidaritas saling membantu korban bukan hal lainnya.

Pandangan kritis dari masyarakat sipil mempertegas kekhawatiran ini. Sejumlah tokoh menilai pengibaran simbol separatis di tengah duka warga tidak sensitif dan berpotensi mencederai rasa kebersamaan. Bencana semestinya mempertemukan empati, bukan memantik narasi lama yang telah lama disepakati untuk ditinggalkan demi perdamaian dan pembangunan.

Sementara itu, Sekjen Forum LSM Aceh, Wiratmadinata mengimbau agar masyarakat Aceh tetap waspada dan jangan mau diprovokasi masuk ke urusan politik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus tetap fokus pada upaya pemulihan pasca bencana.

Di samping itu, masyarakat Aceh yang terdampak bencana tidak perlu risau akan komitmen pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Kecepatan pemulihan di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pemerintah melalui kolaborasi lintas pihak bekerja.

Akses jalan yang kembali terbuka, layanan kesehatan yang beroperasi, serta distribusi bantuan yang makin rapi menandakan arah yang benar. Keberhasilan ini harus dijaga dari gangguan simbolik yang tidak membawa solusi. Justru, konsistensi kebijakan dan partisipasi warga akan menentukan apakah pemulihan ini berkelanjutan.

Lebih jauh, momentum pascabencana dapat menjadi titik balik memperkuat kohesi sosial. Program rehabilitasi tidak hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan sosial-psikologis. Dialog komunitas, pendampingan trauma, dan penguatan ekonomi lokal akan mempercepat kembalinya normalitas. Dalam konteks ini, simbol-simbol konflik lama tidak memiliki tempat, karena ia bertentangan dengan tujuan pemulihan itu sendiri.

Menolak provokasi bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan. Sebaliknya, itu adalah sikap dewasa untuk menempatkan prioritas pada keselamatan dan kesejahteraan bersama. Aceh telah membuktikan bahwa damai adalah pilihan rasional. Kini, pilihan itu diuji kembali, bukan di ruang politik, melainkan di tengah bencana yang menuntut empati dan kerja nyata.

Sehingga pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang adalah cermin kedewasaan kolektif. Ketika warga, pemerintah, dan masyarakat sipil sepakat menempatkan kemanusiaan di atas segalanya, provokasi akan kehilangan panggungnya. Yang tersisa adalah kerja nyata, solidaritas, dan harapan. Tiga hal yang paling dibutuhkan untuk bangkit bersama.

)* Pengamat Isu Keamanan

Oleh: Silmi Mubharok*)
Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala bentuk simbol dan narasi separatisisme yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi salah satu garda terdepan dalam percepatan pemulihan, khususnya melalui penanganan kayu sisa bencana di wilayah Sumatera. Hingga hari ke-15 pelaksanaan, fokus kegiatan diarahkan ke Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Tim terpadu Kemenhut yang melibatkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta Balai Gakkum Wilayah Sumatera, bersinergi dengan unsur TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan pembersihan berjalan cepat dan efektif.

Sebanyak 23 unit alat berat dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 21 unit milik Kemenhut—meliputi ekskavator capit, ekskavator bucket, dan dozer—ditambah dua unit milik TNI serta dua unit dari Kementerian PU. Alat berat tersebut difokuskan untuk membersihkan material kayu yang menyumbat aliran sungai, saluran air, dan permukiman warga. Selain itu, satu unit alat berat juga digunakan untuk membersihkan parit dan halaman SMP Negeri 3 Langkahan, memastikan aktivitas pendidikan dapat segera kembali normal.

Tak hanya mengandalkan alat berat, puluhan personel Kemenhut turut terjun langsung ke lapangan. Sekitar 50 personel membersihkan SD Negeri 4 Langkahan dengan hasil signifikan, mulai dari satu ruang perpustakaan, satu gudang olahraga, hingga empat kamar mandi yang sebelumnya tertimbun material sisa banjir. Langkah ini menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam memulihkan ruang-ruang publik yang vital bagi masyarakat.

Pemanfaatan kayu sisa bencana juga dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerja sama antara lembaga kemanusiaan Rumah Zakat dan masyarakat setempat mampu memanfaatkan sekitar tiga meter kubik kayu hanya dalam satu hari, menggunakan tujuh unit gergaji mesin. Secara akumulatif sejak 29 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, pemanfaatan kayu mencapai sekitar 18,5 meter kubik. Kayu-kayu tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara), di mana hingga kini tercatat tiga unit huntara masih dalam proses pembangunan.

Di wilayah lain, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, upaya pemulihan juga terus berlanjut. Personel BPKH Sumatera Utara bersama tim Manggala Agni melakukan pembersihan rumah warga dari sisa material kayu di lorong-lorong permukiman. Kegiatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kenyamanan warga pascabencana. Kunjungan Koordinator BNPB Brigjen Asep ke lokasi menjadi penguat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan pemanfaatan kayu sisa bencana berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Di tengah proses pemulihan tersebut, muncul perhatian serius terkait isu persatuan dan stabilitas. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat bersikap waspada terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik. Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis yang kuat, sehingga tidak bisa dianggap sebagai ekspresi budaya semata.

Ali menegaskan bahwa secara historis, bendera GAM merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara. Normalisasi terhadap simbol tersebut dinilai berisiko membuka ruang delegitimasi negara dan mengganggu harmoni sosial yang telah terbangun pascaperdamaian. Ia juga mengkritik keras upaya pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi situasi duka akibat bencana untuk membangun narasi ketidakadilan dan provokasi.

Menurut Ali, pola ancaman separatisisme saat ini telah bergeser. Ancaman tidak lagi hadir dalam bentuk senjata, melainkan melalui simbol, narasi emosional, dan manipulasi opini di ruang publik maupun digital. Karena itu, negara dituntut bersikap adaptif dan kontekstual, dengan memperkuat kehadiran negara, pelayanan publik, serta komunikasi yang menenangkan masyarakat.

Sikap tegas warga Aceh menolak simbol separatisisme menjadi cerminan kedewasaan politik dan komitmen menjaga perdamaian. Di tengah kerja keras memulihkan kehidupan pascabencana, masyarakat memilih bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan menjaga Aceh tetap menjadi bagian utuh dari NKRI. Pemulihan fisik dan sosial pun berjalan beriringan, memastikan bahwa bencana tidak menjadi celah bagi perpecahan, melainkan momentum memperkokoh persatuan dan kepercayaan kepada negara.

Sebagai penutup, keberlanjutan pemulihan pascabencana di Aceh menegaskan bahwa kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui perlindungan persatuan dan ketenteraman sosial. Sinergi pemerintah, aparat, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, aman, dan berdaya. Dengan menolak simbol serta narasi separatisisme, warga Aceh menunjukkan komitmen menjaga perdamaian yang telah diraih, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa proses pemulihan harus berjalan dalam semangat kebersamaan demi masa depan Aceh yang stabil, sejahtera, dan tetap kokoh dalam bingkai NKRI.

*) Pemerhati sosial

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Awal Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor besar pada penghujung 2025. Di tengah duka akibat korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas, langkah cepat pemerintah memulihkan fasilitas vital, khususnya sektor pendidikan yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Sekolah-sekolah yang kembali beroperasi bukan sekadar bangunan yang dibuka kembali, melainkan simbol bangkitnya harapan dan stabilitas sosial masyarakat terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Dari total 1.215 sekolah yang terdampak, sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen telah siap beroperasi.

Capaian ini patut diapresiasi mengingat kompleksitas penanganan pascabencana, mulai dari pembersihan lumpur, perbaikan fasilitas dasar, hingga pemulihan psikososial warga sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, yang sekaligus menandai transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.

Memang masih terdapat sebagian kecil sekolah yang menjalani pembelajaran darurat. Sebanyak 19 sekolah memanfaatkan tenda sementara dan 29 sekolah masih dalam tahap pembersihan intensif. Namun, pemerintah memastikan seluruh sekolah tetap difungsikan secara adaptif agar proses belajar tidak terhenti. Kebijakan ini menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap dijaga, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun. Kurikulum darurat dirancang secara fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi esensi pembelajaran.

Pendekatan adaptif tersebut tercermin dari kebijakan pembelajaran yang lebih manusiawi. Murid tidak dibebani kewajiban seragam atau perlengkapan belajar yang sulit dipenuhi pascabencana. Fokus utama diarahkan pada pemulihan semangat belajar, rasa aman, dan keterlibatan siswa. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa yang terpenting adalah semangat untuk bangkit dan menatap masa depan, sebuah pesan yang relevan bagi daerah yang baru saja mengalami trauma kolektif.

Secara regional, pemulihan pendidikan di Sumatra menunjukkan tren positif. Di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdapat sekitar 85 persen sekolah sudah dapat beroperasi kembali. Dari total 4.149 sekolah yang rusak, mayoritas telah dibersihkan dan difungsikan meski dengan keterbatasan.

Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen menyiapkan 54 tenda darurat serta melakukan pembersihan di 587 sekolah. Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak menunggu kondisi ideal untuk bertindak, melainkan bergerak paralel antara pemulihan fisik dan keberlangsungan layanan publik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama petugas gabungan TNI-Polri juga terus melakukan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak dihantam banjir bandang dan longsor pada November 2025. Sejumlah fasilitas publik dikebut agar bisa dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menambahkan bahwa fasilitas pendidikan ditargetkan kembali berfungsi seiring dimulainya semester genap pertengahan Januari 2026. Minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan.

BNPB tetap akan mendirikan tenda darurat sehingga kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah yang masih tergenang lumpur bisa beroperasi. Menurutnya, proses pembelajaran bisa dilakukan di tenda-tenda darurat untuk sekolah-sekolah yang belum pulih total.

Pemulihan ini semakin kuat dengan keterlibatan dunia usaha dan BUMN. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengambil langkah konkret melalui aksi pembersihan fasilitas pendidikan di Aceh Utara. Dengan mengerahkan alat berat, armada angkut, serta tenaga lapangan, BNI membantu memastikan ruang belajar dapat kembali digunakan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Sekolah memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat terdampak. Sinergi lintas BUMN dalam program “Satu Hati untuk Sumatera” memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana adalah kerja kolektif yang terkoordinasi, bukan upaya parsial.

Keterlibatan BUMN sekaligus mencerminkan peran strategis sektor usaha milik negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam situasi krisis. Fokus pada sekolah sebagai prioritas pemulihan menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan memiliki efek jangka panjang bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Anak-anak yang kembali bersekolah tidak hanya melanjutkan proses belajar, tetapi juga memulihkan rutinitas dan rasa aman setelah bencana.

Sebelummnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya juga memperhatikan sekolah-sekolah, RS, dan puskesmas-puskesmas yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus segera diperbaiki dan dibangun kembali agar dapat berfungsi secepatnya.

Dengan sekolah-sekolah yang kembali beroperasi sejak awal Januari 2026, pemulihan itu tidak lagi sebatas rencana. Di ruang kelas sederhana, tenda darurat, dan bangunan yang baru dibersihkan, proses belajar kembali berlangsung. Dari sanalah, pemulihan kawasan banjir Sumatra menemukan makna sejatinya: membangun kembali masa depan melalui pendidikan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Isu Sosial

Aceh – Pemerintah memastikan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dilakukan secara terencana dan matang, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak.

Skema bantuan rumah disiapkan secara terstruktur agar proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati klasifikasi tingkat kerusakan rumah sebagai dasar pemberian bantuan. Skema ini dirancang untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Kita sudah melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah, bahwa memang ada klasifikasi tiga, rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapatkan dukungan biaya sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta.

“Konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp30 juta,” kata Tito.

Sementara itu, untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan opsi hunian sementara dengan pendekatan yang fleksibel.

“Untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” jelas Tito.

Tito menambahkan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga skema utama. Skema pertama dikerjakan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, disusul oleh pembangunan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta skema gotong royong bersama pihak swasta.

“Kalau dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu,” tuturnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa rumah rusak berat masih menjadi prioritas utama. Namun, ia menilai perbaikan rumah rusak ringan juga perlu dipercepat.

“Jika rumah rusak ringan bisa segera diperbaiki, pengungsi dapat lebih cepat kembali ke rumah masing-masing dan beban camp pengungsian berkurang,” ungkapnya.

Dari sisi penanganan darurat menuju transisi, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemerintah telah mulai mencairkan Bantuan Dana Tunggu Hunian (BTH) bagi warga terdampak.

“Per hari ini, pencairan dana tunggu hunian sudah mulai dilakukan. Masyarakat didatangi langsung, diverifikasi identitasnya, lalu diberikan buku rekening untuk pencairan,” ucap Abdul.

BNPB mencatat sebanyak 3.736 rekening telah dibuka oleh bank-bank Himbara berdasarkan data resmi pemerintah daerah. Penyaluran bantuan ini menandai pergeseran penanganan bencana ke fase transisi darurat, dengan fokus pada kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.