Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Darma Putra )*

Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola yang profesional. Dalam kerangka tersebut, proses rekrutmen manajer Kopdes ditempatkan sebagai fondasi utama yang menentukan arah keberhasilan program.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menutup seluruh celah praktik tidak transparan. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada jalur khusus, titipan, maupun intervensi yang dapat memengaruhi hasil seleksi.

Kebijakan rekrutmen berbasis merit menjadi instrumen utama dalam menjaring kandidat terbaik. Sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelamar tanpa memandang latar belakang tertentu. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap individu yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas dalam mengelola koperasi di desa.

Proses pendaftaran yang dilakukan secara terpusat melalui platform resmi pemerintah menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas. Mekanisme ini tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga meminimalkan potensi penyimpangan. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Pemerintah juga memberikan peringatan kepada masyarakat terkait potensi penipuan dalam proses rekrutmen. Imbauan ini menekankan bahwa segala bentuk janji kelulusan yang disertai permintaan imbalan merupakan tindakan yang tidak sah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih waspada dan hanya mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan.

Standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah mencerminkan kebutuhan akan tenaga profesional yang kompeten. Lulusan D3 hingga S1 dari berbagai jurusan diberikan kesempatan yang sama, selama memenuhi syarat akademik dan administratif. Batas usia maksimal 35 tahun juga menunjukkan fokus pada generasi produktif yang siap bekerja di lapangan.

Pertimbangan domisili dalam proses seleksi menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi. Kebijakan ini diterapkan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terdapat pelamar dengan nilai yang sama. Kandidat yang berasal dari wilayah setempat dinilai memiliki pemahaman lebih baik terhadap karakteristik sosial dan ekonomi daerahnya.

Skala rekrutmen yang mencapai puluhan ribu posisi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini. Sebagian besar posisi diperuntukkan bagi manajer koperasi, sementara sisanya untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Jumlah ini mencerminkan kebutuhan besar akan tenaga profesional dalam menggerakkan ekonomi desa secara sistematis.

Pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa program ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skema pembiayaan yang digunakan memanfaatkan dana yang telah tersedia melalui mekanisme daur ulang fiskal. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan program tanpa menambah tekanan pada keuangan negara.

Pemanfaatan dana desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil menjadi bagian dari strategi pembiayaan yang terintegrasi. Distribusi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha masing-masing desa. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel dan tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Konsep pembangunan berbasis desa yang diusung pemerintah menempatkan koperasi sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. Sistem ini dirancang untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif dalam mengelola potensi yang dimiliki.

Pengelolaan koperasi secara profesional juga didukung oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Pandangan tersebut menegaskan pentingnya penerapan sistem modern dalam tata kelola koperasi. Model ini mengacu pada praktik terbaik dari koperasi internasional yang telah terbukti berhasil.

Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan koperasi menjadi langkah konkret untuk meningkatkan transparansi. Sistem ini memungkinkan keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan mekanisme tersebut, akuntabilitas pengelolaan dapat dijaga secara berkelanjutan.

Manfaat koperasi bagi masyarakat desa menjadi salah satu tujuan utama dari program ini. Keuntungan yang dihasilkan akan dikembalikan kepada anggota sebagai pemilik koperasi. Skema ini memperkuat prinsip bahwa koperasi merupakan entitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Peran koperasi dalam memperpendek rantai distribusi barang juga menjadi aspek penting yang ditekankan pemerintah. Sistem distribusi yang lebih efisien memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Sinergi antara koperasi dan pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Koperasi tidak menggantikan usaha kecil yang telah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem yang sudah berjalan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat desa.

Peran manajer koperasi dalam keseluruhan sistem ini menjadi sangat strategis. Tugas yang diemban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup perencanaan bisnis dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, kualitas individu yang terpilih akan sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan.

Komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen mencerminkan arah kebijakan yang berorientasi pada hasil. Proses yang bersih dan terbuka akan menghasilkan pengelola yang berkualitas. Dari sinilah fondasi ekonomi desa yang kuat dapat dibangun secara berkelanjutan.

*) Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Alinka Paramita )*

Langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Dalam konteks ini, proses rekrutmen manajer Kopdes menjadi titik krusial yang menentukan arah dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil. Ia menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik titipan maupun jalur orang dalam. Seluruh pelamar harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan secara terpusat melalui sistem resmi pemerintah. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga integritas sejak tahap awal pelaksanaan program.

Kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap transparansi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat dari praktik penipuan. Pemerintah mengingatkan agar calon pelamar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Dengan sistem seleksi yang berbasis merit, hanya kandidat yang benar-benar memenuhi kriteria yang akan terpilih.

Standar yang ditetapkan juga cukup jelas dan terukur. Lulusan minimal D3 hingga S1 dari berbagai jurusan diberi kesempatan yang sama, dengan syarat IPK minimal 2,75 dan batas usia maksimal 35 tahun. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaring tenaga profesional muda yang memiliki kapasitas akademik sekaligus energi untuk membangun desa.

Di sisi lain, faktor kedekatan domisili turut dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Hal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan strategi untuk memastikan efektivitas kerja di lapangan. Kandidat yang berasal dari wilayah setempat dinilai lebih memahami karakter sosial, budaya, serta potensi ekonomi desa yang akan dikelola. Dengan demikian, keputusan tersebut justru memperkuat relevansi dan keberlanjutan program.

Rekrutmen besar-besaran ini mencakup puluhan ribu posisi, dengan sekitar 30.000 di antaranya diperuntukkan bagi manajer Kopdes. Skala ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang terstruktur dan profesional. Selain itu, ribuan posisi lain juga dibuka untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat desa, tetapi juga komunitas pesisir.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa skema penggajian bagi tenaga yang lolos seleksi tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui penjelasan Menteri PANRB, Rini Widyantini, disebutkan bahwa pembiayaan berada di bawah mekanisme badan usaha milik negara. Dengan model ini, Kopdes diarahkan untuk menjadi entitas yang mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada anggaran negara.

Pendekatan tersebut sejalan dengan visi besar pemerintah untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menjadi wadah distribusi bantuan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam jangka panjang, kemandirian ini akan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa terhadap berbagai tantangan.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah. Ia menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Menurutnya, desa memiliki sumber daya yang melimpah dan selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Kehadiran manajer profesional diharapkan mampu mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan operasional Kopdes berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur seperti gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung lainnya terus dipercepat. Proses ini melibatkan badan usaha milik negara yang bertugas memastikan standar kualitas dan efisiensi terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, pendampingan terhadap pengurus koperasi juga menjadi fokus utama. Hal ini penting agar manajemen Kopdes tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi mampu bekerja secara kolektif dan berkelanjutan. Dengan sistem yang terbangun, risiko kegagalan dapat diminimalkan sejak awal.

Data menunjukkan bahwa puluhan ribu koperasi desa telah terbentuk dan sebagian di antaranya sudah mulai menjalankan aktivitas usaha secara mandiri. Capaian ini menjadi indikator bahwa program tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar bergerak menuju implementasi. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kualitas pengelolaan di tingkat operasional.

Di sinilah peran manajer menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga merancang strategi bisnis, mengelola sumber daya, serta membangun jejaring dengan berbagai pihak. Kemampuan manajerial yang baik akan menentukan apakah koperasi mampu berkembang atau justru stagnan.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan di lapangan tidaklah sederhana. Oleh karena itu, proses seleksi dirancang untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Integritas, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap ekonomi lokal menjadi aspek penting yang harus dimiliki.

Dengan seluruh rangkaian kebijakan yang telah disiapkan, rekrutmen manajer Kopdes bukan sekadar proses administratif. Ia merupakan fondasi utama bagi keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Ketika proses ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi, maka harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera menjadi semakin realistis.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan menjadi cerminan dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi pembangunan dari pinggiran. Rekrutmen yang tepat akan melahirkan pengelola yang tepat, dan dari situlah roda ekonomi desa dapat berputar secara berkelanjutan.

*) Analis Ekonomi Sosial

Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi global yang masih dibayangi volatilitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan ketidakpastian arah suku bunga dunia, kinerja investasi Indonesia menunjukkan daya tahan yang tetap solid.

Optimisme itu tercermin dari proyeksi realisasi investasi nasional pada kuartal I 2026 yang diperkirakan menembus Rp497 triliun, tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang tetap tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia.

“Realisasi pada triwulan pertama ini kami bisa capai yaitu sebesar Rp497 triliun, yang berarti tumbuh 7 persen secara tahunan,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi penanda bahwa strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas makro, kepastian regulasi, dan akselerasi hilirisasi mulai memberikan hasil nyata.

Rosan juga menekankan bahwa kualitas investasi yang masuk semakin kuat karena berdampak langsung pada sektor riil.

“Dengan realisasi tersebut, jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 627.036 orang,” tambahnya.

Penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa arus modal yang masuk tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar menggerakkan industri, memperluas aktivitas produksi, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai capaian investasi awal tahun ini menunjukkan efektivitas koordinasi pemerintah dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Menurutnya, reformasi perizinan, hilirisasi, dan penguatan peran Danantara menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan investasi, terutama di sektor energi dan industri bernilai tambah.

“Dari paparan yang kami terima, kondisi BBM kita aman. Lifting migas juga masih berada dalam jalur target, dan dari sisi hilir, pengawasan distribusi berjalan baik tanpa kendala berarti. Jika terdapat penyelewengan, telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak terkait,” jelas Bambang.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa Danantara tetap fokus pada sektor-sektor yang tahan terhadap gejolak global dan memiliki multiplier effect besar bagi ekonomi nasional.

“Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Pandu menambahkan bahwa sektor energi, digital, infrastruktur, dan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama karena memiliki daya tahan tinggi di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, disiplin tata kelola, mitigasi risiko, dan ketepatan eksekusi menjadi kunci agar Danantara mampu menjaga imbal hasil sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.*

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi investasi nasional guna meredam dampak ketidakpastian global. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan kelembagaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, termasuk pembentukan entitas baru yang fokus pada pengelolaan energi berbasis sampah.

BPI Danantara resmi membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera) sebagai holding yang akan mengonsolidasikan investasi, pengembangan, dan operasional proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa pembentukan PT Denera dilakukan oleh PT Danantara Investment Management (DIM).

“Pembentukan PT Denera merupakan wujud komitmen kami untuk membangun struktur kelembagaan yang kuat dan transparan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi di Indonesia,” ujar Pandu.

Ia menegaskan, PT Denera akan menjadi holding bagi setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL yang merupakan kolaborasi antara Danantara dan mitra strategis. Melalui struktur ini, efisiensi proyek diharapkan meningkat, sekaligus membuka peluang partisipasi investor domestik dan global serta mendorong transfer teknologi.

“Dengan adanya PT Denera, kami dapat memastikan standar operasional, tata kelola investasi, serta koordinasi dengan mitra domestik dan internasional berjalan secara lebih efektif dan akuntabel,” katanya.

Pembentukan PT Denera juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Program ini menargetkan pembangunan fasilitas PSEL di berbagai kota sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan.

Director of Investment DIM, Fadli Rahman, menambahkan bahwa PT Denera akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk melalui skema DPSR, DPS3R, hingga DPST.

“Dan bagaimana kami akan mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah lebih baik lagi karena budaya juga harus berubah dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Di tengah penguatan internal tersebut, pemerintah memastikan arus investasi global tetap terjaga. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa investor dari negara mitra utama masih menunjukkan komitmen kuat untuk berinvestasi di Indonesia.

“Sejauh ini mereka tetap berkomitmen dan investasi tetap berjalan. Terutama di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi,” kata Rosan.

Ia menyebutkan bahwa investor dari China, Jepang, dan Korea Selatan tetap aktif, bahkan minat dari kawasan Timur Tengah semakin meningkat. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif melalui berbagai forum untuk menjaga kepercayaan investor.

Rosan menilai stabilitas politik dan iklim investasi nasional menjadi faktor utama yang menjaga optimisme global. Selain itu, peningkatan aktivitas usaha domestik turut memperkuat daya tahan ekonomi.

“Dari lima bulan terakhir itu 1,8 juta pendaftaran baik dari segi UMKM-nya maupun pengusaha kita yang ingin berinvestasi,” tuturnya.

Langkah proaktif juga dilakukan melalui penjajakan investasi baru, termasuk ke China, dengan fokus pada sektor energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan manufaktur. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing industri nasional.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pembentukan PT Denera sebagai langkah positif, namun perlu diiringi dengan kebijakan yang konsisten.

“Kalau benar bisa kelola sampah jadi energi listrik, tentu itu menjadi harapan untuk bisa mengatasi permasalahan sampah yang selama ini belum tertangani dengan benar,” ujarnya.

Dengan sinergi antara penguatan kelembagaan Danantara dan tingginya kepercayaan investor global, Indonesia dinilai berada pada posisi yang solid untuk menjaga stabilitas investasi sekaligus mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di tengah dinamika global.

(*/rls)

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, ketahanan ekonomi menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Gejolak geopolitik, tekanan inflasi, serta fluktuasi pasar keuangan global mendorong setiap negara untuk memperkuat fondasi ekonominya secara adaptif dan berkelanjutan. Indonesia merespons tantangan ini dengan memperkuat instrumen investasi strategis yang terintegrasi, salah satunya melalui peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara dirancang untuk mengelola aset negara secara optimal dengan pendekatan profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, khususnya dalam mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien dan produktif. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan dari yang berbasis konsumsi menuju investasi dan industrialisasi.

Dalam konteks global, keberadaan lembaga pengelola investasi negara telah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas ekonomi. Indonesia kini menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk meredam dampak gejolak eksternal sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru. Fleksibilitas strategi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang cepat, termasuk dalam merespons tekanan pasar dan risiko geopolitik.

BPI Danantara tengah menyelaraskan kembali strategi investasinya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa perubahan strategi ini menargetkan sektor-sektor kunci yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Gejolak geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah telah menyebabkan peningkatan biaya modal dan risiko investasi, baik di tingkat global maupun domestik. Danantara telah melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap seluruh portofolio investasinya untuk memastikan profitabilitas optimal di tengah situasi krisis. Pendekatan ini menunjukkan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, sekaligus menjaga stabilitas investasi nasional.

Tekanan terhadap pasar keuangan domestik juga menjadi perhatian serius. Meskipun pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), mengalami tekanan dan ditutup di zona merah pada 7 April 2026, Danantara tetap aktif bertransaksi. Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana cadangan khusus untuk investasi di pasar modal domestik melalui sejumlah manajer investasi. Langkah ini mencerminkan upaya menjaga likuiditas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen Danantara untuk mengelola risiko sekaligus menangkap peluang investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Di tengah ketidakpastian, keberanian untuk tetap bergerak dengan perhitungan matang menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain pasar keuangan, sektor riil juga menjadi fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria meskipun terjadi penurunan trafik di beberapa bandara akibat terhentinya sejumlah rute penerbangan internasional, pihaknya memastikan hal tersebut tidak mengganggu operasional bandara secara signifikan. Adapun Pemerintah terus memonitor situasi dengan cermat, dengan prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dari gangguan global sebagai kewajiban pemerintah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sektor strategis tetap berjalan secara terkendali meskipun menghadapi tekanan eksternal. Stabilitas layanan publik dan aktivitas ekonomi menjadi indikator penting bahwa sistem ekonomi nasional memiliki daya tahan yang kuat.

Fokus investasi Danantara pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan semakin memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan. Upaya hilirisasi sumber daya alam juga terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Transformasi ini mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan mengoptimalkan pengelolaan aset dan memperluas basis investasi, Indonesia tidak hanya berupaya bertahan dari tekanan global, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk tumbuh lebih kuat.

Selain itu, pendekatan yang tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel. Kemampuan Danantara dalam menarik investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Kepercayaan global terhadap Indonesia juga tercermin dari meningkatnya minat investor terhadap berbagai proyek strategis yang dikelola secara profesional. Hal ini menjadi sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi yang ditempuh mampu memberikan kepastian dan stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Dalam menghadapi situasi yang terus berubah, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dan berkembang. Melalui penguatan investasi strategis dan pengelolaan risiko yang terukur, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.

Dengan demikian, keberadaan Danantara menjadi bagian penting dari strategi besar dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah gejolak global, langkah ini tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan tinggi.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Adianita Sulastri )*

Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, kehadiran Danantara menjadi relevan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak psikologis dan struktural terhadap pasar global, memicu volatilitas serta meningkatkan risiko investasi lintas negara. Maka langkah antisipatif melalui penguatan tata kelola portofolio dan strategi investasi menjadi kunci, sebagaimana disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, yang menegaskan pentingnya uji ketahanan portofolio untuk menghadapi berbagai skenario ketidakpastian global.

Hal tersebut mencerminkan bahwa ketidakpastian global bukan lagi isu sektoral, namun telah menjadi tantangan sistemik yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Respons pemerintah di Singapura, Malaysia, dan Filipina yang mengategorikan eskalasi konflik sebagai tindakan perang menunjukkan bahwa risiko geopolitik kini berada pada level yang lebih serius. Dalam situasi seperti ini, Danantara tidak hanya dituntut untuk bersikap defensif, tetapi juga adaptif dalam mengidentifikasi peluang yang muncul di tengah krisis.

Pendekatan optimistis yang diusung Pandu Sjahrir menegaskan bahwa ketidakpastian tidak selalu identik dengan ancaman, melainkan juga membuka ruang bagi peluang investasi baru. Perspektif untuk melihat kondisi sebagai gelas yang setengah penuh mencerminkan paradigma investasi modern yang menekankan pada fleksibilitas dan keberanian mengambil keputusan berbasis analisis menyeluruh. Danantara memposisikan diri sebagai institusi yang mampu membaca dinamika pasar secara komprehensif, baik dari sisi kredit, ekuitas, maupun pembentukan modal investasi.

Kenaikan biaya modal yang terjadi secara global memang menjadi tantangan tersendiri, namun hal tersebut tidak serta merta menutup peluang investasi. Sebaliknya, kondisi ini justru mendorong selektivitas yang lebih tinggi dalam menentukan sektor prioritas. Danantara mengidentifikasi empat sektor strategis yang menjadi fokus kajian, yakni ketahanan energi, hilirisasi industri, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Keempat sektor ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga saling terhubung dalam membentuk fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Keterkaitan antara energi dan infrastruktur digital menjadi salah satu aspek paling krusial dalam era transformasi teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membutuhkan dukungan energi dalam jumlah besar, sehingga menjadikan energi sebagai faktor fundamental dalam pengembangan teknologi masa depan. Indonesia, dengan potensi sumber daya energi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan ini sebagai daya tarik investasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital berbasis AI.

Danantara juga menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama investasi internasional. Kolaborasi dengan SMBC Aviation Capital dalam membentuk Mandiri Aviation Leasing Fund menjadi langkah penting dalam memperluas kapasitas investasi di sektor aviasi. Di sisi lain, kerja sama dengan Qatar Investment Authority dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik meskipun berada dalam situasi global yang tidak stabil. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Danantara sebagai katalisator investasi asing yang mampu membangun kepercayaan investor global.

Lebih jauh, peran strategis Danantara juga tercermin dalam pengembangan energi berbasis sampah atau waste-to-energy (WtE), yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyoroti bahwa persoalan pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Investasi pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah strategis untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni krisis energi dan permasalahan lingkungan.

Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan hadir di puluhan kota di Indonesia menunjukkan skala ambisi yang besar dari Danantara. Proyek ini tidak hanya berpotensi menghasilkan energi listrik dengan kapasitas signifikan, tetapi juga mampu mengurangi emisi karbon, menekan volume sampah di tempat pembuangan akhir, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, investasi di sektor ini memiliki dampak multiplikatif yang luas bagi perekonomian nasional.

Pembentukan PT Daya Energi Bersih Nusantara sebagai entitas khusus yang menangani proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi semakin mempertegas komitmen Danantara dalam mendorong transisi energi berkelanjutan. Direktur Investasi Danantara Investment Manager, Fadli Rahman, menjelaskan bahwa perusahaan ini akan berperan sebagai pengelola terintegrasi yang mencakup seluruh rantai pengolahan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan dengan berbagai skema teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sebagai sovereign wealth fund, Danantara memiliki mandat strategis untuk mengelola aset negara secara produktif guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam era ketidakpastian global, peran ini menjadi semakin penting karena investasi yang tepat dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi sekaligus pendorong transformasi struktural. Dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, Danantara berpotensi menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terus menguat dari berbagai kalangan, mulai dari psikolog hingga tokoh agama. Regulasi ini dipandang sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memastikan terciptanya ekosistem yang aman, sehat, dan mendidik.

Kehadiran PP TUNAS menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam melindungi generasi muda dari risiko digital yang semakin kompleks.

Psikolog anak dan remaja, Sani Hermawan Budiantini, menilai kebijakan ini sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif terkait penggunaan teknologi secara bijak. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dipahami secara menyeluruh.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada platform tertentu saja, karena risiko digital itu luas dan membutuhkan kewaspadaan bersama,” ujarnya. Menurutnya, peran orang tua menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal di tingkat keluarga.

Sani juga menekankan pentingnya edukasi digital yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami risiko, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang positif.

“Semua pihak harus menjadi agen perubahan, mengedukasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama menjaga anak agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah strategis dalam membangun budaya digital yang beretika. Ia menegaskan bahwa penguatan nilai moral melalui pendidikan keagamaan menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan era digital.

“Kita ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendidik bagi generasi muda,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong integrasi literasi digital dengan pendidikan karakter melalui madrasah dan pesantren. Langkah ini diyakini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, implementasi PP TUNAS diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi anak sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi generasi muda.

Psikolog Anak dan Remaja, Sani Hermawan Budiantini, mengatakan bahwa kecanduan gawai menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, implementasi PP Tunas perlu didukung peran aktif orang tua.

Menurut Sani, pemahaman yang keliru terhadap kebijakan seringkali membuat perlindungan anak di ruang digital menjadi tidak optimal.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada delapan platform saja. Itu berbahaya, karena seolah-olah platform lain dianggap aman, padahal risiko digital itu luas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kecanduan gawai tidak hanya dialami anak, tetapi juga orang tua, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hubungan dalam keluarga.

“Bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang kecanduan gadget. Ini bisa memicu masalah emosional dalam keluarga, bahkan konflik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sani mengungkapkan sejumlah dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak, antara lain gangguan tidur, kecemasan, penurunan kemampuan komunikasi, hingga kecenderungan perilaku instan tanpa proses.

“Anak-anak sekarang cenderung ingin serba cepat dan instan, kurang memiliki daya tahan dalam proses belajar, serta mudah terpengaruh standar dari media sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Tokoh Agama dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Pendeta Nixon TR Lumi STh mengatakan kehadiran PP TUNAS memberikan ruang lebih besar memperkuat pendidikan di tengah keluarga.

“Ketika ruang akses media sosial anak di bawah 16 tahun dibatasi, maka ruang pendidikan keluarga harus menjadi pondasi kuat,” kata Pendeta Nixon.

Menurut Pendeta Nixon, Pendeta Nixon, ruang-ruang akses digital yang dibatasi tersebut harus segera direspon positif pendidikan dan pengajaran di tengah keluarga.

“Peran orang tua menjadi sentral mengisi ruang yang sudah dibatasi tersebut. Orang tua harus hadir dan memberikan solusi yang tepat ketika anak bertanya terhadap sebuah situasi yang menuntut jawaban,” ujarnya.

Pendeta Nixon menambahkan kehadiran anak di tengah keluarga sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dijawab dengan pendidikan dan pengajaran sehat dan bermakna.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perlindungan anak merupakan elemen mendasar dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa jaminan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai, proses belajar tidak akan mampu berjalan secara optimal. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah tentang TUNAS menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik. Berbagai tantangan seperti perundungan, kekerasan, hingga tekanan psikologis masih menjadi persoalan yang harus dihadapi secara serius. Negara berkepentingan memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dalam suasana yang bebas dari rasa takut dan ancaman. Dengan adanya PP TUNAS, perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari perlindungan terhadap generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dalam hal ini, PP TUNAS menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat komitmen negara dalam menciptakan ruang belajar yang sehat dan mendukung.

PP TUNAS memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Regulasi ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, perlindungan anak tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi sistem yang terintegrasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan yang bermutu harus berjalan seiring dengan perlindungan anak. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan keamanan psikologis peserta didik. Dengan adanya regulasi yang kuat, setiap institusi pendidikan didorong untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Implementasi PP TUNAS juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan di lingkungan pendidikan. Sistem pelaporan yang lebih terbuka, penanganan kasus yang cepat, serta pendampingan bagi korban menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan berjalan efektif. Dengan adanya sistem yang responsif, setiap potensi pelanggaran terhadap hak anak dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Selain itu, regulasi ini memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak tumbuh dalam suasana yang aman dan penuh dukungan. Kesadaran keluarga terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan ini.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Lingkungan sosial yang peduli terhadap perlindungan anak akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah berbagai bentuk kekerasan menjadi bagian dari upaya kolektif dalam melindungi generasi muda. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama.

PP TUNAS juga berkontribusi dalam membangun budaya pendidikan yang lebih humanis. Sekolah didorong untuk menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan saling menghormati sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, perlindungan anak yang kuat akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

Namun, keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan kebijakan diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Lembaga pendidikan harus menjalankan peran secara profesional, sementara masyarakat dan keluarga perlu terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan ini. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Dengan kerja sama yang kuat, sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata.

PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan memastikan setiap anak terlindungi, negara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan generasi masa depan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya tentang kurikulum dan fasilitas, tetapi juga tentang perlindungan dan kesejahteraan peserta didik.

Melalui implementasi yang konsisten dan kolaborasi yang kuat, PP TUNAS diyakini menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan nasional. Dengan fondasi perlindungan yang kokoh, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat, aman, dan berkarakter. Inilah langkah nyata menuju masa depan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen akan memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari di lingkungan pendidikan.

*)Pengamat Isu Strategis