Arsip Tahunan: 2026

Kalimantan Barat – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali menunjukkan peran strategisnya dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat.

Hal ini tercermin dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, bersama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, ke Sekolah Rakyat SRT 53 di Pontianak. Peninjauan tersebut tidak hanya memastikan kesiapan fasilitas dan proses pembelajaran, tetapi juga menjadi simbol kuat hadirnya negara dalam menjamin pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Djamari Chaniago menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan akses pendidikan yang layak. Ia menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan siswa telah difasilitasi oleh negara, mulai dari kebutuhan dasar hingga dukungan tenaga pendidik yang memadai.

“Kalian di sini sekolah dibiayai oleh negara, dari rakyat dan pajak, agar kalian bisa sukses. Mulai dari pakaian, makanan, hingga tenaga pendidik, semuanya disediakan. Ini adalah bentuk nyata kepedulian negara kepada kalian,” tegas Djamari Chaniago.

Ia juga menambahkan agar para sisa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Anggap wali asrama sebagai orang tua sendiri. Jangan ragu menyampaikan keluhan. Ibadah jangan ditinggalkan, dan gantungkan cita-cita setinggi langit,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang dinilai mampu memberikan dorongan besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Kehadiran pejabat pusat di tengah-tengah siswa dan tenaga pendidik, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas nasional yang dijalankan secara kolaboratif.

“Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan. Kami ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa terkendala biaya,” tambahnya.

Ria Norsan menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memastikan keberlanjutan program tersebut serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan siswa, dalam kunjungan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan berupa perlengkapan olahraga serta sarana penunjang kegiatan belajar dan ekstrakurikuler. Langkah ini diharapkan mampu mendorong keseimbangan antara prestasi akademik dan pengembangan bakat, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan yang holistik.

JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan dengan standar kualitas tinggi melalui dukungan guru-guru berkualitas serta sistem seleksi siswa yang transparan dan berbasis data. Langkah ini dilakukan untuk menjamin pendidikan yang tepat sasaran bagi masyarakat paling membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa dilakukan secara ketat tanpa intervensi pihak mana pun. Menurutnya, seleksi berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Penjangkauan dilakukan berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menekankan bahwa integritas proses seleksi harus dijaga agar program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Tidak boleh ada titipan atau intervensi. Semua pihak harus menjaga integritas proses seleksi,” katanya.

Lebih lanjut, Saifullah menegaskan prioritas utama program ini adalah masyarakat pada lapisan terbawah.

“Yang paling membutuhkan harus diprioritaskan dalam seleksi. Ini prinsip utama program,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi manipulasi data serta menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

“Waspadai manipulasi data dan intervensi pihak luar. Semua harus menjaga proses ini,” ucapnya.

“Pelaku kekerasan akan ditindak tegas, bisa langsung diberhentikan tanpa peringatan. Pendidikan harus damai dan inklusif, tidak boleh ada intoleransi di sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat juga diperkuat melalui dukungan tenaga pendidik yang kompeten. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq memastikan pemerintah menyiapkan guru berkualitas sebagai fondasi utama pendidikan.

“Sekolah Rakyat hadir ditopang oleh guru-guru yang berkualitas agar anak-anak mendapat pembelajaran terbaik,” kata Fajar.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembinaan guru secara berkelanjutan melalui unit pelaksana teknis di daerah.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendukung penuh Sekolah Rakyat, salah satunya dengan menyiapkan guru-guru berkualitas dan memperkuat pembinaan secara berkelanjutan melalui UPT di daerah, seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, agar kualitas pembelajaran benar-benar terjaga dan terus meningkat,” jelasnya.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menambahkan bahwa program ini secara khusus menyasar masyarakat desil satu dan dua.

“Jika ditemukan layak, usulan bisa diajukan melalui tim. Ini melengkapi data yang ada,” pungkas Nuh.

Dengan sistem seleksi yang transparan dan dukungan tenaga pendidik berkualitas, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus membuka akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

JAKARTA — Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan sebagai solusi memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama berbagai mitra kini menjajaki kolaborasi nasional dan internasional guna membuka peluang lebih luas bagi para siswa, termasuk akses kerja global.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu mitra strategis yang mulai menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI Agus Setiabudi menyebut kolaborasi ini sebagai respons terhadap kebutuhan nyata di dunia pendidikan.

“Ini bisa dikatakan sebagai gayung bersambut. Kita memang sedang mencari berbagai permasalahan nyata yang ada di dunia pendidikan,” kata Agus di Bandung.

Ia menjelaskan, kontribusi UPI akan difokuskan pada pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta perumusan konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain itu, UPI juga akan mengirimkan mahasiswa untuk praktik kerja lapangan guna mendukung kebutuhan tenaga pendidik.

“Selanjutnya, mereka akan melihat kapasitas mahasiswa kita. Jika memiliki prospek, ke depan bisa direkrut menjadi staf. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembinaan bagi para guru serta penataan kurikulum sekolah,” ujarnya.

Menurut Agus, UPI siap memperkuat program ini melalui penyusunan nota kesepahaman, pengembangan proyek percontohan, hingga penyusunan peta jalan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian lulusan.

Sementara itu, Kemensos juga membuka peluang kerja sama internasional untuk memperluas prospek lulusan Sekolah Rakyat. Salah satunya melalui kemitraan dengan Regiono Group dari Jepang yang bergerak di bidang pendidikan dan layanan kesehatan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kerja sama ini diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja caregiver dari lulusan Sekolah Rakyat.

“Jadi dari keluarga miskin, kemudian kita latih, ya caregiver ini. Kemudian memang nanti kita berharap ini bisa (menjadi) kerja sama permanen, strategis lah ya,” ujar Agus Jabo.

Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat skema graduasi, yakni mendorong penerima bantuan sosial agar mampu mandiri secara ekonomi.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menegaskan kurikulum Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk pendidikan akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan kerja.

“Jadi begitu lulus dari itu, sudah bisa berangkat ke sana (Jepang),” jelas Supomo.

Ia juga menyebut Kemensos akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan program.

Dari pihak mitra, CEO Regiono Group Nakashima Yasuharu mengungkapkan kebutuhan tenaga kerja caregiver dari Indonesia cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.

“Selama beberapa tahun ke depan, kami membutuhkan sekitar 400 caregiver,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi akses pendidikan alternatif, tetapi juga menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan dan mobilitas sosial bagi masyarakat.

JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan dengan prinsip transparansi dan ketepatan sasaran guna menghadirkan pendidikan bermutu bagi masyarakat paling membutuhkan. Sistem seleksi siswa dilakukan berbasis data resmi tanpa membuka pendaftaran umum, sehingga menjamin program tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Seluruh mekanisme dilakukan melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Penjangkauan dilakukan berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas proses seleksi agar program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Tidak boleh ada titipan atau intervensi. Semua pihak harus menjaga integritas proses seleksi,” katanya.

Menurutnya, prioritas utama program adalah masyarakat pada kelompok desil satu dan dua, sehingga prinsip kehati-hatian dan ketepatan sasaran harus dijaga.

“Yang paling membutuhkan harus diprioritaskan dalam seleksi. Ini prinsip utama program,” tegasnya.

Saifullah juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi manipulasi data serta memastikan proses seleksi berjalan bersih dan transparan.

“Waspadai manipulasi data dan intervensi pihak luar. Semua harus menjaga proses ini,” ucapnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

“Pelaku kekerasan akan ditindak tegas, bisa langsung diberhentikan tanpa peringatan. Pendidikan harus damai dan inklusif, tidak boleh ada intoleransi di sekolah,” jelasnya.

Dalam proses pembinaan, peran wali asuh dinilai sangat penting untuk mendampingi siswa secara intensif serta melakukan deteksi dini terhadap potensi perilaku menyimpang.

“Jika ditemukan perilaku menyimpang, akan dilakukan rehabilitasi. Pendampingan menjadi kunci utama,” imbuhnya.

Di sisi lain, kedisiplinan juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Sekolah Rakyat, termasuk dalam penerapan aturan pembelajaran sehari-hari.

“Aturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Kedisiplinan menjadi bagian penting pendidikan,” kata Saifullah.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menambahkan bahwa program ini tetap membuka ruang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data yang ada.

“Jika ditemukan layak, usulan bisa diajukan melalui tim. Ini melengkapi data yang ada,” pungkasnya.

Dengan sistem seleksi yang transparan, berbasis data, serta penguatan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menghadirkan pendidikan bermutu sekaligus menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kualitas Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penguatan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, baik dalam pembentukan karakter maupun pengembangan literasi.

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pengurus Besar Institut Karate-do Nasional (PB INKANAS) untuk memperkuat pendidikan karakter siswa melalui penandatanganan nota kesepahaman di Depok, Jawa Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari konsep pendidikan berbasis asrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

“Jadi hari ini kita bekerja sama dengan INKANAS. Tentu ini adalah satu hal yang kita butuhkan, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter di Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter secara menyeluruh selama 24 jam.

“Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah sekolah berasrama yang siswa-siswanya berasal dari keluarga yang paling tidak mampu, di mana mereka dididik secara berkelanjutan selama 24 jam,” ujarnya.

Menurut dia, kegiatan di luar jam pelajaran formal difokuskan pada penguatan karakter melalui berbagai aktivitas, termasuk seni bela diri.

“Nah, secara khusus hari ini kami ingin memberikan penguatan dengan memberikan kesempatan siswa Sekolah Rakyat bisa memperoleh pembelajaran seni bela diri, dalam hal ini adalah karate,” jelasnya.

Ketua Umum PB INKANAS Ramdani Hidayat menegaskan bahwa pelatihan tersebut berorientasi pada pembentukan karakter, bukan kekerasan.

“Sesuai dengan MoU tadi, artinya bahwa ini untuk pendidikan karakter. Jadi karena pendidikan karakter, berarti di situ dimasukkan poin-poin yaitu kedisiplinan, sportivitas, dan semangat, dan kedepannya nanti mudah-mudahan menjadi suatu prestasi,” sebutnya.

Selain penguatan karakter, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pengembangan literasi sebagai fondasi pendidikan bermutu. Kemensos menyelenggarakan pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi pengelola Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.

Saifullah Yusuf menekankan bahwa peran pustakawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pembelajaran.

“Kalian yang jadi ujung tombaknya dan kalian yang ada di depan bagaimana Sekolah Rakyat ini nanti jadinya,” ucapnya.

Kepala Perpusnas RI, Aminudin Aziz, memberikan apresiasi atas sinergi ini dan meyakini Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang inovatif.

“Anak-anak dari kelompok marjinal yang mendapatkan asupan bacaan berkualitas dapat berkembang melebihi rata-rata siswa sekolah biasa,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Perpusnas telah menyalurkan bantuan buku ke 150 Sekolah Rakyat. Distribusi tersebut mencakup 1.500 buku untuk jenjang SD, 1.500 buku untuk SMP, dan 1.000 buku untuk tingkat SMA guna mendukung Gerakan Literasi Sekolah Rakyat.

Dengan penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler serta pengembangan literasi yang sistematis, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menghadirkan pendidikan bermutu yang tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Oleh : Nancy Rentalita )*

Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu strategi negara dalam menjawab persoalan mendasar yang selama ini membayangi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, yakni ketimpangan akses pendidikan. Dalam konteks negara kesejahteraan, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin ekstrem masih menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan biaya hingga akses geografis yang tidak merata. Di sinilah Sekolah Rakyat menjadi intervensi kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk memastikan keadilan pendidikan benar-benar terwujud secara nasional.

Komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat tercermin dari arah kebijakan yang menargetkan kehadiran minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota. Gagasan ini menegaskan bahwa negara tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai layanan yang bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan sebagai hak yang dijamin kehadirannya hingga ke wilayah paling terpencil. Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa pemerataan fasilitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menghapus kesenjangan antarwilayah sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pendekatan yang sistematis dan terukur dalam membangun fondasi keadilan sosial melalui sektor pendidikan.

Lebih jauh, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda besar pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan formal. Dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas lengkap, serta pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, negara berupaya menciptakan lingkungan belajar yang setara dengan sekolah unggulan pada umumnya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menggambarkan bahwa program ini merupakan implementasi langsung dari arahan presiden yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga memperlihatkan pergeseran paradigma dalam kebijakan pendidikan nasional. Jika sebelumnya pendekatan lebih banyak bersifat umum, kini pemerintah mengedepankan kebijakan afirmatif yang secara khusus menyasar kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting untuk menciptakan mobilitas sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi faktor reproduksi ketimpangan, melainkan menjadi alat transformasi sosial yang efektif.

Salah satu keunggulan dari Sekolah Rakyat terletak pada pendekatan holistik yang diterapkan. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, konsumsi harian, hingga fasilitas pembelajaran berbasis digital. Model asrama yang diterapkan memungkinkan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan terarah. Selain itu, penggunaan Learning Management System serta perangkat teknologi seperti laptop dan papan tulis digital menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing yang setara di tingkat nasional maupun global.

Tidak berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan skema keberlanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Melalui pemberian beasiswa penuh hingga perguruan tinggi, negara memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang dalam meraih pendidikan tinggi. Bahkan, bagi lulusan yang memilih jalur vokasi, tersedia program pembinaan untuk menjadi tenaga kerja terampil, termasuk peluang bekerja di luar negeri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas, negara menciptakan peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lebih dari itu, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

Namun demikian, implementasi Sekolah Rakyat tentu memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Tantangan seperti kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, serta koordinasi antarinstansi perlu dikelola dengan baik agar program ini dapat berjalan optimal. Selain itu, partisipasi pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program di tingkat lokal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat dapat menjadi model kebijakan pendidikan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan pendidikan bagi kelompok miskin, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun bangsa yang lebih adil dan setara. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada masa depan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju keadilan pendidikan nasional yang sesungguhnya.

*Penulis adalah Penagamat Sosial

Oleh: Margo Nov Ra *)

Di tengah percakapan publik tentang kualitas sekolah, kesenjangan akses, dan maraknya ‘jalur belakang’ dalam layanan sosial, Program Sekolah Rakyat muncul sebagai eksperimen kebijakan yang menarik, pendidikan berasrama gratis, menyasar keluarga paling rentan, namun dituntut tetap menjaga standar pendidikan bermutu. Tantangan terbesarnya bukan hanya membangun gedung atau menyiapkan menu makan. Tantangan paling sensitif adalah menjaga integritas seleksi, memastikan ekosistem sekolah aman dan inklusif, serta menutup celah praktik titipan yang selama ini sering menjadi penyakit laten program sosial.

Penegasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf patut dibaca sebagai fondasi etika penyelenggaraan. Ia menekankan bahwa seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka, karena prosesnya dilakukan melalui penjangkauan berbasis data sosial nasional atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sehingga tidak boleh ada titipan, intervensi, atau manipulasi data.

Penegasan integritas seleksi juga diperkuat oleh Mohammad Nuh, selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, yang menggarisbawahi bahwa program ini memprioritaskan kelompok desil satu dan dua. Pada saat yang sama, Mohammad Nuh membuka ruang koreksi lapangan dimana bila ada temuan warga yang layak namun belum tercatat, usulan dapat diajukan melalui tim untuk melengkapi data. Di sinilah desain program menjadi lebih realistis, data nasional penting, tetapi dinamika kemiskinan sering bergerak lebih cepat daripada pembaruan administrasi. Ruang usulan berbasis temuan lapangan adalah katup pengaman agar tidak ada anak yang tercecer hanya karena data belum sempurna.

Namun, pendidikan bermutu tidak berhenti pada siapa yang diterima. Mutu juga ditentukan oleh iklim sekolah, rasa aman, disiplin, dan bebas kekerasan. Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa lingkungan Sekolah Rakyat harus inklusif, bebas intoleransi, serta menerapkan sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Untuk banyak anak dari keluarga rentan, sekolah yang aman bukan sekadar fasilitas tambahan, sudah pasti syarat utama agar proses belajar terjadi. Anak yang sehari-hari hidup dalam tekanan ekonomi sering membawa beban psikososial. Ketika sekolah justru menjadi ruang intimidasi, maka pendidikan kehilangan maknanya.

Menariknya, desain Sekolah Rakyat juga menempatkan pendampingan sebagai pilar, bukan hanya pelajaran di kelas. Pemerintah menekankan peran wali asuh untuk pendampingan intensif sejak awal, termasuk deteksi dini perilaku menyimpang dan rehabilitasi bila diperlukan, yang sejalan dengan praktik pendidikan berasrama yang baik, pembentukan karakter dan dukungan sosial berjalan beriringan dengan pembelajaran akademik.

Mutu juga membutuhkan ekosistem akademik yang kuat. Karena itu, langkah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial memberi sinyal positif. Agus Setiabudi, selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, memandang kerja sama ini sebagai momentum kontribusi kampus untuk menjawab persoalan nyata pendidikan, terutama tingginya angka anak yang belum bersekolah. UPI menyatakan fokus dukungannya pada pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Bahkan, UPI berencana mengirim mahasiswa untuk praktik kerja lapangan sebagai dukungan tenaga pendidik sekaligus membaca potensi rekrutmen di masa depan, disertai pembinaan guru, penataan kurikulum, proyek percontohan, hingga penyusunan peta jalan pendidikan menuju kemandirian lulusan.

Keterlibatan LPTK dan perguruan tinggi kependidikan seperti UPI memberi dua keuntungan. Pertama, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendirian, melainkan didampingi mesin mutu yang memahami pedagogi, kurikulum, dan asesmen. Kedua, program ini dapat menjadi laboratorium kebijakan yang memperkaya praktik pendidikan nasional, bagaimana menutup kesenjangan belajar, membangun karakter dalam ekosistem asrama, dan mengelola dukungan psikososial bagi anak rentan secara sistematis.

Kebijakan ini tidak kehilangan wajah manusianya jika hanya dibahas pada level konsep. Di titik ini, kisah Akbar Varel Areva (17)—anak pengemudi ojek online yang sempat berhenti sekolah, lalu kembali menemukan arah hidup di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Bekasi—menjadi cermin sederhana tentang makna pendidikan bermutu yang berkeadilan. Akbar tidak hanya kembali sekolah, melainkan mendapat pemetaan bakat-minat, dukungan guru, akses internet, dan ruang pengembangan seperti ekstrakurikuler robotika. Ia memupuk cita-cita menjadi Data Science Analyst, bahkan menargetkan perguruan tinggi kelas dunia. Lebih dari itu, sistem asrama membentuk disiplin, empati, dan kebersamaan, dengan prinsip tumbuh setara tanpa senioritas.

Pendidikan bermutu tidak sekadar soal nilai ujian, melainkan ekosistem yang membuat anak berani bermimpi dan punya dukungan nyata untuk mengejar mimpi itu. Ketika biaya sekolah, seragam, buku, makan, hingga asrama ditanggung negara, beban keluarga berkurang dan energi anak dapat dialihkan untuk belajar. Benat-benar upaya memutus rantai kemiskinan lewat jalur paling strategis yaitu pendidikan.

Arah kebijakan dan program ini memberi harapan bahwa integritas seleksi ditegaskan, kolaborasi dengan institusi pendidikan disiapkan, dan pendampingan karakter dijadikan arsitektur utama. Sekolah Rakyat berpeluang menjadi model bagaimana negara menghadirkan pendidikan bermutu yang bukan hanya unggul, tetapi juga adil, membuka pintu masa depan bagi mereka yang selama ini paling jauh dari pintu itu.

*) Pegiat Isu Kepemudaan

Oleh : Muhammad Nanda Aprilio

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpangan akses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataan pendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakan keadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkan keseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan konsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layanan pendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.

Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untuk menjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkan infrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasi yang konkret.

Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor krusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalam mendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskan kesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuai target. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastruktur pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagi menjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesional juga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki akses pendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal implementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.

Oleh: Ganish Jain Malaika *)

Perdebatan tentang pendidikan sering terjebak pada angka, ruang kelas, rasio guru, atau nilai ujian. Padahal, dalam filsafat politik, kualitas sebuah kebijakan pendidikan justru diuji dari hal yang lebih mendasar, apakah negara hadir untuk memulihkan martabat manusia, terutama bagi mereka yang paling rentan. Di titik itu, Sekolah Rakyat menarik karena ia tidak hanya menawarkan akses sekolah gratis, tetapi merancang ekosistem pendidikan bermutu dalam format berasrama, sebuah konsep yang menyentuh wilayah paling dalam dari pembentukan manusia, disana ada karakter, disiplin, literasi, dan rasa aman.

Gagasan sekolah berasrama 24 jam pada dasarnya menyatakan satu posisi etis, dimana anak dari keluarga paling tidak mampu tidak boleh lagi sekadar ‘ditampung’ agar statistik putus sekolah turun, melainkan dibina secara utuh agar mampu menata masa depan. Itulah mengapa penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa Sekolah Rakyat berjalan seperti sekolah umum pada jam akademik, lalu dilanjutkan pendidikan karakter di luar jam formal, sebagai desain kebijakan, bukan sekadar narasi. Pemerintah menekankan pembelajaran akademik berlangsung dari pagi hingga sore, sementara waktu selebihnya difokuskan pada pembentukan karakter, melalui pendidikan agama sesuai keyakinan, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan berbasis asrama.

Mutu bertumbuh dari kualitas lingkungan moral, bagaimana sekolah memproduksi kebiasaan baik, bukan sekadar memindahkan pengetahuan. Karena itu, kolaborasi Kemensos dengan Pengurus Besar Institut Karate-do Nasional (PB INKANAS) melalui penandatanganan MoU dapat dibaca sebagai strategi konkret mengisi ruang pendidikan karakter secara terarah. Saifullah Yusuf memandang kerja sama ini relevan karena Sekolah Rakyat memang menuntut pembinaan berkelanjutan, dan seni bela diri, yang dapat menjadi metode pembelajaran disiplin dan pengendalian diri, bukan kekerasan.

Ketua Umum PB INKANAS Komjen Pol Ramdani Hidayat menegaskan pelatihan karate dalam kerja sama ini sepenuhnya berorientasi pada pendidikan karakter, dengan penekanan pada kedisiplinan, sportivitas, semangat, dan etika agar bela diri tidak berubah menjadi agresivitas. Secara filosofis, mengingatkan bahwa kekuatan tanpa etika adalah bencana, sementara etika tanpa latihan kebiasaan sering menjadi wacana kosong. Pendidikan karakter memerlukan tubuh, latihan, repetisi, dan contoh, bukan hanya ceramah.

Penegasan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq bahwa Sekolah Rakyat ditopang guru-guru berkualitas patut ditempatkan sebagai pilar kebijakan. Fajar Riza Ul Haq menekankan kualitas pembelajaran sebagai kunci keberhasilan, sekaligus menyatakan dukungan berkelanjutan melalui UPT daerah seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, agar pembinaan guru berjalan dan mutu pembelajaran terus meningkat.

Dalam filsafat pendidikan, guru bukan komponen, melainkan pusat—karena guru adalah wajah pertama negara dalam pengalaman sehari-hari anak. Selain guru, ada satu institusi yang kerap diremehkan namun menentukan mutu yaitu perpustakaan. Menarik ketika Saifullah Yusuf pada pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan Sekolah Rakyat menempatkan pustakawan sebagai ujung tombak operasional harian, bahkan lebih krusial daripada posisi menteri dalam konteks praktik harian sekolah. Karena sadar, pendidikan bermutu lahir dari ekosistem literasi yang hidup, bukan dari hierarki jabatan.

Sinergi Kemensos dengan Perpustakaan Nasional RI juga memberi sinyal bahwa tata kelola literasi tidak dibiarkan berjalan seadanya, melainkan ditopang profesionalisme. Kepala Perpusnas RI Aminudin Aziz mengapresiasi sinergi itu dan meyakini Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inovatif; anak-anak marjinal dengan bacaan berkualitas berpeluang berkembang bahkan melampaui rata-rata.

Bahkan ada data konkret: pada tahun 2025, Perpusnas telah menyalurkan bantuan buku ke 150 Sekolah Rakyat, dengan distribusi ribuan buku untuk jenjang SD, SMP, dan SMA untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah Rakyat.

Di Surakarta, kisah Raisa Alena Wijayanto, siswa kelas 5 di Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2, menunjukkan wajah nyata program, dimana anak korban perceraian orang tua yang sempat tak mampu dibiayai sekolah, lalu mendapatkan fasilitas dasar yang lengkap, seragam, tas, sepatu, asrama, ruang kelas bersih dengan papan interaktif digital, sampai asupan makan yang memadai. Raisa menyebut mendapatkan tiga kali makan dan dua kali kudapan, dan guru membantu memupuk cita-citanya menjadi Polisi Wanita. Ia bahkan menulis surat terima kasih yang menegaskan Sekolah Rakyat sebagai gerbang cahaya dan jalan “tumbuh setara”.

Dalam filsafat keadilan, momen seperti itu bukan sentimentalitas, tetapi menjadi indikator kebijakan bekerja. Ketika seorang anak yang sempat terpinggirkan mulai menulis harapan dengan kalimatnya sendiri, berarti negara berhasil mengubah posisi warga, dari yang merasa tidak mungkin menjadi mungkin.

Sekolah Rakyat dan pendidikan bermutu sebaiknya dibaca sebagai satu paket integritas pembinaan 24 jam, karakter yang beretika, guru berkualitas, perpustakaan yang hidup, dan lingkungan aman tanpa perundungan. Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses, pastinya akan menjadi bukti bahwa negara mampu menghadirkan pendidikan bermutu sebagai praktik keadilan, bukan sekadar slogan.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang kerja luas bagi generasi muda di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan berbasis desa di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pada tahap awal, pemerintah menyediakan sedikitnya 30.000 formasi manajer koperasi yang akan ditempatkan di berbagai daerah.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujar Zulkifli.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran dibuka pada 15 hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Pemerintah menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa pungutan biaya, sekaligus menutup celah praktik percaloan maupun titipan.

Bahkan, pemerintah memastikan tidak ada jalur khusus dalam proses ini sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk lolos berdasarkan kompetensi.

Rekrutmen ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pembangunan 30.000 unit Kopdes Merah Putih yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026.

Program ini juga terintegrasi dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga diharapkan mampu memperkuat sektor pangan dan kelautan secara simultan.

Selain membuka peluang kerja profesional, program ini juga dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam kondisi nilai seleksi yang setara, pemerintah akan memprioritaskan putra daerah guna memastikan efisiensi operasional sekaligus memperkuat dampak ekonomi di wilayah setempat.

Pendekatan ini diyakini mampu menekan biaya operasional sekaligus mempercepat adaptasi manajer terhadap karakteristik daerah.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menambahkan bahwa skema koperasi ini dirancang agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat.

“Sebagian besar keuntungan koperasi akan dikembalikan ke desa, sehingga perputaran ekonomi benar-benar terjadi di tingkat lokal,” jelasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya membuka peluang karier bagi anak muda, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa. Setiap unit koperasi bahkan diproyeksikan mampu menyerap belasan tenaga kerja lokal, sehingga efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja semakin nyata.