Yearly Archives: 2026

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Seluruh unit SPPG berfungsi sebagai dapur produksi dan distribusi yang memastikan makanan diproses secara higienis sesuai standar nutrisi nasional.

Operasional dapur telah dimulai sejak awal Januari, sementara distribusi makan bergizi dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 setelah melewati masa persiapan sumber daya manusia dan logistik.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pembangunan ribuan SPPG tersebut merupakan hasil kerja terukur sepanjang satu tahun penuh.

“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja yang masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan infrastruktur tersebut memungkinkan MBG langsung berjalan dengan cakupan luas sejak awal tahun anggaran.

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada 2026, fokus kami tidak hanya pada intervensi gizi, tetapi juga peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi kepada masyarakat,” jelasnya.

Komitmen pemerintah terhadap MBG juga terlihat dari perhatian Presiden RI Prabowo Subianto di lapangan.

Saat mengunjungi pengungsi banjir di Tapanuli Selatan, Prabowo memastikan kesiapan dapur MBG dan menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak.

“Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat,” tuturnya.

Ia menegaskan seluruh program pemerintah diarahkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, termasuk pemulihan ekonomi dan penambahan lapangan kerja.

Dukungan turut datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai MBG sebagai intervensi strategis bagi kelompok rentan.

“Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis,” katanya.

Menurutnya, pelibatan posyandu, kader kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga memperkuat ketepatan sasaran.

“Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” jelasnya.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan banjir di sejumlah wilayah Sumatera dengan membuka jembatan darurat dan jalur alternatif guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga konektivitas wilayah terdampak sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Dalam situasi darurat bencana, keterbukaan akses dinilai sebagai faktor kunci agar bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan kemanusiaan dapat menjangkau warga secara merata dan tepat waktu.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat terdampak bencana terisolasi akibat terputusnya infrastruktur penghubung. Menurut Presiden, pembangunan jembatan darurat dan pembukaan jalur alternatif merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat saat bencana terjadi. Presiden memandang bahwa kelancaran akses tidak hanya berdampak pada distribusi bantuan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap rasa aman dan kepastian hidup warga yang terdampak banjir.

Presiden menilai bahwa percepatan pemulihan konektivitas wilayah harus berjalan seiring dengan penanganan darurat lainnya. Pemerintah, dalam pandangannya, tidak cukup hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan jalur distribusi tersebut benar-benar berfungsi. Oleh karena itu, Presiden mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat dan adaptif dalam membangun infrastruktur sementara yang dapat langsung digunakan masyarakat.

Dalam konteks banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh melalui pengerahan sumber daya, sementara pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan pendataan kebutuhan lapangan. Sinergi ini dipandang sebagai kunci agar pembangunan jembatan darurat dan jalur alternatif dapat dilakukan sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat.

Presiden juga menyoroti bahwa langkah darurat tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah menuju pemulihan menyeluruh. Infrastruktur sementara dirancang tidak hanya untuk fungsi darurat, tetapi juga sebagai penyangga aktivitas masyarakat hingga pembangunan permanen dapat direalisasikan. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak menimbulkan jeda panjang yang berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga.

Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan penanganan bencana harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pemerintah berupaya agar dampak banjir tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas akibat keterlambatan bantuan. Oleh sebab itu, pembukaan jalur alternatif menjadi langkah strategis untuk menjaga arus distribusi tetap berjalan meskipun infrastruktur utama mengalami kerusakan.

Setelah arah kebijakan ditegaskan oleh Presiden, pelaksanaan teknis di lapangan menjadi fokus utama agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa pembukaan jembatan darurat dan jalur alternatif dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah terdampak dan tingkat kerusakan infrastruktur. BNPB bersama instansi terkait memprioritaskan lokasi-lokasi yang mengalami keterisolasian akibat putusnya akses jalan dan jembatan utama. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan logistik dan personel dapat masuk tanpa hambatan berarti.

Penggunaan jembatan darurat menjadi solusi cepat untuk menghubungkan kembali wilayah yang terpisah akibat banjir. Selain itu, jalur alternatif disiapkan untuk mengalihkan arus kendaraan bantuan agar distribusi tetap berjalan meskipun jalur utama belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, fleksibilitas dalam pengelolaan akses menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

BNPB juga bekerja sama dengan TNI, Polri, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sementara tersebut. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar pengerjaan jembatan darurat dapat dilakukan secara aman dan cepat, sekaligus memastikan jalur yang dibuka layak dilalui kendaraan logistik dan evakuasi.

Dalam pelaksanaannya, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Setiap jembatan darurat dan jalur alternatif yang dibuka telah melalui penilaian teknis agar tidak membahayakan pengguna. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah risiko lanjutan yang dapat muncul apabila infrastruktur sementara digunakan tanpa perhitungan matang.

Pembukaan akses ini berdampak langsung pada percepatan penyaluran bantuan. Logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya dapat lebih cepat menjangkau warga terdampak. Selain itu, akses yang terbuka memudahkan mobilisasi tim medis dan relawan dalam memberikan layanan kesehatan serta dukungan psikososial.

Dalam perspektif penanganan bencana nasional, langkah pemerintah membuka jembatan darurat dan jalur alternatif mencerminkan pendekatan responsif dan adaptif. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan bahwa rantai distribusi bantuan tetap terjaga meskipun infrastruktur utama mengalami gangguan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat terdampak banjir di Sumatera tidak terputus dari bantuan negara. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan teknis dari BNPB, pembukaan jembatan darurat dan jalur alternatif menjadi solusi strategis untuk menjaga kelancaran bantuan. Melalui langkah ini, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat segera kembali menata kehidupan mereka secara bertahap.

)* Pengamat Isu Strategis

Oleh : Putroe Siron)*

Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terus dilakukan oleh pemerintah dengan memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12). Dalam kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa pemulihan difokuskan pada perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta percepatan normalisasi aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Dalam konferensi pers tersebut, dijelaskan bahwa sebagian besar daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah diarahkan keluar dari fase tanggap darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak telah memasuki tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Peralihan status tersebut disebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang mulai membaik, meskipun kewaspadaan tetap dijaga untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Disampaikan pula bahwa di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten dan kota lainnya masih menjalani perpanjangan masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara, delapan kabupaten dan kota telah berstatus transisi, dengan delapan wilayah lainnya masih berada dalam fase tanggap darurat. Sementara itu, di Sumatera Barat, sebanyak 10 kabupaten dan kota telah memasuki masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan tiga kabupaten dan kota masih memerlukan penanganan darurat lanjutan. Perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah daerah tersebut dijelaskan dilakukan agar kesiapan wilayah dapat dipastikan sebelum memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang.

Dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera hingga akhir Desember 2025 disebut masih cukup besar. Data dari BNPB menunjukkan bahwa lebih dari seribu korban jiwa telah tercatat, sementara ratusan ribu warga terdampak tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, dan permukiman menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam rangka mempercepat pemulihan akses wilayah, pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan dijadikan prioritas utama. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa personel dan alat utama sistem persenjataan telah dikerahkan untuk membuka kembali wilayah yang sempat terisolasi akibat banjir dan longsor. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 32 jembatan bailey telah dipasang di berbagai titik di Sumatera untuk menggantikan jembatan permanen yang rusak atau terputus. Disebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat tersebut telah dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Dukungan terhadap pemulihan infrastruktur juga diperkuat melalui keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan hunian bagi warga terdampak telah dimulai dan terus dipercepat bersama sejumlah BUMN. Ribuan unit hunian sementara dan hunian tetap disebut sedang dibangun, bersamaan dengan rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak, agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

Pemulihan layanan dasar juga menjadi fokus utama pemerintah. Di sektor pendidikan, disampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar ditargetkan dapat kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Pratikno menyampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan belum dapat digunakan, tenda darurat telah disiapkan sebagai solusi sementara. Langkah tersebut disebut diambil agar hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi.

Di sektor kesehatan, dilaporkan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Dari total 867 puskesmas yang terdampak banjir dan longsor, sebagian besar telah pulih dan siap memberikan layanan normal. Hanya delapan puskesmas yang masih berada dalam tahap perbaikan, dengan pemulihan yang terus dipercepat guna mencegah munculnya risiko penyakit pascabencana.

Dari sisi bantuan sosial, penanganan tanggap darurat telah diperkuat melalui penyaluran bantuan oleh Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp100,48 miliar telah disalurkan untuk wilayah Sumatera. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, serta dukungan operasional dapur umum. Selain itu, bantuan pascabencana berupa hunian sementara dan hunian tetap telah disiapkan dalam bentuk bantuan tunai senilai Rp3 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Dukungan tambahan juga diberikan melalui pengerahan personel dari berbagai institusi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah dikirim ke Aceh untuk membantu pembersihan fasilitas umum, perkantoran pemerintah daerah, serta pemulihan layanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri telah mengirimkan tambahan 1.500 personel untuk membantu pembersihan lingkungan, pengamanan wilayah, dan pendampingan masyarakat dalam fase awal rehabilitasi.

Dalam rangka mitigasi bencana lanjutan, pemantauan kondisi iklim dan cuaca juga terus dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa BMKG telah diminta untuk terus memantau dinamika cuaca, khususnya menjelang pergantian tahun ketika curah hujan cenderung meningkat. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri disebut terus diperkuat sebagai langkah antisipasi di daerah rawan bencana.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan dapat terus berjalan. Dengan akses jalan utama yang mulai normal dan layanan publik yang berangsur pulih, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak diharapkan dapat segera kembali berjalan secara berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA – Penanganan banjir dan longsor di berbagai wilayah Pulau Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah secara resmi memastikan bahwa upaya pemulihan telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.

Peralihan ini menjadi penanda kuat keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mengakselerasi pemulihan pascabencana secara terukur dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa sebagian besar wilayah terdampak telah siap memasuki fase lanjutan pemulihan.

Menurutnya, transisi menuju rehabilitasi merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan wilayah ke depan.

“Lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak di Sumatra telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini menunjukkan bahwa penanganan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Pratikno.

Dalam fase rehabilitasi, pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan pada awal Januari 2026, dengan dukungan sarana sementara bagi sekolah yang masih dalam tahap perbaikan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.

Di sektor kesehatan, layanan masyarakat dipastikan kembali optimal. Seluruh rumah sakit umum daerah telah beroperasi, sementara hampir seluruh puskesmas terdampak telah pulih dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kualitas kesehatan publik selama masa pemulihan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemulihan fisik juga terus dipercepat melalui pembangunan hunian serta rehabilitasi fasilitas layanan publik.

Pemerintah, bersama BUMN dan pemerintah daerah, telah memulai pembangunan ribuan unit hunian serta perbaikan fasilitas kesehatan secara bertahap.

“Pembangunan hunian, rumah sakit, dan puskesmas terus kami percepat agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal dan produktif,” kata Teddy.

Dukungan infrastruktur turut diperkuat oleh TNI melalui pemasangan jembatan bailey di sejumlah titik strategis. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa upaya tersebut sangat membantu membuka akses dan memperlancar mobilitas masyarakat.

“Jembatan bailey yang telah dipasang menjadi solusi cepat dan efektif dalam mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bantuan sosial terus disalurkan secara tepat sasaran untuk memperkuat daya tahan masyarakat selama masa rehabilitasi.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis pemulihan Sumatra akan berlangsung semakin cepat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penguatan pembangunan wilayah di masa mendatang. []

[edRW]

Jakarta – Pemerintah memastikan distribusi bantuan logistik pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatera terus berjalan optimal, termasuk menjangkau daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pihaknya memastikan distribusi logistik dan energi ke wilayah terdampak bencana di Sumatra terus berjalan dan dioptimalkan.

“Untuk Aceh per hari ini kita lakukan 18 sorti udara dengan total 15,6 ton. Sumatera Utara 12 sorti udara ditambah empat truk darat dengan total distribusi 27,5 ton, sementara Sumatera Barat terdistribusi 9,2 ton melalui jalur darat,” kata Abdul Muhari.

Ia menjelaskan, khusus untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, distribusi logistik kini lebih banyak dioptimalkan melalui jalur darat seiring pulihnya sebagian besar akses jalan. Namun, untuk wilayah Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, distribusi masih sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Untuk BBM, hari ini telah terdistribusi 35 drum solar, terdiri dari 27,5 drum di Aceh Tengah dan 7,5 drum di Bener Meriah. Untuk LPG, pemerintah telah menyalurkan 5.500 tabung melalui 11 truk ke enam kecamatan di Kabupaten Bener Meriah,” ujarnya.

Selain logistik dan energi, BNPB juga terus mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) di wilayah terdampak Sumatra.

“Huntara disiapkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki alternatif hunian lain. Sementara bagi warga yang memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa, pemerintah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan,” ujar Abdul Muhari.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan penyaluran bantuan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dipastikan berjalan cepat dan terukur.

Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera yang telah tersalurkan mencapai Rp100.484.346.880.

“Berupa lauk pauk, family kit, kids wear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum,” kata Agus.

Agus juga menegaskan, setiap data korban yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan BNPB, segera ditindaklanjuti untuk proses pencairan.

“Setiap data yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan BNPB, segera kami tindaklanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal,” ungkapnya.

Dengan distribusi logistik yang semakin merata dan terkoordinasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat Sumatera dalam menghadapi dan melewati dampak bencana banjir.

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional.

Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR RI pada November lalu.

Pemerintah menilai KUHAP baru sebagai terobosan penting dalam mendukung penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan transparan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, revisi ini akan membawa sistem hukum acara pidana Indonesia menuju model yang lebih adaptif dan sejalan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern.

“KUHAP yang baru akan berlaku serentak dengan KUHP pada 2 Januari 2026, dan kami optimistis ini akan memperkuat tata cara penegakan hukum yang lebih responsif dan akuntabel,” ujar Supratman.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana yang akan mendukung implementasi KUHAP dan KUHP baru, termasuk aturan mekanisme keadilan restoratif, sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi, serta peraturan pemerintah tentang pelaksanaan umum KUHAP.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, juga menyatakan bahwa tahapan penyusunan aturan turunan telah mencapai progres signifikan dan ditargetkan rampung sebelum pemberlakuan.

Komitmen serupa disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menilai KUHAP baru merupakan hasil proses legislasi yang matang dan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasannya.

“Perubahan ini merupakan langkah konsekuen untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan dinamika sosial dan kebutuhan penegakan hukum di abad ke-21,” jelasnya.

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di ruang publik.

KUHAP baru ini dipastikan disusun secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi pada penguatan hak asasi manusia serta keadilan hukum.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2025, seiring dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Menurutnya, kesiapan hukum nasional kini semakin lengkap karena aspek hukum materiil dan formil telah disiapkan secara bersamaan.

“Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap,” kata Supratman.

Ia menjelaskan, secara umum KUHAP baru akan langsung berlaku dan saat ini hanya menunggu proses pengundangan. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan guna memastikan implementasi KUHAP berjalan efektif dan selaras di lapangan.

Di tengah proses tersebut, Supratman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks atau narasi menyesatkan terkait KUHAP baru.

Ia menegaskan bahwa berbagai isu yang beredar telah diklarifikasi langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI selaku pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Penyusunan KUHAP ini sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Memang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu hal biasa dalam negara demokrasi,” ujarnya.

Supratman menekankan, secara substansi KUHAP baru memiliki tiga prinsip utama.

“Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restorative justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan,” kata Supratman.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai sejumlah kritik yang muncul terhadap KUHAP dan KUHP baru kerap bersumber dari kesalahpahaman.

Ia mencontohkan Pasal 436 KUHP tentang penghinaan ringan yang kerap dipersoalkan publik.

Habiburokhman menegaskan bahwa pasal tersebut bukanlah aturan baru, melainkan adopsi dari Pasal 315 KUHP lama yang telah lama berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perbedaannya, KUHP dan KUHAP baru kini hadir dengan semangat keadilan dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

“Intinya, KUHP dan KUHAP baru mencegah secara maksimal orang yang tidak bersalah untuk bisa dihukum, termasuk orang yang hanya bercanda dengan memaki temannya dengan nama hewan,” ujar Habiburokhman.

Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat KUHAP baru secara objektif dan utuh, serta memahami bahwa pembaruan hukum ini merupakan upaya memperkuat perlindungan warga negara.

Dengan pemahaman yang tepat, KUHAP baru diharapkan menjadi fondasi sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

[edRW]

Oleh : Rudi Hardianto

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP baru dirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang manusiawi dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Selama ini, kritik terhadap praktik penegakan hukum kerap mengarah pada potensi abuse of power aparat penegak hukum, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. KUHAP baru hadir sebagai koreksi struktural atas problem tersebut dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol peradilan. Negara tidak lagi hanya menitikberatkan efektivitas penindakan, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan aparat tunduk pada hukum dan dapat diuji secara objektif. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.

Pemerintah, melalui penandatanganan undang-undang oleh Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen untuk menata ulang relasi antara kewenangan negara dan hak warga negara. Pemberlakuan KUHAP baru bersamaan dengan KUHP baru mencerminkan desain kebijakan yang komprehensif, di mana hukum materiel dan hukum acara berjalan selaras. Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum menjadi salah satu fokus utama. Negara memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri dan tidak menyimpang demi kepentingan pribadi atau golongan.

KUHP baru mengatur tindak pidana jabatan secara lebih terperinci dan terintegrasi, termasuk perbuatan melawan hukum atau pengabaian kewajiban oleh pejabat yang merugikan orang lain. Pengaturan ini membuka ruang pengawasan substantif oleh pengadilan terhadap tindakan aparat sejak tahap awal proses pidana. Dengan demikian, prinsip due process of law tidak lagi sekadar jargon, melainkan menjadi pedoman nyata dalam praktik penegakan hukum. Setiap upaya paksa, mulai dari penangkapan hingga penahanan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Penguatan due process of law dalam KUHAP baru juga tercermin melalui peningkatan transparansi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi pengawasan seperti kamera pengawas dalam proses pemeriksaan. Transparansi ini berfungsi ganda, yakni melindungi aparat yang bekerja sesuai prosedur sekaligus melindungi warga negara dari praktik pemeriksaan yang melanggar hukum. Rekaman pemeriksaan menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat diuji oleh berbagai pihak, termasuk dalam proses pembelaan di pengadilan.

Dari sisi legislatif, dukungan terhadap KUHAP baru juga datang dengan penekanan pada aspek implementasi. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai bahwa keberhasilan undang-undang ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum di lapangan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh aparat memiliki pedoman kerja yang sama dan tidak lagi mempraktikkan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, aturan yang baik harus diiringi dengan kapasitas dan integritas pelaksana agar benar-benar melindungi hak warga negara.

Dukungan dari kalangan profesi hukum, khususnya advokat, juga memperkuat legitimasi KUHAP baru. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia memandang regulasi ini sebagai langkah maju dalam memperkuat prinsip due process of law. Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menilai bahwa pengaturan mengenai perlindungan advokat dan perluasan hak pendampingan hukum merupakan investasi penting bagi integritas sistem peradilan. Dalam pandangannya, perlindungan terhadap advokat sejatinya adalah perlindungan terhadap masyarakat, karena advokat berperan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu

KUHAP baru juga memperluas hak pendampingan hukum tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi saksi dan korban sejak tahap awal proses hukum. Kebijakan ini memperkuat akses terhadap keadilan dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan pendampingan yang memadai, risiko pelanggaran prosedur dan tekanan psikologis dalam proses pemeriksaan dapat diminimalkan, sehingga kualitas penegakan hukum meningkat secara keseluruhan.

Meski demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Implementasi KUHAP baru menuntut kemauan politik yang konsisten, peningkatan kapasitas institusi, serta pengawasan publik yang berkelanjutan. Tanpa itu, norma progresif yang tertuang dalam undang-undang berpotensi berhenti sebagai teks hukum semata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, organisasi advokat, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar transisi menuju KUHAP baru berjalan efektif dan berimbang.

Pada akhirnya, KUHAP baru merupakan refleksi dari kehendak negara untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan beradab. Dengan memastikan perlindungan hak warga negara serta memperkuat due process of law, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keadilan. Jika dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas, KUHAP baru berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

*Penulis adalah Pengamat Hukum

Oleh: Bara Winatha )*

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Pembaruan hukum acara pidana ini tidak sekadar menjadi konsekuensi logis dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Berbagai kalangan menilai KUHAP baru membawa paradigma yang lebih humanis, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif, sekaligus menjawab tantangan kompleksitas penegakan hukum di era modern.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prim Haryadi, mengatakan KUHAP baru menandai perubahan mendasar dalam cara negara memandang proses peradilan pidana. Pembaruan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis prosedural, melainkan juga menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama penegakan hukum. Penguatan jaminan hak bagi tersangka, terdakwa, korban, dan saksi menjadi salah satu roh utama dalam KUHAP baru, sehingga proses peradilan tidak lagi dipahami semata sebagai sarana penghukuman, tetapi sebagai mekanisme pencarian keadilan yang berimbang.

Dalam pandangannya, pembaruan KUHAP juga mencerminkan pergeseran orientasi dari keadilan prosedural semata menuju keadilan substantif. Ia menilai bahwa hukum acara pidana tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas prosedur, tetapi harus memastikan bahwa setiap proses benar-benar menghasilkan keadilan yang dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu, KUHAP baru memperkuat mekanisme pengawasan yudisial atas tindakan-tindakan paksa, seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

KUHAP baru dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keberlanjutan harmoni sosial. Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi semakin strategis dalam menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif secara objektif dan berkeadilan.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PP FOKAL IMM), Yusuf Warsim mengatakan bahwa KUHAP baru harus dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hukum acara pidana memiliki posisi strategis karena menjadi pagar yang mengatur bagaimana kewenangan penegakan hukum dijalankan agar tidak berubah menjadi alat penindasan. KUHAP baru diharapkan mampu menjawab kompleksitas kejahatan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ia juga menilai pentingnya penguatan prinsip due process of law dan rule of law sebagai fondasi negara hukum demokratis. KUHAP baru, diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak, baik negara maupun warga negara, sehingga tidak terjadi ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, perluasan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa dinilai sebagai langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, Tantangan digitalisasi peradilan yang semakin tidak terelakkan. Pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan harus diiringi dengan regulasi yang kuat agar tidak melanggar hak privasi dan hak-hak dasar warga negara. KUHAP baru, dalam pandangannya, harus mampu mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Ketua PP FOKAL IMM, Makmun Murod menilai bahwa pengesahan KUHAP baru harus dijadikan momentum penting untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Ia memandang bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial utama bagi keberhasilan penegakan hukum di negara demokratis.

Salah satu kemajuan signifikan dalam KUHAP baru adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam berbagai kasus, aspek kemanusiaan sering kali terabaikan, sehingga pembaruan KUHAP harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten agar tidak berhenti pada tataran normatif.

Ia juga mengapresiasi penguatan peran advokat dalam KUHAP baru, khususnya hak pendampingan sejak tahap penyelidikan. Ketentuan ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi setiap warga negara serta mencegah terjadinya pelanggaran hak dalam proses awal penegakan hukum. Selain itu, aturan mengenai transparansi pemeriksaan, termasuk kewajiban penggunaan CCTV di ruang pemeriksaan, dinilai sebagai langkah maju untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan akuntabilitas aparat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dengan posisi Polri sebagai penyidik utama, institusi tersebut harus semakin terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Profesionalisme dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah kasus, karena keadilan harus ditegakkan dalam setiap situasi tanpa diskriminasi. KUHAP baru dan berbagai peraturan turunan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki institusi penegak hukum secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengesahan KUHAP baru dinilai memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan di Indonesia. Pembaruan ini diharapkan mampu membangun sistem peradilan pidana yang lebih transparan, humanis, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga peradilan. Dengan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang kuat, KUHAP baru diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab di Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

*) Oleh: Raka Prasetya

Pemulihan Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritas pemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen tersebut dengan memfokuskan langkah pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan sosial. Upaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga persatuan nasional.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral.

Salah satu fokus utama pemulihan adalah mengembalikan konektivitas wilayah tengah Aceh yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Jalur transportasi yang terputus selama bencana telah menghambat distribusi logistik, akses layanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pembukaan kembali jalur-jalur strategis sebagai langkah awal rehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi pemulihan kehidupan sosial ekonomi. Dengan akses yang kembali normal, masyarakat memiliki ruang untuk bangkit dan melanjutkan aktivitas secara bertahap.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial agar masyarakat memiliki jaring pengaman selama masa transisi pemulihan. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus jangka panjang. Kehadiran negara diwujudkan secara konkret melalui program yang terukur dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemulihan infrastruktur pascabanjir memiliki arti strategis bagi keberlangsungan perekonomian lokal. Ia menilai akses jalan merupakan kunci utama pergerakan barang, jasa, dan masyarakat, sehingga perbaikannya tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh memperbaiki titik-titik infrastruktur utama agar distribusi logistik dan bahan bakar kembali lancar. Dengan pasokan yang terjaga, aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara bertahap. Komitmen ini menjadi bukti bahwa pemulihan Aceh diarahkan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat.

Sejumlah proyek prioritas pun dikebut untuk memastikan konektivitas antardaerah kembali berfungsi. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jembatan yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah, serta ruas jalan Simpang KKA–Bener Meriah yang vital bagi mobilitas regional. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan di koridor Pameu–Aceh Tengah, Nagan Raya–Aceh Tengah, dan Aceh Tengah–Gayo Lues. Jalur-jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di dataran tinggi Aceh. Dengan terbukanya kembali akses ini, mobilitas antar-distrik diharapkan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, muncul pula tantangan berupa narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik dinilai sebagai upaya memanfaatkan situasi bencana untuk menyebarkan sentimen separatis. Ada juga beredarnya sebuah video di kanal media sosial Tik Tok oleh pemilik akun @uncle.mus7 yang menyerukan provokasi agar WNI di Malaysia mengumpulkan dana bagi pembelian senjata gerakan makar di Aceh. Vīdeo-video provokasi pendukung GAM yang muncul dan beredar di masyarakat Indonesia di Malaysia menunjukan adanya oknum yang ingin memanfaatkan situasi bencana.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang menghasut emosi masyarakat. Ia menduga ada oknum yang menunggangi penderitaan warga untuk membangun kesan seolah pemerintah abai terhadap Aceh. Narasi semacam ini berisiko memelintir realitas di lapangan dan mengerdilkan peran negara.

Iwan juga menyoroti maraknya serangan narasi di media sosial yang mencoba memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana. Menurutnya, konten-konten tersebut kerap mengabaikan fakta mengenai kehadiran negara dan kerja keras aparat serta relawan di lapangan. Upaya tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpercayaan publik dan membuka ruang bagi pembenaran ide separatisme. Oleh karena itu, ia memandang respons pemerintah harus dilakukan secara tegas namun tetap persuasif. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, sementara pendekatan persuasif penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada trauma konflik masa lalu.

Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan dialog sosial. Penanganan provokasi dilakukan tanpa mengabaikan sensitivitas historis Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik panjang. Dengan tetap memprioritaskan pemulihan bencana dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas dan kemanusiaan berjalan beriringan. Pendekatan ini juga mempertegas bahwa negara hadir bukan hanya sebagai otoritas, tetapi sebagai pelindung masyarakat. Dalam konteks ini, pemulihan Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Fokus pemerintah pada pemulihan Aceh pascabanjir mencerminkan komitmen menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan multidimensi. Bencana alam tidak boleh dijadikan celah untuk memecah belah persatuan atau melemahkan legitimasi negara. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas nasional dan gotong royong. Keberhasilan pemulihan Aceh akan menjadi contoh bahwa negara mampu hadir secara cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi narasi-narasi yang mencoba merongrong persatuan.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.