Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Samuel Yikwa )*

Program Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memastikan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. PSN dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan pangan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, Papua ditempatkan sebagai bagian penting dari masa depan ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia, sekaligus simbol komitmen pemerintah dalam menghapus kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pelaksanaan PSN di Papua membawa optimisme baru bagi masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sarana logistik, dan fasilitas pendukung ekonomi menjadi fondasi utama dalam membuka isolasi wilayah dan memperlancar distribusi barang serta hasil produksi. Akses yang semakin baik mendorong efisiensi biaya, memperkuat aktivitas ekonomi rakyat, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai simpul pertumbuhan baru yang strategis dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks ketahanan pangan, PSN di Papua memiliki peran vital. Pengembangan kawasan pangan skala besar menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan jangka panjang. Papua dengan sumber daya alam yang melimpah dan ruang pengembangan yang luas dinilai memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pangan nasional. Upaya ini sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah, sehingga masyarakat Papua tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar wilayah.

Papua Pegunungan menjadi salah satu contoh konkret bagaimana PSN diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Percepatan PSN sektor pangan di wilayah ini telah menjadi motor kebangkitan ekonomi lokal, penguat ketahanan pangan, sekaligus pembuka lapangan kerja baru. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan bahwa PSN berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan kebutuhan daerah, termasuk melalui pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menegaskan bahwa kawasan Tulem memiliki posisi strategis karena berada di pusat aktivitas ekonomi masyarakat Wamena. Ia memandang pengembangan persawahan di wilayah tersebut sebagai bagian penting dari skema besar PSN yang dirancang untuk menjadikan Papua Pegunungan sebagai sentra produksi pangan baru. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di sejumlah distrik, sehingga mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Ones Pahabol juga menekankan bahwa PSN sektor pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menghidupkan kembali sejarah dan jati diri masyarakat pegunungan. Wamena pernah dikenal sebagai lumbung padi di Papua beberapa dekade lalu, dan semangat tersebut kini dihidupkan kembali melalui PSN. Dengan stok beras yang kuat dan mandiri, Papua Pegunungan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Keberpihakan negara terhadap rakyat tercermin dalam skema pengelolaan lahan PSN di Papua Pegunungan. Pemerintah memastikan bahwa tanah tetap menjadi milik masyarakat, sementara negara hadir sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa PSN dijalankan murni untuk kepentingan rakyat, tanpa menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya. Dengan model ini, pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat setempat.

Dukungan teknis dan kebijakan terhadap PSN juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan Petrus Wenda. Ia menilai PSN sektor pangan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah karena memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan kesinambungan program. PSN diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kapasitas petani lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di Papua Pegunungan.

Lebih dari itu, PSN memberikan dampak ekonomi berganda yang signifikan. Proses pembukaan lahan dan pengelolaan persawahan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, termasuk generasi muda Papua. Keterlibatan anak-anak muda sebagai operator alat berat dan tenaga lapangan tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Papua. Dalam jangka panjang, mereka dipersiapkan menjadi tenaga terampil yang mampu berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.

Pemerintah daerah terus mendorong percepatan pelaksanaan PSN agar proses tanam dan produksi pangan dapat segera dilakukan oleh kelompok tani. Percepatan ini dinilai penting agar manfaat PSN dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, PSN dijalankan secara terukur, terencana, dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, PSN di Papua mencerminkan strategi pembangunan nasional yang progresif, inklusif, dan berkeadilan. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya menyeluruh untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan komitmen pemerintah yang konsisten serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, PSN diyakini menjadi fondasi kuat bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Analis Kebijakan Publik Asal Papua

Oleh: Yohanas Karoba *)

Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur, serta peluang ekonomi.

PSN hadir sebagai jawaban strategis untuk mengatasi persoalan tersebut secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, proyek ini difokuskan pada sektor pangan karena relevan dengan karakter wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Sektor pangan menjadi pintu masuk penting untuk membangun kemandirian ekonomi lokal. Pemerintah memahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang stabilitas sosial, kemandirian daerah, dan martabat masyarakat. Di wilayah pegunungan Papua, pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya. Oleh karena itu, kebijakan PSN yang menghidupkan kembali sentra-sentra produksi pangan menjadi langkah strategis yang menghubungkan pembangunan modern dengan tradisi lokal.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai bahwa kawasan Tulem di Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya, memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena, sehingga layak dikembangkan sebagai sentra produksi pangan baru dalam skema PSN.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memastikan percepatan pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan tersebut, dengan target jangka menengah mencapai sekitar 2.000 hektare yang tersebar di beberapa distrik. Menurut Pahabol, kebijakan ini berangkat dari kesadaran historis bahwa sekitar enam dekade lalu, Wamena pernah dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil padi.

Menghidupkan kembali memori kolektif itu bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan upaya membangun optimisme baru bahwa Papua Pegunungan mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Pemerintah, sebagaimana ditegaskan Pahabol, memosisikan diri sebagai fasilitator yang mengelola lahan untuk kepentingan bersama, bukan untuk agenda politik atau kelompok tertentu.

Dukungan terhadap PSN juga datang dari Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan, Petrus Wenda, yang menilai bahwa proyek ini memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan keberlanjutan program. Pandangan ini penting karena pembangunan sering kali gagal bukan akibat kurangnya niat baik, melainkan karena absennya kesinambungan kebijakan.

PSN dirancang sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek sesaat. Dengan pola seperti ini, masyarakat tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta peluang ekonomi yang lebih stabil. Dalam konteks Papua Pegunungan, keberlanjutan inilah yang menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar mengubah kualitas hidup warga.

Dampak ekonomi PSN tidak berhenti pada produksi pangan. Proses pembukaan lahan, pengelolaan persawahan, hingga distribusi hasil panen menciptakan efek berganda yang signifikan. Tenaga kerja lokal terserap, termasuk generasi muda Papua yang selama ini sering menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan. Dengan terlibat langsung dalam proyek-proyek produktif, anak muda tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga pengalaman, keterampilan, dan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terbentuknya kelas menengah baru di Papua Pegunungan yang mandiri dan produktif, sebuah fondasi penting bagi stabilitas sosial.

Lebih jauh, PSN di Papua Pegunungan tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjalankan delapan misi inti tersebut sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan. Menurut Ones Pahabol, Asta Cita mengandung nilai-nilai strategis yang harus diimplementasikan oleh seluruh pemimpin daerah, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi. Dalam konteks ini, PSN bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari orkestrasi nasional untuk memperkuat ketahanan bangsa dari akar rumput.

Misi Asta Cita juga menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas, pertumbuhan wirausaha, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia. Semua ini menemukan relevansinya di Papua Pegunungan, di mana tantangan geografis sering kali menghambat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas ekonomi. Pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut karena menyadari bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan beton dan aspal, tetapi harus menyentuh aspek manusia. Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi muda Papua Pegunungan yang memiliki keterampilan lintas bidang, mampu bersaing, dan siap memajukan wilayahnya sendiri.

Dalam kerangka ini, pemanfaatan sumber daya lahan dan kehutanan secara bijak menjadi peluang besar. Papua Pegunungan memiliki bentang alam yang luas dan kaya, namun selama ini belum dikelola secara optimal. Melalui PSN, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan budidaya perairan tawar, dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan atau meminggirkan warga, melainkan justru memperkuat posisi mereka sebagai aktor utama pembangunan.

Dukungan terhadap PSN di Papua bukanlah soal keberpihakan politik, melainkan soal keberpihakan pada masa depan. Ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan identitas lokal adalah elemen-elemen yang saling terhubung. Ketika PSN dijalankan dengan konsisten, transparan, dan berorientasi pada rakyat, Papua Pegunungan tidak hanya akan menjadi wilayah yang lebih sejahtera, tetapi juga contoh bagaimana pembangunan nasional dapat berjalan inklusif.

*) Analis Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah

Oleh : David Septian )*

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah terdampak kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya berada dalam kondisi darurat. Surutnya genangan air di berbagai daerah menjadi tanda awal bahwa aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan. Namun demikian, fase pemulihan ini tidak berarti tantangan telah usai, karena dampak banjir masih terasa kuat pada kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar masyarakat setempat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, total ada 31 kabupaten/kota yang siap beralih dari tanggap darurat ke fase awal pemulihan. Dari jumlah itu, 23 daerah sudah mengeluarkan surat keputusan, sementara 8 daerah lain masih dalam proses mengesahkan surat keputusan dari pemerintah daerah setempat.

Selain itu, update jumlah korban bencana. Per 2 Januari 2026, total korban meninggal di tiga provinsi terdampak berjumlah 1.157 orang. Angka itu tidak berubah dari update sebelumnya pada 31 Januari 2025. BNPB menyatakan tim search and rescue (SAR) gabungan akan melanjutkan operasi pencarian. Tim akan melanjutkan pencarian dengan fokus di titik-titik yang telah mereka identifikasi sebagai lokasi potensial jenazah korban.

Fase pemulihan ditandai dengan dimulainya pembersihan lingkungan, perbaikan rumah warga, serta normalisasi fasilitas umum. Pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk memastikan proses ini berjalan terkoordinasi. Aparat, relawan, dan masyarakat saling bahu-membahu membersihkan lumpur, memperbaiki akses jalan, serta mengaktifkan kembali layanan publik yang sempat terhenti. Semangat gotong royong kembali terlihat sebagai kekuatan utama dalam menghadapi dampak bencana yang luas.

Fokus utama dalam tahap pemulihan saat ini adalah perbaikan infrastruktur vital. Jalan penghubung antarwilayah, jembatan, jaringan listrik, serta sarana air bersih menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Tanpa akses jalan yang memadai, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi sulit berjalan. Begitu pula listrik dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar, terutama bagi warga yang sebelumnya harus mengungsi akibat banjir.

Kerusakan infrastruktur akibat banjir cukup beragam, mulai dari jalan tergerus arus air hingga jembatan yang mengalami penurunan struktur. Di beberapa wilayah, fasilitas kesehatan dan sekolah juga terdampak sehingga pelayanan publik sempat terganggu. Oleh karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur vital dinilai sangat penting agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Infrastruktur yang pulih bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga memulihkan rasa aman dan stabilitas sosial.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Boby Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan selain infrastruktur fisik, pemulihan juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian sementara akibat banjir, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Dengan membaiknya akses jalan dan fasilitas umum, diharapkan aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak. Pasar tradisional mulai dibuka, distribusi bahan pangan kembali lancar, dan usaha kecil perlahan bangkit meski masih membutuhkan dukungan lanjutan.

Peran pemerintah dalam fase pemulihan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pendampingan sosial. Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah, dukungan logistik, serta layanan kesehatan terus disalurkan agar masyarakat dapat melewati masa transisi ini dengan lebih baik. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pendataan kerusakan secara akurat agar kebijakan pemulihan tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi jangka pendek.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemulihan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, memperbaiki drainase, dan tidak membuang sampah sembarangan mulai kembali disuarakan. Banjir yang terjadi menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dan tata ruang tidak bisa diabaikan. Upaya pemulihan idealnya diiringi dengan langkah pencegahan agar risiko banjir serupa dapat ditekan di masa mendatang.

Fase pemulihan juga menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak. Perencanaan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.

Dengan 60 persen wilayah terdampak banjir di Sumatra yang telah memasuki fase pemulihan, harapan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Meski prosesnya masih panjang dan memerlukan kerja keras bersama, fokus pada pemulihan infrastruktur vital menjadi langkah strategis untuk mempercepat kebangkitan daerah terdampak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak diharapkan mampu mengubah musibah menjadi pelajaran penting menuju pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

)* Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional dengan diumumkannya keberhasilan swasembada pangan. Capaian ini menandai kembalinya kejayaan pangan Indonesia seperti pada dekade 1980-an, sekaligus menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan modernisasi pertanian yang dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan nasional setelah Indonesia mencatatkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah dalam satu tahun pemerintahan. Keberhasilan tersebut dipandang sebagai kemenangan strategis bangsa dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional.

“Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Yang penting hari ini saudara memberi bukti yang nyata. Saudara telah mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mengucap bismillah pada 7 Januari 2026, saya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Tercapainya swasembada pangan tidak terlepas dari langkah peningkatan produksi yang dilakukan secara masif dan terencana. Pemerintah mengombinasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian secara seimbang. Dari sisi intensifikasi, penguatan benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, perbaikan dan pembangunan irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, dari sisi ekstensifikasi, percepatan cetak sawah baru menjadi fokus utama untuk menambah luas tanam nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi dan mekanisasi merupakan kunci utama agar swasembada pangan dapat dicapai secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan pertanian ke depan tidak bisa lagi dihadapi dengan cara-cara konvensional.

“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat mekanisasi, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan petani di berbagai daerah guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani meningkat,” jelasnya.

Penerapan teknologi terlihat nyata dalam pelaksanaan panen raya yang menggunakan combine harvester. Penggunaan mesin ini terbukti mampu mempercepat proses panen, menekan kehilangan hasil, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selain itu, penggunaan varietas unggul padi Inpari 32 yang dikembangkan Kementerian Pertanian, dengan potensi hasil mencapai 8,42 ton per hektare, menjadi pengungkit signifikan bagi peningkatan produksi nasional.

Keberhasilan swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa modernisasi pertanian bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Dengan fondasi kebijakan yang kuat, dukungan teknologi, dan keberpihakan pada petani, Indonesia optimistis mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

[ed]

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

Selain berhasil mencapai swasembada beras, Presiden Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas kondisi cadangan beras nasional. Saat ini tercatat cadang beras nasional yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

“Saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia,” ungkap Prabowo.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto, ketika cadangan beras nasional berada di angka tertinggi sekitar 2 juta ton. Saat ini, cadangan beras pemerintah telah melampaui angka tersebut.

“Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita lebih dari 3 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Presiden menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan. Ia pun mengapresiasi kinerja tim pangan nasional yang dinilai mampu mewujudkan target strategis pemerintah dalam waktu yang lebih cepat dari rencana.

“Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur,” pungkas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada beras di Indonesia telah berdampak signifikan pada pasar global. Ia menyebut harga beras di pasar dunia turun hingga 44 persen sebagai dampak dari kebijakan tidak impor yang diterapkan sejak 2025.

“Dampak positifnya adalah harga pangan (beras di) dunia turun dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 340 dolar AS per metrik ton. Turun 44 persen,” kata Amran.

Menurut Amran, keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras menyebabkan pasokan dari negara pengekspor seperti Vietnam, Thailand, dan India menjadi berlimpah di pasar internasional.

“Inilah hasil karya petani Indonesia di panggung internasional, sehingga karya petani Indonesia dinikmati dunia hari ini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada awal tahun 2026 mencapai 3,25 juta ton, yang disebutnya sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi petani seluruh Indonesia. Petani betul-betul sangat bahagia dengan kebijakan Bapak Presiden. Harga gabah naik. Kesejahteraan petani naik,” kata Amran.

Pencapaian swasembada ini dinilai sebagai kontribusi nyata Indonesia terhadap stabilitas pangan global.

Oleh: Teuku Rasya*)

Pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak akhir 2025 terus dipacu secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemda, TNI–Polri, badan-badan nasional dan berbagai elemen masyarakat. Di tengah upaya keras membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, satu konsensus kuat muncul dari warga: menolak segala bentuk upaya pemecah belah, termasuk hadirnya narasi atau simbol yang berpotensi memunculkan kembali agenda separatis di tengah situasi duka dan pemulihan.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa fase tanggap darurat di banyak wilayah Aceh kini beralih ke fase transisi menuju pemulihan, dengan pemerintah berfokus pada rehabilitasi fasilitas umum, perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Dalam fase ini, kehadiran negara secara nyata dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat kembali normal dan aktivitas sosial-ekonomi tumbuh kembali.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan peran TNI dan seluruh unsur negara dalam mendukung proses pemulihan yang sedang berlangsung. Agus menegaskan bahwa seluruh kekuatan bangsa, mulai dari aparat pertahanan, lembaga pemerintah, sampai komunitas lokal, saat ini memiliki fokus yang sama: mengembalikan kehidupan masyarakat pascabanjir, bukan membuka ruang bagi provokasi provokatif yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan upaya percepatan pemulihan. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas TNI bahwa setiap tindakan yang berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda kemanusiaan dan kebangkitan sosial akan ditindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku, demi melindungi rakyat dan mempercepat pemulihan Aceh.

Warga Aceh sendiri secara keras menyuarakan komitmen menjaga kondusivitas di wilayahnya. Dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang, masyarakat dengan tegas menolak kehadiran simbol-simbol yang selama ini identik dengan narasi separatis atau agenda pemisahan. Suara ini bukan sekadar reaksi emosional, tetapi cerminan kesadaran kolektif bahwa proses pemulihan yang sedang berlangsung — mulai dari normalisasi layanan publik sampai perbaikan fasilitas pendidikan — harus berlangsung tanpa gangguan ideologis yang bisa memecah belah persatuan. Ini terlihat jelas ketika masyarakat menegaskan bahwa ruang publik harus tetap bersih dari simbol yang berpotensi memperuncing gesekan sosial di tengah masa pemulihan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan pendekatan yang dilakukan TNI dalam situasi seperti ini selalu mengutamakan dialog dan persuasif, namun juga tegas terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hukum atau mengancam kedaulatan dan persatuan. Freddy menjelaskan bahwa pembubaran aksi massa yang mengibarkan simbol gerakan separatis di Lhokseumawe dilakukan sesuai ketentuan hukum, sekaligus sebagai upaya menjaga ruang publik tetap kondusif bagi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai penegak stabilitas, tetapi juga sebagai fasilitator utama bagi warga untuk bangkit bersama pascabencana.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen memastikan semua proses pemulihan Aceh berlangsung secara terkoordinasi, terarah, dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok mana pun yang memiliki agenda terselubung yang bisa mengganggu persatuan. Dalam berbagai kesempatan, Tito menyampaikan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur, layanan pemerintahan, dan roda ekonomi daerah terdampak merupakan prioritas utama, serta pemerintah telah mengerahkan sumber daya manusia dan fiskal secara optimal untuk tujuan tersebut. Langkah-langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang kuat dan konsisten dalam menjamin stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.

Tak hanya aspek fisik yang menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kabar terkini juga menunjukkan bahwa sektor pangan, pendidikan, dan layanan dasar terus dipulihkan. Misalnya, Menko Pangan meninjau langsung pemulihan sektor pangan pascabencana untuk memastikan ketahanan pangan dan revitalisasi lahan pertanian serta budi daya perikanan dapat berjalan kembali. Upaya seperti ini penting untuk memastikan masyarakat Aceh tidak hanya kembali hidup normal, tetapi juga memperoleh jaminan kebutuhan dasar mereka dalam jangka panjang.

Kehadiran posko induk penanganan pascabencana di Banda Aceh semakin memperkuat koordinasi nasional dalam memulihkan Aceh. Posko ini menjadi pusat kendali terpadu yang memastikan seluruh tahapan pemulihan dari rehabilitasi hingga rekonstruksi berjalan terarah dan tepat sasaran. Keberadaan posko ini juga menegaskan bahwa pemerintah sah memegang peran sentral dalam menuntaskan agenda pemulihan secara menyeluruh.

Suara warga Aceh yang menolak provokasi separatis, ditambah dengan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik, menunjukkan sinergi kuat antara negara dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pascabencana. Sikap ini mencerminkan kedewasaan kolektif yang mengutamakan persatuan, kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan daripada terbawa oleh narasi yang memecah belah.

Dengan kombinasi antara kebijakan yang tegas dan terukur serta komitmen masyarakat yang kuat terhadap persatuan dan pemulihan, Aceh menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang positif dan inspiratif. Di tengah tantangan besar pascabencana, semangat gotong royong dan dukungan penuh terhadap gagasan bangsa menjadi fondasi kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terus hadir, bekerja dan berkolaborasi untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian fundamental dari kedaulatan nasional. Bagi Presiden, ketahanan dan kemandirian pangan bukan sekadar agenda jangka pendek atau target politis lima tahunan, melainkan fondasi strategis untuk memastikan negara berdiri di atas kemampuan sendiri dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan selalu berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Penegasan tersebut muncul di tengah tantangan global yang kian kompleks, mulai dari konflik antarnegara, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dunia. Presiden memandang situasi global tersebut sebagai peringatan keras bahwa ketergantungan pada impor pangan tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan pangan nasional difokuskan pada penguatan produksi domestik, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberlanjutan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Presiden Prabowo memposisikan swasembada pangan sebagai bagian dari visi besar kemandirian nasional yang selama ini menjadi benang merah kebijakan strategis pemerintah. Dalam kerangka tersebut, sektor pangan ditempatkan sejajar dengan sektor pertahanan dan energi sebagai pilar utama ketahanan negara. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari kebijakan pangan berbasis stabilisasi jangka pendek menuju pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mempercepat berbagai program peningkatan produksi pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara konsisten menyampaikan bahwa upaya menuju swasembada tidak hanya bertumpu pada perluasan lahan, tetapi juga pada optimalisasi teknologi, modernisasi alat produksi, serta penguatan peran petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan swasembada pangan harus diukur dari kemampuan petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

Dalam beberapa bulan terakhir, fokus kebijakan pertanian diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, jagung, dan komoditas pangan pokok lainnya. Pemerintah mengintensifkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk optimalisasi lahan rawa dan lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi realistis untuk meningkatkan produksi nasional tanpa harus membuka lahan baru secara masif yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain peningkatan produksi, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada penguatan cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo memandang cadangan pangan sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah fluktuasi global. Dalam konteks ini, peran Badan Urusan Logistik diperkuat untuk memastikan penyerapan hasil panen petani berjalan optimal sekaligus menjaga stok pangan nasional dalam kondisi aman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai bahwa kebijakan swasembada pangan yang didorong Presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi dan rantai pasok. Pemerintah menyadari bahwa persoalan pangan tidak berhenti pada produksi semata, melainkan juga pada efisiensi distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan sarana pascapanen, terus menjadi prioritas kebijakan.

Dalam perspektif yang lebih luas, swasembada pangan juga dipandang sebagai instrumen diplomasi dan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo melihat bahwa negara dengan ketahanan pangan yang kuat akan memiliki ruang manuver lebih besar dalam menghadapi tekanan global. Ketika banyak negara menghadapi krisis pangan dan ketergantungan impor, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi bukti nyata kedaulatan bangsa, bukan sekadar retorika politik.

Pendekatan ini sekaligus menjawab kritik yang kerap memandang swasembada pangan sebagai slogan yang sulit diwujudkan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pangan saat ini disusun berbasis data, proyeksi kebutuhan nasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman masa lalu. Dengan demikian, swasembada pangan tidak lagi dipahami sebagai target simbolik, melainkan sebagai proses bertahap yang membutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor dan lintas waktu.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa arah kebijakan Presiden diterjemahkan secara konkret di lapangan. Sinergi dengan pemerintah daerah, pelibatan TNI dalam pendampingan pertanian, serta kolaborasi dengan sektor swasta terus diperkuat untuk memastikan program swasembada berjalan efektif. Pemerintah juga mendorong regenerasi petani dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi pertanian nasional.

Dengan kerangka kebijakan tersebut, swasembada pangan tidak lagi diposisikan sebagai ambisi jangka pendek yang sarat kepentingan politik, melainkan sebagai agenda strategis bangsa. Presiden Prabowo menempatkan keberhasilan di sektor pangan sebagai tolok ukur kemandirian nasional yang sesungguhnya, di mana negara mampu melindungi rakyatnya dari krisis global dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Pada akhirnya, narasi swasembada pangan yang dibangun pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam pandangan Presiden Prabowo, pangan adalah simbol nyata kedaulatan, dan keberhasilan mencapainya menjadi bukti bahwa negara hadir secara konkret, bukan sekadar melalui janji dan target politik semata.

Oleh: Dini Asmirandah )*

Swasembada pangan 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia, sekaligus bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan pangan dijadikan poros utama pembangunan nasional, karena tanpa kemampuan menghasilkan pangan sendiri, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka secara sesungguhnya.

Capaian swasembada pangan ini bukan sekadar target produksi, melainkan hasil kerja keras lintas sektor. Produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik. Surplus ini menjadi fondasi stabilitas pasokan pangan dan memperkuat cadangan beras pemerintah yang sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada pertengahan tahun. Penyaluran beras untuk bencana dan pengendalian stok menunjukkan kehadiran negara dalam tata kelola pangan, sekaligus memastikan harga hasil pertanian tetap menguntungkan petani. Kepastian serapan dari Perum BULOG mendorong motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas, menandai keberhasilan kebijakan pro-petani yang diterapkan pemerintah.

Dampak ekonomi dari pencapaian ini terlihat nyata. Pertanian kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 10,52 persen pada triwulan pertama 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kinerja ini tidak hanya menegaskan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi domestik, tetapi juga memperluas ekspor pertanian yang mencapai USD 38,33 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2025, dengan surplus perdagangan sebesar USD 18,79 miliar. Hasil tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian berperan langsung dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Keberhasilan ini juga tercermin dari kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini menunjukkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi. Langkah pemerintah menaikkan harga gabah, menurunkan harga pupuk bersubsidi, serta mempercepat distribusi pupuk menjadi faktor penting yang mendorong produktivitas dan memastikan keberpihakan nyata kepada petani. Kebijakan-kebijakan ini membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekadar jargon politik, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara konkret.

Swasembada pangan 2025 merupakan kerja kolektif, bukan hasil usaha satu pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan ini melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari kementerian terkait, BUMN, Perum BULOG, TNI, Polri, penyuluh lapangan, hingga para petani sendiri. Sinergi antara kepemimpinan politik, dukungan birokrasi, dan komitmen masyarakat menjadi kunci tercapainya kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pencapaian ini juga membuka peluang memperluas swasembada ke komoditas strategis lain, seperti jagung, gula, daging, dan susu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan tenaga kerja pertanian yang besar, sehingga dengan kebijakan yang tepat, kemandirian pangan nasional dapat ditingkatkan lebih luas. Fokus pemerintah tidak hanya pada produksi beras, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi dan cadangan. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menekankan pentingnya keberlanjutan dan dampak langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa harga pangan di tingkat konsumen harus terjangkau, distribusi harus efisien, dan kebijakan tidak boleh mengorbankan lingkungan maupun keadilan agraria. Swasembada yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan petani, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, sehingga kedaulatan pangan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian ini juga menegaskan posisi pertanian sebagai sektor utama penyerap tenaga kerja. Pada Agustus 2025, tercatat 38,2 juta orang bekerja di sektor pertanian, dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,38 juta orang dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kontribusi sebesar 26,07 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, pertanian kembali membuktikan perannya sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Swasembada pangan 2025 adalah simbol Era Kebangkitan Pertanian Indonesia. Program ini menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, dan kerja kolektif lintas sektor mampu menciptakan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ekonomi nasional. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga momentum ini agar pertanian tidak hanya menjadi sumber produksi, tetapi juga pendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan keberhasilan ini, swasembada pangan bukan lagi sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan strategi pembangunan pertanian yang berpihak pada petani, memperkuat cadangan pangan, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang mampu mengelola sumber daya pangan secara mandiri. Pencapaian ini adalah bukti bahwa kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan kenyataan yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan negara.

)* Peneliti Lembaga Studi Indonesia Sentris

Jakarta – Sejumlah kabupaten di wilayah Sumatra yang terdampak banjir menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana. Berbagai indikator pemulihan, mulai dari berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas infrastruktur, hingga tersedianya hunian sementara dan akses air bersih, mencerminkan langkah nyata menuju kondisi yang semakin stabil dan tertata.

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah bergerak cepat sejak masa tanggap darurat berakhir untuk memastikan pemulihan berjalan terarah. Pemetaan persoalan menjadi langkah awal yang krusial.

“Intinya adalah kami membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” kata Tito, di Jakarta.

Tito menegaskan bahwa sebagian besar wilayah tersebut telah menunjukkan kemajuan berarti. Pemulihan ditandai dengan kembalinya roda pemerintahan daerah, pulihnya akses jalan utama, berjalannya kembali layanan kesehatan dan pendidikan, serta mulai menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dari 18 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, sebanyak 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan,” imbuhnya.

Kemajuan pemulihan juga terlihat jelas di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kini memasuki fase pemulihan yang lebih terarah setelah menerima 600 unit Rumah Hunian Sementara (Huntara) dari Danantara Indonesia. Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa pembangunan huntara tidak sekadar menyediakan atap bagi warga terdampak.

“Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Vice President CSR & SMEPP Pertamina, Rudi Arfianto, menekankan bahwa selain hunian, pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih juga menjadi fokus utama. Akses air bersih merupakan kebutuhan vital pascabencana.

“Karena itu, kolaborasi ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera memperoleh akses air bersih yang layak,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Operasi PT Elnusa Tbk, Andri Haribowo, menambahkan bahwa inisiatif ini dirancang sebagai solusi jangka pendek sekaligus fondasi pemulihan jangka panjang.

“Inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pemulihan yang lebih tangguh ke depan,” ucap Andri.

Pemulihan yang semakin nyata diharapkan mampu mempercepat kembalinya kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Percepatan rehabilitasi ini merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kolaborasi lintas lembaga dan BUMN.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menandatangani peresmian Program Sekolah Rakyat sebagai langkah menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Peresmian tersebut menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan formal berasrama dari jenjang SD hingga SMA dengan seluruh biaya ditanggung negara.

Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, termasuk anak putus sekolah dan kelompok rentan lain.

Negara menyediakan fasilitas lengkap berupa asrama, makanan bergizi, seragam, komputer, buku, layanan kesehatan, serta pembinaan karakter dan keterampilan berbasis komunitas.

Pendekatan tersebut sekaligus terintegrasi dengan bantuan sosial bagi keluarga siswa, termasuk pemberdayaan ekonomi dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian Presiden terhadap kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dari arus pembangunan.

“Mereka kemudian diberi akses, akomodasi, dan kesempatan menempuh pendidikan dalam lingkungan yang berkualitas serta orangtuanya mendapat program pemberdayaan,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian Sosial bertanggung jawab atas penyelenggaraan program sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

“Karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Anaknya lulus, keluarganya naik kelas (dan) menjadi berdaya. Ini istimewa dan ini tentu legacy dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

Hingga akhir 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai wilayah.

Dari daerah, Kepala SRMP 13 Kupang Felipina Agustina Kale menilai Sekolah Rakyat mencerminkan keadilan sosial nyata.

“Menurut saya inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini sangat bagus. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, ini program yang harus terus dijalankan,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi atas dampak perubahan karakter siswa.

“Untuk Bapak Presiden, terima kasih banyak. Sudah sangat peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin, terutama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami merasa bahwa program ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Pemerintah juga memperluas program melalui pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pembangunan tersebut sebagai investasi jangka panjang bangsa.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah membangun SDM unggul. Kami pastikan pembangunannya cepat dan berkualitas,” ujarnya. (*)