Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Zaki Walad )*

APBN 2026 menegaskan kehadiran negara sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan. Dengan menempatkan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen kunci, pemerintah menunjukkan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

Tantangan Ekonomi 2026 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Namun, menilai arah kebijakan fiskal 2026 Pemerintah merefleksikan pembacaan yang matang atas struktur perekonomian Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Dalam berbagai kesempatan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial dioptimalkan agar benar-benar bekerja untuk kehidupan masyarakat. Substansi kebijakan ini tercermin dari penegasan bahwa alokasi tersebut tidak diarahkan untuk kebutuhan rutin aparatur negara, melainkan disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui berbagai program perlindungan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa APBN diposisikan sebagai instrumen aktif yang menyentuh sektor riil dan denyut ekonomi sehari-hari.

Di tengah dinamika global yang masih berfluktuasi, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, hingga perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, kebijakan stimulus domestik menjadi jangkar stabilitas yang krusial. Tekanan eksternal berpotensi menekan kinerja ekspor dan investasi, sehingga menjaga permintaan dalam negeri menjadi pilihan yang rasional. Bantuan sosial tunai dan non-tunai yang dirancang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi berfungsi sebagai bantalan yang mencegah pelemahan konsumsi rumah tangga. Dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini membantu menjaga permintaan agregat tetap kuat, sehingga aktivitas ekonomi di tingkat lokal terus bergerak.

Kenaikan alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun sering kali dipersepsikan secara sederhana sebagai pembengkakan anggaran. Namun, jika dicermati lebih dalam, angka tersebut merepresentasikan belanja pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga yang memang dirancang untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam pandangan saya, ekspansi fiskal yang terukur ini justru diperlukan untuk menahan risiko perlambatan dan menjaga momentum pertumbuhan. Fokus utamanya bukan pada besar kecilnya angka, melainkan pada kualitas belanja dan efektivitas dampaknya terhadap perekonomian riil.

Reposisi subsidi dalam APBN 2026 menjadi aspek penting yang patut diapresiasi. Subsidi tidak lagi diperlakukan semata sebagai alat penahan harga jangka pendek, tetapi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi ekonomi. Subsidi energi, pangan, dan sektor strategis diarahkan semakin tepat sasaran melalui perbaikan basis data dan pemanfaatan teknologi. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, stabilitas harga input produksi merupakan faktor krusial. Fluktuasi biaya energi dan pangan dapat langsung menggerus margin usaha. Dengan subsidi yang lebih terarah, pelaku UMKM memiliki ruang untuk menjaga kapasitas produksi, mempertahankan tenaga kerja, dan tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, stimulus fiskal yang besar menuntut tata kelola yang kuat dan kredibel. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy secara terbuka menyoroti masih lemahnya akurasi penyaluran bantuan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ketepatan sasaran serta masih tingginya kesalahan penerima menunjukkan bahwa reformasi data menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, langkah menuju penerapan satu data terpadu dan identitas tunggal menjadi fondasi kebijakan yang tidak dapat ditawar. Dari sudut pandang ekonomi publik, perbaikan tata kelola data akan meningkatkan efisiensi belanja negara, mengurangi kebocoran, serta memastikan stimulus benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Stimulus APBN 2026 juga diperkuat melalui kebijakan stabilisasi tarif listrik. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa secara teknis terdapat potensi penyesuaian tarif berdasarkan parameter ekonomi makro. Namun pemerintah memilih menahan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di awal tahun. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada perlindungan rumah tangga dan kepastian biaya bagi dunia usaha.

Bagi rumah tangga, tarif listrik yang tetap membantu menahan laju inflasi dan menjaga ruang konsumsi. Ketika pengeluaran rutin dapat diprediksi, masyarakat memiliki kepastian dalam mengelola keuangan dan tetap dapat membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan lainnya. Bagi pelaku usaha, khususnya sektor padat karya dan UMKM, kepastian biaya energi memudahkan perencanaan produksi, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menstabilkan ekspektasi ekonomi. Dalam jangka menengah, kepastian energi menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif.

Secara keseluruhan, stimulus ekonomi pemerintah dalam APBN 2026 mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas makro, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi berupaya memastikan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Tantangan implementasi dan pengawasan tentu tetap ada, namun arah kebijakan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif sebagai pengelola risiko ekonomi sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi global yang tidak menentu, strategi stimulus yang terukur dan berpihak pada rakyat ini layak diapresiasi sebagai langkah realistis dan bertanggung jawab untuk menjaga denyut perekonomian nasional tetap kuat dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh: Nurhidayah Shofuro *)

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kebijakan anggaran yang cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan skema pendanaan dan bantuan sosial yang relatif komprehensif, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas daerah demi percepatan pemulihan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan standar bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapatkan bantuan Rp15 juta per unit, sementara rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta per unit. Skema ini mencerminkan pendekatan rasional dan berkeadilan, karena alokasi anggaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan riil masyarakat terdampak. Tito juga menilai percepatan penyaluran bantuan pada kelompok rumah rusak ringan dan sedang dapat mengurangi beban penanganan hingga sekitar 60 persen. Artinya, dengan fokus pada segmen kerusakan yang jumlahnya paling besar, pemerintah dapat mempercepat pemulihan secara masif dan efisien.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, pemerintah juga memahami bahwa bencana berdampak langsung pada daya tahan ekonomi keluarga. Karena itu, bantuan sosial tambahan menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan bencana. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, serta bantuan lauk-pauk senilai Rp15 ribu per hari selama tiga bulan. Bantuan ini, meski tampak sederhana, memiliki makna besar bagi keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghidupan sementara waktu. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyalurkan bantuan pendukung sesuai kebutuhan di lapangan, mulai dari logistik hingga fasilitas darurat.

Yang patut diapresiasi adalah pendekatan pembiayaan yang tidak semata bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah membuka ruang kontribusi dari pemerintah daerah dan kerja sama antar-daerah. Melalui asosiasi pemerintah daerah, terkumpul bantuan keuangan mencapai Rp59,5 miliar, belum termasuk bantuan dalam bentuk barang. Ini menunjukkan semangat gotong royong antardaerah yang masih terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menekankan pentingnya pendataan penerima bantuan secara by name, by address. Data ini menjadi dasar pengalokasian anggaran dan bantuan sosial, serta divalidasi oleh aparat kepolisian dengan pendampingan Kejaksaan dan BPKP. Mekanisme ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan. Dalam konteks kepercayaan publik, langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya cepat, tetapi juga berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran kebencanaan.

Dari sisi kesiapan fiskal, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkuat optimisme publik. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp500 miliar sebagai dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN untuk kesiapsiagaan bencana. Dana ini memang dirancang untuk merespons kondisi darurat, sehingga dapat dicairkan dengan cepat. Prasetyo meyakini anggaran tersebut cukup untuk menanggulangi bencana di Sumatra, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar dana siap pakai dapat ditambah jika diperlukan. Instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran, menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap krisis.

Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga penting untuk meredam kekhawatiran publik terkait pemangkasan anggaran BNPB tahun 2025. Meski alokasi BNPB turun dari Rp4,92 triliun pada 2024 menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, Purbaya memastikan masih tersedia sisa sekitar Rp500 miliar yang siap digunakan. Lebih jauh, Kementerian Keuangan membuka opsi penambahan dana melalui pos anggaran darurat bencana apabila dana tersebut tidak mencukupi. Skema pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) oleh BNPB menunjukkan fleksibilitas fiskal negara dalam menghadapi situasi darurat.

Dari perspektif sosial dan kebencanaan, rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar reaktif, tetapi juga memiliki kerangka penanganan yang terstruktur. Kombinasi antara bantuan fisik, bantuan sosial, kesiapan fiskal, serta pengawasan yang ketat menjadi fondasi penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Tentu, tantangan di lapangan tetap ada, mulai dari distribusi logistik hingga koordinasi antarlembaga. Namun, arah kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai menjadi modal awal yang kuat.

Bencana adalah ujian kolektif bagi bangsa. Dalam konteks Sumatra, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk hadir dan bekerja secara optimal serta transparan. Karena itu, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar alokasi dana pemulihan bencana dapat berjalan efektif. Dengan sinergi dan kepercayaan bersama, proses pemulihan tidak hanya akan mengembalikan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga membangun kembali harapan dan ketahanan sosial masyarakat Sumatra.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Putroe Siron )*

Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk dilaksanakan sebagai operasi teknik berskala besar. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pendangkalan sungai yang terjadi secara masif akibat bencana alam, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah Sumatera.

Persetujuan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang. Dalam rapat itu, dijelaskan bahwa usulan normalisasi sungai melalui jalur laut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai respons atas kondisi sungai-sungai di Aceh yang mengalami kerusakan serius. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa rencana tersebut disambut positif dan dinilai layak untuk segera diwujudkan dalam bentuk operasi besar yang terkoordinasi lintas sektor.

Ditekankan oleh Presiden bahwa normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala merupakan pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi intensif antarkementerian serta keterlibatan tenaga ahli di bidang rekayasa teknik. Oleh karena itu, telah diarahkan agar Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan koordinasi dengan para kepala daerah serta menggandeng berbagai pihak yang memiliki kompetensi, mulai dari BUMN karya, Kementerian Pekerjaan Umum, perguruan tinggi teknik, hingga perusahaan besar nasional maupun internasional.

Selain itu, disampaikan pula bahwa kegiatan normalisasi sungai melalui jalur laut tidak terlepas dari pekerjaan pengerukan atau dredging yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh sebab itu, pelibatan perusahaan yang berpengalaman dalam pekerjaan pengerukan untuk pelabuhan dan infrastruktur maritim dinilai menjadi kebutuhan utama agar hasil pekerjaan optimal dan berkelanjutan.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa kerusakan dan pendangkalan sungai di Aceh terjadi secara luas akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai berdampak besar terhadap fungsi sungai sebagai saluran air utama, jalur evakuasi alami, serta penopang aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, telah disampaikan bahwa penanganan yang dilakukan membutuhkan waktu panjang dan upaya besar yang tidak dapat dilakukan secara parsial.

Sebagai contoh, kondisi Sungai Tamiang disebut mengalami pendangkalan signifikan. Dalam rapat terbatas tersebut, dijelaskan bahwa normalisasi sungai dapat dilakukan dengan memulai pekerjaan dari muara yang terhubung langsung dengan laut. Pendekatan ini dinilai memungkinkan pelaksanaan dua kegiatan utama secara bersamaan, yakni pendalaman alur sungai serta pengangkutan alat berat melalui jalur laut agar dapat langsung mencapai titik pekerjaan.

Dijelaskan pula bahwa melalui metode tersebut, alat berat dapat langsung dimobilisasi ke lokasi tanpa harus melalui jalur darat yang terbatas. Dengan demikian, proses pembersihan sedimen, kayu, dan material lain yang menyumbat aliran sungai dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Rencana ini disebut telah dibahas bersama jajaran TNI dan dirancang untuk dilaksanakan secara besar-besaran di berbagai wilayah Aceh, tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di daerah lain seperti Bireuen, serta berpotensi diperluas ke wilayah Sumatera lainnya.

Pemilihan jalur laut sebagai akses utama mobilisasi alat berat dijelaskan sebagai solusi atas keterbatasan infrastruktur darat di wilayah terdampak bencana. Dengan kapal yang dapat langsung masuk ke muara sungai, hambatan logistik dinilai dapat diminimalkan. Usulan tersebut kemudian dinyatakan telah memperoleh persetujuan Presiden, mengingat gagasan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Gubernur Aceh dan telah disepakati.

Normalisasi kuala sungai dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa pembersihan dan pembukaan kembali kuala sungai akan mengembalikan fungsi sungai sebagai sistem drainase alami sekaligus jalur akses yang penting. Selain itu, langkah ini dipandang mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem, mengingat aliran air yang lancar dapat mengurangi potensi banjir di kawasan hulu dan hilir.

Dukungan terhadap kebijakan normalisasi sungai juga disampaikan dari DPR RI. Komisi V DPR RI telah meminta mitra kerjanya, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan normalisasi sungai skala besar pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Permintaan tersebut dinyatakan sejalan dengan arahan Presiden dan dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak.

Dijelaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya bahwa berdasarkan berbagai laporan yang diterima, telah terjadi perubahan signifikan pada kondisi sungai pascabencana, mulai dari pergeseran alur, perubahan posisi, hingga pelebaran badan sungai. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dan terencana agar tidak menimbulkan risiko bencana lanjutan di kemudian hari.

Normalisasi sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, serta didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis yang komprehensif. Seluruh aspek dinilai perlu diperhitungkan secara matang, mulai dari debit air, kapasitas tampungan, hingga lebar sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan bencana jangka panjang. Bahkan, kemungkinan pembukaan jalur sungai baru disebut dapat dipertimbangkan apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan tersebut.

Melalui sinergi lintas kementerian, dukungan DPR RI, serta keterlibatan TNI dan pemerintah daerah, normalisasi sungai melalui jalur laut diharapkan menjadi fondasi penting dalam pemulihan pascabencana Aceh dan wilayah Sumatera lainnya secara terintegrasi, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional menghadapi tantangan bencana di masa depan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatra. Hal ini diungkapkannya, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto meninjau Jembatan Bailey di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

“Jembatan ini adalah urat nadi kegiatan ekonomi di daerah ini. Perannya sangat strategis untuk memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat yang sempat terputus akibat bencana,” kata AHY.

Menko AHY mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo bertujuan memastikan percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak dan terisolir. Presiden Prabowo berdiskusi dengan dirinya dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terkait progres pembangunan, serta fungsi jembatan.

“Saya turut mengapresiasi melihat sinergi luar biasa antara aparat dan masyarakat setempat. Yang bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur darurat ini,” ucap AHY

AHY menjelaskan peninjauan ini mengawal penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Jembatan Bailey Sungai Garoga sepanjang 44 meter menjadi solusi sementara menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana Sumatera.

“Jembatan ini dibangun oleh Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Konstruksi jembatan tersebut dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton,” ujar AHY.

AHY berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera memulihkan konektivitas utama antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus, memperlancar arus barang, jasa, dan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemerintah akan terus bekerja memastikan proses pemulihan pasca bencana berjalan optimal. Serta, infrastruktur kembali berfungsi, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan bangkit lebih kuat ke depan,” ungkap AHY.

Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan PLN siap melaksanakan arahan Danantara Indonesia untuk memastikan ketersediaan listrik yang aman dan andal di seluruh unit Huntara. “Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung upaya pemulihan demi terwujudnya Sumatera yang lebih tangguh, aman, dan berdaya saing di masa mendatang.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara serius, terencana, dan terukur. Presiden menyampaikan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menangani dampak bencana tanpa harus menetapkan status bencana nasional, namun tetap menjadikannya sebagai prioritas utama pemerintah.

“Kita sebagai bangsa dan negara mampu menghadapi ini. Tidak perlu menyatakan bencana nasional, tetapi ini kita pandang sebagai persoalan yang sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat bersama jajaran kabinet di Kabupaten Aceh Tamiang.

Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar serta mengerahkan seluruh unsur Kabinet Merah Putih untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dilakukan secara paralel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, percepatan pemulihan layanan dasar menjadi fokus utama agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan.

“Kita kerahkan semua kekuatan negara. Menteri-menteri turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan dan rakyat terbantu,” kata Presiden Prabowo.

Komitmen tersebut diperkuat dengan langkah nyata Presiden yang tetap berada di lokasi bencana pada malam pergantian tahun serta menggelar rapat terbatas pada hari pertama Tahun Baru 2026. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan hasil yang nyata. Ia menyebut percepatan pemulihan terus dilakukan di 52 kabupaten dan kota terdampak, dengan kemajuan signifikan di sebagian besar wilayah.

“Berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif,” ujar Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memobilisasi TNI dan Polri dalam pembersihan sisa banjir dan longsor, serta mengirim lebih dari 1.000 praja IPDN guna membantu menghidupkan kembali layanan pemerintahan dan publik di daerah terdampak.*

Oleh: Wahyu Gunawan
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik.

Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi proyek pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini memasuki tahap peletakan batu pertama pada Januari 2026 dan diproyeksikan menjadi pengungkit baru bagi pengembangan energi terbarukan nasional. Fasilitas tersebut berdiri di kawasan Pabrik Gula (PG) Glenmore dengan nilai investasi sekitar USD 40 juta atau setara Rp 600 miliar.

Pabrik bioetanol ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pertamina New & Renewable Energy dan PT Sinergi Gula Nusantara, anak usaha PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. Sinergi lintas BUMN tersebut dinilai mencerminkan pendekatan baru Danantara dalam mengonsolidasikan kekuatan aset negara agar menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat lingkungan secara bersamaan.

Kapasitas produksi pabrik dirancang mencapai 30.000 kiloliter per tahun atau sekitar 100 kiloliter per hari. Bioetanol dengan tingkat kemurnian 99,5 persen ini diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan fuel grade bioetanol yang akan dicampurkan dalam bahan bakar ramah lingkungan, termasuk produk seperti Pertamax Green 95. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyasar aspek bisnis, tetapi juga agenda transisi energi.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai proyek bioetanol Banyuwangi sebagai bagian dari portofolio 18 proyek hilirisasi yang mulai direalisasikan tahun ini. Ia menekankan bahwa investasi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menopang infrastruktur dasar energi nasional, sehingga manfaatnya bersifat jangka panjang.

Dari sisi dampak ekonomi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 3.500 hingga 4.500 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta ratusan pekerja tetap ketika pabrik beroperasi penuh. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga diproyeksikan signifikan, dengan estimasi mencapai Rp 1,6 triliun per tahun selama periode pembangunan.

Pemilihan PG Glenmore sebagai lokasi pabrik disebut didasarkan pada keunggulan fasilitas tersebut yang tergolong sebagai salah satu pabrik gula paling modern di Indonesia. Pabrik bioetanol akan dibangun bersebelahan dengan area penggilingan gula, sehingga distribusi tetes tebu sebagai bahan baku utama dapat dilakukan secara langsung dan efisien. Skema ini dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan produktivitas.

Direktur Utama SGN Mahmudi menjelaskan bahwa fasilitas di Banyuwangi akan menjadi pabrik bioetanol kedua di lingkungan PTPN Group, setelah proyek berskala besar di Bojonegoro. Dengan tambahan kapasitas ini, PTPN Group diharapkan semakin berperan dalam rantai pasok energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Pertamina NRE memandang proyek Banyuwangi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan biofuel yang diperkirakan menembus 51 juta liter pada 2034. Pembangunan pabrik mencakup penerapan teknologi distilasi dan dehidrasi mutakhir, infrastruktur penyimpanan logistik, serta sistem integrasi fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026.

Di luar sektor energi, peran strategis Danantara juga mengemuka dalam agenda peremajaan dan penambahan armada transportasi laut nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terkait kondisi armada kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendorong agar dilakukan penambahan armada sekaligus peremajaan kapal-kapal yang dinilai sudah menua. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada kapal penumpang sebagai moda utama.

Menhub menilai keterbatasan armada sering kali tidak sebanding dengan lonjakan permintaan penumpang pada periode tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial hingga keamanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurutnya, peremajaan dan penambahan kapal menjadi solusi struktural agar Pelni dapat memberikan layanan yang lebih andal dan manusiawi.

Ia juga menyoroti pola perjalanan masyarakat yang kerap tidak terencana, sementara jadwal singgah kapal Pelni di pelabuhan bersifat periodik. Ketidakseimbangan ini memicu ledakan penumpang pada waktu tertentu dan menempatkan operator dalam posisi serba salah. Karena itu, dukungan investasi melalui Danantara dipandang penting untuk memperkuat kapasitas angkutan laut nasional.

Melalui kombinasi proyek hilirisasi energi dan penguatan armada transportasi, Danantara menunjukkan perannya sebagai katalis strategis dalam transformasi BUMN. Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi negara tidak semata mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ketahanan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rangkaian langkah yang ditempuh Danantara melalui pengembangan bioetanol dan dukungan peremajaan armada laut mencerminkan arah baru pengelolaan investasi negara yang lebih terintegrasi. Investasi tidak lagi diposisikan semata sebagai penggerak laba korporasi, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki struktur industri, memperkuat layanan publik, dan menjawab tantangan pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Danantara dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan bisnis BUMN dan kebutuhan strategis nasional, mulai dari transisi energi hingga pemerataan konektivitas antardaerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

Oleh : Michelle Putri Santoso )*

Berbagai apresiasi terus mengemuka terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis dinilai menjadi titik penting dalam upaya membangun industri nasional yang terintegrasi, mandiri, dan berdaya saing global. Langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga diyakini membawa efek berantai terhadap dunia pendidikan tinggi, riset, serta pengembangan inovasi nasional.

Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof. Widodo, menilai Danantara memiliki peran krusial dalam mengorkestrasi lahirnya ekosistem industri baru di Tanah Air. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui dalam kegiatan Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya, kemajuan industri akan secara otomatis mendorong kemajuan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan penghasil sumber daya manusia unggul. Danantara diharapkan jadi salah satu pendorong untuk munculnya inovasi dan industrialisasi baru. Ketika pendanaan kuat untuk industrialisasi baru, maka perguruan tinggi punya kesempatan melakukan hilirisasi.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga geopolitik global. Diharapkan forum tersebut mampu menghasilkan pandangan komprehensif serta melahirkan seperangkat usulan kebijakan atau policy brief yang dapat menjadi rujukan pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika global.

Selama forum berlangsung, para panelis membahas isu-isu strategis seperti ketahanan ekonomi nasional, transformasi energi, penguatan manajemen kebencanaan, serta peran institusi publik dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif. Mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana, diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana. Melalui forum ini, UB menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis negara dan dunia usaha dalam menghadirkan kontribusi nyata melalui riset, inovasi, dan dialog kebijakan yang konstruktif.

Selama ini perguruan tinggi di Indonesia memiliki banyak peneliti, pakar, dan hasil riset yang potensial. Namun, proses hilirisasi kerap menemui kendala karena belum tersedianya wadah yang kuat dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak inovasi berhenti di tahap penelitian dan tidak berkembang menjadi produk industri bernilai tambah tinggi. Ekosistem industri yang maju juga akan berdampak langsung pada sistem pendidikan tinggi.

Pertumbuhan industri akan memacu perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri masa depan. Para dosen mendidik sarjana sudah sangat bagus, tapi ketika sudah lulus tidak mudah mencari pekerjaan di bidang masing-masing. Karena ekosistem industri di Indonesia belum berkembang. Kalau industrinya tumbuh, ekosistem otomatis akan berjalan juga. Widodo menegaskan bahwa Danantara harus mampu menjadi pemecah mata rantai permasalahan industrialisasi nasional. Maka Danantara harus jadi pemecah mata rantai yang selama ini menyebabkan kita tidak mandiri di industri. Ia meyakini, dengan konsolidasi aset negara dan pengelolaan investasi yang terarah, Danantara dapat menjadi katalis lahirnya industri-industri baru berbasis inovasi dalam negeri.

Apresiasi terhadap Danantara juga tercermin dari penghargaan yang berhasil diraih. BPI Danantara mendapatkan penghargaan kategori SOE Transformation and Strategic Investment Reinvention dalam ajang CNBC Indonesia Awarding Night 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Chief Operating Officer (COO) BP Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya Ini komitmen luar biasa. Dengan penghargaan ini belum apa-apa, tapi komitmen di Danantara sangat kuat untuk melakukan perubahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Perubahan ini terlihat dari sisi tata kelola dan pengelolaan bisnis BUMN. Ke depannya, BUMN bisa memberi kontribusi lebih besar. Banyak perubahan di sisi governance dan pengelolaan bisnis yang nanti akan disaksikan seluruh Indonesia.

Saat ini, Danantara merencanakan sedikitnya 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai daerah dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Proyek tersebut mencakup industri smelter aluminium berbasis bauksit di Kalimantan Barat, pengembangan DME batu bara di sejumlah wilayah, industri aspal di Sulawesi Tenggara, mangan sulfat di NTT, stainless steel berbasis nikel di Morowali, hingga industri tembaga, besi baja, oleoresin, oleofood, kelapa, perikanan, rumput laut, kilang minyak, tangki penyimpanan minyak, modul surya terintegrasi, dan bioavtur.

Sejalan dengan langkah Danantara, pemerintah juga terus menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam menjadi strategi utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan mampu tumbuh di kisaran 5 persen di tengah tekanan global. Rosan juga mencatat, sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp431 triliun atau lebih dari 30 persen total investasi nasional, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 58,1 persen.

Dengan berbagai langkah tersebut, Danantara semakin diapresiasi sebagai motor penggerak transformasi industri nasional. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan perguruan tinggi diyakini akan memperkuat ekosistem industri yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melompat menuju negara industri maju.

)* Pengamat Ekonomi

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menetapkan arah investasi 2026 dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja dan penguatan fondasi ekonomi sebagai prioritas utama. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pendekatan tersebut menandai penguatan peran investasi negara yang tidak semata mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan manfaat sosial yang luas. Seleksi proyek dilakukan secara ketat untuk menjamin kelayakan finansial sekaligus kontribusi terhadap transformasi ekonomi. Arah kebijakan ini memperlihatkan konsistensi Danantara dalam menghubungkan modal dengan kepentingan jangka panjang.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menegaskan mandat ganda tersebut menjadi landasan pengelolaan investasi ke depan.

“Roadmap investasi disusun agar setiap proyek mampu memberikan keuntungan yang sehat sekaligus mendorong penciptaan nilai bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan P. Roeslani.

Pernyataan itu tercermin pada pemilihan sektor dan skema pembiayaan yang menumbuhkan ekosistem usaha. Investasi diarahkan pada proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan kapasitas industri, serta memperluas jejaring ekonomi domestik dan internasional. Dengan desain seperti ini, manfaat investasi diharapkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu proyek unggulan adalah pengembangan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Proyek ini diposisikan sebagai simpul layanan jamaah sekaligus penggerak ekonomi halal yang berkelanjutan. Selain memperkuat kehadiran Indonesia di rantai nilai global, proyek tersebut diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

“Pengembangan Kampung Haji berpotensi menciptakan hingga 7.500 lapangan kerja dan menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan setiap tahun,” tegas Rosan P. Roeslani.

Di dalam negeri, Danantara juga memprioritaskan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE). Inisiatif ini menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni pengurangan beban lingkungan dan penguatan ketahanan energi. Selama fase konstruksi, proyek WtE diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja, dengan tambahan pekerjaan tetap saat operasional.

Disiplin tata kelola menjadi prasyarat utama agar target tersebut tercapai. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menekankan pentingnya mitigasi risiko dan prinsip bankable dalam setiap keputusan investasi.

“Setiap proyek harus memenuhi standar kelayakan dan memberikan nilai tambah yang jelas bagi ekonomi Indonesia,” ujar Pandu Patria Sjahrir.

Pendekatan ini memastikan penggunaan modal negara berlangsung optimal dan akuntabel. Pengawasan eksekusi, evaluasi berkala, serta pengelolaan risiko dilakukan untuk menjaga kinerja proyek tetap pada jalurnya. Dengan kombinasi proyek luar negeri dan domestik, Danantara memperluas spektrum dampak ekonomi.

Secara agregat, dua proyek utama tersebut berpotensi menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja. Angka ini memperkuat peran Danantara sebagai katalis pertumbuhan yang menghubungkan investasi dengan penciptaan kerja. Melalui strategi 2026 yang terukur, BPI Danantara menegaskan komitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi nasional. (*)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai memetakan arah investasi tahun 2026 melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Lembaga pengelola investasi yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penciptaan belasan ribu lapangan kerja lewat proyek strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa peta jalan investasi Danantara Investment Management (DIM) dirancang untuk menjalankan mandat ganda: menghasilkan imbal hasil bagi negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Mandat kami jelas menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis.

Salah satu motor penciptaan kerja pada 2026 adalah inisiatif Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Proyek yang berjalan berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 2025 ini tidak hanya menyasar kebutuhan akomodasi jamaah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi tenaga Indonesia. Rosan memproyeksikan proyek tersebut mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja, dengan ekosistem halal yang terbentuk diperkirakan bernilai lebih dari Rp 2,5 triliun per tahun.

Di dalam negeri, Danantara juga menyiapkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE) sebagai respons atas darurat sampah sekaligus penguatan ketahanan energi. Proyek WtE diperkirakan menyerap 3.500–4.500 tenaga kerja selama konstruksi, serta ratusan pekerjaan tetap saat operasional.

“Proyek seperti WtE menunjukkan bagaimana Danantara mengarahkan modal ke inisiatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan,” jelas Rosan.

Dengan dua contoh proyek tersebut, potensi serapan tenaga kerja diperkirakan melampaui 12.000 orang. Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan disiplin tata kelola dan mitigasi risiko menjadi kunci RKAP 2026.
“Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dalam riset tertanggal 2 Desember 2025, JPMorgan menilai Danantara berpotensi menjadi value-up story Indonesia melalui perannya dalam reformasi BUMN, penyaluran investasi, dan dukungan pertumbuhan ekonomi. “Kami meyakini Danantara dapat menjadi faktor penentu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” tulis JP Morgan.

Menurut JPMorgan, pemisahan peran antara BPI Danantara sebagai holding, Danantara Asset Management (DAM), dan DIM menjadi fondasi penting untuk menyeimbangkan kewajiban pelayanan publik dan dorongan profitabilitas BUMN, sehingga berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, dividen, dan imbal hasil ekuitas.**

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.

Iwan menilai, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, ada upaya memelintir persepsi seolah negara absen dalam penanganan bencana. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.

Di lapangan, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.

Rapat tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.

Pratikno menambahkan, fokus selanjutnya adalah percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.

Respons positif datang dari daerah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya. Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing sebagai tanda pemulihan berjalan cepat.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah berakhir dan pemerintah daerah fokus pada pemulihan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi benteng efektif untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.