Yearly Archives: 2026

Jakarta – Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Fentiny Nugroho menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi keluarga penerima manfaat serta masyarakat di sekitar pelaksanaan program.

Riset tersebut dipaparkan dalam Seminar Riset bertajuk “Kajian MBG: Dampak terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga” yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-58 FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono, Depok.

Penelitian ini mengkaji bagaimana program MBG mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, baik dari sisi pendapatan maupun pola pengeluaran keluarga penerima manfaat.

Penelitian yang dipimpin oleh Prof. Fentiny melibatkan tim peneliti yang terdiri dari Dr. Annisah, Dr. Anna Sakreti Nawangsari, Dr. Arif Wibowo, serta Shinta Tris Irawati.

Menurut Prof. Fentiny, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat di sekitarnya.

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menggerakkan dana hingga Rp10–12 miliar per tahun. Sebanyak 85 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku dari petani lokal. Setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang serta melibatkan puluhan petani dan pemasok,” ujar Prof. Fentiny.

Selain menciptakan peluang kerja, penelitian tersebut juga menemukan bahwa program MBG memberikan tambahan sumber pendapatan bagi para relawan yang terlibat dalam operasional SPPG. Mereka memperoleh penghasilan harian yang dinilai cukup berarti bagi kondisi ekonomi rumah tangga.

“Mereka menyampaikan rasa senang karena kini memiliki penghasilan harian yang relatif stabil, berkisar Rp100 ribu hingga Rp125 ribu,” jelasnya.

Temuan lain dari penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan pengeluaran rumah tangga bagi sebagian keluarga penerima manfaat, terutama terkait kebutuhan pangan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi yang menilai bahwa program MBG berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Imamudin.

Ia menjelaskan bahwa dampak ekonomi program MBG akan semakin besar apabila pelaksanaannya melibatkan pelaku ekonomi lokal, seperti petani, peternak, serta pelaku usaha pangan di daerah.

Disisi lain, program MBG juga dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dengan memastikan kualitas gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B terjamin sejak masa awal kehidupan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Dengan adanya hal tersebut, program MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah dan strategi penguatan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja negara pada awal tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menilai percepatan belanja negara di awal tahun merupakan strategi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal pertama.

“Hingga akhir Februari, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun dan tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Suahasil dalam paparan kinerja APBN di Jakarta.

Salah satu program yang memberikan kontribusi terhadap percepatan belanja tersebut adalah Program MBG.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Hingga awal Maret 2026, pelaksanaan program MBG telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

“Percepatan belanja negara, termasuk melalui program prioritas seperti MBG, diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga strategi untuk menguatkan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

BGN menegaskan penerima manfaat utama Program MBG adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman bahwa MBG tidak semata-mata program makan di sekolah, melainkan strategi penguatan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menjelaskan, sebanyak 77 negara telah menjalankan program makan di sekolah. Namun, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan berbeda karena tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan 3B.

“Ini yang merupakan keunggulan dari program MBG ini. Hanya di Indonesia ada program makan yang makanannya diantar ke rumah oleh kader-kader di puskesmas siapa yang mendapatkanya ibu hamil dan ibu menyusui itulah keunggulannya, di negara lain tidak ada,” jelasnya.

Sony menekankan, mitra pelaksana MBG harus lebih dahulu memprioritaskan kelompok 3B sebelum melakukan pendataan di sekolah. Hal ini, kata dia, berkaitan langsung dengan fase krusial 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan kualitas generasi mendatang.

Program MBG ini, lanjutnya, dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dengan memastikan kualitas gizi kelompok rentan 3B terjamin sejak masa awal kehidupan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat implementasinya dengan memprioritaskan kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebijakan ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa kelompok 3B harus menjadi sasaran utama ketika dapur layanan MBG mulai beroperasi di suatu wilayah.

“Ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan ini, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ini yang diutamakan,” ujar Sony.

Menurutnya, fokus pada kelompok 3B merupakan langkah penting karena berkaitan langsung dengan periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) masa krusial yang menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Program MBG pun tidak sekadar memberi makanan, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa konsep MBG di Indonesia memiliki keunggulan dibanding program makan gratis di banyak negara lain. Jika sebagian besar negara hanya menyasar siswa sekolah, Indonesia mengembangkan konsep “school meal plus” dengan tetap mengutamakan kelompok rentan di masyarakat.

Upaya menyukseskan program MBG 3B juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menggandeng Tim Penggerak PKK untuk memperluas jangkauan program kepada keluarga sasaran di berbagai daerah.

“Salah satu program strategis Presiden yang diamanahkan kepada Kemendukbangga/BKKBN adalah pendistribusian dan edukasi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Mayoritas Tim Pendamping Keluarga (TPK) kita berasal dari pengurus PKK di desa-desa, sehingga ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi untuk bersama-sama melakukan edukasi,” kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji.

Menurutnya, kerja sama ini penting karena jaringan kader PKK dan posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, khususnya keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui dukungan tersebut, distribusi makanan bergizi sekaligus edukasi gizi kepada keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Program MBG bagi kelompok 3B juga dirancang dengan menu yang memenuhi standar gizi seimbang. Paket yang diberikan terdiri dari makanan siap santap maupun paket sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Selain meningkatkan asupan gizi, program MBG 3B menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting. Pemerintah menilai intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak usia balita sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dengan pendekatan yang menyasar kelompok paling rentan, program MBG diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang sekaligus memperkuat fondasi kesehatan generasi mendatang. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kader kesehatan, hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Melalui prioritas pada kelompok 3B, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan bergizi.

Post navigation

Palembang – Tenaga Layanan Ops Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama Badan Gizi Nasional, Rahma Dewi Auliyasari mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan pengaduan resmi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rahma menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik melalui layanan call center 127 maupun kanal pengaduan yang tersedia di situs resmi BGN.

Saluran tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Permasalahan dalam menu makanan MBG dan lainnya bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengadu ke kanal yang tepat, selain call center 127, juga bisa melalui website BGN,” kata Rahma Dewi Auliyasari, di Palembang, Sumsel.

Dengan adanya saluran pengaduan resmi, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan temuan atau keluhan terkait pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing.

“Jangan ragu untuk menyampaikan pengaduan di saluran resmi itu, setiap permasalahan menu makanan MBG dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat serta koordinasi lintas pihak perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“MBG diharapkan mampu menjadi kebiasaan baik, khususnya bagi anak-anak, harapannya mereka akan mendapatkan makanan bergizi di sekolah yang sesuai dengan nilai gizi di usianya yang kemudian dapat terbawa hingga ke rumah,” ujar Sri Meliyana.

Selain mendorong partisipasi masyarakat melalui layanan pengaduan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program di lapangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro menjelaskan bahwa evaluasi berkala terus dilakukan terhadap operasional SPPG.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sejumlah unit SPPG di beberapa wilayah sempat dihentikan sementara operasionalnya untuk memastikan seluruh standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola terpenuhi.

“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit,” jelas Dony.

BGN juga memberikan pendampingan kepada unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi berbagai persyaratan operasional.*

Jakarta – Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk tetap efektif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Imamudin.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program MBG dinilai memiliki pendekatan yang tepat karena menggabungkan tujuan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi lokal.

Imadudin mengatakan bahwa program yang dirancang dengan pendekatan integratif seperti MBG dapat menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dampak program MBG tidak selalu sama di setiap daerah. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

Ia mengatakan daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program MBG dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah.

“Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” ucap dia.

Imadudin juga mendorong transparansi dan pengawasan agar menjadi aspek penting dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran agar secara optimal dapat dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat.

“Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi program MBG terus berkembang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai 9 Maret 2026, 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25 ribu lebih SPPG,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026.

Program tersebut dijalankan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan penerima manfaat yang mencakup sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta penerima non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.*

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menghadapi berbagai tekanan global, termasuk meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam situasi tersebut, ia menilai pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas belanja negara agar program-program yang benar-benar penting tetap berjalan optimal.

Said menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien dan tepat sasaran.

“Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan yang sifatnya tidak terlalu mendesak dapat ditunda sementara waktu untuk menjaga ketahanan fiskal negara.

Di tengah upaya penajaman prioritas anggaran tersebut, Said menegaskan bahwa program prioritas nasional di sektor pendidikan tetap harus dijalankan.

Salah satu program yang menurutnya tidak dapat ditawar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ungkap Said.

Ia menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam kategori belanja wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan.

Oleh karena itu, program tersebut harus tetap dijalankan karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Meski demikian, Said juga berharap berbagai pihak terus melakukan pengawasan agar implementasi MBG di lapangan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya,” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi realisasi anggaran, pemerintah mencatat peningkatan signifikan dalam belanja negara yang berkaitan dengan program prioritas. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja barang pemerintah pada Januari–Februari 2026 mencapai Rp67,6 triliun atau tumbuh 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dukungan politik dari DPR terhadap program tersebut juga menunjukkan bahwa MBG dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.*

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih terarah pada fase paling krusial dalam siklus kehidupan manusia. Karena itu, intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menjadi langkah strategis untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas.

Dalam konteks tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memprioritaskan kelompok 3B menunjukkan arah kebijakan yang tepat. Fokus pada bumil, busui, dan balita berarti pemerintah menempatkan perhatian pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang menjadi penentu utama tumbuh kembang anak.

Jika intervensi gizi dilakukan secara konsisten sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak, risiko stunting dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan gizi yang tepat sasaran bukan hanya program bantuan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengandalkan program MBG kategori 3B sebagai strategi kunci untuk mengatasi stunting sejak dini.

MBG 3B menjadi bagian integral dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, khususnya melalui pemenuhan gizi pada periode emas 1.000 HPK.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan program MBG 3B sejalan dengan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada 2026. Ia menyoroti empat prioritas utama untuk mendukung keberhasilan program ini: penguatan kapasitas kader dan penyuluh KB sebagai garda terdepan, peningkatan akurasi data berbasis by name by address, penguatan kepemimpinan lapangan, serta optimalisasi komunikasi publik melalui media sosial.

Ia juga menekankan bahwa Keberhasilan MBG 3B bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Pendekatan multisektor ini melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan untuk memastikan edukasi dan intervensi gizi berlangsung berkelanjutan.

Di samping itu, menu MBG untuk kelompok 3B yang disusun sesuai kebutuhan gizi menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini. Penyediaan makanan dengan komposisi nutrisi seimbang memastikan ibu dan anak memperoleh asupan yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan, perkembangan otak, serta pertumbuhan fisik secara optimal.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Ermia Sofiyessi menjelaskan bahwa menu MBG kategori 3B terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Frekuensi dan waktu pengiriman paket MBG juga sudah disiapkan dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

MBG siap santap untuk ibu hamil dan menyusui merupakan makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak yang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditentukan oleh ahli gizi, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi dengan telur dan buah.

Sementara untuk anak balita non-PAUD usia 0-2 tahun, paket MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai dengan AKG, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).

Ermia mendorong seluruh kepala SPPG aktif mendata ibu hamil, menyusui, dan balita berkoordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kelurahan. etelah pendataan, SPPG bisa mulai menyiapkan MBG sesuai standar gizi seimbang dan pemorsian berdasarkan kelompok usia.

Ia menerangkan, setiap hari kelompok 3B menerima MBG dengan penjadwalan yang sudah disepakati dengan posyandu, atau bisa membuat kesepakatan lain bersama para kader, apakah kader perlu mengantar ke rumah atau diambil sendiri oleh ibu hamil atau ibu menyusui, bisa juga menyesuaikan dengan jadwal posyandu.

Sedangkan untuk wilayah terpencil, BGN telah mendesain skema distribusi, yang sudah dilakukan di beberapa SPPG. Selain mendistribusikan MBG, peran kader dalam hal ini juga sangat penting untuk memberikan edukasi pada penerima manfaat 3B.

Dari penjelasan tersebut, perlu dipahami bahwa keberhasilan penurunan stunting ditentukan oleh konsistensi kebijakan yang berpihak pada pemenuhan gizi masyarakat sejak dini. Prioritas MBG bagi kelompok 3B menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan intervensi pada titik paling menentukan dalam siklus kehidupan manusia.

Lebih dari sekadar bantuan pangan, MBG untuk 3B memastikan generasi yang tumbuh dengan gizi cukup sejak awal kehidupan akan memiliki kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas yang lebih baik di masa depan.

Karena itu, keberlanjutan program, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. Jika dijalankan secara konsisten, MBG 3B dapat menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori )*

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak dapat dilepaskan dari kualitas gizi sejak awal kehidupan. Karena itu, intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menjadi langkah penting untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan optimal.

Dalam konteks tersebut, strategi 3B dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pendekatan yang relevan dan tepat sasaran. Fokus pada kelompok rentan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari fase paling awal dalam siklus kehidupan manusia.

Perhatian terhadap periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) menjadi kunci dalam upaya mencegah stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak. Jika kebutuhan gizi terpenuhi sejak masa kehamilan hingga balita, fondasi bagi lahirnya generasi yang produktif dan berdaya saing akan semakin kuat.

Hal tersebut senada dengan penyampaian Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang mengatakan bahwa 1.000 HPK merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Ia menuturkan, fase sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun Adalah masa emas yang tidak bisa terulang. Investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh gizi, kesehatan, dan pengasuhan yang optimal pada periode krusial tersebut.

Upaya pencegahan stunting dan optimalisasi 1.000 HPK tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu, tetapi membutuhkan dukungan ayah, keluarga besar, serta kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program MBG bagi kategori 3B menjadi strategi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan gizi sebagai investasi untuk membangun SDM unggul di masa depan.

Isyana juga menekankan pentingnya kualitas menu. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi, bebas dari ultra-processed food, serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sasaran.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermia Sofiyessi menjelaskan, menu MBG bagi kategori 3B terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Frekuensi dan waktu pengiriman paket MBG pun sudah disiapkan dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Ermia memaparkan, distribusi MBG sian santap dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Sementara MBG paket sehat untuk Selasa dan Rabu.

MBG siap santap untuk ibu hamil dan menyusui merupakan makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak yang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditentukan oleh ahli gizi, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi dengan telur dan buah.

Sementara untuk anak balita non-PAUD usia 0-2 tahun, paket MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai dengan AKG, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).

Ermia juga menegaskan, seluruh kepala SPPG harus aktif mendata ibu hamil, menyusui, dan balita dengan berkoordinasi melalui puskesmas, posyandu, dan kelurahan. Setelah pendataan, SPPG bisa mulai menyiapkan MBG sesuai standar gizi seimbang dan pemorsian berdasarkan kelompok usia. Kemudian setiap harinya kelompok 3B menerima MBG dengan penjadwalan yang sudah disepakati dengan posyandu.

Sementara itu untuk wilayah terpencil, BGN juga telah mendesain skema distribusi, yang di beberapa SPPG sudah dilakukan. Seperti di Provinsi Maluku Utara, program MBG 3B telah menjangkau 10 kabupaten/kota.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara (Malut) Victor mengapresiasi visi AstaCita Presiden Prabowo yang memberikan perhatian besar terhadap kelompok 3B melalui pemberian Program MBG. Untuk lebih optimal lagi, Victor menyarankan agar Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dijadikan sebagai acuan tunggal dalam pelaksanaan intervensi MBG.

Pada akhirnya, strategi 3B dalam program MBG menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari fondasi yang paling dasar, yakni pemenuhan gizi sejak awal kehidupan. Kebijakan yang menempatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai prioritas mencerminkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Keberhasilan program ini tentu memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar intervensi gizi dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, kualitas pelaksanaan di lapangan juga harus terus dijaga melalui penguatan data, pengawasan distribusi, dan standar gizi yang konsisten. Dengan pengelolaan yang baik, MBG tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Generasi yang tumbuh sehat, cerdas, dan produktif akan menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Zaenul Arifin )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan seperti siswa sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Evaluasi berkala terhadap standar layanan, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara optimal. Proses evaluasi ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional, Albertus Dony Dewantoro mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pulau Jawa sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan program MBG. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pemantauan terhadap berbagai aspek operasional yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Langkah penghentian sementara ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelayanan mampu memenuhi kriteria ketat yang berkaitan dengan sanitasi, kesehatan, serta tata kelola operasional dapur penyedia makanan bergizi.

Albertus menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional, terdapat lebih dari seribu unit SPPG yang untuk sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses penataan ulang standar layanan. Unit-unit tersebut tersebar di berbagai provinsi di Pulau Jawa, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap unit layanan benar-benar mampu memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penghentian operasional tersebut bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk menghentikan program MBG secara permanen di wilayah terkait. Badan Gizi Nasional justru akan melakukan pendampingan serta verifikasi ulang terhadap unit-unit layanan yang dinilai belum memenuhi standar. Melalui proses pembinaan tersebut, pemerintah berharap setiap SPPG dapat memperbaiki sistem operasionalnya sehingga dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Langkah evaluasi ini merupakan bagian penting dari proses penguatan kualitas program yang sedang berjalan.

Selain pengawasan dari pemerintah pusat, keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan MBG. Tenaga Layanan Operasional Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Rahma Dewi Auliyasari mengatakan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan saluran pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah apabila menemukan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Badan Gizi Nasional telah membuka layanan pengaduan melalui call center 127 serta kanal pengaduan yang tersedia di situs resmi lembaga tersebut.

Rahma menyampaikan bahwa kehadiran kanal pengaduan tersebut bertujuan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai laporan yang berkaitan dengan kualitas menu makanan, proses distribusi, maupun operasional dapur penyedia makanan bergizi. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat.

Rahma menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan melalui saluran resmi akan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang di Badan Gizi Nasional. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama melalui mekanisme yang transparan dan terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan keberhasilan MBG sebagai program prioritas nasional.

Di tingkat daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG juga dilakukan secara aktif oleh pemerintah daerah melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa standar mutu operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi secara rutin menyampaikan laporan terkait berbagai temuan di lapangan kepada Badan Gizi Nasional melalui jalur komunikasi resmi.

Emil juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menghentikan sementara sejumlah unit SPPG yang dinilai belum memenuhi standar mutu layanan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program sekaligus memberikan pembelajaran bagi seluruh pengelola layanan MBG. Tindakan tegas tidak hanya perlu diterapkan terhadap unit yang dilaporkan bermasalah, tetapi juga terhadap unit lain yang memiliki potensi risiko serupa.

Langkah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan ini. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengaduan, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Program MBG diharapkan dapat terus berkembang menjadi kebijakan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Evaluasi program MBG perkuat kualitas layanan dan pengawasan publik menjadi pesan penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau cakupan sasaran, tetapi juga oleh komitmen untuk menjaga standar kualitas dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya. Dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Bara Winatha )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berdampak luas. Sejumlah riset akademik menunjukkan bahwa implementasi program ini memiliki efek berlapis, mulai dari peningkatan akses gizi bagi kelompok rentan hingga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Karena itu, berbagai kajian ilmiah mulai menyoroti bagaimana program ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Fentiny Nugroho mengatakan bahwa hasil riset yang dilakukan tim peneliti FISIP UI menunjukkan program MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, serta studi dokumen di tiga wilayah yaitu Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan. Kajian tersebut berupaya melihat bagaimana program MBG memengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, termasuk perubahan struktur pendapatan serta pola pengeluaran keluarga penerima manfaat.

Fentiny menjelaskan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG mampu menggerakkan perputaran dana dalam jumlah besar di tingkat lokal. Menurutnya, setiap unit SPPG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp10 hingga Rp12 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen digunakan untuk pembelian bahan baku yang sebagian besar berasal dari petani dan pemasok lokal. Kondisi ini dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi sektor pertanian serta pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

Ia menambahkan bahwa operasional SPPG juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Setiap unit layanan gizi tersebut mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja dan melibatkan puluhan petani serta pemasok bahan pangan. Selain tenaga kerja tetap, program ini juga melibatkan relawan yang membantu operasional harian. Para relawan tersebut memperoleh penghasilan harian yang berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp125 ribu per orang. Penghasilan tersebut menjadi tambahan pendapatan yang cukup berarti bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap.

Selain meningkatkan pendapatan bagi sebagian kelompok masyarakat, riset tersebut juga menemukan adanya perubahan pola pengeluaran pada keluarga penerima manfaat. Sebagian keluarga merasakan penurunan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan karena anak-anak mereka telah memperoleh makanan bergizi melalui program MBG di sekolah. Dampak ini paling dirasakan oleh keluarga yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin karena pengeluaran untuk makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam anggaran rumah tangga mereka.

Dalam perspektif jangka panjang, Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Asupan nutrisi yang baik dapat mendukung pertumbuhan fisik anak, meningkatkan perkembangan kognitif, serta memperbaiki kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dengan kualitas gizi yang lebih baik, anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi di bidang pendidikan dan pada akhirnya mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di masa depan.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Imamudin Yuliadi mengatakan bahwa program MBG memiliki potensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Menurutnya, dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan yang mengintegrasikan program sosial dengan penguatan ekonomi lokal seperti MBG menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Dampak ekonomi program MBG dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program tersebut. Ia menilai bahwa daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG, aktivitas produksi dan distribusi di tingkat daerah dapat meningkat secara signifikan.

Dampak ekonomi dari program MBG juga mulai terlihat di sektor industri dan logistik. Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra mengatakan bahwa meningkatnya kebutuhan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program MBG turut mendorong kenaikan permintaan kendaraan niaga di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa kontribusi permintaan kendaraan untuk mendukung program MBG cukup signifikan terhadap penjualan segmen fleet perusahaan.

Donny menyebut bahwa sekitar separuh dari permintaan kendaraan fleet berasal dari kebutuhan operasional program MBG, sementara sisanya berasal dari perusahaan swasta yang melakukan peremajaan armada kendaraan. Peningkatan aktivitas logistik yang terkait dengan distribusi makanan dalam program MBG telah menciptakan kebutuhan tambahan terhadap kendaraan niaga yang digunakan untuk mengangkut bahan pangan maupun mendistribusikan makanan ke berbagai lokasi.

Dengan pengelolaan yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok, MBG berpotensi menjadi salah satu program sosial yang memiliki dampak ekonomi paling luas di Indonesia. Riset akademik yang menyoroti peran program ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan