Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Alifia Setiani )*

Gerakan mahasiswa selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Melalui tradisi akademik yang kuat, mahasiswa mampu menghadirkan kritik, gagasan, dan solusi terhadap berbagai persoalan publik. Peran tersebut perlu terus dipertahankan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat, bukan dipengaruhi agenda politik praktis yang dapat mengurangi independensi gerakan mahasiswa.

Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dalam setiap aktivitas kemahasiswaan. Sikap kritis yang dibangun melalui kajian ilmiah akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Sebaliknya, apabila gerakan mahasiswa dipengaruhi kepentingan di luar kepentingan publik, fungsi mahasiswa sebagai kekuatan moral akan kehilangan makna.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis maupun kepentingan tertentu dengan iming-iming materi. Menurutnya, masa perkuliahan merupakan fase penting bagi mahasiswa untuk membangun kapasitas intelektual, memperkuat idealisme, serta membentuk integritas sebagai bekal memimpin bangsa pada masa depan.

Pihaknya menyampaikan tindakan penunggangan aksi demo oleh kepentingan politik praktis dinilai dapat mencederai nilai-nilai independensi yang selama ini melekat pada gerakan mahasiswa. Lalu Hadrian Irfani berpandangan bahwa kondisi tersebut berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang selama ini dikenal konsisten mengawal demokrasi dan kepentingan rakyat.

Demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan publik. Hak tersebut, menurut Lalu Hadrian Irfani, harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan aspirasi yang lahir dari kesadaran intelektual, bukan karena dorongan kepentingan pihak tertentu maupun iming-iming materi.

Wakil Sekjen Partai Gerindra, Didi Mahardhika, juga memberikan perhatian serupa. Menurutnya, dampaknya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan. Didi Mahardhika menilai kampus memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat memperoleh ilmu pengetahuan. Lingkungan akademik merupakan ruang pembentukan karakter, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.

Universitas, menurut Didi Mahardhika, didirikan dengan semangat melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga agar tidak tergerus oleh dinamika politik praktis yang dapat mengaburkan fungsi utama perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Evaluasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang di lingkungan kampus juga dinilai penting dilakukan agar marwah institusi pendidikan tetap terpelihara. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kembali budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, independensi, serta tanggung jawab moral.

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Didi Mahardhika berpandangan bahwa kritik akan memberikan manfaat apabila disampaikan secara objektif, berbasis data, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis yang dapat menggeser tujuan utama gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa juga dinilai memiliki fungsi strategis untuk mengawasi, memberikan masukan, serta mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah. Pendekatan tersebut akan menghasilkan hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan kalangan akademisi sehingga setiap kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu melalui Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, turut mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari berbagai bentuk intervensi eksternal. Organisasi tersebut menyampaikan adanya dugaan keterlibatan aktor politik praktis dalam sejumlah aksi demonstrasi yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.

Intervensi politik terhadap gerakan mahasiswa dinilai berpotensi mengurangi kemurnian aspirasi yang seharusnya lahir dari proses kajian akademik. Kondisi demikian dapat menggeser fokus mahasiswa dari perjuangan memperjuangkan kepentingan rakyat menuju kepentingan kelompok tertentu.

Komitmen menjaga independensi gerakan mahasiswa kemudian ditegaskan kembali oleh BEM Bersatu melalui sikap organisasi yang menolak segala bentuk penunggangan politik praktis. Organisasi tersebut berpandangan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi suara masyarakat yang bebas dari kepentingan elite politik.

Di sisi lain, independensi gerakan mahasiswa tidak berarti menghilangkan fungsi kritis terhadap pemerintah. Justru dalam sistem demokrasi, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral yang menyampaikan kritik secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, menjaga gerakan mahasiswa tetap bebas dari kepentingan politik praktis menjadi prasyarat agar setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kajian akademik serta mampu memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan publik.

Pemerintah pada dasarnya membutuhkan kritik yang objektif sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik. Masukan yang disusun berdasarkan riset, data, dan argumentasi akademik akan membantu meningkatkan efektivitas berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.

Kemurnian aspirasi mahasiswa akhirnya menjadi kepentingan bersama seluruh elemen bangsa. Kampus harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis yang independen, sedangkan mahasiswa perlu mempertahankan idealisme agar setiap gerakan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan komitmen tersebut, mahasiswa akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

*) pemerhati sosial

Jakarta – Sinergi pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjadi kunci menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk merespons berbagai tekanan eksternal sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang melibatkan DPR RI, BI, Kementerian Keuangan, DEN, serta kementerian dan BUMN strategis.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemerintah mampu merespons perkembangan ekonomi global secara cepat dan terukur.

Menurutnya, pembahasan tidak hanya difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memitigasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco.

Dalam forum tersebut, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang kuat meski tekanan global terus meningkat.

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global mulai memberikan dampak terhadap inflasi serta daya beli masyarakat. Karena itu, menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting adalah menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek karena dampak ketidakpastian global sudah mulai terasa terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” katanya.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan melalui kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen yang direspons positif pasar dengan meningkatnya arus modal asing ke instrumen keuangan domestik.

Hingga 26 Juni 2026, inflow ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar USD9 miliar year to date, disertai ekspansi likuiditas operasi moneter hingga Rp1.000 triliun untuk menjaga stabilitas pasar uang dan valuta asing.

Dari sisi fiskal, pemerintah menjaga ruang APBN tetap sehat dengan defisit hingga Mei 2026 sebesar 0,7 persen PDB dan diproyeksikan tetap di bawah batas 3 persen. Selain itu, pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp281 triliun di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas Rp100 triliun untuk mendukung penyaluran kredit ke dunia usaha.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat tensi geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia kembali menunjukkan ketangguhan sebagai salah satu negara dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh. Berbagai lembaga internasional memberikan penilaian positif terhadap prospek ekonomi Indonesia, didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, konsumsi domestik yang kuat, serta kesinambungan reformasi struktural yang dijalankan pemerintah. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi nasional tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan global, tetapi juga semakin dipercaya sebagai salah satu motor pertumbuhan kawasan.

Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten menjaga disiplin fiskal, memperkuat daya tahan sektor keuangan, mempercepat hilirisasi industri, serta meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif. Kebijakan tersebut menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilien sehingga Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global yang dialami banyak negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam berbagai kesempatan terbaru mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kuat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh, investasi yang meningkat, serta aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif menjadi indikator bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional masih bekerja secara optimal. Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk percepatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, transformasi digital, serta penguatan daya saing industri nasional.

Menurut Airlangga, kepercayaan investor global terhadap Indonesia tercermin dari tetap terjaganya arus investasi dan stabilitas pasar keuangan domestik. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu merespons dinamika global secara adaptif tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat berbagai lembaga internasional tetap menempatkan Indonesia sebagai negara dengan prospek ekonomi yang menjanjikan di kawasan Asia.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan bahwa para investor global tetap memandang Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang kuat. Menurutnya, keputusan investasi yang terus mengalir ke Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha internasional tidak hanya melihat dinamika jangka pendek, tetapi juga menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Pihaknya menjelaskan bahwa stabilitas makroekonomi, konsistensi kebijakan pemerintah, serta besarnya potensi pasar domestik menjadi faktor utama yang menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Rosan menambahkan bahwa realisasi investasi yang terus tumbuh menjadi indikator nyata bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia tetap tinggi. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, percepatan hilirisasi industri, serta pembangunan ekosistem investasi yang semakin kompetitif. Langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan arus modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing industri nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan fundamental ekonomi yang tetap solid dan reformasi struktural yang berkelanjutan, Indonesia diyakini akan semakin mampu menarik investasi berkualitas sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling prospektif di kawasan Asia.

Pengakuan dunia terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari berbagai laporan lembaga internasional yang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan prospek pertumbuhan terbaik. Stabilitas sektor perbankan, penguatan ekspor produk bernilai tambah melalui hilirisasi, serta meningkatnya investasi di sektor manufaktur menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan dampak nyata terhadap struktur perekonomian nasional. Kondisi tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik di tengah meningkatnya kecenderungan relokasi rantai pasok global.

Selain faktor kebijakan pemerintah, kekuatan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh besarnya pasar domestik dan bonus demografi yang dimiliki. Konsumsi masyarakat yang tetap terjaga memberikan bantalan kuat ketika permintaan global mengalami perlambatan. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas industri serta percepatan digitalisasi ekonomi membuka ruang pertumbuhan baru yang semakin memperluas basis ekonomi nasional. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan terus berlangsung. Namun pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan yang solid menjadi modal utama menjaga stabilitas nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha, serta masyarakat akan terus menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan fundamental yang tetap kuat, reformasi struktural yang berkelanjutan, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mempertahankan kepercayaan dunia sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pengakuan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia pada akhirnya bukan sekadar apresiasi atas capaian saat ini, melainkan juga cerminan optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional yang semakin kompetitif di tingkat global.

)* Pemerhati Isu-Isu Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari *)
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan fluktuasi pasar keuangan, Indonesia terus menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Berbagai indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fundamental perekonomian nasional tetap terjaga, didukung oleh kebijakan pemerintah yang adaptif serta sinergi yang erat dengan otoritas moneter. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat optimisme menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan yang responsif terhadap perkembangan global. Menurutnya, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang tetap kuat sehingga Indonesia mampu mempertahankan jalur pertumbuhan positif meskipun dunia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Salah satu indikator yang menunjukkan ketahanan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year). Capaian ini melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berjalan dengan baik serta mampu menjadi penopang utama pertumbuhan nasional.
Kinerja positif juga tercermin dari neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus sebesar 0,09 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2026. Surplus tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk nasional tetap terjaga di tengah perlambatan perdagangan dunia. Stabilitas sektor eksternal ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap berbagai tekanan global.
Di sektor industri, aktivitas manufaktur juga masih menunjukkan kondisi yang sehat. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur S&P Indonesia tetap berada di level 50, yang menandakan sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa aktivitas produksi, investasi, serta permintaan domestik masih terus bergerak sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester II tahun 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi domestik agar tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.
Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai kepada pelaku usaha tahu dan tempe. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha mikro sekaligus memastikan harga pangan tetap stabil di tingkat konsumen. Langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.
Pemerintah juga memberikan berbagai insentif berupa diskon transportasi untuk moda udara, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa transportasi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga disampaikan oleh Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Proyeksi tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik meskipun ekonomi global masih menghadapi perlambatan dan tingginya ketidakpastian geopolitik.
Menurut Perry Warjiyo, konsumsi pemerintah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi melalui percepatan realisasi berbagai program prioritas nasional. Penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta percepatan belanja negara diyakini akan terus menopang aktivitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, berbagai program stimulus yang dijalankan pemerintah juga dipandang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa fondasi pembangunan nasional semakin kuat. Stabilitas inflasi, pertumbuhan yang tetap tinggi, surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta meningkatnya konsumsi domestik menjadi indikator bahwa arah kebijakan pemerintah berjalan sesuai sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga momentum pembangunan.
Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan berlangsung. Namun, dengan fundamental ekonomi yang kokoh, kebijakan yang adaptif, serta berbagai stimulus yang terus dioptimalkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Optimisme tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang tangguh, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Langkah tersebut difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara sepanjang 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan tekanan inflasi saat ini masih berada dalam kisaran sasaran. Namun, risiko imported inflation akibat kenaikan harga minyak dan komoditas dunia perlu terus diantisipasi karena berpotensi memengaruhi harga di dalam negeri.

“Faktor risiko inflasi yang menjadi perhatian adalah rambatan kenaikan harga global, yaitu harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau imported inflation,” kata Aida.

Menurutnya, penyesuaian harga energi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,25 persen. Meski demikian, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat maupun perekonomian tetap terkendali.

Aida menegaskan proyeksi inflasi masih berada dalam target 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen. BI juga terus menjalankan bauran kebijakan moneter secara konsisten, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat koordinasi kebijakan untuk meredam dampak gejolak ekonomi global.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI melanjutkan pelonggaran kebijakan makroprudensial, pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan UMKM dan ekonomi inklusif guna mendorong aktivitas sektor riil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

Airlangga mengatakan pemerintah juga terus menjaga inflasi dan permintaan domestik sekaligus memperluas kerja sama ekonomi melalui proses aksesi ke CPTPP dan OECD. Upaya tersebut diharapkan memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan peran guru maupun mengajar di ruang kelas. Kehadiran para taruna difokuskan untuk memberikan pendampingan kehidupan berasrama guna membantu siswa beradaptasi, membangun kemandirian, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Melalui kolaborasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI, sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan diterjunkan ke 178 titik Sekolah Rakyat pada 3–8 Agustus 2026 untuk mendampingi kehidupan berasrama siswa. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dan membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari di asrama.

“Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam,” ujar Agus Jabo.

Menurutnya, pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun karakter dan kebiasaan positif bagi siswa Sekolah Rakyat yang harus tinggal jauh dari keluarga. Para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama sehingga peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih mudah dan nyaman.

“Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak Sekolah Rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas,” kata Agus Jabo.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kehadiran taruna di lingkungan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya mendukung pembentukan karakter peserta didik sekaligus memperkuat aspek pengasuhan di asrama.

Agus Jabo menjelaskan bahwa pemilihan taruna Akmil dilakukan karena mereka memiliki pengalaman langsung menjalani kehidupan berasrama yang dinilai relevan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Kenapa taruna? Karena mereka yang memahami bagaimana hidup di asrama. Pengalaman itu yang ingin ditularkan kepada anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka cepat beradaptasi dan memiliki karakter yang mandiri,” ujarnya.

Setiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima taruna yang membimbing keterampilan dasar kehidupan asrama, seperti merapikan perlengkapan pribadi, menyetrika seragam, dan membangun kebiasaan hidup mandiri serta disiplin. Melalui pendampingan ini, Pemerintah berharap siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan asrama dan mengembangkan karakter yang mandiri.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui pendampingan kehidupan berasrama yang melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil). Pendampingan tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan karakter dan pembentukan kemandirian siswa selama menjalani proses pendidikan di lingkungan asrama. Program akan dilaksanakan selama lima hari pada 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan TNI dengan melibatkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan taruna tidak ditujukan untuk menggantikan fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar, melainkan mendampingi siswa dalam proses adaptasi kehidupan berasrama dan membangun kebiasaan hidup mandiri.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter yang selama ini menjadi salah satu fondasi Sekolah Rakyat.

“Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 sampai 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri,” ujar Agus Jabo di Jakarta.

Menurut pemerintah, materi pendampingan difokuskan pada pembentukan kebiasaan dasar kehidupan sehari-hari seperti merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menjaga kerapian seragam, menyetrika pakaian, hingga membangun disiplin dalam aktivitas rutin di lingkungan asrama. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Selain melatih kemandirian, pendampingan juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan asrama yang aman dan nyaman. Para taruna akan memberikan pembinaan preventif guna mencegah praktik kekerasan dan perundungan antarsiswa sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jejen Musfah menilai pembentukan karakter dan kemampuan hidup mandiri merupakan bagian penting dalam pendidikan modern apabila dilakukan secara proporsional dan tetap menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran.

“Pembiasaan terhadap disiplin dan kemandirian dapat menjadi bekal penting bagi siswa selama proses pendidikan berlangsung, terutama pada lingkungan pendidikan berasrama,” ujarnya.

Program pendampingan ini menjadi bagian dari penguatan model Sekolah Rakyat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan hidup peserta didik.

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintah terus memperkuat desain pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan akses pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang sehat. Dalam pengembangan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas sosial, pemerintah mulai memperluas pendekatan pendidikan berasrama dengan menambahkan penguatan pendampingan karakter bagi peserta didik. Salah satu langkah terbaru yang dijalankan pada 2026 adalah pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk mendampingi siswa Sekolah Rakyat dalam proses adaptasi kehidupan berasrama, pembentukan kemandirian, serta pencegahan perundungan. Pemerintah menilai bahwa pendidikan yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus membangun lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

Program pendampingan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem Sekolah Rakyat yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan dan memperluas kesempatan pendidikan yang lebih setara. Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II diterjunkan untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Pendampingan dijadwalkan berlangsung selama lima hari pada periode 3 – 8 Agustus 2026 dengan pendekatan berbasis kehidupan asrama dan pembiasaan karakter sehari-hari. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran para taruna bukan untuk mengambil alih fungsi guru atau mengubah orientasi pendidikan, melainkan membantu siswa membangun kemampuan adaptasi dan kemandirian sejak awal memasuki lingkungan baru.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pelibatan taruna dilakukan berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalani sistem kehidupan berasrama yang disiplin dan terstruktur. Menurutnya, pengalaman tersebut relevan untuk membantu siswa Sekolah Rakyat yang sebagian besar akan menjalani pola pendidikan berbasis asrama dan membutuhkan proses penyesuaian sosial. Pemerintah melihat masa awal adaptasi menjadi fase penting karena kemampuan siswa untuk merasa aman dan nyaman akan sangat memengaruhi proses belajar dalam jangka panjang. Karena itu, pendampingan difokuskan pada pembentukan kebiasaan positif yang sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap perkembangan karakter anak.

Dalam praktiknya, materi pendampingan tidak diarahkan pada pelatihan militer ataupun kegiatan akademik formal. Taruna akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas keseharian seperti menata tempat tidur, merapikan lemari, menjaga kebersihan diri, menyetrika pakaian, mengatur perlengkapan pribadi, serta membangun kebiasaan hidup yang tertib dan mandiri. Pemerintah memandang pembentukan kebiasaan tersebut sebagai bagian penting dari pendidikan karakter yang selama ini sering kali belum memperoleh ruang yang cukup dalam sistem pembelajaran konvensional. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi siswa yang tinggal jauh dari keluarga agar tetap merasa nyaman menjalani kehidupan berasrama.

Selain membangun kemandirian, salah satu tujuan utama program ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan. Pemerintah menilai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dimulai sejak awal pembentukan budaya sekolah. Karena itu, para taruna juga diberikan peran untuk melakukan pembinaan preventif agar tidak muncul praktik senioritas, intimidasi, maupun bentuk perundungan lain yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang peserta didik. Pendekatan ini dipilih karena pemerintah ingin memastikan bahwa kehidupan berasrama menjadi ruang pembelajaran sosial yang positif, bukan sumber tekanan psikologis bagi siswa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf sebelumnya juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat dibangun bukan hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi menjadi instrumen mobilitas sosial yang mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan berkembang secara lebih optimal. Dalam kerangka tersebut, penguatan karakter dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kualitas pendidikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh fasilitas belajar, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang mampu membentuk kepercayaan diri, kedisiplinan, kemampuan hidup mandiri, dan kesiapan menghadapi masa depan.

Program pendampingan taruna juga memiliki landasan kebijakan yang terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia. Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks tersebut, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok rentan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Dari sisi pendidikan karakter, keterlibatan unsur pendamping yang memiliki pengalaman hidup kolektif dan disiplin juga dinilai dapat memperkaya metode pembelajaran di luar ruang kelas. Pemerintah menilai bahwa pembentukan karakter membutuhkan teladan dan pengalaman langsung yang dapat diterapkan dalam keseharian siswa. Karena itu, program pendampingan dirancang berlangsung secara intensif dan dekat dengan aktivitas sehari-hari siswa agar proses pembelajaran berlangsung lebih natural dan efektif.

Pelibatan taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan yang semakin menekankan keseimbangan antara penguatan akademik dan pembentukan karakter. Pemerintah optimistis bahwa lingkungan belajar yang aman, bebas perundungan, dan mendukung kemandirian akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Melalui kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, sosial, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat tumbuh bagi generasi yang lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah merupakan salah satu upaya strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai lingkungan pendidikan berasrama yang menekankan pembentukan karakter, kemandirian, serta pembiasaan hidup disiplin. Dalam konteks tersebut, rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) mendapat perhatian publik. Meski sempat memunculkan beragam persepsi, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran para taruna bukan untuk menghadirkan pendidikan bergaya militer, melainkan sebagai pendamping dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

Karakter menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kemampuan akademik yang baik akan lebih optimal apabila diiringi dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kepedulian, serta kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai tersebut tidak selalu dapat dibentuk melalui proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa yang tinggal di lingkungan asrama.

Model pendidikan berasrama memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sekolah reguler. Para siswa dituntut mampu mengatur aktivitas harian secara mandiri, mulai dari menjaga kebersihan diri, merapikan tempat tidur, mengelola perlengkapan pribadi, hingga membangun kebiasaan hidup tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada masa awal tinggal di asrama, proses adaptasi sering kali menjadi tantangan tersendiri karena siswa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang berbeda dari kehidupan di rumah.

Dalam konteks ini pemerintah memandang pengalaman hidup para taruna Akmil dapat memberikan teladan yang relevan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pelibatan taruna merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk mendukung proses pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat yang sama-sama menjalani pendidikan berasrama. Menurutnya, para taruna diharapkan mampu memberikan contoh sederhana mengenai bagaimana menjalani kehidupan yang tertib, disiplin, dan mandiri, seperti membiasakan bangun pagi, merapikan tempat tidur, menjaga perlengkapan pribadi, menggunakan seragam dengan baik, serta membangun kebiasaan hidup yang teratur. Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat agenda latihan fisik militer sebagaimana yang sempat dikhawatirkan sebagian masyarakat.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi program bukan membentuk siswa menjadi taruna ataupun mengenalkan pendidikan militer kepada anak-anak. Sebaliknya, pemerintah ingin memanfaatkan pengalaman praktis yang dimiliki para taruna dalam menjalani kehidupan berasrama agar dapat menjadi contoh positif bagi siswa yang sedang memasuki fase adaptasi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa para taruna tidak akan mengambil alih peran guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurutnya, fungsi utama mereka adalah menjadi pendamping kehidupan asrama selama beberapa hari agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara nyaman sekaligus membangun kebiasaan hidup mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa pendampingan tersebut mencakup pembinaan terhadap budaya saling menghormati dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan antarsiswa.

Kehadiran pendamping yang memahami dinamika kehidupan asrama memang memiliki nilai strategis. Pengalaman menunjukkan bahwa masa transisi menuju kehidupan berasrama sering menjadi periode yang cukup menantang bagi peserta didik. Mereka tidak hanya harus beradaptasi dengan jadwal kegiatan yang lebih teratur, tetapi juga belajar hidup bersama teman-teman dari latar belakang yang beragam. Pendamping yang memiliki pengalaman serupa dapat membantu siswa melalui proses tersebut dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami.

Program pendampingan ini juga bersifat terbatas. Pemerintah menjelaskan bahwa sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan ditempatkan di 178 titik Sekolah Rakyat dalam kegiatan pendampingan selama lima hari pada awal Agustus 2026. Selama periode tersebut, para taruna akan membimbing aktivitas keseharian siswa, seperti menjaga kerapian kamar, merawat perlengkapan pribadi, menyetrika pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup disiplin yang mendukung aktivitas belajar.

Pendekatan seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Berbagai sekolah berasrama di Indonesia maupun di berbagai negara menerapkan sistem mentoring oleh senior, alumni, ataupun pendamping yang telah memiliki pengalaman hidup di lingkungan asrama. Tujuannya bukan untuk memberikan tekanan kepada peserta didik, melainkan membantu mereka beradaptasi sehingga mampu menjalani kehidupan sekolah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menegaskan bahwa pembinaan akan dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Kondisi psikologis siswa menjadi perhatian utama, mengingat sebagian besar peserta didik masih berada pada fase penyesuaian ketika pertama kali memasuki lingkungan asrama. Oleh karena itu, proses pendampingan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional anak sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman selama mengikuti pendidikan.

Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa pembentukan karakter tidak identik dengan pendekatan keras, melainkan melalui keteladanan, komunikasi, dan pembiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, keterlibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi untuk menanamkan nilai disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab, sehingga mampu mendukung lahirnya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengubah arah program literasi digital nasional untuk memperkuat kecakapan masyarakat menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial (AI), disinformasi, dan berbagai ancaman di ruang digital.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya secara aman, cerdas, dan produktif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan program literasi digital kini tidak lagi berfokus pada pengenalan penggunaan internet dan perangkat digital. Menurutnya, kebutuhan masyarakat telah bergeser sehingga diperlukan peningkatan kompetensi yang lebih kontekstual.

“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar.

Nezar menjelaskan perubahan strategi tersebut sejalan dengan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah berjalan hampir satu dekade.

“Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” katanya.

Menurut Nezar, fokus program kini diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat mengenali, memverifikasi, dan menangkal disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang semakin masif seiring perkembangan AI. Selain itu, masyarakat juga didorong memahami cara kerja teknologi baru dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Penguatan literasi keamanan siber juga menjadi perhatian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” ujar Satryo.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan digital nasional di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan AI, phishing, rekayasa sosial, dan disinformasi.*