Yearly Archives: 2026

Oleh : Ricky Rinaldi

Transformasi sektor pertanian menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, sektor ini sering dipandang sebatas penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru diperoleh pada tahap pengolahan dan distribusi. Karena itu, hilirisasi pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam proses tersebut, konsep triple helix—sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri—menjadi kunci utama untuk mendorong inovasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

Pertanian modern tidak lagi dapat berjalan hanya dengan pendekatan produksi semata. Tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga kompetisi pasar internasional menuntut sistem pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku industri memungkinkan lahirnya inovasi yang mampu menjawab tantangan tersebut secara lebih efektif.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi nasional. Penguatan produksi pangan harus diiringi dengan pengembangan industri pengolahan agar hasil pertanian tidak berhenti pada tahap bahan mentah. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian dapat dinikmati secara lebih luas di dalam negeri.

Peran pemerintah dalam model triple helix terletak pada penyediaan kebijakan, infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kondusif. Negara berfungsi sebagai fasilitator yang membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan sektor industri. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, inovasi yang dihasilkan dari penelitian dapat lebih mudah diimplementasikan dalam skala industri.

Di sisi lain, kalangan akademisi memiliki peran penting dalam menciptakan pengetahuan baru dan teknologi pertanian yang lebih efisien. Penelitian mengenai bibit unggul, teknologi pengolahan pangan, hingga sistem pertanian berkelanjutan menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas sektor ini. Hasil riset yang terhubung dengan kebutuhan industri akan mempercepat proses hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian nasional.

Sementara itu, sektor industri berperan sebagai penggerak utama dalam proses komersialisasi inovasi. Industri mampu mengubah hasil penelitian menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dipasarkan secara luas. Melalui investasi pada teknologi pengolahan, produk pertanian dapat diubah menjadi berbagai komoditas bernilai tambah, seperti pangan olahan, bahan baku industri, maupun produk ekspor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan hilirisasi pertanian menjadi bagian penting dalam strategi meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya industri pengolahan yang berkembang, hasil panen tidak lagi bergantung sepenuhnya pada harga bahan mentah di pasar. Nilai tambah yang tercipta dari proses pengolahan memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi petani serta memperluas lapangan kerja di sektor agroindustri.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri juga membuka peluang pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern. Penerapan teknologi digital, sistem pemantauan berbasis data, hingga penggunaan mesin pertanian cerdas menjadi bagian dari transformasi menuju pertanian yang lebih efisien. Inovasi semacam ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat faktor cuaca atau ketidakpastian pasar.

Selain memberikan nilai ekonomi, hilirisasi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi. Produk pertanian lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.

Penerapan model triple helix menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian membutuhkan pendekatan kolaboratif. Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan. Ketika kebijakan pemerintah selaras dengan inovasi akademik dan investasi industri, ekosistem pertanian yang kuat dapat terbentuk secara alami.

Di masa depan, keberhasilan hilirisasi pertanian akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri pangan dan agroindustri. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama dalam satu visi pembangunan.

Melalui sinergi triple helix, sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional yang tertinggal. Sebaliknya, pertanian dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka jalan bagi terciptanya sistem pertanian yang lebih produktif, modern, dan berdaya saing tinggi.

Hilirisasi pertanian pada akhirnya bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga upaya membangun kemandirian bangsa. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi triple helix menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi tersebut menuju masa depan pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Abdul Razak)*

Transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan bernilai tambah terus didorong oleh pemerintah. Selama ini, sebagian besar komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum dimaksimalkan. Melalui kebijakan hilirisasi, rantai nilai komoditas pertanian diharapkan dapat diperpanjang di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani.

Upaya tersebut kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertanian bernilai tinggi. Melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan teknologi, serta peremajaan kebun rakyat, potensi ekonomi sektor pertanian diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan ditargetkan mampu menghasilkan nilai tambah hingga Rp5.000 triliun bagi perekonomian nasional. Potensi tersebut dinilai dapat tercapai apabila komoditas perkebunan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tinggi sebelum dipasarkan ke luar negeri. Menurutnya, nilai tambah tersebut dapat diperoleh dari pengolahan komoditas seperti kelapa, gambir, hingga minyak sawit mentah. Selama ini, banyak komoditas unggulan Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan baku sehingga nilai ekonominya dinikmati oleh negara lain yang melakukan proses pengolahan lanjutan.

Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk industri, mulai dari bahan pangan, produk kosmetik, hingga bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, nilai ekonomi komoditas tidak lagi berhenti di tahap produksi bahan mentah, tetapi terus bertambah melalui proses pengolahan di dalam negeri. Sebagai contoh, potensi hilirisasi komoditas kelapa dinilai sangat besar. Selain diolah menjadi santan atau minyak kelapa, produk turunan seperti air kelapa, serat kelapa, hingga bahan baku kosmetik dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tinggi. Apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, nilai ekonomi yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai ribuan triliun rupiah.

Hal serupa juga terlihat pada komoditas gambir. Indonesia saat ini diketahui menguasai sekitar 80 persen pasar gambir dunia. Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Apabila proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dinilai akan jauh lebih besar. Kebijakan hilirisasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan industri pengolahan dalam negeri. Dengan adanya industri hilir yang kuat, komoditas pertanian Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga sebagai sumber produk bernilai tinggi di pasar global.

Selain meningkatkan nilai ekspor, pengembangan industri hilir juga diperkirakan dapat membuka lapangan kerja baru. Aktivitas produksi, pengolahan, hingga distribusi produk olahan akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas di berbagai daerah. Untuk mendukung strategi tersebut, penguatan sektor hulu juga dilakukan melalui program peremajaan kebun rakyat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp10 triliun untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan melalui peremajaan tanaman.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada periode 2025 hingga 2027. Pendekatan bertahap tersebut dilakukan karena proses penyediaan bibit membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum dapat ditanam secara luas di kebun rakyat. Program peremajaan ini ditargetkan mencakup sekitar 870.000 hektare kebun rakyat dengan berbagai komoditas unggulan. Selain kelapa, komoditas lain yang menjadi fokus antara lain kakao, kopi, mete, pala, lada, serta gambir. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki permintaan pasar global yang tinggi serta potensi nilai ekonomi yang besar bagi petani.

Peremajaan kebun dinilai penting karena banyak tanaman perkebunan di Indonesia yang telah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun. Melalui program ini, kualitas dan jumlah produksi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga petani mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Di sisi lain, pengembangan industri hilir juga disiapkan melalui skema investasi yang diperkirakan mencapai Rp371 triliun. Investasi tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui keterlibatan badan usaha milik negara, sektor swasta, serta kerja sama dengan petani. Dengan model ekosistem investasi tersebut, pembangunan pabrik pengolahan komoditas pertanian diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Transformasi sektor pertanian juga didorong melalui pemanfaatan teknologi modern. Berbagai inovasi tengah diuji coba untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung keselamatan kerja petani. Beberapa di antaranya adalah alat panjat kelapa yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta mesin pengering jagung portabel dari Institut Teknologi Bandung. Teknologi tersebut diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mempermudah proses kerja di lapangan.

Penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian juga terlihat pada pengembangan industri pengolahan hasil panen. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, ke pabrik penggilingan beras modern PB Sehati di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Dalam kunjungan tersebut, proses pengolahan gabah menggunakan teknologi modern disaksikan secara langsung, mulai dari tahap pengeringan, penggilingan, hingga pengemasan beras siap distribusi. Fasilitas pengolahan seperti ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

Dengan integrasi antara peningkatan produksi, modernisasi teknologi, dan penguatan industri hilir, transformasi menuju pertanian yang lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi petani semakin terbuka lebar.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga menjangkau 14 juta anak pada tahun 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi promotif dan preventif pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental anak serta mencegah berbagai risiko gangguan kesehatan jiwa, termasuk bunuh diri pada usia remaja.

Ia menjelaskan bahwa dari tujuh juta anak yang telah mengikuti skrining kesehatan, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu anak terdeteksi memiliki gejala kecemasan _(anxiety)._Selain itu, sebanyak 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.

Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi _(depression disorder)._ Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Menkes Budi.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi kondisi psikologis anak, termasuk konflik keluarga maupun pola asuh yang tidak tepat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas skrining kesehatan mental melalui program CKG agar potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini. Pemerintah juga mendorong peran tenaga pendidik untuk membantu mengidentifikasi tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa.

Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat. Jadi kalau mereka mengalami mereka bisa call kita, katanya.

Dalam mendukung program ini, pemerintah juga memperkuat fasilitas layanan kesehatan mental di tingkat layanan primer. Puskesmas akan dilengkapi dengan tenaga profesional yang mampu melakukan penanganan medis bagi anak yang membutuhkan tindak lanjut perawatan kesehatan jiwa.

Dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti) agar di sekolah juga bisa dibantu. Untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah, katanya.

Pemerintah juga mendorong edukasi terkait keterampilan hidup (life skill) serta konsep Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) agar anak-anak mampu menghadapi tekanan hidup dengan cara yang sehat.

Melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis hingga menjangkau 14 juta anak pada 2026, pemerintah berharap upaya deteksi dini dan penanganan kesehatan mental dapat berjalan lebih komprehensif.

Program ini diharapkan mampu membangun sistem perlindungan kesehatan jiwa yang kuat bagi anak-anak Indonesia sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis secara optimal.

Oleh: Juana Syahril)*

Bulan Ramadan tidak hanya menjadi momentum ibadah spiritual bagi umat Islam, tetapi juga ruang refleksi untuk memperkuat nilai-nilai sosial seperti toleransi dan pengendalian diri. Di tengah meningkatnya polarisasi di era digital, semangat Ramadan dapat menjadi fondasi penting untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam masyarakat.

banner 336×280
Anggota Komisi Perempuan Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabicha Hilma Jabar Sasmita mengatakan bahwa toleransi beragama di Indonesia pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak lama masyarakat Indonesia telah hidup dalam keberagaman dan mampu menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi bagian dari warisan peradaban yang telah membentuk karakter masyarakat Nusantara.

Dalam pandangannya, kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mencerminkan praktik toleransi yang kuat. Masyarakat terbiasa hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Tradisi tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang memandang keberagaman sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang mengajarkan manusia untuk saling memahami.

Namun demikian, perkembangan zaman membawa tantangan baru dalam menjaga nilai toleransi. Jika pada masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak terjadi secara langsung dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, kini interaksi tersebut juga berlangsung secara intens di ruang digital melalui media sosial.

Menurut Rabicha Hilma Jabar Sasmita, toleransi pada masa kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan hidup berdampingan secara fisik. Toleransi juga menuntut kedewasaan dalam menyaring berbagai informasi dan narasi keagamaan yang beredar di media sosial.

Perbedaan pandangan yang muncul di ruang digital kerap kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat. Akibatnya, polarisasi dapat dengan mudah terbentuk apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara bijak. Dalam kondisi tersebut, sikap toleran tidak hanya ditunjukkan melalui perilaku sosial, tetapi juga melalui kedewasaan dalam menghadapi berbagai perbedaan di dunia digital.

Secara budaya, toleransi di Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang kuat. Namun, nilai tersebut saat ini sedang menghadapi ujian akibat meningkatnya polarisasi di era digital. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi penting agar masyarakat dapat tetap menjaga sikap saling menghargai meskipun berada dalam ruang interaksi yang berbeda.

Dalam perspektif keagamaan, Ramadan memiliki makna yang sangat mendalam dalam membentuk sikap toleran. Puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi juga sebagai latihan spiritual untuk mengendalikan berbagai dorongan emosional yang dapat merusak hubungan antarmanusia.

Rabicha Hilma Jabar Sasmita menjelaskan bahwa puasa mengajarkan manusia untuk menahan ego, amarah, kebencian, dan kesombongan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sikap moderasi beragama sekaligus memperkuat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bulan Ramadan juga dipandang sebagai momentum yang tepat untuk memperkaya diri secara spiritual. Melalui latihan pengendalian diri selama Ramadan, umat Islam diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Nilai-nilai yang dipelajari selama Ramadan seharusnya tidak berhenti setelah bulan suci berakhir. Seseorang yang menjalankan Ramadan dengan baik diharapkan mampu mempertahankan sikap menahan diri dari kebencian dan amarah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semangat Ramadan dapat terus tercermin dalam perilaku sosial masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk penyebaran paham radikalisme. Fenomena ini menjadi perhatian karena generasi muda, khususnya Generasi Z, sering menjadi sasaran penyebaran berbagai ideologi yang bersifat ekstrem. Generasi muda berada pada fase pencarian identitas dan makna hidup. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada pemahaman agama yang sempit dan berlebihan.

Penyebaran paham radikalisme saat ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga melalui media sosial. Bahkan, penyebaran di ruang digital dinilai lebih mengkhawatirkan karena sering terjadi secara tidak disadari oleh pengguna. Algoritma media sosial dapat menampilkan berbagai konten secara berulang, sehingga perlahan memengaruhi cara berpikir seseorang.

Dalam banyak kasus, radikalisme muncul bukan dari pemahaman agama yang mendalam, melainkan dari pemahaman yang sempit. Sikap berlebih-lebihan dalam memahami ajaran agama dapat memunculkan pandangan yang eksklusif serta berpotensi menimbulkan konflik dengan kelompok lain.

Karena itu, literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Kemampuan untuk memilah informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta memahami konteks dari setiap konten yang beredar di media sosial sangat diperlukan. Pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengikuti akun-akun yang memiliki kredibilitas dan terafiliasi dengan institusi keagamaan atau akademik yang terpercaya.

Pilihan akun yang diikuti di media sosial akan memengaruhi jenis konten yang muncul melalui algoritma. Dengan mengikuti sumber yang terpercaya, generasi muda dapat memperoleh informasi yang lebih seimbang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif.

Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, generasi muda dihadapkan pada berbagai opini, pandangan, bahkan ujaran kebencian yang dapat menyebar dengan mudah. Karena itu, pesan spiritual Ramadan menjadi semakin relevan untuk dihidupkan, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sebelum menghakimi orang lain.

Apabila generasi muda mampu memadukan kedalaman iman, pemikiran yang kritis, serta keluasan hati dalam menghadapi perbedaan, maka toleransi tidak hanya akan terjaga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Ramadan pun menjadi momentum untuk menanam benih toleransi sekaligus menggugurkan akar radikalisme dalam kehidupan masyarakat..

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Bogor yang tinggal di Jakarta

Jakarta – Bulan Ramadan menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memperkuat nilai toleransi sekaligus menangkal penyebaran paham radikalisme, khususnya di ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, generasi muda dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang memecah belah.

Anggota Komisi Perempuan Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabicha Hilma Jabar Sasmita, mengatakan bahwa toleransi di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak lama, masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dalam keberagaman agama, suku, dan budaya.

banner 336×280
“Toleransi di Indonesia merupakan warisan peradaban yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan bahwa jika Tuhan menghendaki, manusia bisa saja dijadikan satu umat. Namun kenyataannya manusia diciptakan berbeda, sehingga di situlah terdapat nilai untuk saling memahami dan menghargai perbedaan,” ujar Rabicha Hilma Jabar Sasmita.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam menjaga toleransi. Jika sebelumnya interaksi sosial banyak terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat, kini perdebatan dan perbedaan sering kali muncul di ruang digital.

“Kalau dulu toleransi lebih banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti bertetangga dan berinteraksi langsung, sekarang tantangannya juga ada di media sosial. Perbedaan sering diprovokasi melalui narasi digital. Karena itu, toleransi saat ini tidak hanya soal sikap, tetapi juga kedewasaan dalam menyaring informasi dan memahami narasi agama,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Ramadan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa juga menjadi sarana untuk melatih pengendalian diri, termasuk menahan amarah, ego, dan kebencian.

“Puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan amarah, kesombongan, dan kebencian. Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat moderasi beragama dan menumbuhkan sikap toleransi, termasuk dengan menahan diri dari ujaran kebencian,” katanya.

Lebih lanjut, Rabicha Hilma Jabar Sasmita menyoroti potensi penyebaran paham radikalisme di kalangan generasi muda melalui media sosial. Menurutnya, kelompok muda kerap menjadi sasaran karena berada dalam fase pencarian jati diri.

“Kalangan muda sering menjadi target karena mereka sedang mencari identitas dan makna hidup. Radikalisme tidak selalu datang dari mimbar, tetapi juga bisa muncul melalui algoritma media sosial yang secara perlahan mempengaruhi cara berpikir seseorang,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital serta pendampingan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar agar generasi muda mampu menyaring informasi yang diterima di media sosial.

“Generasi muda perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satu langkah sederhana adalah mengikuti akun-akun yang kredibel dan memiliki afiliasi dengan lembaga keagamaan atau akademisi yang terpercaya. Apa yang kita ikuti akan mempengaruhi algoritma yang muncul di media sosial,” ujarnya.

Ia berharap generasi muda Indonesia dapat menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memperkuat toleransi sekaligus menjaga persatuan bangsa.

“Generasi muda hidup di era yang sangat cepat dalam arus informasi. Karena itu, penting untuk kembali pada pesan spiritual Ramadan, yaitu mengendalikan diri sebelum menghakimi orang lain. Jika generasi muda mampu memadukan iman yang kuat, pikiran yang kritis, dan hati yang luas, maka kita tidak hanya menjaga toleransi, tetapi juga menjaga masa depan bangsa,” pungkasnya.

Jakarta – Bulan suci Ramadan kembali menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni sosial.

Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai waktu meningkatkan ibadah, tetapi juga sebagai ruang mempererat persaudaraan serta menanamkan nilai-nilai moderasi yang mampu menangkal berkembangnya paham radikalisme di tengah masyarakat.

banner 336×280
Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabicha Hilma Jabar Sasmita mengatakan masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya dengan menjunjung tinggi nilai saling menghormati.

“Toleransi beragama di Indonesia menurut saya toleransi itu bukan hal baru, warisan peradaban dahulu masyarakat kita sudah hidup dengan keberagaman, yang mana ini juga selaras dengan keislaman kalo di alquran,” ujar Rabicha.

Ramadan menjadi momentum yang sangat tepat untuk memperkuat moderasi beragama dan menumbuhkan toleransi melalui sikap menahan diri dari ujaran kebencian maupun sikap permusuhan.

“Ramadan ini adalah momentum tepat untuk meningkatkan moderasi beragama, toleransi beragama, dengan apa menahan untuk tidak mengujar kebencian, amarah, kesombongan hati, jadi ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut,” lanjutnya.

Menurut Ribicha, Radikalisme yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, kerap memanfaatkan fase pencarian jati diri yang umumnya terjadi pada usia tersebut.

“Kalau ngomongin radikalisme di media sosial dan Gen Z memang harus hati-hati jangan sampai dan kalau juga ada penyaringan konten-konten kadang ini menyusup pelan-pelan, nggak kerasa,” ujarnya.

Kemudian Ribicha berharap Indonesia dapat terus menjadi teladan bahwa nilai-nilai agama dapat berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan.

“Pastinya harapan saya ke Indonesia tetap menjadi contoh bahwa agama bisa berjalan seiring dengan kemanusiaan. Seperti kalau kita yang ditegaskan oleh Allah, rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk Islam saja, tidak hanya untuk Muslim saja, tapi untuk seluruh alam,” ujarnya.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, Ramadan diharapkan mampu menjadi momentum memperkuat harmoni sosial sekaligus meneguhkan komitmen masyarakat Indonesia untuk menanam toleransi serta menghapus akar radikalisme demi menjaga persatuan bangsa.

Jakarta – Bulan Ramadan tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan moderasi beragama. Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi di media sosial, Ramadan dapat menjadi kesempatan penting untuk menanamkan nilai toleransi sekaligus menggugurkan benih radikalisme, terutama di kalangan generasi muda.

Anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabicha Hilma Jabar Sasmita, mengatakan bahwa toleransi sebenarnya bukan konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai tersebut telah menjadi bagian dari tradisi dan peradaban bangsa sejak lama.

banner 336×280
“Toleransi beragama di Indonesia menurut saya bukan hal baru. Ini adalah warisan peradaban kita. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah hidup dalam keberagaman dan saling memahami satu sama lain. Dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa jika Tuhan menghendaki, manusia bisa saja dijadikan satu umat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Artinya ada nilai untuk saling memahami di antara manusia,” ujar Rabicha.

Menurut Rabicha, tantangan toleransi saat ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga di ruang digital yang sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kalau dulu toleransi lebih terlihat dalam kehidupan bertetangga dan interaksi langsung, sekarang tantangannya ada di media sosial. Perbedaan sering diprovokasi di ruang digital. Jadi toleransi hari ini bukan hanya soal sikap, tetapi juga kedewasaan seseorang dalam menyaring informasi dan narasi agama. Budaya toleransi Indonesia sebenarnya kuat, tetapi sedang diuji oleh polarisasi di era digital,” jelas Rabicha.

Rabicha juga menegaskan bahwa Ramadan memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa merupakan latihan spiritual untuk mengendalikan ego manusia.

“Shaum atau puasa artinya menahan. Bukan hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi juga menahan ego, amarah, kebencian, dan kesombongan. Justru Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan moderasi beragama dan toleransi dengan cara menahan diri dari ujaran kebencian dan kemarahan,” kata Rabicha.

Rabicha menambahkan bahwa kualitas puasa seseorang dapat terlihat dari perubahan sikap setelah Ramadan berakhir.

“Kalau setelah Ramadan seseorang masih mudah membenci orang lain, bisa jadi yang berpuasa hanya perutnya, belum hatinya. Karena seharusnya Ramadan membuat kita lebih mampu menahan diri dan memperluas empati kepada sesama,” ungkap Rabicha.

Di sisi lain, Rabicha mengingatkan bahwa paham radikalisme saat ini banyak menyasar generasi muda, terutama melalui media sosial. Menurutnya, generasi muda berada dalam fase pencarian identitas sehingga lebih rentan terhadap propaganda ideologi ekstrem.

“Kalau kita bicara radikalisme di kalangan Gen Z, memang banyak yang menyasar anak muda karena mereka sedang mencari identitas dan makna hidup. Yang mengkhawatirkan sekarang bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Propaganda radikal sering datang dari algoritma media sosial yang pelan-pelan mempengaruhi cara berpikir,” ujar Rabicha.

Rabicha menegaskan bahwa radikalisme tidak lahir dari pemahaman agama yang mendalam, melainkan dari pemahaman yang sempit.

“Radikalisme itu bukan lahir dari agama yang dalam, tetapi dari pemahaman agama yang sempit. Kadang paham itu masuk tanpa disadari melalui bacaan, postingan, film, bahkan lagu. Karena itu literasi digital dan pendampingan kepada generasi muda menjadi sangat penting,” kata Rabicha.

Untuk mencegah penyebaran radikalisme, Rabicha memberikan sejumlah tips kepada generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah dengan mengikuti akun-akun yang kredibel dan terverifikasi.

“Kita memang tidak bisa menolak media sosial sepenuhnya. Maka yang harus dilakukan adalah bijak. Tipsnya, follow akun-akun yang terafiliasi dengan institusi keagamaan yang diakui secara akademik. Apa yang kita ikuti akan mempengaruhi algoritma yang kita terima setiap hari,” ujar Rabicha.

Selain itu, Rabicha juga menekankan pentingnya peran orang tua, guru, dan lingkungan dalam mendampingi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh paham radikal.

“Pendamping juga harus semakin peka. Kita bisa melihat dari pilihan kata atau keyword yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau mulai muncul ujaran kebencian atau polarisasi, itu harus menjadi perhatian. Karena itu diskusi langsung di luar media sosial sangat penting untuk meminimalisir penyebaran radikalisme,” jelas Rabicha.

Rabicha berharap Indonesia dapat terus menjadi contoh dunia bahwa agama dan nilai kemanusiaan dapat berjalan berdampingan.

“Saya berharap Indonesia tetap menjadi contoh bahwa agama bisa berjalan seiring dengan kemanusiaan. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam saja. Islam tidak hadir untuk menakutkan manusia, tetapi untuk menenangkan dunia,” kata Rabicha.

Rabicha juga mengingatkan bahwa generasi muda hidup di era informasi yang sangat cepat sehingga kemampuan mengendalikan diri menjadi kunci menjaga harmoni sosial.

“Generasi muda hari ini hidup di era yang serba cepat, informasi cepat, opini cepat, bahkan ujaran kebencian juga cepat. Karena itu kita perlu kembali pada pesan spiritual Ramadan, yaitu mengendalikan diri sebelum menghakimi orang lain. Jika generasi muda mampu memadukan iman yang dalam, pikiran yang kritis, dan hati yang luas, maka kita tidak hanya menjaga toleransi, tetapi juga menjaga masa depan bangsa,” pungkas Rabicha.

Jakarta – Semangat toleransi beragama di Indonesia dinilai tetap kuat secara kultural, meskipun terdapat tantangan baru di era digital yang ditandai dengan meningkatnya polarisasi opini di media sosial.

Anggota Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabicha Hilma Jabar Sasmita, menilai bahwa tradisi toleransi sebenarnya telah menjadi bagian dari warisan peradaban bangsa Indonesia sejak lama.

banner 336×280
Masyarakat Indonesia sejak dahulu hidup dalam keberagaman yang terbangun dari nilai saling menghormati antarumat beragama. Namun, menurutnya, dinamika komunikasi digital membuat praktik toleransi tidak lagi hanya terjadi dalam interaksi fisik, tetapi juga dalam ruang virtual yang penuh arus informasi.

“Toleransi beragama di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Itu adalah warisan peradaban kita. Masyarakat sejak dulu hidup dengan keberagaman dan nilai saling memahami antar manusia. Namun hari ini tantangannya bukan hanya hidup berdampingan secara fisik, tetapi juga berdampingan di era media sosial, di mana perbedaan sering kali diprovokasi dalam ruang digital,” ujar Rabicha.

Ia menambahkan bahwa toleransi di era digital menuntut kedewasaan masyarakat dalam menyaring informasi keagamaan. Dalam pandangannya, toleransi saat ini bukan sekadar sikap sosial, melainkan juga kemampuan literasi informasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam narasi provokatif yang memicu konflik identitas.

Momentum bulan suci Ramadan, lanjut Rabicha, menjadi ruang spiritual yang sangat relevan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai moderasi beragama dan pengendalian diri. Ia menegaskan bahwa makna puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan ego, amarah, dan kebencian yang kerap menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah momentum menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari amarah, kebencian, dan kesombongan. Justru di bulan inilah masyarakat dapat menumbuhkan nilai toleransi dan moderasi beragama dengan menahan diri untuk tidak mengujar kebencian,” jelasnya.

Di sisi lain, Rabicha juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme yang semakin kompleks, terutama melalui media sosial.

Menurutnya, kelompok usia muda sering menjadi sasaran karena berada pada fase pencarian identitas dan makna hidup. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan ideologi sempit yang berpotensi memicu radikalisme.

“Radikalisme bukan lahir dari agama yang dalam, tetapi dari pemahaman agama yang sempit. Hari ini propaganda radikal tidak selalu datang dari mimbar, tetapi sering muncul dari algoritma media sosial yang tanpa sadar membentuk cara berpikir generasi muda,” katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital, pendampingan orang tua, serta peran lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran kritis generasi muda. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Rabicha juga mendorong generasi muda untuk lebih selektif dalam memilih sumber informasi keagamaan di media sosial. Ia menyarankan agar generasi muda mengikuti akun-akun yang memiliki legitimasi akademik dan terafiliasi dengan institusi keagamaan yang kredibel agar algoritma digital tidak mengarahkan mereka pada konten yang menyesatkan.

Rabicha berharap generasi muda Indonesia mampu memadukan kedalaman iman dengan sikap kritis dan hati yang terbuka agar nilai toleransi tetap terjaga di tengah dinamika zaman.

“Generasi muda hari ini hidup di era yang sangat cepat. Karena itu kita perlu kembali pada pesan spiritual Ramadan, yaitu mengendalikan diri sebelum menghakimi orang lain. Jika generasi muda mampu memadukan iman yang dalam, pikiran yang kritis, dan hati yang luas, maka kita tidak hanya menjaga toleransi, tetapi juga menjaga masa depan bangsa,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa perkembangan teknologi digital harus memberikan manfaat positif bagi generasi muda Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang membahayakan tumbuh kembang anak. “Teknologi harus menjadi alat yang mendukung pendidikan dan perkembangan anak, bukan justru menghadirkan risiko yang merugikan mereka,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan orang tua dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Menurutnya, regulasi yang adaptif diperlukan agar perkembangan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan perlindungan anak. “Negara harus hadir memastikan ruang digital aman dan bermanfaat bagi generasi masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek penting terkait perlindungan anak di ruang digital, termasuk penguatan tanggung jawab platform digital serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat. “Regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan teknologi digital berpihak pada kepentingan anak,” katanya.

Meutya menambahkan bahwa kementeriannya juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi aturan tersebut berjalan efektif. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh ekosistem digital. “Kami mendorong platform digital, komunitas, dan keluarga untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak,” tambahnya.

Pemerintah optimistis bahwa melalui regulasi ini, pemanfaatan teknologi digital di Indonesia dapat berkembang secara sehat sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi anak. Dengan dukungan seluruh pihak, ruang digital diharapkan menjadi lingkungan yang produktif, edukatif, dan aman bagi generasi penerus bangsa.**

Jakarta, Pemerintah Indonesia semakin serius menghadapi meningkatnya ancaman dunia maya yang menyasar anak-anak. Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan semakin luasnya akses internet, anak-anak kini menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko di ruang siber, mulai dari perundungan _daring_ _(cyberbullying)_, eksploitasi seksual, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia.

Pemerintah menilai bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak lagi dapat ditunda. Maka dari itu, diperlukan peningkatan pengawasan platform digital, serta memperluas edukasi literasi digital bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan pihaknya mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” katanya.

Meutya menambahkan, data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan eksploitasi anak di dunia maya terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh tingginya penggunaan gawai di kalangan anak serta minimnya pemahaman tentang keamanan digital.

“Pemerintah memperkuat kerja sama lintas kementerian, lembaga penegak hukum, serta platform teknologi untuk mempercepat penanganan kasus dan mencegah terjadinya pelanggaran di ruang siber. Literasi digital nasional juga terus digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali risiko serta melindungi diri di internet,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Keamanan Siber dari Perusahaan Keamanan Digital Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan tidak hanya mengandalkan kebijakan, pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah. Pengawasan terhadap aktivitas digital anak dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah berbagai potensi bahaya.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga perlu mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah karena pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai potensi bahaya di dunia maya,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor teknologi, dunia pendidikan, serta keluarga, diharapkan ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak. #