Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Nur Aisyah Rahman*

Negara bergerak cepat memulihkan Sumatera pascabencana ketika bulan suci Ramadhan kian mendekat. Di tengah luka akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, negara memilih hadir secara nyata melalui kerja terukur, kebijakan terpadu, dan keberpihakan pada martabat warga terdampak. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada bangunan yang roboh, tetapi juga pada rasa aman, keberlanjutan hidup, dan ketenangan batin masyarakat dalam menyongsong ibadah Ramadhan.

Hingga pertengahan Februari 2026, progres pemulihan dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen. Sebanyak 37 dari 52 kabupaten dan kota terdampak berangsur kembali normal. Angka tersebut mencerminkan kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan yang bergerak serempak. Negara tidak membiarkan bencana berlarut menjadi krisis sosial berkepanjangan, terlebih ketika Ramadhan menuntut ketenangan dan kesiapan lahir batin masyarakat.

Percepatan hunian dan pemulihan layanan dasar menjadi fondasi utama kehadiran negara. Sebanyak 5.500 unit hunian tetap telah rampung, terutama di Sumatera Barat, untuk memastikan warga tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian.

Mobilitas masyarakat juga kembali dipulihkan dengan berfungsinya 99 ruas jalan nasional dan 98 jembatan. Langkah tersebut memastikan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta persiapan arus Ramadhan berjalan tanpa hambatan berarti. Di sektor layanan publik, hampir seluruh sekolah kembali beroperasi normal, sementara 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah melayani masyarakat secara penuh.

Pemulihan tersebut diperkuat dengan dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun bagi korban bencana, termasuk dana perbaikan rumah senilai Rp369,5 miliar.

Bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar telah disalurkan untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Presiden juga menginstruksikan satuan tugas terkait agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan tanpa dihantui kecemasan atas kebutuhan pokok.

Negara juga memandang rumah ibadah dan lahan pertanian sebagai ruang strategis pemulihan. Renovasi masjid, musala, dan lembaga pendidikan keagamaan dipercepat agar masyarakat dapat menjalankan tarawih dan ibadah Ramadhan dengan layak.

Di sisi lain, rehabilitasi sekitar 98 ribu hektare sawah terdampak dilakukan untuk mengembalikan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan Sumatera. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang memberikan dasar hukum kuat bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.

Komitmen negara juga ditegaskan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan perwujudan solidaritas kebangsaan. Aceh diposisikan sebagai bagian utuh dari Republik, sehingga penderitaan akibat bencana dipandang sebagai luka bersama yang harus dipulihkan secara kolektif.

Ahmad Muzani menilai bencana yang melanda Aceh memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar, bahkan digambarkan sebagai tsunami kedua. Atas dasar tersebut, muncul dorongan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh respons positif, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap kompleksitas persoalan di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan terhadap kerja TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala, akses jalan dan jembatan terus dipulihkan, serta layanan kesehatan tetap berjalan.

Dalam konteks sosial-budaya, negara memahami pentingnya tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Pemerintah daerah, dengan dukungan pusat, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut bulan suci dengan rasa syukur dan kebersamaan.

Pimpinan MPR RI menyalurkan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah ke delapan kabupaten terdampak di Aceh sebagai bentuk kepedulian yang meringankan beban ekonomi sekaligus menguatkan spiritual masyarakat menjelang Ramadhan.

Dari sisi eksekutif, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak dilakukan serentak di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arahan Presiden agar pemulihan tidak berhenti pada kondisi semula, melainkan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara akuntabel, berbasis verifikasi by name by address, serta akan dilanjutkan tahap berikutnya sebelum Ramadhan bagi warga yang belum menerima.

Menjelang datangnya bulan suci, pemulihan Sumatera memperlihatkan wajah negara yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab dalam menjawab penderitaan warganya. Hunian layak yang menggantikan tenda darurat, layanan publik yang kembali berfungsi, bantuan sosial yang disalurkan secara terukur, serta perhatian pada ruang ibadah dan tradisi lokal menjadi penanda bahwa pemulihan martabat masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan penguatan sosial.

Kehadiran negara pada fase krusial tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali merencanakan hidup, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang. Ramadhan pun disambut bukan dalam bayang-bayang bencana, melainkan dalam semangat bangkit, harapan baru, dan keyakinan kolektif bahwa negara terus berdiri bersama rakyatnya hingga pemulihan benar-benar tuntas.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Sumatera

PAPUA – Pemerintah menegaskan komitmen strategis untuk mewujudkan swasembada energi di Papua sebagai motor penggerak kemajuan wilayah timur Indonesia. Kebijakan ini diposisikan bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian integral dari transformasi energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya energi, baik energi baru dan terbarukan seperti hidro, surya, dan biomassa, maupun potensi minyak dan gas bumi yang selama ini menopang produksi nasional. Menurutnya, kekuatan tersebut harus menjadi fondasi bagi kemandirian energi daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan energi pemerintah berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Dengan penguatan pembangkit berbasis tenaga surya dan air, pemerintah memastikan akses listrik yang lebih luas dan efisien, sekaligus mengurangi beban distribusi bahan bakar minyak ke wilayah terpencil.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Langkah menuju swasembada energi ini juga diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal. Strategi tersebut diyakini akan menekan impor BBM secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal, dan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan dasar di Papua.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujar Presiden.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menilai pengembangan energi di Papua merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alamnya.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan kesiapan infrastruktur energi menjadi prioritas guna menjamin keandalan pasokan. Pemerintah terus memperkuat kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika distribusi dan kondisi geografis Papua.

“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.

Dengan strategi terpadu tersebut, swasembada energi Papua diyakini menjadi katalisator percepatan pembangunan wilayah timur. Pemerintah optimistis bahwa kemandirian energi tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Jakarta – Judi daring kini menjadi ancaman serius yang secara masif menyasar anak muda di ruang digital. Dengan penetrasi internet yang mencapai sekitar 229 juta pengguna, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terdampak. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga keluarga, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa semua platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Ia memastikan algoritma dan kebijakan perusahaan teknologi tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk membuka celah bagi penyebaran konten negatif seperti judi daring.

“Atas dasar kepatuhan hukum, kami lakukan penutupan. Mereka kemudian sepakat melakukan penyesuaian algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Selain penertiban konten negatif, pemerintah juga mengintensifkan pemberantasan judi daring yang banyak menyasar kalangan muda melalui berbagai modus dan promosi terselubung di media sosial. Sekitar 3 juta konten judi online telah diturunkan. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online pun turun signifikan dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian RI. Ia menekankan bahwa langkah preventif harus dibarengi penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.

“Kalau hanya penutupan tanpa penindakan hukum, tentu tidak cukup. Ini adalah kombinasi antara pencegahan dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi perlu diperkuat karena tren penipuan digital dan aktivitas ilegal biasanya meningkat,” katanya.

Ke depan, agenda digital 2026 akan berfokus pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sinergi dengan Polri menjadi kunci untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, terutama bagi anak muda sebagai generasi penerus bangsa.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak diinvestasikan dalam infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, Dea Rachman mengingatkan bahwa judi daring tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga.

“Bukan hanya pelaku judi online yang terdampak, tetapi keluarganya juga. Ibu bisa stres karena keuangan hilang, ekonomi rumah tangga terganggu, bahkan anak berisiko putus sekolah,” ujar Dea.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman berbahaya karena merusak dari unit sosial terkecil, yakni keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh keluarga dan penguatan regulasi oleh negara harus berjalan beriringan agar anak muda Indonesia terlindungi dari jerat judi daring.

Oleh : Irfan Aditya )*

Transisi energi rendah karbon bukan lagi sekadar wacana global, melainkan sebuah keniscayaan strategis bagi Indonesia untuk memastikan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi nasional. Di tengah dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi fosil, serta meningkatnya tuntutan terhadap komitmen pengurangan emisi, Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan lompatan besar. Transisi energi harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang transformasi ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi masa depan.

Langkah menuju energi rendah karbon membutuhkan konsolidasi ekosistem energi nasional yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Konsolidasi ini mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyelarasan regulasi, penguatan peran BUMN dan swasta, serta kolaborasi riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selama ini, tantangan sektor energi bukan semata pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono mengatakan PT Pertamina telah memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui inisiasi Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal strategis yang menyuplai sekitar 35%–40% kebutuhan LPG nasional ini kini menjadi proyek percontohan pengelolaan terminal berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus operasional rendah karbon.

Green Terminal tidak sekadar sertifikasi fasilitas, melainkan pendekatan menyeluruh terhadap tata kelola operasional yang mengintegrasikan delapan pilar keberlanjutan, mulai dari sistem manajemen lingkungan, digitalisasi operasional, pemanfaatan peralatan ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, hingga penguatan kapasitas SDM melalui praktik terbaik lingkungan.

Transisi energi rendah karbon juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, misalnya, bukan hanya soal transportasi ramah lingkungan, tetapi juga tentang membangun rantai industri dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan nikel, pengolahan, manufaktur sel baterai, hingga daur ulang. Dengan pendekatan ekosistem, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk berteknologi tinggi yang berdaya saing global.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur energi menjadi elemen penting dalam konsolidasi nasional. Pembangunan jaringan transmisi yang andal, interkoneksi antarwilayah, serta integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional harus dilakukan secara terencana. Transformasi digital dalam sistem energi, melalui smart grid, manajemen beban berbasis data, dan efisiensi energi, akan meningkatkan keandalan sekaligus menurunkan emisi. Investasi pada teknologi penyimpanan energi juga menjadi krusial untuk menjawab tantangan intermitensi energi terbarukan seperti surya dan angin.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan hidrogen memiliki peran strategis sebagai salah satu pendorong pergeseran dari energi fosil ke sumber energi terbarukan, karena hidrogen merupakan pembawa energi nol karbon selain listrik. Pemanfaatan hidrogen di dalam negeri saat ini sudah ada di sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Yuliot juga menilai Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan hidrogen dan amonia sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sistem energi global.

Selain itu, konsolidasi ekosistem energi nasional juga menuntut pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Skema pembiayaan hijau, obligasi berkelanjutan, blended finance, serta kemitraan internasional dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek energi bersih. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam berbagai forum global, dan kepercayaan internasional ini perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang berdampak langsung pada pembangunan dalam negeri. Namun demikian, pembiayaan bukan hanya soal dana besar, melainkan juga tentang kepastian regulasi, transparansi, dan tata kelola yang akuntabel agar investor memiliki keyakinan jangka panjang.

Yang tidak kalah penting adalah dimensi sosial dari transisi energi. Peralihan dari energi fosil menuju energi rendah karbon harus dilakukan secara adil (just transition), memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pekerja di sektor energi konvensional perlu mendapatkan pelatihan ulang dan akses terhadap peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Masyarakat di daerah penghasil sumber daya harus merasakan manfaat nyata dari transformasi ini, baik dalam bentuk akses listrik yang lebih baik, peningkatan ekonomi lokal, maupun kualitas lingkungan yang lebih sehat. Dengan pendekatan inklusif, transisi energi akan memperkuat kohesi sosial dan memperluas dukungan publik.

Transisi tanpa konsolidasi akan berjalan lambat dan terfragmentasi, sementara konsolidasi tanpa visi rendah karbon akan kehilangan relevansi masa depan. Indonesia memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan kepemimpinan yang kuat, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat menapaki jalur transisi energi secara terukur dan progresif. Masa depan energi nasional bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh, mandiri, dan berorientasi pada generasi mendatang. Transisi ini adalah investasi jangka panjang bagi kedaulatan energi dan kemakmuran bangsa.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai semakin solid dalam memperkuat agenda swasembada energi nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sebagai forum penyelarasan kebijakan strategis lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa kolaborasi pusat-daerah bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama keberhasilan program strategis nasional. Menurut Presiden, keberhasilan swasembada pangan dan energi sangat ditentukan oleh kesamaan visi, kecepatan eksekusi, dan integritas kepemimpinan di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua,” tegas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa swasembada energi dan pangan bukan target sektoral semata, tetapi strategi besar negara untuk menjamin ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif mengembangkan potensi energi berbasis karakteristik wilayah, memperkuat produksi lokal, serta memastikan distribusi berjalan stabil dan efisien.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menginstruksikan dukungan penuh daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari hilirisasi industri, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

“Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 digelar untuk mengoptimalkan capaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Forum ini menjadi sarana menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif dan terukur.

“Sebagaimana telah kita saksikan dan publikasikan di publik maupun media,” ujarnya mengenai berbagai capaian awal pemerintahan yang dinilai positif.

Mendagri menegaskan bahwa berbagai keberhasilan tersebut harus terus diperkuat melalui penyamaan langkah dan koordinasi lintas level pemerintahan. “Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diadakan acara Rakornas ini,” katanya.

Topik utama Rakornas mencakup kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, termasuk strategi swasembada pangan dan energi, penguatan koperasi desa, serta pengawalan program strategis oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara. Dengan sinergi yang semakin erat, pemerintah optimistis target swasembada energi nasional dapat dicapai lebih cepat dan berkelanjutan.

Oleh: Rahman Abdurrahman Kurniawan (*

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan pangan rumah tangga hampir selalu meningkat. Tradisi berbagi, persiapan sahur dan berbuka, hingga kebutuhan menjamu keluarga membuat konsumsi bahan pokok melonjak. Di sisi lain, lonjakan permintaan berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks inilah kebijakan bantuan beras dan minyak goreng yang disiapkan pemerintah menjadi langkah strategis, bukan sekadar program rutin, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan ketenangan sosial selama bulan suci.

Pemerintah melalui paket stimulus ekonomi kuartal I menyiapkan bantuan sosial pangan bagi 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada pada kelompok rentan, dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk setiap KPM akan disalurkan pada Februari hingga Maret 2026, atau mencakup kebutuhan dua bulan sekaligus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan menyasar kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya, bantuan tersebut diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh lapisan masyarakat paling rentan.

Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat pada periode peningkatan konsumsi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kedua, memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Dalam banyak pengalaman, tekanan harga menjelang hari besar keagamaan sering kali dipicu oleh lonjakan permintaan. Dengan adanya bantuan langsung berupa komoditas pangan, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga berperan menstabilkan permintaan di pasar.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa bantuan pangan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat di desil 1 hingga 4. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan beras 10 kilogram dan dua liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus pada awal Ramadan. Skema ini dipilih untuk memastikan konsumsi rumah tangga tetap stabil sepanjang periode meningkatnya kebutuhan pangan.

Lebih jauh, bantuan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk mendorong mobilitas masyarakat selama Idulfitri 2026. Insentif berupa PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi, diskon tiket kereta api dan angkutan laut, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan aspek konsumsi rumah tangga, tetapi juga perputaran ekonomi secara keseluruhan. Dengan mobilitas yang lebih terjangkau, sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa dapat tetap bergerak. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi yang terjaga akan memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari perspektif kelestarian pangan, bantuan beras dan minyak goreng juga memiliki makna penting. Program ini menegaskan peran negara dalam memastikan akses pangan yang adil bagi seluruh warga. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan aksesibilitas. Tanpa akses yang merata, surplus produksi sekalipun tidak akan menjamin keamanan pangan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui Kementerian Sosial dan difokuskan pada keluarga paling miskin berdasarkan DTSEN. Data penerima bersifat dinamis dan dapat berubah setiap periode. Artinya, warga yang sebelumnya tidak menerima bantuan tetap memiliki peluang untuk masuk dalam daftar jika memenuhi kriteria.

Pendekatan berbasis data ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sistem yang dinamis juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbarui basis data kesejahteraan secara berkala, sehingga kebijakan sosial tidak bersifat statis dan dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, kebijakan bantuan pangan menjelang Ramadan menjadi bukti bahwa negara hadir melindungi kelompok rentan. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui jaminan distribusi yang adil dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Bagi masyarakat, bantuan ini memberikan rasa aman dan kepastian. Rumah tangga yang sebelumnya cemas menghadapi lonjakan harga pangan dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Bagi pelaku ekonomi, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas konsumsi, sehingga roda perekonomian tetap berputar.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dukungan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif dalam mengawal distribusi, memastikan bantuan tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga di tingkat lokal menjadi bagian penting dari upaya bersama.

Ramadan adalah momentum kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Karena itu, kebijakan bantuan beras dan minyak goreng patut didukung sebagai langkah nyata negara dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung program bantuan pemerintah menjelang Ramadan, agar setiap keluarga dapat menyambut bulan suci dengan hati yang tenang, dapur yang tetap mengepul, dan semangat kebersamaan yang semakin kuat.

(* Penulis merupakan Pegiat Kelestarian Pangan Indonesia

*) Oleh: Syamsul Huda

Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, langkah pemerintah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng menjelang Idulfitri patut diapresiasi sebagai intervensi yang terukur dan berpihak pada rakyat. Ramadan selalu menjadi periode dengan tekanan konsumsi yang meningkat, terutama pada komoditas pangan pokok. Tanpa kebijakan afirmatif, kelompok rentan berpotensi mengalami penurunan daya beli yang signifikan akibat kenaikan permintaan dan fluktuasi harga. Karena itu, kebijakan bantuan pangan tidak dapat dipandang sekadar sebagai program rutin, melainkan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi 35,04 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi. Kelompok ini mencakup kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin yang paling terdampak oleh gejolak harga. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan penyaluran yang dimulai pertengahan Februari, dengan total anggaran mencapai Rp11,92 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan sekaligus memastikan konsumsi dasar tetap terjaga.

Dari perspektif kebijakan publik, langkah tersebut menunjukkan keberpihakan fiskal yang jelas. Pemerintah tidak menunggu tekanan sosial menguat, melainkan melakukan antisipasi sebelum daya beli tergerus lebih dalam. Alokasi anggaran yang signifikan menegaskan bahwa stabilitas konsumsi rumah tangga menjadi prioritas utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Konsumsi domestik yang kuat adalah penopang utama ekonomi nasional, dan intervensi pada sektor pangan pokok merupakan pilihan rasional sekaligus strategis.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan ini merupakan hasil keputusan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Artinya, kebijakan tersebut lahir dari koordinasi lintas sektor yang mempertimbangkan aspek stabilitas pasokan dan harga pangan. Jumlah penerima diperluas menjadi 33,2 juta keluarga per bulan, meningkat drastis dibandingkan program serupa sebelumnya yang berada di angka 18,2 juta KPM. Perluasan hingga 81,9 persen ini menunjukkan adanya respons adaptif pemerintah terhadap tantangan inflasi pangan.

Secara kuantitatif, penyaluran dua bulan sekaligus memerlukan pelepasan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter oleh Perum Bulog. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kesiapan logistik negara dalam menjamin kecukupan pasokan. Ketika distribusi dirancang dengan basis data yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, maka potensi distorsi pasar dapat ditekan. Intervensi ini sekaligus memperkuat peran negara sebagai stabilisator harga di saat permintaan melonjak.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menekankan bahwa bantuan pangan tersebut disalurkan pada awal Ramadan 2026 untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini dirancang bukan hanya sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan pada periode dengan tekanan permintaan tinggi. Penyaluran dua bulan sekaligus memperlihatkan pendekatan yang progresif agar efek stabilisasi terasa lebih kuat. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjaga ekspektasi harga di pasar.

Kebijakan ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama. Bantuan beras dan minyak goreng bukan sekadar distribusi komoditas, melainkan pernyataan tegas bahwa negara hadir ketika tekanan ekonomi mengancam kelompok paling rentan. Kritik yang menyebut bantuan semacam ini sebagai kebijakan populis perlu dilihat secara objektif dalam konteks siklus ekonomi musiman. Pada periode di mana lonjakan permintaan hampir pasti terjadi, intervensi negara justru menjadi keniscayaan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

Lebih jauh, kebijakan ini memiliki efek ganda yang tidak bisa diabaikan. Pertama, menjaga daya beli berarti menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah, termasuk pasar tradisional dan UMKM pangan. Kedua, stabilitas harga bahan pokok mengurangi potensi gejolak sosial akibat disparitas harga yang ekstrem. Ketiga, kepastian pasokan melalui Bulog memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi stabilitas makroekonomi. Kombinasi ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa bantuan ini bukan kebijakan sporadis, melainkan bagian dari arsitektur pengendalian inflasi yang terintegrasi.

Tentu saja, efektivitas program sangat bergantung pada akurasi data dan ketepatan distribusi. Namun dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi serta koordinasi lintas kementerian, risiko salah sasaran dapat diminimalkan. Transparansi dan pengawasan publik tetap menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Pemerintah telah menyediakan instrumen, dan masyarakat perlu turut mengawal agar implementasinya optimal.

Bantuan beras dan minyak goreng ini harus dipahami sebagai langkah konkret menjaga martabat rakyat di tengah tekanan ekonomi. Ramadan dan Idulfitri adalah momentum spiritual sekaligus sosial yang menuntut ketenangan dan kepastian. Negara telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran, kesiapan stok, dan desain kebijakan yang terukur. Sudah semestinya masyarakat mendukung serta mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui bantuan pangan ini, karena stabilitas tersebut merupakan fondasi bagi kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Continue Reading

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat menjelang Ramadan 1447 H.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk mendukung program ini. Keyakinan tersebut didasari oleh proyeksi peningkatan produksi beras pada awal tahun 2026.

“Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan sosial beras itu mencukupi,” ujar Airlangga.

Lanjutnya, bantuan pangan merupakan stimulus konsumsi masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama bulan puasa.

“Terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi permintaan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan, target penerimanya adalah 35,04 juta keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4,” kata Airlangga.

Senada, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan, bantuan pangan ini disiapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat pada desil 1 sampai dengan desil 4 berupa beras 10 kilogram dan dua liter minyak goreng per bulan.

“Paket stimulus ini merupakan intervensi fiskal yang terukur dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat mobilitas pada periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Febrio Kacaribu.

Bantuan tersebut direncanakan disalurkan untuk dua bulan sekaligus pada awal Ramadhan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan pada periode meningkatnya permintaan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk mobilitas masyarakat pada momen Idulfitri 2026 melalui pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi, diskon tiket, serta skema flexible working arrangement (FWA) bagi ASN dan pekerja swasta.

“Paket stimulus ini merupakan intervensi fiskal yang terukur dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat mobilitas pada periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Febrio Kacaribu.

Program bantuan pangan ini disambut positif oleh berbagai kalangan karena dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, kebijakan ini juga diharapkan dapat meredam potensi inflasi pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat konsumsi domestik pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan stimulus dari sisi permintaan (demand side) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah akan menyalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per keluarga setiap bulan selama dua bulan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang. Bantuan pangan ini kami siapkan untuk memperluas daya beli sekaligus memperkuat konsumsi domestik,” ujar Airlangga.

Program ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,92 triliun, pemerintah memastikan program berjalan terencana, terukur, dan tepat sasaran.

“Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan akan mulai disalurkan pada bulan Ramadan. Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Airlangga.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran distribusi. Menurutnya, koordinasi yang solid akan mempercepat penyaluran bantuan sehingga masyarakat dapat menerima haknya tepat waktu.

“Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar bantuan ini tersalurkan secara optimal,” tegasnya.

Selain bantuan pangan, pemerintah turut meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran 2026 dengan total anggaran Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Kebijakan ini diberikan untuk berbagai moda transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Untuk angkutan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan tarif 30 persen pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target sekitar 1,2 juta penumpang. Sementara itu, angkutan laut melalui PT Pelni juga memberikan diskon 30 persen dari tarif dasar pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

Pemerintah optimistis rangkaian stimulus tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan dan Idulfitri. Momentum Lebaran secara konsisten menjadi penggerak utama konsumsi dan mobilitas masyarakat, sehingga kebijakan yang responsif dan terarah diyakini mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh: Bara Winatha*)

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tengah memasuki babak baru yakni penguatan layanan, kemandirian ekonomi, dan keadilan akses bagi seluruh jemaah. Gagasan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi menjadi simbol transformasi tersebut. Inisiatif ini mencerminkan visi besar untuk menghadirkan sistem haji yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan umat. Kampung Haji diproyeksikan menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem haji nasional, sekaligus bagian dari upaya menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima tersebut.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud terkait rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan warga maupun institusi non-Arab untuk membeli properti di Makkah dan Madinah, dan Indonesia memperoleh keistimewaan sebagai pihak pertama yang melakukan transaksi pengadaan perkampungan di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mulai melakukan transaksi properti sebagai bagian dari realisasi rencana tersebut. Selain pengadaan lahan, pemerintah juga telah membeli hotel yang akan menjadi bagian dari pengembangan Kampung Haji. Langkah ini dinilainya sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun sistem layanan haji yang lebih permanen dan terstruktur di Tanah Suci. Dengan adanya fasilitas yang dimiliki langsung oleh Indonesia, diharapkan kualitas pelayanan terhadap jemaah dapat lebih terkontrol, baik dari sisi akomodasi, konsumsi, maupun dukungan logistik lainnya.

Gagasan Kampung Haji pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk menciptakan pusat layanan terpadu bagi jemaah Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan haji menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan akomodasi, fluktuasi biaya, serta koordinasi layanan yang melibatkan banyak pihak. Dengan kepemilikan properti sendiri di Makkah dan Madinah, Indonesia memiliki peluang untuk menekan biaya jangka panjang sekaligus meningkatkan standar pelayanan. Kampung Haji menjadi bagian dari jalan menuju haji yang lebih berkeadilan, karena pengelolaan fasilitas yang lebih efisien diharapkan berdampak pada pembiayaan yang lebih terjangkau bagi jemaah.

Upaya menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan haji juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekosistem ekonomi haji secara menyeluruh. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah berupaya menekan arus dana keluar atau cash outflow dari aktivitas haji dan umrah yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, dengan porsi sekitar 80 persen mengalir ke luar negeri. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan amanat Presiden yang dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan perputaran ekonomi haji memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Salah satu strategi untuk menekan cash outflow adalah melalui optimalisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Arab Saudi. Menurutnya, dengan memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran nasional tersebut, transaksi jemaah Indonesia dapat lebih banyak tercatat dan berputar dalam sistem keuangan domestik. Ia berharap komposisi arus dana dapat lebih seimbang, sehingga cash outflow dan cash inflow dapat mendekati proporsi yang setara. Dengan demikian, ekosistem haji mampu berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan wujud kehadiran negara yang lebih fokus dalam melayani jemaah. Penyelenggaraan haji harus diposisikan sebagai layanan publik yang menjamin keamanan, ketertiban, dan menjaga martabat jemaah sejak tahap persiapan hingga kembali ke Tanah Air. Menurutnya, transformasi kelembagaan ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem yang lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi strategis dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah penguatan layanan berbasis kebutuhan jemaah. Kebijakan haji dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil jemaah Indonesia, termasuk faktor usia, kesehatan, serta kebutuhan pendampingan selama beribadah. Komitmen terhadap haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan menjadi bagian integral dari upaya menghadirkan keadilan layanan. Dalam pandangannya, keadilan haji berarti memastikan setiap jemaah, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik, memperoleh pelayanan yang layak dan manusiawi.

Ia juga mengungkapkan program strategis lain seperti penurunan biaya haji, penyamarataan daftar tunggu yang lebih berkeadilan, serta optimalisasi peran haji dalam mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Konsep Kampung Haji terus dikembangkan sebagai bagian dari layanan terintegrasi yang mendukung Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban serta keadaban.

Melalui sinergi antara pembangunan Kampung Haji, penguatan ekosistem ekonomi, serta reformasi kelembagaan dan pelayanan, pemerintah berupaya membangun jalan menuju haji yang lebih berkeadilan. Kampung Haji menjadi simbol komitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pengelolaan ekonomi haji yang lebih efisien diharapkan mampu menekan biaya dan meningkatkan manfaat bagi umat.

Sementara itu, penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan memastikan bahwa setiap jemaah memperoleh haknya secara adil. Kampung Haji bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan fondasi bagi sistem haji yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkeadaban. Dengan visi tersebut, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan tidak hanya sukses secara ritual, tetapi juga menghadirkan nilai keadilan, kemandirian, dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.