Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Gilang Dwi Kusuma )*

Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional yang relevan dengan tantangan zaman. Ketidakpastian global, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga energi dunia menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri menyimpan risiko besar bagi stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi patut dibaca sebagai langkah antisipatif sekaligus progresif. Energi bukan hanya urusan teknis produksi dan konsumsi, tetapi berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketika energi dikelola secara mandiri, negara memiliki ruang lebih besar untuk melindungi kepentingan publik.

Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini, menyampaikan gagasan besar untuk memperluas lahan sawit sebagai bagian dari strategi menuju swasembada energi nasional. Gagasan ini mencerminkan keberanian pemerintah dalam memanfaatkan potensi domestik secara optimal. Sawit selama ini dikenal sebagai komoditas unggulan ekspor, namun perannya sebagai bahan baku bioenergi memiliki nilai strategis yang lebih luas. Dengan mengolah sawit menjadi energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mengurangi impor energi fosil, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya sendiri. Langkah ini menunjukkan bahwa swasembada energi dirancang sebagai kebijakan lintas sektor.

Dari sisi ilmiah dan ekologis, sawit memiliki karakteristik yang sering luput dari perhatian publik. Sawit mampu menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi biomassa dengan volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman komersial lainnya. Biomassa tersebut tersimpan di akar, batang, dan daun, sehingga berkontribusi pada penyerapan karbon secara signifikan. Bahkan, hingga saat ini belum ada komoditas komersial lain yang laju fotosintesisnya melampaui sawit. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sawit, jika dikelola secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat menjadi pilar swasembada energi sekaligus instrumen mitigasi perubahan iklim.

Tentu saja, rencana perluasan lahan sawit memunculkan perhatian dan diskursus publik, terutama terkait isu deforestasi. Pemerintah menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak akan dilakukan dengan mengorbankan hutan alam. Komitmen ini menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Swasembada energi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Justru di sinilah tantangan kebijakan diuji, yakni bagaimana menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hijau, dan bertanggung jawab.

Di luar sektor bioenergi, industri hulu minyak dan gas bumi tetap memegang peran penting dalam agenda swasembada energi nasional. Pelaku industri migas berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. George N.M. Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas menegaskan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin dari produksi dan penerimaan negara. Dana Bagi Hasil dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat menjadi instrumen nyata yang menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor migas juga menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Efek berganda inilah yang menjadikan swasembada energi relevan bagi kesejahteraan rakyat. Ketika industri energi tumbuh, lapangan kerja tercipta, usaha lokal berkembang, dan pendapatan masyarakat meningkat. Program sosial yang dijalankan industri migas turut memperkuat kapasitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada energi bukan semata soal ketersediaan pasokan, tetapi juga distribusi manfaat. Energi menjadi alat pemerataan pembangunan ketika dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Penguatan kapasitas nasional juga menjadi sorotan penting dalam sektor hulu migas. Kenneth Gunawan dari IPA Supply Chain Committee menekankan bahwa optimalisasi rantai pasok dalam negeri adalah kunci kemandirian. Saat ini, perusahaan nasional telah memegang peran signifikan dalam rantai pasok migas, sementara perusahaan asing difokuskan pada sektor yang membutuhkan teknologi tinggi. Pendekatan ini mencerminkan strategi realistis dan berimbang dalam membangun industri energi nasional. Dengan melibatkan pelaku domestik secara maksimal, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri.

Di tengah fase transisi energi, sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi. Kenneth juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi. Transisi yang terlalu tergesa tanpa kesiapan dapat menimbulkan guncangan ekonomi, sementara stagnasi akan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mengedepankan keseimbangan patut diapresiasi. Swasembada energi harus dicapai dengan langkah bertahap, terukur, dan adaptif terhadap dinamika global.

Jika ditarik lebih luas, swasembada energi adalah motor penggerak efek berganda bagi perekonomian nasional. Kemandirian energi memperkuat stabilitas fiskal, mengurangi tekanan neraca perdagangan, dan meningkatkan daya saing industri. Pada saat yang sama, rakyat merasakan manfaat melalui harga energi yang lebih stabil dan akses yang lebih merata. Kebijakan Presiden Prabowo dalam memanfaatkan bioenergi sawit, memperkuat migas, dan mendorong kapasitas nasional menunjukkan pendekatan komprehensif. Ini bukan kebijakan sektoral, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.

Keberhasilan swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat. Publik memiliki peran penting dalam mendukung langkah pemerintah dengan bersikap terbuka terhadap inovasi energi dan menggunakan energi secara bijak. Swasembada energi adalah upaya kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata proyek negara.

*) Pengamat Energi Baru Terbarukan.

Jakarta – Sejumlah unit Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kini telah beroperasi di berbagai daerah pesisir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kehadiran unit-unit tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi, memperbaiki rantai produksi perikanan, serta mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 19 unit KNMP telah selesai dibangun dan sudah beroperasi penuh. Pada tahap I pembangunan KMNP ini, pemerintah menargetkan sebanyak 65 KMNP telah terbangun pada Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program strategis “Kampung Nelayan Merah Putih” untuk memodernisasi 12 juta kampung nelayan di seluruh Indonesia. Tak hanya infrastruktur, pemerintah juga memfasilitasi berbagai teknologi perikanan.

Dalam rencana besar ini, pemerintah berencana menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5 gross tonnage (GT) hingga 30 GT guna meningkatkan kapasitas melaut dan kesejahteraan nelayan lokal. Presiden menargetkan setidaknya setiap desa nelayan nantinya mampu mengoperasikan satu unit kapal berukuran 30 GT.

“Kita sudah punya pilot project di Biak (Papua) yang telah terbukti meningkatkan hasil petani hampir 60 persen peningkatannya,” kata Presiden Prabowo.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto mengatakan dari 65 unit KMNP yang akan dibangun 19 unit rampung dan sisanya masih dalam proses pembangunan dengan progres 80 persen.

“Dari 65 titik yang kita bangun, 19 sudah selesai 100 persen dan beroperasi. Sisanya rata-rata progresnya sudah mencapai 80 persen,” ujar Doni.

Beberapa lokasi yang telah beroperasi penuh, yaitu Tolitoli, Bumiharjo, Pujiharjo, Lebetawi, Gebang Mekar, Karang Duwur, hingga Poncosari. KNMP Bentenge di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mencatatkan prestasi membanggakan telah mengekspor hampir satu ton ikan segar ke Arab Saudi pada 9 Januari 2026 lalu.

“Sudah ada yang ekspor dari kawasan Indonesia Timur. Komoditasnya tergantung potensi masing-masing daerah,” ucapnya.

Oleh: Bara Winatha )*

Perhatian publik terhadap arah pembangunan ekonomi nasional pada 2026 semakin menguat seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen utama negara dalam memperkuat kedaulatan investasi sekaligus memastikan pembiayaan proyek-proyek prioritas berjalan berkelanjutan. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah keterlibatan Danantara dalam struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia melalui skema demutualisasi guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Di tengah fragmentasi ekonomi global, meningkatnya rivalitas geopolitik, serta kecenderungan proteksionisme di berbagai kawasan, kemampuan negara untuk menjaga kontrol terhadap sumber pembiayaan pembangunan menjadi semakin vital. Ketergantungan berlebihan pada modal jangka pendek berisiko menimbulkan volatilitas, terutama ketika sentimen pasar berubah cepat. Karena itu, kehadiran lembaga investasi negara seperti Danantara tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Setelah mulai aktif menempatkan investasi sejak Oktober 2025, Danantara bersiap memperbesar skala penanaman modal di berbagai sektor prioritas.

Menurut Rosan, penguatan peran Danantara tidak dimaksudkan menggantikan swasta, melainkan menjadi katalis yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha. Keberhasilan menarik investasi, ujarnya, tetap sangat bergantung pada kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, Danantara diharapkan berfungsi sebagai jangkar keuangan yang menjaga arus investasi tetap stabil di tengah dinamika global.

Lebih jauh, sovereign wealth fund pada dasarnya merupakan instrumen yang banyak digunakan negara untuk mengelola kekayaan jangka panjang sekaligus meredam guncangan ekonomi. Sejumlah negara berhasil memanfaatkan skema ini untuk mempercepat transformasi struktural dan meningkatkan daya saing industri. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama dengan menempatkan investasi negara sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian ekonomi.

Optimisme tersebut sejalan dengan target pemerintah merealisasikan investasi sekitar Rp2.100 triliun pada 2026. Kehadiran Danantara diyakini dapat memperkuat basis penanaman modal domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ketika modal dalam negeri menjadi fondasi utama, ruang gerak ekonomi nasional akan jauh lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengungkapkan bahwa target penempatan dana investasi sepanjang 2026 mencapai sekitar 14 miliar dolar AS yang bersumber dari dividen perusahaan portofolio. Lonjakan ini, menurutnya, mencerminkan semakin matangnya strategi investasi serta kesiapan proyek yang akan dibiayai.

Dalam horizon 12 hingga 24 bulan mendatang, fokus investasi diarahkan ke sektor energi terbarukan dan transisi energi, infrastruktur digital, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta hilirisasi industri. Selain berpotensi menghasilkan imbal hasil finansial, sektor-sektor tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Arah ini juga menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sejumlah proyek telah disiapkan untuk memasuki tahap awal pembangunan. Di Kalimantan Barat, misalnya, tengah dikembangkan fasilitas peleburan aluminium dan produksi alumina guna memperkuat rantai nilai industri dari hulu ke hilir. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, direncanakan pengembangan bioavtur untuk mendukung transformasi energi di sektor penerbangan. Adapun fasilitas bioetanol di Banyuwangi ditujukan memperluas kapasitas energi terbarukan nasional.

Di sektor agrikultur, Danantara turut menjajaki pengembangan pabrik garam untuk memasok kebutuhan industri chlor-alkali serta fasilitas budidaya unggas terintegrasi yang diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Selain itu, proyek pengolahan limbah menjadi energi di sejumlah kota juga masuk dalam pipeline investasi. Inisiatif pembangunan kawasan layanan haji di Mekkah pun disebut masih berada pada tahap penjajakan kerja sama.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa orientasi Danantara tidak semata pada profit, tetapi juga pada penciptaan dampak ekonomi dan sosial. Penguatan peran di pasar modal dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperbesar kontrol nasional terhadap arah pembangunan. Dengan kata lain, investasi negara diarahkan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat resiliensi ekonomi.

Ketua Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (BP2EP), Muzayyin Arief, menilai 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji rasionalitas kebijakan investasi negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya dana kelolaan, melainkan dari ketepatan keputusan investasi awal.

Menurut Muzayyin, sejak awal Danantara perlu diposisikan sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan sekadar perpanjangan fiskal atau proyek berorientasi jangka pendek. Penempatan dana pada aset industri berumur panjang, katanya, akan membantu mengunci nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkokoh fondasi industrialisasi.

Pada akhirnya, kehadiran Danantara mencerminkan evolusi cara pandang negara dalam mengelola pembangunan, dari pendekatan reaktif menjadi lebih strategis dan antisipatif. Ketika investasi ditempatkan sebagai alat untuk membangun kapasitas nasional, bukan sekadar menutup kebutuhan pembiayaan, maka kedaulatan ekonomi tidak lagi menjadi slogan, melainkan arah kebijakan yang terukur.

Dengan pengelolaan aset yang profesional, strategi investasi yang terarah, serta sinergi lintas sektor, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia. Lebih dari sekadar lembaga investasi, kehadirannya merefleksikan komitmen negara untuk membangun kemandirian ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Yusuf Rinaldi )*

Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam menjaga kesinambungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset BUMN yang sebelumnya terpecah dan tersebar di berbagai perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan negara ini dapat dikelola secara optimal, efisien, dan transparan. Salah satu langkah besar yang diambil adalah pembentukan Danantara Indonesia, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara dengan fokus pada konsolidasi dan transformasi BUMN, untuk mencapai laba yang lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas, dan memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menekankan pentingnya penyatuan aset BUMN yang tersebar di ribuan perusahaan. Dengan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat yang berhasil dihimpun dalam satu pengelolaan melalui Danantara, upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kekayaan negara dalam satu manajemen terpadu. Sebelumnya, aset-aset negara yang tersebar membuat pengelolaannya menjadi kurang efektif dan efisien, yang berdampak pada kinerja ekonomi nasional yang belum optimal.

Penyatuan ini bukan hanya soal menggabungkan berbagai aset fisik dan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan negara dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan pimpinan BUMN yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Selain konsolidasi, Danantara juga fokus pada program transformasi yang melibatkan proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang sangat signifikan adalah hilirisasi sumber daya alam Indonesia, seperti pengolahan bauksit menjadi alumina, pengembangan biofuel, dan berbagai proyek hilirisasi lainnya yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pada 2026, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun, seiring dengan selesainya 41 proyek yang tengah dikerjakan, termasuk proyek hilirisasi dan program transformasi yang melibatkan merger dan konsolidasi BUMN. Menurutnya, pencapaian ini akan mendongkrak return on asset serta memperkuat kontribusi BUMN dalam setoran pajak dan peran sosial.

Tak hanya fokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam, Danantara juga mulai membenahi sektor asuransi yang selama ini dianggap memiliki banyak masalah, terutama dalam hal tata kelola yang tumpang tindih. Dalam sektor ini, langkah besar yang diambil adalah pemisahan antara General Insurance dan Credit Insurance (Penjaminan). Langkah ini penting untuk menyelamatkan mandat Askrindo dan Jamkrindo sebagai tulang punggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM di Indonesia.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemisahan bisnis ini bukan hanya soal struktur, tetapi juga terkait dengan risiko yang dihadapi. Jika kedua lini bisnis ini digabungkan, maka akan sulit untuk memisahkan antara risiko asuransi kerugian biasa dengan risiko penjaminan kredit. Oleh karena itu, Danantara melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa bisnis penjaminan tetap terpisah dengan risiko asuransi kerugian.

Konsolidasi sektor asuransi ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan memastikan perusahaan-perusahaan asuransi BUMN berjalan secara efisien dan sehat, baik secara finansial maupun operasional. Dengan pendirian Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding perusahaan asuransi BUMN, Danantara mengharapkan adanya pengelolaan yang terpusat dan profesional, untuk memperkuat kinerja perusahaan asuransi BUMN dan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Danantara juga berkomitmen untuk memotong jumlah perusahaan asuransi BUMN yang terlibat dalam sektor ini dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan pada 2026. Ini merupakan langkah besar yang diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan asuransi negara memiliki spesialisasi yang jelas dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Langkah konsolidasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ruang usaha yang jelas dan terstruktur.

Dalam hal ini, Danantara juga melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses pemisahan dan konsolidasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko besar terhadap sistem keuangan negara. OJK juga menyambut baik langkah ini, dengan menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara lini usaha, karena hal ini akan meningkatkan ketahanan modal dan manajemen risiko yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Transformasi besar yang dilakukan Danantara Indonesia merupakan langkah maju dalam menjaga kesinambungan BUMN dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan berbagai proyek hilirisasi, pemisahan lini bisnis di sektor asuransi, dan konsolidasi BUMN, Danantara siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus bergerak cepat memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada dalam kondisi sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Sejak resmi beroperasi, Danantara langsung mengambil langkah strategis melalui konsolidasi aset, penguatan tata kelola, serta optimalisasi investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kesehatan BUMN menjadi prioritas utama lembaga yang dipimpinnya.

“Danantara dibentuk untuk memastikan aset strategis negara dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus kami adalah memperkuat fundamental BUMN agar mampu tumbuh sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai katalis transformasi BUMN. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja, sinergi antarperusahaan pelat merah, serta penataan portofolio investasi agar lebih efisien dan produktif.

“Kami ingin BUMN tidak sekadar bertahan, tetapi menjadi pemain utama di tingkat regional dan global,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan laba badan usaha milik negara (BUMN) mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, seiring dengan pelaksanaan puluhan proyek strategis dan percepatan konsolidasi BUMN.

“Untuk tahun 2026, rencana kerja kami menargetkan laba BUMN sekitar Rp350 triliun,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, secara kinerja historis, laba BUMN pada 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun. Namun, angka tersebut disertai dengan pencatatan impairment sebesar Rp55 triliun sebagai bagian dari upaya perbaikan fundamental.

“Laba BUMN 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun, tetapi setelah impairment, realisasinya berada di kisaran Rp280 triliun hingga Rp295 triliun,” katanya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan transformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan return on asset serta memastikan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tetap kuat, tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga melalui setoran pajak dan peran sosial.

Danantara akan terus mempercepat langkah konsolidasi dan transformasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dengan BUMN yang sehat dan kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkuat perannya sebagai motor penggerak investasi nasional dengan mempercepat penempatan dana di pasar modal. Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mendorong pendalaman pasar keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total pendanaan investasi Danantara tahun ini akan dialokasikan ke pasar modal. Dari target penyaluran investasi sebesar USD14 miliar sepanjang 2026 atau setara Rp235 triliun, sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp117,5 triliun direncanakan masuk ke instrumen publik.

“Jadi mungkin untuk tahun ini bisa dibilang dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market,” ujarnya.

Menurut Pandu, strategi ini dijalankan secara terukur melalui manajer investasi yang ditunjuk, dengan fokus pada saham berlikuiditas tinggi, fundamental kuat, serta memiliki arus kas yang sehat. Danantara juga telah menyiapkan kriteria saham prioritas yang menjadi target akumulasi secara bertahap.

“Kami ingin menarik partisipasi para pemain yang sudah ada. Kami memberi arahan kepada manajer investasi yang kami tunjuk agar membeli saham dengan pertumbuhan baik, fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan arus kas sehat,” tuturnya.

Danantara sendiri telah mulai masuk ke pasar modal Indonesia sejak akhir Desember 2025 dan akan terus meningkatkan aktivitas investasinya secara konsisten. Pandu menegaskan pendekatan ini penting agar setiap keputusan investasi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan terus berinvestasi sepanjang minggu depan, mulai Senin hingga Kamis, karena kami melihat ada nilai yang baik dalam banyak bisnis di Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Danantara akan menjadi pelaku pasar aktif baik di pasar saham maupun obligasi, sejalan dengan komunikasi dan koordinasi bersama OJK serta Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menekankan bahwa penguatan pasar modal memiliki dampak strategis terhadap arus investasi yang lebih luas, termasuk investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

“Kepercayaan terhadap investasi, terutama FDI, salah satu indikator utamanya adalah kepercayaan kepada pasar modal terlebih dahulu,” kata Rosan.

Ia menjelaskan bahwa pasar modal kerap menjadi pintu masuk awal investor global karena tingkat likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan investasi langsung jangka panjang. Karena itu, penguatan kualitas pasar menjadi agenda utama selain pertumbuhan ukuran kapitalisasi.

“Yang paling penting adalah di tahap berikutnya bagaimana kita memastikan pasar modal kita ini terus berkembang, tapi dengan standar kualitas yang baik, yang mempunyai dampak positif dan dampak yang sangat besar,” ujarnya.

Dengan kontribusi investasi yang mencapai sekitar 28–29 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, langkah Danantara mempercepat penempatan dana di pasar modal dinilai sebagai strategi konkret memperkuat ekosistem pembiayaan. Kebijakan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah membangun pasar keuangan yang likuid, transparan, dan berdaya saing global.

JAKARTA — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 19 kampung nelayan telah rampung dibangun dan kini beroperasi. Bahkan, sebagian di antaranya sudah mampu mengekspor hasil perikanan, menandai penguatan ekosistem usaha nelayan berbasis kawasan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, mengatakan kampung-kampung tersebut telah menjalankan aktivitas produksi dan distribusi hasil tangkapan secara terintegrasi.

“19 saja sudah operasi. Kan sudah ada yang ekspor,” ujar Doni.

Sebanyak 19 Kampung Nelayan Merah Putih itu tersebar di Bumiharjo, Jepara; Pujiharjo, Malang; Lebetawi, Maluku; Gebang Mekar, Cirebon; Karangduwur, Kebumen; serta Poncosari, Bantul. Keseluruhannya merupakan bagian dari proyek tahap pertama yang dikerjakan di 65 titik di berbagai daerah.

Doni menambahkan, pembangunan 46 Kampung Nelayan Merah Putih lainnya kini telah mencapai progres sekitar 80 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Januari.

“Sudah 80-an persen itu tinggal cuman paling bersih-bersih jalan,” katanya.

Setiap kampung nelayan dirancang memiliki komoditas unggulan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Pemerintah membangun ekosistem bisnis nelayan secara terintegrasi, mulai dari penangkapan ikan, penyimpanan melalui cold storage, hingga penjualan. Model tersebut telah berjalan di Kampung Samber dan Kampung Binyeri di Pulau Biak, Papua, yang menjadi proyek percontohan.

“Kalau di Biak itu dia sudah ke Semarang terus dia ekspor, sudah jalan. Kan pilot project-nya di Biak,” jelas Doni.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah konkret negara agar nelayan dapat bekerja lebih produktif dan aman, serta memperoleh penghidupan yang lebih layak.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan hanya membangun fasilitas, tapi bagaimana nelayan kita bisa bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya bisa tersenyum karena penghidupannya semakin membaik,” kata Qodari.

Ia menjelaskan, fasilitas yang disediakan meliputi tempat sandar kapal, tempat pelelangan ikan, kios usaha, cold storage, hingga bengkel mesin. Qodari pun berharap pembangunan tersebut tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

“Di sini ada kios-kios, nelayan kita nanti bisa jualan. Kemudian ada tempat pelelangan, tempat sandar ikan, cold storage, bahkan musala dan masjidnya juga bagus. Kelihatan nyata program ini membawa suasana baru,” ujarnya.

“Mudah-mudahan bukan hanya suasana baru, tetapi juga membawa tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat nelayan,” kata dia.

Ia menilai, antusiasme dan kebahagiaan warga nelayan menjadi sinyal positif bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda besar pemerataan akses pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pemerintah menargetkan perluasan daya tampung secara bertahap hingga ratusan ribu siswa dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dengan beroperasinya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, jumlah siswa akan meningkat signifikan hingga akhir 2026. Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat sekitar 15.000 anak dan diproyeksikan mencapai 30.000 siswa pada akhir tahun ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa target akhir program ini adalah membangun ekosistem Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 500.000 siswa secara nasional.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang berkapasitas sekitar 1.000 murid dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan berorientasi pada pembentukan karakter, kompetensi, serta kemandirian siswa.

Pemerintah memastikan pembangunan fisik dan sistem pembelajaran dilakukan secara bertahap namun terukur, agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan. Ia memastikan alokasi kuota 30.000 siswa telah disiapkan dan akan segera direalisasikan seiring selesainya pembangunan gedung permanen.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan miskin (desil-2), dengan penetapan calon siswa melalui keputusan kepala daerah.

Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, H.A. Irwan Hamid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu.

“Keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pendidikan yang layak,” tegas Irwan.

Irwan menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral.

“Melalui Sekolah Rakyat, kita berharap lahir generasi muda yang intelek, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat Pinrang,” pungkasnya.

Sekolah Rakyat dinilai menjadi manifestasi keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis memutus rantai kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus ruang tumbuh berdaya bagi masyarakat desa. Program ini dinilai strategis karena terintegrasi langsung dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari satu kesatuan kebijakan nasional yang saling terkait. Menurutnya, swasembada pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada impor bahan pangan dalam jumlah besar.

“Jadi, programnya Bapak Presiden itu satu dengan yang lain terkait. Pertama, swasembada pangan. Karena kalau tidak swasembada, kita akan tergantung dari impor besar-besaran,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, ke depan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi pemasok bahan pokok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program MBG. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih hingga akhir 2026. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), upaya percepatan terus dilakukan untuk mengejar target pembangunan. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan pihaknya aktif mengecek kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat proses pembangunan gerai koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi target tahap pertama yang ditetapkan.

“Kita juga mengecek kesiapan kabupaten/kota mempercepat proses pembangunan gerai ini, akhir bulan Februari paling tidak untuk tahap I sudah terbangun. Jumlah gerainya sekitar 600 gerai Koperasi Merah Putih harus terbangun sampai akhir Februari,” kata Faozal.

Di sisi lain, untuk memastikan koperasi berjalan sehat dan sesuai prinsip, Kementerian Koperasi menyiapkan tiga skema pengawasan. Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert Siagian menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui partisipasi anggota dan masyarakat, pembentukan sistem deteksi dini, serta penguatan pengawas internal koperasi.

“Paling tidak ada tiga hal terkait pengawasan yang kita siapkan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Pertama, kita mendorong pengawasan berbasis partisipasi anggota dan masyarakat,” ujar Herbert.

Ia menambahkan, masyarakat dan anggota koperasi dapat melaporkan dugaan kejanggalan operasional melalui Sistem KOPDES yang terhubung langsung dengan Kementerian Koperasi. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkop juga melakukan edukasi mengenai prinsip dan tata kelola koperasi, sekaligus membuka berbagai kanal pengaduan agar koperasi benar-benar menjadi ruang tumbuh yang berdaya dan berintegritas. (*)

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kolektif dari tingkat desa hingga perkotaan. Program strategis ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta membuka akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Hingga awal Februari 2026, pembentukan koperasi Merah Putih menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu unit koperasi telah berdiri di berbagai daerah, mencakup desa, kelurahan, hingga kawasan pinggiran kota. Sejumlah koperasi bahkan telah memasuki tahap operasional, ditandai dengan berdirinya gerai ritel desa, distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam produktif, hingga dukungan pemasaran produk UMKM setempat.

Pemerintah memandang koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan wadah gotong royong ekonomi masyarakat. Melalui model usaha berbasis anggota, koperasi dinilai mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan penggerak usaha bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebangkitan koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memastikan ekonomi tumbuh dari bawah. Kita ingin kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi hidup di desa-desa. Dari sanalah kesejahteraan rakyat dibangun secara kolektif”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah menargetkan koperasi Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah besar bagi UMKM dan masyarakat. Di sinilah produksi, distribusi, dan pembiayaan bertemu. Kita ingin koperasi hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan,” ujarnya.

Sejumlah daerah melaporkan dampak positif, mulai dari peningkatan omzet pelaku UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Koperasi juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pemerintah optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi Merah Putih akan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Dari desa hingga kota, semangat kolektivitas diyakini mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya membangkitkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.