Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar atas pendidikan yang bermutu. Melalui program ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi dari seberapa jauh kualitas hidup rakyat dapat ditingkatkan secara adil dan merata.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memastikan seluruh rakyat hidup dengan kualitas yang baik.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden.

Menurutnya, kualitas hidup mencakup kecukupan pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.

Dalam kerangka itulah Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Hingga kini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik di seluruh Indonesia dan menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan terluar. Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif agar ratusan ribu anak dari keluarga paling rentan memperoleh akses pendidikan berkualitas yang setara.

Komitmen inklusivitas menjadi ruh utama Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam proses belajar mengajar.

“Di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi yang harus dikembangkan.

“Anak ini pasti punya keunggulan, pasti ada kehebatannya. Tugas guru adalah memperkuat keistimewaan itu.”

Nilai toleransi dan kemanusiaan juga ditanamkan secara kuat.

“Tidak boleh ada intoleransi, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, dan juga tidak boleh ada perundungan atau bullying. Anak-anak harus dididik untuk bisa rukun sebagai sesama manusia dan sesama warga bangsa,” tegas Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan zaman.

“Zaman selalu berubah dan berkembang. Sekolah Rakyat harus bisa mengasesmen perkembangan zaman agar anak-anak benar-benar siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat harus memiliki kualitas unggul agar lulusan mampu mengangkat derajat diri dan keluarga.

Dengan pendekatan inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan, Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga menumbuhkan literasi, karakter, dan harapan baru bagi generasi penerus bangsa. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bekerja, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Langkah Indonesia menuju swasembada energi kini semakin nyata dan terukur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu fondasi utama transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan tidak lagi sekadar menjaga pasokan, tetapi membangun kekuatan domestik agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Strategi ini dipandang sebagai lompatan besar untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk secara bertahap menghentikan impor BBM hingga Indonesia benar-benar mencapai swasembada energi. Instruksi tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru kebijakan energi nasional yang lebih berani, mandiri, dan berorientasi jangka panjang. Energi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen strategis penentu kemakmuran bangsa.

Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden menegaskan sektor energi sebagai fokus utama pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan energi ke depan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global agar tidak bergantung pada pihak luar. Dalam kerangka ini, DEN memegang peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan energi jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor.

Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan kebijakan energi nasional yang kini memasuki tahap implementasi. Peta jalan tersebut mencakup penguatan produksi dalam negeri, modernisasi infrastruktur energi, kerja sama strategis dengan sejumlah negara, serta penataan kelembagaan pendukung sektor energi. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan swasembada energi. Dengan kerangka regulasi yang kuat, pelaksanaan program diharapkan lebih konsisten dan terukur.

Optimisme menuju swasembada energi juga diperkuat oleh berbagai proyek strategis di sektor pengolahan migas. Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini menjadi simbol kebangkitan kapasitas pengolahan energi nasional, sekaligus bukti keseriusan pemerintah membangun fondasi industri energi dari hulu hingga hilir.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai peningkatan kapasitas kilang dan efisiensi pengolahan bahan bakar dari proyek RDMP Balikpapan akan berdampak langsung pada penurunan ketergantungan impor BBM. Selama ini, impor energi menjadi salah satu faktor yang membebani neraca perdagangan dan fiskal negara. Dengan kapasitas pengolahan dalam negeri yang semakin besar, tekanan tersebut dapat dikurangi secara bertahap.

Menurut Hendry, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan yang kini mampu mengolah lebih dari 300 ribu barel per hari menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Produksi BBM dalam negeri yang meningkat akan membuat pasokan lebih terjamin, distribusi lebih stabil, dan harga lebih terkendali. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor energi, tetapi juga merambat ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Lebih jauh, keberhasilan proyek RDMP Balikpapan juga memberikan efek psikologis positif bagi iklim investasi. Proyek energi berskala besar yang berjalan dan menunjukkan hasil akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kapasitas Indonesia dalam mengeksekusi proyek strategis. Ini memperkuat pesan bahwa Indonesia bukan hanya pasar energi, tetapi juga pusat produksi dan pengolahan energi yang kompetitif.

Penguatan kapasitas kilang domestik juga membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap gejolak harga energi global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam, negara dengan ketergantungan impor tinggi akan lebih rentan. Sebaliknya, dengan kapasitas produksi dan pengolahan sendiri, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Arah kebijakan swasembada energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi energi dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih beragam, termasuk gas alam dan energi baru terbarukan, untuk memperkuat bauran energi nasional. Diversifikasi ini penting agar swasembada tidak hanya dicapai dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Langkah menghentikan impor BBM secara bertahap bukan sekadar target teknis, melainkan simbol kemandirian bangsa. Selama puluhan tahun, ketergantungan pada energi impor menjadi titik lemah yang membatasi ruang gerak ekonomi. Kini, dengan strategi terpadu, penguatan kilang, regulasi pendukung, serta koordinasi lintas lembaga, fondasi menuju kemandirian energi dibangun semakin kokoh.

Kepercayaan diri nasional pun meningkat. Publik melihat adanya arah yang jelas, program yang konkret, dan eksekusi yang berjalan. Swasembada energi tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi agenda kerja dengan tahapan yang terukur. Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, lembaga kebijakan, dan kalangan akademisi memperkuat keyakinan bahwa target tersebut realistis untuk dicapai.

Dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, perencanaan strategis, dan proyek-proyek penguatan kapasitas dalam negeri, Indonesia berada di jalur yang semakin mantap menuju swasembada energi. Kemandirian ini diharapkan menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia pun makin percaya diri menatap masa depan sebagai bangsa yang berdaulat di bidang energi.

)* Pemerhati masalah Energi

Oleh: Eza Bagaskara )*

Pemerintah terus memantapkan arah kebijakan ketahanan energi nasional dengan menempatkan optimalisasi sumber daya lokal sebagai strategi utama. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi, menekan ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan peran Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto. DEN diposisikan sebagai simpul strategis negara dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan energi nasional berjalan terarah dan konsisten dengan kepentingan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang bergabung sebagai anggota DEN, menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah melihat potensi besar komoditas pertanian sebagai basis pengembangan energi hijau sekaligus penggerak transisi menuju energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan bioenergi. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang mampu menjadi tulang punggung energi terbarukan nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi dan perekonomian rakyat.

Pemerintah selama ini telah mengembangkan kelapa sawit dan tebu sebagai sumber utama biofuel nasional. Ke depan, singkong diproyeksikan menjadi alternatif baru dengan potensi besar untuk memperluas basis energi hijau. Optimalisasi komoditas tersebut sejalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.

Dalam kerangka kebijakan, pemerintah juga memperkuat mandatori biodiesel hingga B50. Kebijakan ini diproyeksikan menekan impor solar secara signifikan dan meningkatkan serapan bahan bakar nabati produksi dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sinergi antara sektor pertanian dan energi terus diperkuat melalui program hilirisasi dan perluasan budidaya tanaman penghasil biofuel. Pemerintah mendorong integrasi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha domestik.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengarahkan kebijakan energi nasional pada empat tujuan utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan swasembada energi menjadi fondasi utama seluruh strategi pemerintah di sektor energi.

Pemerintah mencermati masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi domestik, khususnya untuk solar. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah memanfaatkan intervensi kebijakan melalui campuran biodiesel berbasis Crude Palm Oil yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

Arahan Presiden Prabowo kepada DEN juga menekankan pentingnya penghentian impor BBM secara bertahap. Langkah ini dibarengi dengan penguatan cadangan energi domestik agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi pasokan global.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional. Pemerintah menargetkan ketahanan energi yang semula hanya mencukupi kebutuhan dalam waktu singkat dapat ditingkatkan hingga beberapa bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah.

Upaya ini dilengkapi dengan penyempurnaan regulasi dan percepatan implementasi kebijakan. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai peta jalan energi nasional agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain bioenergi dan BBM, pemanfaatan gas bumi juga menjadi pilar penting ketahanan energi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding gas Pertamina menegaskan komitmennya memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di berbagai daerah.

Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, memandang pembangunan jargas sebagai kontribusi konkret dalam menekan laju impor energi sekaligus menyediakan energi bersih, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Perluasan jargas juga dinilai berperan dalam memperbaiki keseimbangan neraca migas nasional.

PGN secara aktif membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Pendekatan kemitraan ini dipandang strategis untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara merata.

Dengan pengalaman panjang dalam pembangunan jaringan pipa dan pengelolaan jargas, PGN siap mendukung seluruh tahapan pengembangan, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi sumber daya lokal menjadi benang merah strategi energi pemerintah. Melalui penguatan sektor pertanian, kebijakan energi nasional yang terarah, serta perluasan infrastruktur gas bumi, pemerintah menegaskan langkah konkret menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Dengan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis ketahanan energi berbasis sumber daya lokal dapat diwujudkan secara bertahap. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Keberlanjutan kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong investasi energi domestik dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah menilai ketahanan energi berbasis sumber daya lokal bukan sekadar agenda sektoral, melainkan fondasi pembangunan nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.

Pemerintah terus memperkuat fondasi energi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga kemandirian energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target Nationally Determined Contribution (NDC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan transisi hijau dijalankan secara terukur melalui pengembangan energi bersih, penguatan ekonomi hijau, dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Menurut Airlangga, arah kebijakan tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.

“Transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan landasan ekonomi makro yang kuat agar berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Ia menyampaikan perekonomian nasional tetap resilien dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan dan investasi yang positif.

Kondisi tersebut memberi ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan energi bersih. Airlangga juga menekankan besarnya potensi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia yang mencapai 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW.

“Pemerintah mendorong pembangunan green super grid, pengembangan biofuel B40–B50, dan bahan bakar ramah lingkungan sebagai bagian dari kedaulatan energi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti peran sektor hulu migas dalam menjaga pasokan energi nasional.

Zulkifli mengapresiasi capaian produksi PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) yang melampaui target sepanjang 2025.

“Presiden menekankan agar tidak ada kebocoran sumber daya alam. Capaian PGN Saka dalam mendukung swasembada energi harus terus ditingkatkan,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menilai kinerja tersebut menunjukkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan bertanggung jawab tetap relevan dalam masa transisi energi, terutama untuk menjamin ketersediaan energi domestik secara andal.

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Utama PGN Saka, Intan Fauzi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi.

“PGN Saka berkomitmen memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi hulu migas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial,” katanya.

Ia menambahkan, PGN Saka akan terus mengoptimalkan aset eksisting serta menjalankan eksplorasi dan pengembangan secara bertanggung jawab dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), guna memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. ****

Alexander R

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui strategi pemanfaatan pasokan pangan lokal yang terukur dan tepat sasaran, dinilai menjadi kunci keberlanjutan program sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, integrasi antara program MBG dengan sumber pangan lokal seperti sayuran, hasil ternak, dan komoditas petani rakyat tidak hanya memenuhi standar gizi nasional, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal.

“Dengan mengandalkan rantai pasok dari peternakan rakyat dan komoditas pangan lokal, program ini tidak hanya memastikan pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan bertahap melalui sinergi kebijakan yang lebih efisien,” kata Wijayanto.

Para ahli menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan menjamin ketersediaan bahan pangan setiap hari. Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto, menyatakan bahwa peningkatan keragaman pangan lokal dan penjaminan keamanan serta higienitas makanan akan memastikan menu MBG benar-benar selaras dengan kecukupan gizi.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” ujarnya.

Dia mengatakan, kombinasi antara implementasi pengawasan keamanan pangan, higienitas, keragaman pangan lokal yang bernutrisi, juga ketepatan sasaran program diyakini akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Desain program MBG yang telah menyasar 55,1 juta penerima manfaat setiap hari memang merupakan upaya intervensi pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat,” ucap Agus.

Agus menambahkan bahwa desain program yang sudah menyasar puluhan juta penerima manfaat setiap hari merupakan upaya pemerintah dalam intervensi gizi nasional yang strategis, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Hal ini sekaligus mendukung target menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain aspek gizi, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini, juga menekankan bahwa pasokan pangan lokal yang kaya protein hewani memperkaya nilai intervensi program.

“Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi,” jelasnya.

Penguatan MBG melalui bahan pangan lokal bukan sekadar soal distribusi makanan, tetapi juga tentang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Dengan bahan yang mudah diakses dan harga relatif lebih stabil, pasokan pangan lokal memberikan kepastian bagi pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan MBG, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi komunitas lokal dan sistem ekonomi nasional secara lebih luas.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penilaian sertifikasi di tahun 2026. Hal tersebut untuk meminimalisir kasus keracunan atau keamanan pangan yang terjadi selama program MBG berlangsung.

Pemerintah akan memperbaiki dan mengupayakan secara maksimal agar kasus keracunan atau insiden keamanan pangan yang terjadi selama program MBG tidak terjadi lagi. Caranya, kata dia, dengan menjalankan program sertifikasi pada tahun 2026. “Ini diyakini akan meniadakan atau meminimalisir kejadian menonjol,” ujarnya di Jakarta.

Menurutnya, ada sekitar 3000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengikuti penilaian akreditasi dan sertifikasi. “2025 baru menyasar 3000 SPPG, akan kami lanjutkan agar semua SPPG dinilai ditahun ini,” kata dia.

Berdasarkan data kementerian kesehatan di awal bulan Januari sudah 4.535 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sebanyak 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sekarang sudah 50 SPPG yang mengantongi SLHS. Ini bertambah terus, sesuai dengan bagaimana dapur melengkapi persyaratan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Batam Meldasari di Batam.

Ia menjelaskan, percepatan penerbitan SLHS dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

“Dalam SE tersebut, setiap SPPG wajib memiliki SLHS paing lama sebulan sejak ditetapkan sebagai SPPG. Jadi harus segera melengkapi persyaratan,”pungkasnya.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya diproyeksikan sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional berbasis penguatan pangan lokal. Implementasi program ini dinilai mulai menunjukkan dampak berlapis, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perputaran ekonomi di daerah.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Enggit Clara, menyebut MBG di daerahnya telah memberikan efek langsung bagi pelaku ekonomi lokal.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Belitung tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap langsung hasil petani, peternak, dan nelayan setempat,” ujar Enggit.

Konsistensi pelaksanaan MBG juga ditegaskan pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program tersebut tetap berjalan selama bulan Ramadan tanpa perubahan signifikan.

“MBG tetap diberikan selama Ramadan, terutama di sekolah-sekolah berbasis masyarakat non-muslim serta untuk kelompok ibu hamil dan balita. Program tersebut berjalan tanpa perubahan berarti,” kata Zulkifli Hasan.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

“Program MBG dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect yang nyata pada perekonomian lokal dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan,” ujarnya.

Di daerah, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengatakan pemerintah daerah rutin menilai menu dan tingkat konsumsi penerima manfaat.

“Pemerintah terus mengevaluasi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencatatan dan penimbangan sisa makanan anak,” jelas Idah.

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai integrasi MBG dengan potensi pangan lokal merupakan langkah strategis.

“Integrasi program makan bergizi gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal dan inisiatif strategis pemerintah seperti Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG,” ujarnya.

Dukungan logistik pangan juga diperkuat oleh Perum Bulog. Direktur Pemasaran Perum Bulog Febby Novita mengungkapkan penggunaan beras premium sudah diterapkan luas.

“Sebenarnya kalau MBG itu ya, untuk beras premiumnya itu sudah banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan itu banyak banget yang pakai,” ujarnya.

Dari sisi dampak makro daerah, ekonom Sumatera Utara Gunawan Benjamin memperkirakan MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

“MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 1 persen,” katanya.

Berbagai pandangan tersebut menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus menyiapkan kualitas generasi Indonesia di masa depan.

Jakarta – Pakar Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengintegrasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal serta inisiatif strategis seperti Program Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian.

Integrasi tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok pangan nasional.

Menurut Wijayanto, pemanfaatan pangan lokal melalui peternakan rakyat dan komoditas daerah tidak hanya mendukung pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

Skema ini memungkinkan MBG berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif dan bertahap.

“Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih mudah diakses, segar, dan harganya relatif stabil akan menjamin keberlanjutan jalannya program ini,” ujarnya.

Ia menilai program MBG menghadirkan pendekatan baru dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

“Menurut saya, MBG ini suatu ide yang revolusioner,” tambahnya.

Wijayanto juga menegaskan bahwa MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian nasional, terutama melalui implementasi yang terukur dan konsisten di tingkat daerah.

Penguatan tata kelola program secara berkelanjutan dipandang mampu memastikan integrasi kebijakan pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi lokal berjalan optimal.

Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto menilai pemanfaatan pangan lokal menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan pasokan harian MBG. Keragaman pangan lokal, menurutnya, dapat memastikan menu MBG sesuai dengan kecukupan gizi sekaligus tetap aman dan higienis.

“Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini menyatakan MBG merupakan bentuk intervensi strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap hari, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun.

“Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi,” pungkasnya.

Integrasi MBG dengan pangan lokal dinilai menjadi fondasi penting agar program ini tidak hanya berkelanjutan secara fiskal, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi daerah dan kualitas gizi masyarakat secara simultan. #

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi baru yang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan mempercepat industrialisasi pangan di pedesaan. Program ini terbukti memberikan dampak nyata melalui efek berganda pada sektor tenaga kerja, pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hingga saat ini, pelaksanaan MBG telah menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja. Angka tersebut berasal dari pengoperasian sekitar 22.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Dengan 22.000 dapur saja, sekarang, kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, keberadaan dapur MBG tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga menggerakkan ekosistem ekonomi desa melalui keterlibatan para pemasok bahan pangan. Setiap dapur membutuhkan pasokan rutin berbagai komoditas seperti sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging yang sebagian besar bersumber dari produksi lokal.

“Dapur-dapur itu membutuhkan pemasok, mulai dari tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya di setiap desa. Satu dapur bisa menimbulkan pemasok sampai 10 atau 20 orang. Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta penerima, kita akan menciptakan 3–5 juta lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect yang kuat bagi perekonomian lokal. Menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan berbasis industrialisasi pedesaan.

“MBG penting, lapangan kerja penting. Program ini bukan sekadar memberikan ‘ikan’ ke penerima manfaat, melainkan juga memberikan ‘kail’ untuk memutar roda perekonomian,” tegas Rachmat.

Ia menjelaskan, melalui penyerapan produk desa dan dorongan hilirisasi pangan yang memenuhi standar mutu, MBG berhasil mengintegrasikan potensi daerah ke dalam rantai pasok modern. Hingga akhir Januari 2026, lebih dari 60 juta penerima manfaat telah terlayani melalui 22.091 SPPG di seluruh Indonesia. Kehadiran SPPG ini juga menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja.

Program MBG kini menjadi tumpuan pemerintah dalam mengejar dua target sekaligus, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai Trisula Pembangunan serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dimulai dari akar rumput pedesaan. (*)