Arsip Tahunan: 2026

MERAUKE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapat apresiasi dari masyarakat dan tenaga pendidik. Program yang diinisiasi pemerintah tersebut dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan yang kita laksanakan ini pada umumnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah, baik pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perekonomian hingga ke daerah-daerah pelayanan seperti kabupaten, distrik, sampai kampung,” ujar Apolo Safanpo.

Pelaksanaan MBG di Distrik Ilwayab disambut antusias oleh sekolah dan masyarakat setempat. Guru SD YPPK Ilwayab, Kleopas Pam, mengatakan seluruh unsur di kampung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden karena MBG masuk di Distrik Ilwayab, Kampung Wanam. Program ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena menyediakan makanan bergizi. Orang tua juga mendukung dan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” kata Kleopas Pam.

Sementara itu, Guru SD YPPK Ilwayab, Zueriko Adhi, menjelaskan bahwa menu MBG memanfaatkan berbagai bahan pangan lokal yang mudah diperoleh di wilayah Merauke, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran hasil budidaya masyarakat. Selain menghadirkan makanan bergizi, pola tersebut juga memberikan ruang bagi pemberdayaan potensi lokal.

“Kalau menu di sini kami menggunakan kekayaan alam seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran yang ditanam mama-mama lokal. Kami sebagai guru sangat antusias dengan program MBG ini. Anak-anak juga sangat senang karena setiap hari mereka mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” ujar Zueriko Adhi.

Kehadiran MBG di Papua Selatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia sekolah. Dukungan dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi modal penting agar program ini mampu menciptakan generasi Papua yang lebih sehat, memiliki semangat belajar tinggi, serta siap berkontribusi bagi kemajuan daerah dan Indonesia.

MERAUKE – Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Papua terus menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan publik hingga ke wilayah yang memiliki tantangan geografis. Berbagai pembangunan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara bertahap untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.

Peningkatan infrastruktur tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan gedung dan fasilitas pendukung, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan pendidik agar pelayanan yang diberikan semakin profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan layanan dasar yang dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan bahwa pembangunan di Papua Selatan difokuskan pada penguatan pelayanan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan meliputi penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan memenuhi standar,” tegas Apolo Safanpo.

Komitmen tersebut mulai terlihat melalui semakin lengkapnya fasilitas pelayanan kesehatan di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Kondisi ini turut meningkatkan efektivitas pelayanan bagi ibu hamil, anak-anak, maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan rutin.

Kepala Puskesmas Wanam Frederika D. Batkorumbawa menjelaskan bahwa puskesmas kini telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

“Kami memiliki fasilitas USG untuk pelayanan ibu hamil, pelayanan farmasi, laboratorium sederhana, serta sarana transportasi untuk menjangkau kampung-kampung sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan lebih luas kepada masyarakat,” ujar Frederika D. Batkorumbawa.

Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas layanan juga terus dilakukan melalui penyediaan lingkungan belajar yang lebih baik serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya yang memberikan manfaat langsung bagi siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi fisik yang lebih prima.

Kepala SD YPPK Ilwayab Kleopas Pam menyampaikan bahwa kehadiran program tersebut disambut positif oleh sekolah maupun para orang tua karena memberikan dampak baik bagi perkembangan peserta didik.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat bermanfaat bagi anak-anak. Orang tua memberikan dukungan penuh karena program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi sehingga anak-anak semakin bersemangat mengikuti pembelajaran,” tambah Kleopas Pam.

Hal senada disampaikan Guru SD YPPK Santo Pontianus Ngondiwe Zueriko Adhi yang menilai program tersebut mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan belajar setiap hari.

“Anak-anak sangat antusias mengikuti Program Makan Bergizi Gratis. Menu yang disajikan menggunakan ikan, sayuran, dan hasil pangan lokal sehingga selain bergizi juga memanfaatkan potensi daerah,” pungkas Zueriko Adhi.

Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam memperluas akses layanan publik di Papua. Dengan dukungan fasilitas yang semakin memadai, peningkatan kualitas tenaga pelayanan, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, pelayanan publik di Papua terus berkembang menuju sistem yang semakin merata, berkualitas, dan mampu mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul.

MERAUKE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sejumlah wilayah Papua Selatan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua. Antusiasme masyarakat, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa MBG membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.

“Pembangunan yang kita laksanakan ini pada umumnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah, baik pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perekonomian hingga ke daerah-daerah pelayanan seperti kabupaten, distrik, sampai kampung,” ujar Apolo Safanpo.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari pembangunan Papua. “SDM di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar memiliki kompetensi, kualitas, dan kualifikasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Di tingkat sekolah, kehadiran MBG disambut positif oleh para guru. Guru SD YPPK Ilwayab, Kleopas Pam, mengatakan bahwa program tersebut diterima dengan baik oleh sekolah, pemerintah kampung, dan masyarakat karena memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden karena MBG masuk di Distrik Ilwayab, Kampung Wanam. Program ini sangat berguna bagi anak-anak kami karena menyediakan makanan bergizi. Orang tua juga mendukung dan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Kleopas Pam.
Senada dengan itu, Guru SD YPPK Ilwayab, Zueriko Adhi, menilai MBG semakin bermanfaat karena memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di Papua, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran hasil budidaya masyarakat setempat.

“Kalau menu di sini kami menggunakan kekayaan alam seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran yang ditanam mama-mama lokal. Kami sebagai guru sangat antusias dengan program MBG ini. Anak-anak juga sangat senang karena setiap hari mereka mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” kata Zueriko Adhi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Agenda pembenahan yang berfokus pada penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi kinerja telah membawa perubahan signifikan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Transformasi tersebut tidak hanya tercermin dari peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga dari semakin besarnya kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Selama bertahun-tahun, tantangan yang dihadapi BUMN tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga menyangkut kompleksitas organisasi, tumpang tindih fungsi antarperusahaan, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset negara. Karena itu, transformasi menjadi langkah strategis untuk memastikan BUMN mampu beroperasi secara lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Hasil transformasi kini mulai terlihat melalui berbagai indikator. Sejumlah BUMN berhasil membukukan pertumbuhan laba yang signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat fundamental bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah konsolidasi dan pembenahan tata kelola bukan sekadar perubahan administratif, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa transformasi BUMN telah mulai memberikan hasil nyata. Menurutnya, tren positif tersebut terlihat dari capaian kinerja berbagai perusahaan negara hingga pertengahan 2026 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Ia juga berpandangan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa arah transformasi yang ditempuh sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu dijaga secara konsisten.

Beberapa perusahaan pelat merah menjadi contoh nyata keberhasilan tersebut. Berdasarkan laporan kinerja hingga Mei 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berhasil mencatatkan kenaikan laba yang sangat tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2,01 triliun atau meningkat 94 persen.
Sementara itu, Pupuk Indonesia Group juga membukukan lonjakan laba bersih
sebesar Rp6,70 triliun atau melonjak 230 persen secara tahunan, yang menunjukkan semakin kuatnya daya saing perusahaan. Pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa transformasi tidak hanya memperbaiki aspek administrasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi konsolidasi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai entitas BUMN. Penyederhanaan struktur perusahaan memungkinkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, koordinasi antarunit usaha semakin efektif, serta mengurangi berbagai biaya operasional yang sebelumnya kurang efisien. Dengan organisasi yang lebih ringkas, perusahaan dapat lebih fokus menjalankan fungsi bisnis utama sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penyederhanaan organisasi, transformasi juga memperkuat budaya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BUMN saat ini. Pendekatan tersebut penting agar setiap kebijakan perusahaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan bisnis dan kondisi riil di lapangan.

Dony Oskaria juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi transformasi melalui penguatan tata kelola serta penyampaian informasi kepada publik yang berbasis data, fakta, dan kondisi sebenarnya. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap langkah transformasi dapat dievaluasi secara objektif.

Transformasi juga memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai sektor strategis, mulai dari energi, logistik, transportasi, keuangan, hingga pangan, BUMN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut semakin sehat secara finansial dan operasional, kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat pun ikut meningkat.

Di sisi lain, efisiensi yang tercipta memungkinkan BUMN mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Investasi pada infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, hingga transformasi digital menjadi semakin mudah dilakukan ketika kondisi perusahaan berada dalam keadaan sehat.

Transformasi juga memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor. Tata kelola yang semakin profesional dan transparan memberikan sinyal positif bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dikelola dengan prinsip bisnis modern. Hal tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap prospek perekonomian nasional.

Keberhasilan transformasi BUMN memberikan manfaat langsung bagi negara. Kinerja perusahaan yang semakin baik akan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen, pajak, maupun investasi baru. Dengan demikian, manfaat transformasi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat melalui pembangunan yang semakin berkualitas.

Ke depan, penguatan kolaborasi antar-BUMN, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi aset negara perlu terus menjadi prioritas. Dengan demikian, BUMN tidak hanya menjadi perusahaan yang sehat secara finansial, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi BUMN telah menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan secara terarah mampu menghasilkan perubahan nyata.

Organisasi yang lebih ringkas, tata kelola yang semakin baik, kondisi keuangan yang lebih sehat, serta kontribusi yang semakin besar terhadap pembangunan menjadi bukti bahwa transformasi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting bagi terciptanya BUMN yang modern, kompetitif, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh: Gavin Asadit

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru pada 2026 seiring menguatnya agenda reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan penguatan produktivitas aset negara sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperbesar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, lahirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan aset negara tidak hanya dikelola sebagai portofolio administratif, tetapi menjadi penggerak nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah mendorong perubahan cara pandang terhadap BUMN. Jika sebelumnya perusahaan negara sering dipersepsikan sebagai instrumen pelayanan dan pengelolaan aset semata, kini arah kebijakan mulai bergerak pada penciptaan nilai yang lebih terukur melalui konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta pengembangan investasi pada sektor prioritas. Danantara dibentuk dengan mandat untuk mengoptimalkan aset strategis Indonesia melalui pendekatan investasi yang terintegrasi sehingga hasil yang diperoleh dapat kembali digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah melihat bahwa besarnya nilai aset negara harus diikuti dengan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi yang semakin besar dan berkelanjutan.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menempatkan transformasi BUMN sebagai agenda yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja perusahaan, tetapi juga pembentukan struktur ekonomi nasional yang lebih sehat. Dalam berbagai evaluasi transformasi yang berlangsung sepanjang 2026, Danantara mulai menjalankan konsolidasi terhadap ratusan entitas BUMN agar pengelolaan aset menjadi lebih fokus dan efisien. Pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan agar proses bisnis menjadi lebih cepat, biaya operasional lebih terkendali, dan perusahaan negara memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Rosan, penguatan kualitas pengelolaan aset negara menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Penguatan produktivitas aset negara juga menjadi bagian dari agenda efisiensi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa evaluasi internal menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga entitas turunan yang selama ini menciptakan biaya tambahan dalam jumlah besar. Struktur yang terlalu panjang dinilai memperlambat proses pengambilan keputusan sekaligus menimbulkan inefisiensi yang mengurangi daya saing perusahaan negara. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi untuk menyederhanakan organisasi, memperkuat fungsi inti perusahaan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Dari proses tersebut, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi dapat mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun yang nantinya dapat dialihkan untuk mendukung investasi dan pembangunan sektor prioritas.

Meski menempatkan efisiensi sebagai agenda utama, pemerintah menegaskan bahwa transformasi tidak diarahkan untuk mengurangi peran negara ataupun mengorbankan tenaga kerja. Pendekatan yang dipilih adalah memperkuat kualitas pengelolaan, menyederhanakan struktur usaha, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Pemerintah memandang bahwa aset negara akan memberikan hasil maksimal apabila dikelola melalui struktur yang lebih adaptif dan memiliki fokus bisnis yang jelas. Karena itu, restrukturisasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perusahaan negara.

Agenda transformasi tersebut juga didukung melalui perubahan arsitektur kelembagaan BUMN. Pemerintah memisahkan fungsi pengelolaan komersial dan fungsi regulasi agar pengawasan dan pelaksanaan bisnis dapat berjalan lebih efektif. Dalam struktur baru, BP BUMN menjalankan fungsi regulator dan penguatan tata kelola, sementara Danantara berfokus pada pengembangan nilai investasi dan pengelolaan portofolio aset negara. Pemerintah menilai pemisahan fungsi tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih profesional sekaligus memperjelas arah pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset publik.

Transformasi tidak berhenti pada aspek efisiensi organisasi. Pemerintah juga mulai mengarahkan perusahaan negara untuk lebih aktif menjadi motor pembangunan ekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menempatkan disiplin investasi dan penguatan kualitas aset sebagai kunci agar BUMN mampu berkembang menjadi perusahaan yang semakin kompetitif. Menurutnya, perusahaan negara yang sehat secara operasional akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mendukung pembangunan sektor prioritas seperti energi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, infrastruktur, layanan publik, dan transformasi digital. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, hasil ekonomi yang diperoleh tidak berhenti pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga memperluas dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan reformasi BUMN sebagai fondasi menuju ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, pemisahan fungsi kelembagaan, dan optimalisasi investasi, pemerintah optimistis perusahaan negara dapat memasuki babak baru sebagai mesin pertumbuhan yang modern dan produktif. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, transformasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap aset negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi benar-benar bekerja untuk mendorong kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan pemerintah dinilai telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan perusahaan negara. Berbagai langkah pembenahan tata kelola, digitalisasi layanan, konsolidasi bisnis, hingga peningkatan transparansi dinilai berhasil meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah sekaligus menghasilkan penghematan kas negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria menilai transformasi BUMN dilakukan untuk menciptakan perusahaan yang lebih sehat, profesional, dan mampu bersaing di tingkat global.

Menurutnya, berbagai kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan produktivitas sekaligus menekan berbagai pemborosan yang sebelumnya membebani perusahaan negara.

“Transformasi BUMN bertujuan menghadirkan perusahaan yang lebih kuat, transparan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara serta masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama transformasi adalah penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional perusahaan. Langkah tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, efisien, serta mampu mengurangi biaya operasional secara signifikan.

Selain itu, konsolidasi sejumlah perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa juga dinilai berhasil menghilangkan tumpang tindih fungsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Roeslani, menilai keberhasilan transformasi BUMN menjadi sinyal positif bagi iklim investasi nasional. Perusahaan negara yang lebih sehat dan efisien akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan proyek strategis nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Keberhasilan transformasi BUMN merupakan sinyal positif bagi iklim investasi nasional. Perusahaan-perusahaan negara yang semakin sehat dan efisien akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjalankan proyek strategis nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian”, ujarnya.

Selain memberikan penghematan bagi kas negara, transformasi BUMN juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai layanan publik yang dikelola BUMN kini semakin mudah diakses melalui platform digital sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna.

Di sektor transportasi, energi, perbankan, hingga telekomunikasi, inovasi yang dilakukan BUMN dinilai berhasil mempercepat transformasi layanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda transformasi BUMN sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan kinerja yang semakin sehat, efisien, dan kompetitif, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, membuka lapangan kerja, mendukung pembangunan nasional, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta – Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan perkembangan positif. Melalui penguatan tata kelola dan konsolidasi perusahaan, pemerintah berupaya menciptakan korporasi negara yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Salah satu agenda utama yang dijalankan Danantara adalah governance reset atau penataan ulang tata kelola BUMN. Program ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, sistem manajemen risiko, hingga standar tata kelola perusahaan agar lebih selaras dengan praktik bisnis terbaik.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa penguatan fundamental perusahaan negara menjadi bagian penting dari strategi transformasi yang sedang dijalankan.

“Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap aset negara mampu menghasilkan nilai ekonomi yang optimal. Selain memperkuat kualitas tata kelola, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas laba perusahaan, serta daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong program konsolidasi BUMN guna menyederhanakan struktur perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu kompleks. Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi berbagai biaya yang dapat membebani keuangan negara.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” tulis Teddy

Menurut Teddy, proses konsolidasi BUMN terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.

“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat,” ujar Teddy.

Pemerintah menilai konsolidasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola korporasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan negara.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” tandas Teddy.

Melalui transformasi yang berkelanjutan, BUMN diharapkan semakin mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, tantangan di sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius pemerintah. Potensi perlambatan ekonomi dunia, perubahan rantai pasok industri, serta tekanan terhadap berbagai sektor usaha berpotensi memengaruhi stabilitas lapangan kerja. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah bersama DPR RI dan unsur serikat pekerja membangun pendekatan kolaboratif melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK sebagai langkah strategis untuk menahan ancaman pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa koordinasi antara DPR dan pemerintah akan dilakukan secara rutin melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar setiap potensi persoalan ketenagakerjaan dapat diidentifikasi sejak dini dan segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja dalam skala besar.

Sebagai bentuk penguatan koordinasi, Dasco menjelaskan bahwa komunikasi harian antara DPR dan pemerintah akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera memperoleh solusi yang tepat dan terukur.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Jika sebelumnya penyelesaian sering dilakukan setelah terjadi PHK, kini pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah preventif dengan mendeteksi lebih awal perusahaan yang mulai menghadapi kesulitan sehingga solusi dapat diberikan sebelum kondisi semakin memburuk.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dipercaya menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan sekaligus mengidentifikasi akar masalah pada masing-masing sektor industri. Pendekatan berbasis pemetaan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik persoalan yang dihadapi setiap perusahaan.

Menurut Prasetyo, hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi pemerintah. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak lagi bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga peluang terjadinya PHK dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Mitigasi PHK juga akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri. Sinergi tersebut memungkinkan pertukaran informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK maupun yang sedang menghadapi persoalan hubungan industrial. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mempercepat proses deteksi dini sekaligus memperkuat koordinasi dalam penanganan setiap persoalan.

Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR, dan perwakilan serikat pekerja dengan persetujuan Presiden. Keputusan tersebut mencerminkan komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

Di sisi lain, kehadiran Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam struktur koordinasi menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja tetap menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun dialog sosial, memfasilitasi mediasi hubungan industrial, serta menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi pekerja agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia industri.

Pemerintah juga membuka ruang dialog yang luas dengan organisasi pekerja. Keterlibatan tokoh-tokoh serikat buruh seperti Said Iqbal dan Andi Gani Nena Wea menunjukkan bahwa pemerintah memandang organisasi pekerja sebagai mitra strategis dalam menyusun solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Partisipasi aktif serikat pekerja dinilai sangat penting karena mereka memiliki informasi langsung mengenai kondisi perusahaan di lapangan. Informasi terkait penurunan produksi, kesulitan keuangan perusahaan, maupun potensi efisiensi tenaga kerja dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif sebelum persoalan berkembang menjadi PHK massal.

Lebih dari sekadar menangani ancaman pemutusan hubungan kerja, Satgas Mitigasi PHK juga diharapkan menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial lainnya, termasuk pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, satgas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanganan krisis, tetapi juga sebagai forum koordinasi untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

Pembentukan satgas tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan serikat pekerja. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi sehingga penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan secara lebih responsif.

Bagi dunia usaha, kehadiran Satgas Mitigasi PHK memberikan ruang konsultasi dan pendampingan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sementara bagi pekerja, keberadaan satgas menjadi sinyal bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.

Ke depan, efektivitas Satgas Mitigasi PHK akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga komunikasi, mempercepat pemetaan persoalan, serta menghadirkan solusi yang mampu melindungi tenaga kerja sekaligus menjaga iklim investasi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, dunia usaha, aparat penegak hukum, dan serikat pekerja, Indonesia memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap pekerja dan keberlanjutan dunia usaha bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan yang dapat diwujudkan secara bersamaan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang harus dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, perubahan arus investasi, percepatan transformasi teknologi, hingga dinamika geopolitik internasional memberikan tekanan terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya aktivitas produksi, berkurangnya permintaan pasar, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi seperti ini, langkah mitigasi menjadi sangat penting agar gejolak ekonomi tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengantisipasi potensi PHK melalui pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan wujud nyata komitmen negara untuk melindungi para pekerja sekaligus memastikan hak, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup mereka tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menandai perubahan pendekatan pemerintah yang lebih mengutamakan pencegahan daripada sekadar penanganan setelah PHK terjadi. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya mendeteksi lebih dini perusahaan atau sektor usaha yang menghadapi tekanan sehingga solusi dapat dirumuskan sebelum kondisi berkembang menjadi gelombang PHK. Pendekatan preventif ini memberikan ruang bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk mencari jalan keluar bersama melalui dialog, penyesuaian kebijakan, maupun dukungan terhadap keberlangsungan usaha.

Dalam konteks pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu aset paling strategis bagi kemajuan bangsa. Produktivitas pekerja menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, sementara keberlangsungan lapangan kerja berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong investasi, memperkuat sektor industri, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif pada hakikatnya juga bertujuan mempertahankan kesempatan kerja sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Pemerintah secara aktif melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang menghadapi tekanan sehingga berbagai langkah penyelamatan dapat dilakukan sedini mungkin. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Said Iqbal juga menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke sejumlah negara menjadi tekanan yang memengaruhi kinerja industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman PHK tidak dapat disederhanakan hanya pada satu persoalan tertentu, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai dinamika ekonomi global dan domestik yang saling berkaitan.

Karena itu, penyelesaiannya pun memerlukan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah tidak hanya fokus pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan daya saing industri, perbaikan iklim investasi, penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk terus berinvestasi dan memperluas kegiatan produksinya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang menilai harga gas hanyalah salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Menurutnya, melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Penguatan sektor industri membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh, mulai dari menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan baku, hingga menciptakan kepastian investasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja merupakan dua hal yang saling berkaitan. Industri yang sehat akan mampu mempertahankan tenaga kerjanya, sementara pekerja yang produktif akan memperkuat daya saing industri. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah perlu terus diarahkan pada terciptanya ekosistem usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja.

Selain memperkuat sektor industri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Transformasi digital, otomatisasi, dan perubahan kebutuhan industri menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang semakin adaptif. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi investasi jangka panjang agar pekerja Indonesia mampu bersaing, meningkatkan produktivitas, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap terserap di pasar kerja.

Di sisi lain, penguatan sistem perlindungan sosial tetap menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi PHK. Berbagai skema perlindungan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terdampak sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ketika konsumsi rumah tangga tetap terpelihara, roda perekonomian pun dapat terus bergerak sehingga proses pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK beserta berbagai kebijakan pendukung lainnya, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak hanya diwujudkan melalui bantuan ketika krisis terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang sistematis. Pendekatan yang mengedepankan koordinasi, kolaborasi, dan antisipasi sejak dini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan dunia usaha, dan perlindungan terhadap nasib buruh Indonesia.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI mulai mengintensifkan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan Satgas akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan pertukaran data, serta melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.

“Permasalahan PHK tidak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku seperti gas atau batu bara. Kadang-kadang ada konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita bersama untuk melakukan mitigasi,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan ancaman PHK saat ini tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu. Berdasarkan pemetaan pemerintah, penyebabnya sangat beragam, mulai dari penurunan permintaan pasar, persoalan modal akibat masalah di sektor perbankan, hingga kendala pasokan bahan baku.

“Kita pelajari satu per satu dan kita cari jalan keluarnya,” kata Prasetyo.

Ia juga mengungkapkan Satgas berhasil mencegah rencana relokasi dua perusahaan otomotif ke Vietnam. Berdasarkan laporan tim yang turun ke lapangan, keputusan pemindahan investasi tersebut untuk sementara berhasil ditunda setelah dilakukan komunikasi intensif dengan para pihak.

“Rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda. Itulah tugas Satgas, melakukan deteksi sedini mungkin, mitigasi sedini mungkin, dan mencari jalan keluar terhadap persoalan yang timbul,” ujarnya.

Di sisi lain, dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan parlemen akan menjadi mitra aktif pemerintah dalam memastikan mitigasi PHK berjalan efektif melalui koordinasi yang berkesinambungan.

“Jadi, nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,” kata Dasco.

Hal tersebut dilakukan agar pemerintah saat ini memilih untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan dan penguatan sektor industri.

Senada dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai langkah pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi para pekerja. Ia menegaskan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan agar gelombang PHK dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Said Iqbal.

Melalui kerja terpadu antara pemerintah, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan, Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga iklim investasi, memperkuat daya saing industri nasional, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.