Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Penguatan investasi dan stabilitas sektor keuangan menjadi bagian penting untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Tantangan global berupa ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan berpotensi memengaruhi pasar keuangan serta arus investasi. Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah membutuhkan dukungan otoritas moneter untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 berada di kisaran tiga persen sehingga diperlukan koordinasi kebijakan yang semakin kuat dan responsif.

“Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat,” katanya.

Penguatan stabilitas ekonomi berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan investasi sebagai motor pertumbuhan. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan pertumbuhan investasi hingga 7% guna mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencapai 6% di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7%. Agar setiap instrumen dapat bekerja secara optimal dan saling menguatkan, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara,” ujarnya.

Purbaya menuturkan akselerasi investasi perlu dibarengi stabilitas ekonomi makro untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi berkelanjutan. Kepastian tersebut juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

Sinergi pemerintah dan BI juga diperkuat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui perluasan akses pembiayaan. Percepatan transformasi digital turut dilakukan melalui penguatan transaksi ekonomi dan keuangan berbasis digital.

Dengan penguatan investasi, stabilitas keuangan, serta koordinasi fiskal dan moneter, perekonomian nasional akan semakin tangguh menghadapi dinamika global.

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah lanskap perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia. Ketahanan fundamental ekonomi nasional terbukti kokoh berkat orkestrasi kebijakan fiskal yang disiplin serta stabilitas sektor jasa keuangan yang solid. Kehadiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dipadukan dengan industri perbankan nasional yang kuat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga momentum ekspansi ekonomi, memperluas kesempatan kerja baru, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sinergi terpadu antara pengelola kas negara dan otoritas pengawas jasa keuangan membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga secara berkesinambungan dan berkualitas tinggi bagi kemajuan bangsa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah terus mengawal kinerja APBN agar senantiasa berada dalam posisi yang sehat, kredibel, dan berdaya tahan menghadapi potensi guncangan eksternal. Pengelolaan fiskal dirancang secara hati-hati melalui defisit yang terkendali serta rasio utang yang aman, seraya tetap memastikan fungsi anggaran belanja negara sebagai peredam kejut berjalan optimal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi pos belanja operasional birokrasi dilakukan guna memberikan ruang belanja modal yang lebih produktif bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis, program perlindungan sosial kelompok rentan, dan peningkatan kualitas modal manusia Indonesia.

Purbaya menjelaskan bahwa efektivitas belanja publik menjadi kunci penting dalam memicu efek pengganda yang masif bagi aktivitas sektor riil di daerah. Pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran tidak sekadar terserap secara administratif, melainkan memberikan dampak riil terhadap perputaran roda ekonomi rakyat, penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta ketahanan pasokan pangan nasional. Disiplin fiskal yang konsisten ini sekaligus memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat internasional dan para pelaku investasi terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang perekonomian Indonesia.

Penjagaan postur APBN yang sehat bukan sekadar upaya mempertahankan angka statistik di atas kertas neraca negara semata, melainkan fondasi pertahanan terpenting bagi kelangsungan kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa keberlanjutan ruang fiskal merupakan jaminan bagi tersedianya pembiayaan berbagai program prioritas nasional tanpa harus membebani generasi masa depan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan membuktikan bahwa sumber daya fiskal publik didedikasikan sepenuhnya untuk melayani kepentingan rakyat banyak secara adil dan merata.

Kekuatan instrumen fiskal tersebut disokong secara solid oleh daya tahan perbankan nasional yang berfungsi sebagai transmisi pembiayaan utama bagi sektor produktif. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional berada pada kondisi yang sangat prima dengan tingkat permodalan yang tebal dan likuiditas yang melimpah. Menurutnya, rasio kecukupan modal perbankan yang jauh melampaui batas aman internasional membuktikan industri perbankan domestik memiliki daya tahan luar biasa dalam menopang kebutuhan pembiayaan dunia usaha di tengah dinamika pasar modal global.

Friderica memaparkan bahwa intermediasi perbankan terus diarahkan untuk mengalir ke sektor-sektor prioritas yang mendorong transformasi ekonomi, seperti hilirisasi industri bernilai tambah tinggi, transisi energi hijau, dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Pengawasan berbasis risiko yang ketat serta penerapan tata kelola manajemen risiko modern menjamin tingkat kredit bermasalah tetap terkendali pada level yang sangat aman. Langkah mitigasi risiko yang matang ini memastikan bahwa percepatan penyaluran kredit perbankan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian operasional industri keuangan.

Keterpaduan antara kebijakan fiskal dan pengawasan industri perbankan terbukti mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha nasional. Penurunan biaya logistik melalui pembangunan sarana publik yang dibiayai anggaran negara berjalan beriringan dengan kemudahan akses kredit perbankan yang kompetitif bagi para pelaku industri manufaktur domestik. Kolaborasi harmonis dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi benteng pertahanan yang sangat tangguh dalam menangkal dampak rambatan ketidakstabilan moneter global ke dalam perekonomian domestik.

Sinergi kelembagaan ini juga diperkuat lewat harmonisasi bauran kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan sektor keuangan secara terpadu. Pemerintah dan otoritas secara berkala mengantisipasi transmisi risiko eksternal, sehingga dunia perbankan nasional kian leluasa menyalurkan likuiditas pembiayaan secara ekspansif namun tetap terukur ke berbagai proyek strategis di pusat pertumbuhan baru daerah.

Di sisi lain, partisipasi aktif para pelaku perbankan swasta dan badan usaha milik negara dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat menjadi katalis penting. Digitalisasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit permodalan hingga pelosok pedesaan mempercepat integrasi jutaan pelaku usaha rakyat ke dalam ekosistem keuangan formal. Keterbukaan akses finansial ini memberikan peluang besar bagi pengusaha rintisan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas jangkauan pasar, dan membuka lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, sinergi antara APBN yang sehat dan perbankan yang kokoh merupakan fondasi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional menuju cita-cita Indonesia Emas. Kebijakan fiskal yang disiplin, ketegasan pengawasan jasa keuangan, akselerasi intermediasi perbankan ke sektor produktif, serta partisipasi aktif seluruh elemen industri adalah rangkaian langkah terpadu yang saling menguatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tumbuh tinggi secara angka, melainkan juga berkeadilan, inklusif, dan memberikan kemakmuran nyata bagi seluruh rakyat di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Lailani Yunzi

Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, daya beli masyarakat yang terjaga, serta kondisi sektor keuangan yang relatif kuat menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi nasional semakin matang. Capaian tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global, tetapi juga berbagai gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar, hingga stabilitas pasar keuangan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,6 persen, tetapi tetap memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi nasional bergerak dalam jalur pertumbuhan yang solid. Pertumbuhan tersebut juga menunjukkan bahwa mesin ekonomi domestik masih mampu bekerja di tengah lingkungan global yang tidak mudah diprediksi.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menilai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cerminan utama kondisi perekonomian yang sehat. Menurutnya, kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas konsumsi sehari-hari menjadi salah satu indikator sederhana bahwa daya beli masih terjaga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tercermin melalui angka statistik, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dan menjalankan kegiatan ekonomi.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dibaca secara lebih luas. Pertumbuhan yang sehat seharusnya mampu menjaga aktivitas produksi, perdagangan dan konsumsi secara bersamaan. Ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, pelaku usaha memiliki ruang untuk meningkatkan produksi, sementara dunia usaha dapat mempertahankan atau bahkan memperluas kegiatan investasinya. Siklus tersebut pada akhirnya menciptakan efek berantai terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan jika melihat perjalanan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia pernah menghadapi krisis keuangan Asia pada 1997-1998 yang memberikan tekanan sangat berat terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional. Setelah melewati fase tersebut, Indonesia kembali menghadapi berbagai guncangan, mulai dari krisis keuangan global, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Namun, berbagai tekanan tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia kembali mengalami keruntuhan seperti pada 1998. Salah satu faktor penting yang menjelaskan ketahanan tersebut adalah semakin kuatnya sektor perbankan nasional. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Dody Zulverdi, menilai perbankan memiliki posisi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Menurut Dody, perbankan menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai tempat masyarakat menyimpan kekayaan, sumber pembiayaan bagi dunia usaha, serta fasilitator sistem pembayaran.

Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dana masyarakat yang tersimpan di perbankan dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif. Pada saat yang sama, sistem pembayaran yang semakin berkembang memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung lebih cepat dan efisien. Penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk QRIS, juga memperlihatkan bahwa sistem keuangan Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, stabilitas perbankan bukan hanya persoalan industri keuangan, melainkan bagian integral dari stabilitas ekonomi nasional. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap perbankan, aktivitas menabung, investasi, pembiayaan dan transaksi dapat berjalan dengan lebih baik. Sebaliknya, apabila kepercayaan terhadap sistem perbankan terganggu, dampaknya dapat meluas ke sektor riil karena dunia usaha akan kesulitan memperoleh pembiayaan dan masyarakat dapat mengurangi aktivitas ekonominya.

Dody Zulverdi menegaskan bahwa pengalaman Indonesia menghadapi berbagai krisis menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap sektor perbankan. Menurutnya, kekuatan bank menjadi salah satu alasan ekonomi Indonesia mampu bertahan menghadapi beragam tekanan dalam tiga dekade terakhir. Peran menjaga kepercayaan tersebut juga menjadi bagian penting dari mandat Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, capaian pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antara pemerintah, regulator dan industri. Herman Saheruddin menilai keberlanjutan pertumbuhan di atas 5 persen di tengah berbagai tekanan global mencerminkan adanya peran pemerintah dan regulator dalam menjaga stabilitas ekonomi. Koordinasi kebijakan menjadi semakin penting karena tantangan ekonomi saat ini bersifat multidimensi, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga perubahan kondisi perdagangan dan pasar keuangan global.

Dengan fondasi pertumbuhan yang tetap solid, daya beli yang terjaga, serta sektor perbankan yang semakin kuat, Indonesia memiliki modal penting untuk menghadapi ketidakpastian global. Ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh, melainkan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkembang. Ketahanan yang telah terbentuk selama beberapa dekade menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
*Penulis adalah pengamat Ekonomi

Oleh : Antonius Utomo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat, pelaksanaan MBG tentu membutuhkan pengawasan yang kuat. Karena itu, langkah tegas pemerintah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah menjadi sinyal penting bahwa program ini tidak hanya dikejar dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dikawal dari sisi kualitas, keamanan, dan akuntabilitas.

Sanksi terhadap SPPG bermasalah menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin pelaksanaan MBG berjalan tanpa kontrol. Ketika ditemukan unit pelayanan yang tidak memenuhi standar, tindakan evaluasi hingga penghentian operasional menjadi bagian dari mekanisme untuk menjaga kualitas program.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah mengambil sejumlah tindakan terhadap SPPG yang melanggar ketentuan. Pengawasan kemudian terus diperketat. Pemerintah bahkan mengambil langkah untuk menutup SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan, terutama berkaitan dengan standar keamanan dan kelayakan pelayanan. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menyebut ratusan SPPG ditutup dan ratusan lainnya dipersiapkan untuk ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Sejumlah Kepala SPPG juga diberhentikan karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran.

Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil karena SPPG tersebut terbukti tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pengetatan standar ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Secara total, pemerintah telah menutup 833 SPPG, di mana 455 di antaranya diberhentikan operasionalnya secara permanen akibat kegagalan memenuhi persyaratan sanitasi.

Kebijakan tersebut penting karena keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang berhasil disalurkan. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar keamanan dan kandungan gizi yang ditetapkan. Apalagi sebagian besar penerima manfaat merupakan anak-anak dan peserta didik yang membutuhkan asupan berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang serta aktivitas belajar mereka.

Karena itu, setiap SPPG memiliki tanggung jawab yang besar. Proses pengadaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima masyarakat. Pengawasan ketat diperlukan agar persoalan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

Perhatian terhadap aspek keamanan pangan semakin penting setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya adalah kasus dugaan keracunan yang terjadi di Sidoarjo pada awal September 2026. Pemerintah melakukan investigasi dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Perkembangan kasus itu menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap rantai penyediaan makanan dalam program MBG harus terus diperkuat.

Namun, adanya persoalan dalam sebagian pelaksanaan SPPG tidak seharusnya membuat masyarakat memandang keseluruhan program MBG secara negatif. Justru, respons pemerintah terhadap persoalan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan yang berjalan.

Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan seimbang dengan pembinaan. SPPG yang mengalami kekurangan administratif atau teknis dapat diberikan pendampingan agar mampu memperbaiki kualitas pelayanan. Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat harus mendapatkan tindakan yang lebih tegas. Pendekatan seperti ini dapat membuat sistem pengawasan menjadi lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu terus memperkuat transparansi dalam pengawasan MBG. Informasi mengenai standar keamanan pangan, proses evaluasi, hingga tindak lanjut terhadap SPPG bermasalah penting diketahui publik. Keterbukaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa setiap persoalan ditangani secara bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa sanksi merupakan instrumen pengendalian agar seluruh mitra menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Juknis pemilihan mitra SPPG MBG memberikan dasar yang kuat bagi BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap mitra yang tidak patuh, demi melindungi kualitas layanan gizi anak.

Pada akhirnya, sanksi tegas terhadap SPPG bermasalah justru dapat menjadi bukti bahwa Program Makan Bergizi Gratis dikawal secara serius. Pemerintah menunjukkan bahwa perluasan program harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas dan pengawasan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Karena itu, menjaga kualitas pelaksanaannya adalah tanggung jawab bersama. Ketegasan terhadap SPPG yang melanggar standar dapat menjadi bagian penting dari proses membangun sistem yang lebih baik. Dengan evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, pembinaan bagi pelaksana, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran, MBG dapat terus berkembang menjadi program yang semakin aman, berkualitas, dan dipercaya masyarakat.

Dengan demikian, sanksi bukan semata-mata kabar buruk bagi pelaksana yang melanggar. Di balik tindakan tersebut terdapat pesan positif bahwa pemerintah serius menjaga mutu program dan keselamatan penerima manfaat. Ketegasan hari ini dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan MBG yang lebih baik di masa depan, sehingga manfaat program benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyediaan makanan bagi siswa berlangsung aman, berkualitas, dan sesuai standar. Penguatan pengawasan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah titik dapur yang dilaporkan berkaitan dengan gangguan kesehatan telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Penanganan tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.

“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” ujarnya.

Penguatan pengawasan dan proses hukum tersebut menjadi langkah konstruktif untuk memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG terus terjaga. Pemerintah bersama pemangku kepentingan juga terus mendorong koordinasi dan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat.

“Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira,” tambah Sudaryono.

Melalui pengawasan yang semakin kuat dan penanganan setiap laporan secara profesional, pemerintah memastikan keberlanjutan program MBG tetap mendapat perhatian. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah menghadirkan makanan bergizi bagi siswa di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago mengatakan pihaknya mendorong investigasi terhadap setiap kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG. Investigasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjadi bagian dari evaluasi guna semakin memperkuat pelaksanaan program.

“Keracunan-keracunan itu bisa saja tidak berdiri sendiri sebagai kelalaian, bisa juga persaingan bisnis dan bahkan bisa juga untuk menurunkan image oleh oknum-oknum yang memang tidak suka dengan program ini. Oleh karena itu saya memang menyarankan untuk menginvestigasi setiap kejadian,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif. Dugaan keracunan yang terjadi pada penerima manfaat harus ditangani secara serius dan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, dapat berujung pada proses pidana terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.

“Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan manusia,” kata Zulhas.

Menurut Zulhas, pelaksanaan MBG memiliki tanggung jawab besar karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat harus diusut untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Zulhas juga meminta penanganan tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pelanggaran hukum, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pihaknya menyerahkan temuan terkait dugaan keracunan MBG kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan serta pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui melalui proses penyelidikan.

“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” ujar Sudaryono.

Penegakan hukum terhadap kasus keracunan MBG dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola program. Selain memberikan kepastian hukum, proses tersebut diharapkan mendorong setiap pengelola SPPG meningkatkan disiplin dalam pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Pemerintah berupaya untuk terus memastikan program MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan. Ketegasan terhadap pelanggaran menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan keselamatan penerima manfaat tidak menjadi taruhan dalam pelaksanaan program nasional tersebut. (*)

*) Oleh : Dimas Anwar Sakti

Jakarta – Pemerintah dinilai tepat ketika membuka ruang bagi kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diproses melalui jalur hukum pidana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui evaluasi administratif atau pemberian sanksi internal, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga telah menyebabkan banyak penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sejumlah kasus bahkan disebut telah masuk tahap penyidikan.

Penyelidikan secara hukum menjadi penting karena dugaan keracunan MBG bukan sekadar persoalan makanan yang tidak cocok dikonsumsi. Dalam beberapa kejadian, jumlah korban mencapai ratusan orang dan sebagian harus mendapatkan perawatan medis. Kasus di Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, menyebabkan lebih dari 500 santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah. Kondisi tersebut membuat persoalan keamanan pangan berubah menjadi isu tanggung jawab, karena makanan yang diberikan melalui program pemerintah seharusnya memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi yang ketat.

Sudaryono juga menyebut terdapat dugaan kelalaian yang disengaja dalam kasus Sidoarjo. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan proses distribusi makanan yang tidak sesuai ketentuan, sementara aturan mengenai tata cara penyediaan dan penyaluran makanan telah diberikan kepada pengelola SPPG. Jika nantinya penyidik menemukan bukti bahwa prosedur sengaja diabaikan dan tindakan tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan keracunan yang dialami penerima manfaat, proses pidana menjadi konsekuensi yang wajar. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan atau asumsi.

Pemerintah juga tidak seharusnya memandang penegakan hukum sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program MBG. Sebaliknya, proses hukum dapat menjadi instrumen untuk memastikan program berjalan dengan standar yang lebih baik. Dorongan membawa persoalan ini ke ranah hukum juga mendapat konteks lebih kuat karena kasus dugaan keracunan muncul berulang di sejumlah wilayah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar SPPG yang berada di lokasi dugaan keracunan dihentikan sementara untuk memberikan ruang bagi evaluasi menyeluruh.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menilai korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, sementara pemerintah harus memastikan investigasi berlangsung transparan serta terdapat jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pernyataan Komnas HAM tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan MBG memiliki dua sisi yang harus berjalan bersamaan. Sisi pertama adalah pemulihan korban, mulai dari pengobatan hingga memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tertangani. Sisi kedua adalah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Uli menekankan pentingnya investigasi epidemiologis yang transparan, pemberian sanksi yang adil, serta jaminan ketidakberulangan insiden. Dengan demikian, proses pidana tidak boleh berhenti pada pencarian siapa yang salah, tetapi juga harus membuka akar persoalan yang menyebabkan standar keamanan pangan gagal diterapkan.

Di sisi lain, proses hukum harus dilakukan secara objektif agar tidak berubah menjadi tindakan menghukum pihak tertentu sebelum bukti lengkap tersedia. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mendorong agar setiap kejadian keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG diinvestigasi secara menyeluruh. Menurutnya, penyebab kejadian tidak boleh langsung disimpulkan hanya sebagai kelalaian karena kemungkinan lain juga harus diperiksa. Pernyataan tersebut penting agar penyidikan dapat mengungkap fakta berdasarkan bukti, termasuk kondisi bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, waktu distribusi, kebersihan dapur, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Selain penegakan hukum, pemerintah perlu memastikan setiap proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh pengelola SPPG dipukul rata. Pengujian sampel makanan, pemeriksaan kondisi dapur, penelusuran rantai distribusi, hingga pemeriksaan kepatuhan terhadap standar operasional harus menjadi bagian dari proses investigasi. BGN sendiri menyatakan bahwa setiap laporan dugaan keracunan ditindaklanjuti melalui penghentian sementara SPPG, pengujian sampel makanan, dan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian. Pendekatan tersebut penting karena persoalan keamanan pangan membutuhkan pembuktian yang dapat menjelaskan hubungan antara pelanggaran prosedur dan munculnya keracunan

Pada akhirnya, membawa dugaan keracunan MBG ke ranah pidana bukan berarti pemerintah mengakui bahwa program tersebut gagal. Justru, langkah hukum dapat menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas tersebut. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan SPPG, peningkatan standar keamanan pangan, serta evaluasi distribusi makanan. Jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil penyelidikan juga harus disampaikan secara terbuka agar publik memperoleh kepastian berdasarkan bukti, bukan spekulasi.

*) Pemerhati kebijakan pemerintah

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. BNPB, BMKG, Badan Geologi melalui PVMBG, serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memantau aktivitas vulkanik, pergerakan abu, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi.

Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak awal September 2026 memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah memastikan perkembangan tersebut terus dipantau sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca guna membantu meluruhkan abu di wilayah terdampak.

“Mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan hari ini sampai nanti malam, ini bisa membantu untuk mencapai atau mewujudkan kondisi daerah, kondisi cuaca yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan erupsi. BNPB juga mengirimkan personel untuk memantau kondisi di wilayah terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, BMKG memperkuat pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik melalui analisis atmosfer dan informasi keselamatan penerbangan.

Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa sebaran abu terpantau bergerak pada beberapa ketinggian dengan arah berbeda, sehingga informasi cuaca dan penerbangan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi.

“tiga kabupaten menjadi wilayah yang paling terdampak aktivitas vulkanik, yakni Lampung Selatan dan Tanggamus di Lampung serta Pandeglang di Banten. Masyarakat di wilayah terdampak agar mengikuti informasi resmi dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik”, jelas Andri.

Pemerintah juga memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak panik, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan otoritas kebencanaan.

Dengan pemantauan yang intensif dan respons yang terkoordinasi, pemerintah berupaya meminimalkan risiko sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Oleh : Radjiman Arif*)

Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi.

Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan.

Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif.

Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru.

Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar.

Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas.

Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi.

Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial.
Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar.

Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya.

Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang baik. Pemerintah telah menunjukkan pentingnya koordinasi, pemantauan, dan penyampaian informasi berdasarkan data. Dengan masyarakat yang semakin kritis dan tidak mudah terpancing informasi liar, mitigasi erupsi dapat berjalan lebih efektif, rasional, dan berorientasi pada keselamatan. Negara yang hadir dengan data dan komunikasi yang terpercaya menjadi kekuatan penting untuk melindungi rakyat dari ancaman bencana sekaligus dari kepanikan yang tidak perlu.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Catur Ronggo*)

Indonesia adalah negara yang berdampingan dengan berbagai ancaman bencana alam. Letak geografis di kawasan Cincin Api Pasifik membuat aktivitas vulkanik menjadi realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan berkelanjutan. Setiap peningkatan aktivitas gunung api menjadi ujian bagi kemampuan negara memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi. Ketika ancaman meningkat, pemerintah tidak hanya menghadapi risiko material vulkanik, tetapi juga kebutuhan memastikan warga memahami zona bahaya, bersedia mengungsi, dan memperoleh kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.

Dalam kondisi seperti inilah kehadiran negara diuji. Mitigasi bencana tidak cukup dilakukan melalui imbauan. Keselamatan masyarakat membutuhkan tindakan langsung, mulai dari penetapan zona bahaya, percepatan evakuasi, kesiapan transportasi, hingga penyediaan logistik dan fasilitas pengungsian yang layak.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama dalam penanganan ancaman aktivitas Gunung Sinabung. Ia mendorong percepatan evakuasi bagi masyarakat yang berada di kawasan berbahaya agar segera berpindah menuju lokasi yang lebih aman.

Bobby juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas bagi warga yang harus meninggalkan rumah dan aktivitas sehari-hari. Proses evakuasi tidak boleh berhenti ketika masyarakat tiba di tempat pengungsian. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal sementara, serta dukungan logistik tersedia secara memadai.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan penanganan bencana yang berorientasi pada manusia. Warga yang mengungsi bukan sekadar angka dalam laporan kebencanaan, melainkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan, kepastian, dan rasa aman. Pemerintah daerah bersama unsur terkait karena itu menyiapkan bantuan logistik, peralatan evakuasi, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan.

Penetapan zona bahaya juga menjadi bagian penting dalam mitigasi. Kawasan berisiko harus dipatuhi berdasarkan rekomendasi teknis. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi secara intensif agar masyarakat memahami bahwa pembatasan aktivitas di wilayah tertentu merupakan langkah perlindungan terhadap ancaman yang dapat berkembang sewaktu-waktu.

Kepala BNPB Suharyanto memperlihatkan pentingnya koordinasi nasional dalam menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik. Dalam penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin dirasakan masyarakat.

Suharyanto menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari respons pemerintah. Penanganan harus dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi dan data lapangan sehingga langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam evakuasi maupun distribusi bantuan.

Perkembangan aktivitas vulkanik menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu terbatas pada kawasan sekitar gunung. Sebaran abu dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, hingga layanan penerbangan. Karena itu, respons pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan intensif, koordinasi lintas sektor, serta langkah perlindungan yang disesuaikan dengan kondisi aktual.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi tidak dapat dilakukan setelah dampak membesar. Perencanaan, kesiapan personel, ketersediaan logistik, dan komunikasi kepada masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Kecepatan bertindak menjadi penting, tetapi ketepatan berdasarkan data tetap menjadi dasar agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi warga.

Di tingkat operasional, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menegaskan pentingnya masyarakat mematuhi arahan evakuasi ketika berada dalam kawasan yang dinilai berbahaya. BNPB meminta warga yang berada di zona risiko untuk segera menuju lokasi aman sesuai arahan petugas.

Berton juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan bagian penting dari penyelamatan. Ancaman erupsi tidak hanya berasal dari material yang keluar langsung dari kawah, tetapi juga dapat berupa abu vulkanik dan bahaya lanjutan lainnya. Karena itu, masyarakat perlu mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil risiko dengan kembali ke wilayah terlarang.

Pelaksanaan evakuasi di lapangan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan memiliki peran yang saling melengkapi. Kehadiran berbagai unsur tersebut memastikan proses penyelamatan, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan kawasan dapat berjalan secara terpadu.

Pengalaman penanganan bencana membuktikan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat pemantauan. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan data menjadi tindakan nyata yang cepat, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.

Evakuasi yang cepat, logistik yang memadai, dan kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Ketiganya menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat menghadapi ancaman. Pemerintah hadir melalui koordinasi dari pusat hingga daerah serta kerja bersama unsur yang berada di lapangan.

Pada akhirnya, bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, risiko korban dapat ditekan apabila negara mampu bertindak cepat, terukur, dan terkoordinasi. Respons pemerintah dalam menghadapi ancaman aktivitas vulkanik memperlihatkan bahwa keselamatan warga tetap ditempatkan sebagai prioritas. Dengan kesiapsiagaan yang kuat, negara hadir bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi sejak ancaman muncul, untuk melindungi warga melalui evakuasi, logistik, dan pengamanan zona bahaya.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial