Yearly Archives: 2026

Jakarta – Pemerintah menyiapkan menu khusus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyusunan menu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi spesifik untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan menu MBG untuk sasaran kelompok 3B terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermia Sofiyessi mengemukakan, frekuensi dan waktu pengiriman paket MBG sudah disiapkan dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Distribusi MBG siap santap setiap hari Senin dan Kamis. Pengiriman MBG siap santap dilakukan pada hari Senin, sambil kader pendamping membawa MBG paket sehat untuk Selasa dan Rabu, demikian juga pada hari Kamis,” kata Ermia.

Ia menjelaskan, MBG siap santap untuk ibu hamil dan menyusui terdiri dari makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak yang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditentukan oleh ahli gizi, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi dengan telur dan buah.

Sementara untuk anak balita usia 0-2 tahun, paket MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai dengan AKG, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).

Ermia mendorong seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus aktif mendata ibu hamil, menyusui, dan balita berkoordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kelurahan.

“Setiap hari, kelompok 3B menerima MBG dengan penjadwalan yang sudah disepakati dengan posyandu, atau bisa membuat kesepakatan lain bersama para kader, apakah kader perlu mengantar ke rumah atau diambil sendiri oleh ibu hamil atau ibu menyusui, bisa juga menyesuaikan dengan jadwal posyandu,” paparnya.

Sementara itu di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, kader posyandu mendapatkan data penerima dari masing-masing RT. Koordinator Posyandu Balita Kemala XVI-11 Palmerah, Muslika, mengungkapkan data penerima manfaat sudah tercatat rapi di setiap RT, sehingga distribusi berjalan sesuai sasaran.

“Sehari-hari kami mengambil menu dari posko di RW. Setelah itu, makanan dibagi ke masing-masing RT melalui kader balita posyandu dan Dasawisma. Pengurus RT kemudian mendistribusikannya kepada balita penerima manfaat,” jelas Muslika.

Bagi orang tua yang bekerja, pengurus juga menyiapkan mekanisme penitipan wadah agar makanan tetap bisa diterima. Sistem ini dibuat agar tidak ada penerima yang terlewat.

“Biasanya ada orang tua yang bekerja, sehingga mereka menitipkan wadah. Nanti kami sebagai pengurus memindahkan makanan ke wadah tersebut, lalu ibunya bisa mengambil ketika sempat,” katanya.

Melalui skema distribusi yang terstruktur dan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi, program MBG diharapkan mampu menjangkau kelompok 3B secara tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi ibu dan anak sejak tahap awal kehidupan.

Jakarta – Pemerintah mengarahkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto ini ditujukan untuk memperkuat intervensi gizi nasional sejak fase awal kehidupan.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya meminta para mitra MBG untuk mengutamakan program MBG bagi kelompok rentan 3B karena hal itu menyangkut kepada 1.000 hari kehidupan pertama.

“Jadi kita bisa lihat bahkan dari dalam perut, dalam bentuk janin ini sudah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pola pikirnya harus disamakan dahulu bahwa yang harus diberi makanan bergizi gratis ini adalah 3B. Ini yang harus diutamakan bukan datang dulu ke sekolah mendata penerima manfaat lalu melakukan kerjasama,” jelasnya.

Menurut Sony, selama ini ada kekeliruan dalam memahami program MBG yang dimaknai sebagai makan siang di sekolah saja. Padahal kelompok 3B juga menjadi perhatian pemerintah agar kualitas gizinya terjamin di seribu hari pertama kehidupan.

Dengan demikian, kelompok 3B menjadi fokus utama pemerintah dalam menerima manfaat program MBG, selanjutnya peserta didik di sekolah. Pemahaman itu, lanjut Sony, menjadi bagian dari skema besar pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di tahun 2045 mendatang.

“Mengapa demikian ini bukan sekedar memberikan makan tapi bagaimana merencanakan Indonesia ke depan, 2045 kita siapkan dari sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyoroti pentingnya peran Satua Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengawal distribusi MBG bagi kelompok 3B. Ia menegaskan bahwa program MBG untuk 3B memiliki tujuan untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan Indonesia secara berkelanjutan.

“Yang sudah berjalan harus terus kita kawal agar MBG 3B benar-benar sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai penerima manfaat,” ujar Wihaji.

Keberhasilan program ini, menurut Wihaji, sangat bergantung pada pengawasan yang ketat di lapangan. Hal tersebut penting guna memastikan setiap porsi makanan bergizi sampai ke tangan yang membutuhkan.

Wihaji juga kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi program peningkatan kualitas gizi nasional tersebut, karena MBG untuk 3B merupakan satu-satunya yang ada di dunia.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan program MBG untuk 3B memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini esensial agar program dapat berjalan efektif hingga menyentuh tingkat keluarga di berbagai wilayah.

“Program ini membutuhkan kerja sama antara kementerian di pusat dan pemerintah daerah,” pungkas Wihaji.

Jakarta- Pemerintah memperkuat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) melalui jaringan posyandu di berbagai daerah. Skema ini diharapkan membuat penyaluran bantuan gizi lebih tepat sasaran sekaligus menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.

Seperti di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, para kader Posyandu Kemala XVI-11 rutin membagikan makanan setiap hari kepada penerima manfaat kelompok 3B di wilayahnya. Program ini membantu memastikan kebutuhan gizi Masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat terpenuhi dengan baik.

Koordinator Posyandu Balita Kemala XVI-11 Palmerah, Muslika, menyampaikan bahwa para kader merasakan langsung dampak positif dari program tersebut. Bagi para kader posyandu di Palmerah, kegiatan ini pun bukan sekadar rutinitas harian. Di balik pembagian menu dan pendataan penerima, tersimpan semangat gotong royong dan kepedulian sosial demi memastikan anak-anak, ibu menyusui, dan lansia mendapatkan asupan gizi yang layak.

“Kami dari kader Posyandu Kemala XVI-11 Palmerah merasakan manfaat dari program MBG. Kami juga menyalurkan makanan setiap hari untuk balita, lansia, dan ibu menyusui,” ujar Muslika.

Dalam pelaksanaannya, distribusi dilakukan secara terstruktur, mulai dari posko di tingkat RW hingga ke RT. Menu makanan diambil dari posko RW, kemudian dibagikan kepada kader balita dan Dasawisma untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat di masing-masing RT.

“Sehari-hari kami mengambil menu dari posko di RW. Setelah itu, makanan dibagi ke masing-masing RT melalui kader balita posyandu dan Dasawisma. Pengurus RT kemudian mendistribusikannya kepada balita penerima manfaat,” jelas Muslika.

Bagi orang tua yang bekerja, pengurus juga menyiapkan mekanisme penitipan wadah agar makanan tetap bisa diterima. Sistem ini dibuat agar tidak ada penerima yang terlewat.

“Biasanya ada orang tua yang bekerja, sehingga mereka menitipkan wadah. Nanti kami sebagai pengurus memindahkan makanan ke wadah tersebut, lalu ibunya bisa mengambil ketika sempat,” ungkapnya.

Data penerima manfaat pun sudah tercatat rapi di setiap RT, sehingga distribusi berjalan sesuai sasaran. “Data penerima sudah ada di masing-masing RT,” tambahnya.

Sementara itu di Pontianak, Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak mendukung berbagai program yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat melalui kader posyandu dan PKK. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap program Pembangunan keluarga dan kesehatan ibu anak seperti program MBG bagi kelompok 3B.

“Pemerintah Kota Pontianak sudah sejak lama men-support kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui PKK, melalui posyandu, dan OPD atau dinas terkait,” katanya.

Ia menilai, secara geografis Kota Pontianak tidak memiliki masalah berarti dalam distribusi MBG. Meski demikian, Edi mengakui masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Dalam hal ini, kader posyandu dan PKK di daerahnya memegang peran penting.

“Ya, ini kan memang perlu sosialisasi. Ada beberapa yang memang perlu kita jelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta – Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B menjadi kelompok prioritas penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Prioritas kelompok 3B ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan gizi pada masa awal kehidupan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penerima manfaat Program MBG yang paling utama yakni kelompok 3B. Ia menekankan para mitra MBG lebih memprioritaskan kelompok tersebut.

“Ini juga ada kekeliruan pemahaman seharusnya ketika dapur MBG baru dibangun oleh mitra yang utama dicari atau penerima manfaat itu balita, ibu hamil dan ibu menyusui,” kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Ia mengatakan bahwa sebanyak 77 negara telah melakukan program makan di sekolah. Namun di Indonesia bukan hanya makan di sekolah tapi ada plusnya karena memikirkan balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

“Ini yang merupakan keunggulan dari program MBG ini. Hanya di Indonesia ada program makan yang makanannya diantar ke rumah oleh kader-kader di puskesmas siapa yang mendapatkanya ibu hamil dan ibu menyusui itulah keunggulannya, di negara lain tidak ada,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menilai pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengawal distribusi MBG bagi kelompok 3B. Menurutnya, program MBG 3B merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi kelompok rentan sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.

“Yang sudah berjalan harus terus kita kawal agar MBG 3B benar-benar sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai penerima manfaat,” ujar Wihaji.

Ia pun menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program MBG memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan efektif hingga tingkat keluarga.

“Program ini membutuhkan kerja sama antara kementerian di pusat dan pemerintah daerah. Kita harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” pungkas dia.

Jakarta – Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Fentiny Nugroho menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi keluarga penerima manfaat serta masyarakat di sekitar pelaksanaan program.

Riset tersebut dipaparkan dalam Seminar Riset bertajuk “Kajian MBG: Dampak terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga” yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-58 FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono, Depok.

Penelitian ini mengkaji bagaimana program MBG mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, baik dari sisi pendapatan maupun pola pengeluaran keluarga penerima manfaat.

Penelitian yang dipimpin oleh Prof. Fentiny melibatkan tim peneliti yang terdiri dari Dr. Annisah, Dr. Anna Sakreti Nawangsari, Dr. Arif Wibowo, serta Shinta Tris Irawati.

Menurut Prof. Fentiny, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat di sekitarnya.

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menggerakkan dana hingga Rp10–12 miliar per tahun. Sebanyak 85 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku dari petani lokal. Setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang serta melibatkan puluhan petani dan pemasok,” ujar Prof. Fentiny.

Selain menciptakan peluang kerja, penelitian tersebut juga menemukan bahwa program MBG memberikan tambahan sumber pendapatan bagi para relawan yang terlibat dalam operasional SPPG. Mereka memperoleh penghasilan harian yang dinilai cukup berarti bagi kondisi ekonomi rumah tangga.

“Mereka menyampaikan rasa senang karena kini memiliki penghasilan harian yang relatif stabil, berkisar Rp100 ribu hingga Rp125 ribu,” jelasnya.

Temuan lain dari penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan pengeluaran rumah tangga bagi sebagian keluarga penerima manfaat, terutama terkait kebutuhan pangan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi yang menilai bahwa program MBG berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Imamudin.

Ia menjelaskan bahwa dampak ekonomi program MBG akan semakin besar apabila pelaksanaannya melibatkan pelaku ekonomi lokal, seperti petani, peternak, serta pelaku usaha pangan di daerah.

Disisi lain, program MBG juga dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dengan memastikan kualitas gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B terjamin sejak masa awal kehidupan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Dengan adanya hal tersebut, program MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah dan strategi penguatan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja negara pada awal tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menilai percepatan belanja negara di awal tahun merupakan strategi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal pertama.

“Hingga akhir Februari, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun dan tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Suahasil dalam paparan kinerja APBN di Jakarta.

Salah satu program yang memberikan kontribusi terhadap percepatan belanja tersebut adalah Program MBG.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Hingga awal Maret 2026, pelaksanaan program MBG telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

“Percepatan belanja negara, termasuk melalui program prioritas seperti MBG, diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga strategi untuk menguatkan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

BGN menegaskan penerima manfaat utama Program MBG adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman bahwa MBG tidak semata-mata program makan di sekolah, melainkan strategi penguatan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menjelaskan, sebanyak 77 negara telah menjalankan program makan di sekolah. Namun, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan berbeda karena tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan 3B.

“Ini yang merupakan keunggulan dari program MBG ini. Hanya di Indonesia ada program makan yang makanannya diantar ke rumah oleh kader-kader di puskesmas siapa yang mendapatkanya ibu hamil dan ibu menyusui itulah keunggulannya, di negara lain tidak ada,” jelasnya.

Sony menekankan, mitra pelaksana MBG harus lebih dahulu memprioritaskan kelompok 3B sebelum melakukan pendataan di sekolah. Hal ini, kata dia, berkaitan langsung dengan fase krusial 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan kualitas generasi mendatang.

Program MBG ini, lanjutnya, dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dengan memastikan kualitas gizi kelompok rentan 3B terjamin sejak masa awal kehidupan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat implementasinya dengan memprioritaskan kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebijakan ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa kelompok 3B harus menjadi sasaran utama ketika dapur layanan MBG mulai beroperasi di suatu wilayah.

“Ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan ini, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ini yang diutamakan,” ujar Sony.

Menurutnya, fokus pada kelompok 3B merupakan langkah penting karena berkaitan langsung dengan periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) masa krusial yang menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Program MBG pun tidak sekadar memberi makanan, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa konsep MBG di Indonesia memiliki keunggulan dibanding program makan gratis di banyak negara lain. Jika sebagian besar negara hanya menyasar siswa sekolah, Indonesia mengembangkan konsep “school meal plus” dengan tetap mengutamakan kelompok rentan di masyarakat.

Upaya menyukseskan program MBG 3B juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menggandeng Tim Penggerak PKK untuk memperluas jangkauan program kepada keluarga sasaran di berbagai daerah.

“Salah satu program strategis Presiden yang diamanahkan kepada Kemendukbangga/BKKBN adalah pendistribusian dan edukasi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Mayoritas Tim Pendamping Keluarga (TPK) kita berasal dari pengurus PKK di desa-desa, sehingga ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi untuk bersama-sama melakukan edukasi,” kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji.

Menurutnya, kerja sama ini penting karena jaringan kader PKK dan posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, khususnya keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui dukungan tersebut, distribusi makanan bergizi sekaligus edukasi gizi kepada keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Program MBG bagi kelompok 3B juga dirancang dengan menu yang memenuhi standar gizi seimbang. Paket yang diberikan terdiri dari makanan siap santap maupun paket sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Selain meningkatkan asupan gizi, program MBG 3B menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting. Pemerintah menilai intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak usia balita sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dengan pendekatan yang menyasar kelompok paling rentan, program MBG diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang sekaligus memperkuat fondasi kesehatan generasi mendatang. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kader kesehatan, hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Melalui prioritas pada kelompok 3B, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan bergizi.

Post navigation

Palembang – Tenaga Layanan Ops Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama Badan Gizi Nasional, Rahma Dewi Auliyasari mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan pengaduan resmi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rahma menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik melalui layanan call center 127 maupun kanal pengaduan yang tersedia di situs resmi BGN.

Saluran tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Permasalahan dalam menu makanan MBG dan lainnya bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengadu ke kanal yang tepat, selain call center 127, juga bisa melalui website BGN,” kata Rahma Dewi Auliyasari, di Palembang, Sumsel.

Dengan adanya saluran pengaduan resmi, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan temuan atau keluhan terkait pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing.

“Jangan ragu untuk menyampaikan pengaduan di saluran resmi itu, setiap permasalahan menu makanan MBG dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat serta koordinasi lintas pihak perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“MBG diharapkan mampu menjadi kebiasaan baik, khususnya bagi anak-anak, harapannya mereka akan mendapatkan makanan bergizi di sekolah yang sesuai dengan nilai gizi di usianya yang kemudian dapat terbawa hingga ke rumah,” ujar Sri Meliyana.

Selain mendorong partisipasi masyarakat melalui layanan pengaduan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program di lapangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro menjelaskan bahwa evaluasi berkala terus dilakukan terhadap operasional SPPG.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sejumlah unit SPPG di beberapa wilayah sempat dihentikan sementara operasionalnya untuk memastikan seluruh standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola terpenuhi.

“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit,” jelas Dony.

BGN juga memberikan pendampingan kepada unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi berbagai persyaratan operasional.*

Jakarta – Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk tetap efektif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Imamudin.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program MBG dinilai memiliki pendekatan yang tepat karena menggabungkan tujuan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi lokal.

Imadudin mengatakan bahwa program yang dirancang dengan pendekatan integratif seperti MBG dapat menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dampak program MBG tidak selalu sama di setiap daerah. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

Ia mengatakan daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program MBG dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah.

“Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” ucap dia.

Imadudin juga mendorong transparansi dan pengawasan agar menjadi aspek penting dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran agar secara optimal dapat dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat.

“Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi program MBG terus berkembang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai 9 Maret 2026, 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25 ribu lebih SPPG,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026.

Program tersebut dijalankan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan penerima manfaat yang mencakup sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta penerima non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.*

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menghadapi berbagai tekanan global, termasuk meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam situasi tersebut, ia menilai pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas belanja negara agar program-program yang benar-benar penting tetap berjalan optimal.

Said menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien dan tepat sasaran.

“Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan yang sifatnya tidak terlalu mendesak dapat ditunda sementara waktu untuk menjaga ketahanan fiskal negara.

Di tengah upaya penajaman prioritas anggaran tersebut, Said menegaskan bahwa program prioritas nasional di sektor pendidikan tetap harus dijalankan.

Salah satu program yang menurutnya tidak dapat ditawar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ungkap Said.

Ia menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam kategori belanja wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan.

Oleh karena itu, program tersebut harus tetap dijalankan karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Meski demikian, Said juga berharap berbagai pihak terus melakukan pengawasan agar implementasi MBG di lapangan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya,” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi realisasi anggaran, pemerintah mencatat peningkatan signifikan dalam belanja negara yang berkaitan dengan program prioritas. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja barang pemerintah pada Januari–Februari 2026 mencapai Rp67,6 triliun atau tumbuh 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dukungan politik dari DPR terhadap program tersebut juga menunjukkan bahwa MBG dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.*