Arsip Tahunan: 2026

Pemerintah menargetkan perluasan cetak sawah seluas 2.000 hektar sawah di Papua Pegunungan. Langkah ini diambil untuk mendukung stok pangan di dalam negeri. Pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujarnya.

Pengembangan sawah di Papua merupakan langkah nyata Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan hak ulayat yang berlaku.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan pengembangan sawah di Papua Pegunungan merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegasnya.

Hermanto berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh kelompok tani dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

“Tolong dijaga sawahnya supaya sawah ini terus dimanfaatkan. Jangan ditinggalkan. Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

Program cetak sawah di Papua Pegunungan merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengembangan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah diselesaikan sebelumnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas areal sawah hingga total 2.000 hektar pada tahun ini.

Nabire, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan program pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

“Tahun ini kami membiayai 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah di Papua Tengah dengan anggaran Rp77,8 miliar,” kata Meki saat membuka Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tahun 2026 di Nabire, Papua Tengah.

Meki menyatakan bahwa Papua Tengah menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan gratis dalam jumlah besar untuk menjangkau peserta didik di seluruh wilayah provinsi.

“Dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah karena terkendala biaya pendidikan,” tegas Meki.

Pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Pada 2025 telah memfasilitasi sertifikasi bagi 801 guru. Pada 2026, pemerintah kembali menargetkan 1.000 guru memperoleh sertifikasi, dan jumlah yang sama akan didanai pada 2027.

“Dalam tiga tahun kami membiayai hampir 3.000 guru untuk mendapatkan sertifikasi. Kami juga memberikan tambahan insentif bagi para guru,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam upaya memajukan mutu pendidikan di Papua Tengah. Diharapkan seluruh program yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, guru, maupun sekolah penerima manfaat.

“Kami ingin anak-anak Papua Tengah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kejujuran, integritas, dan semangat untuk terus maju,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah Nawipa mengatakan program pendidikan gratis ini menjangkau 148 SMP serta 132 SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.

“Sudah menjangkau semua sekolah dan pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah penerima,” jelasnya.

Nurhaidah juga menilai bahwa kebijakan pendidikan gratis yang dibarengi dengan bantuan biaya kuliah telah memberikan dampak positif dalam menekan angka putus sekolah di Papua Tengah.

“Kebijakan ini membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya,” pungkas Nurhaidah/

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis bagi siswa jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah pada tahun 2026. Program ini merupalam salah satu program prioritas Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley yang mulai dijalankan sejak 2025 lalu. [*]

Jakarta – Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan program papua terang yang diimplementasikan di Wamena Papua Pegunungan untuk memperkuat akses air bersih dan listrik agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pegunungan. Selain itu juga, program tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurut KASAD, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua melalui pembangunan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga. Salah satunya adalah penyediaan akses air bersih dan listrik yang kini tengah dipersiapkan TNI Angkatan Darat di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Ditambahkannya, untuk mendukung program tersebut, TNI AD telah mengirim berbagai peralatan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Peralatan itu akan digunakan untuk membangun titik-titik sumber air bersih serta sumber energi listrik bagi masyarakat.

“Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Air dan Papua Terang”, katanya.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peralatan telah dikirim untuk mendukung pembangunan sumber air bersih, di antaranya satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya.

Selain itu, TNI AD juga mengirim dinamo dan turbo generator untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah sasaran.

“Setelah infrastruktur listrik terpasang, TNI AD berencana mengirim berbagai perangkat elektronik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, sosial, maupun keagamaan”, tuturnya.

“Pengiriman berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat,” ucapnya.

Maruli menjelaskan bahwa pengiriman perangkat elektronik tersebut akan dilakukan pada penerbangan berikutnya karena keterbatasan kapasitas pesawat yang digunakan sebelumnya.

Melalui program ini, TNI AD berharap masyarakat di wilayah Papua, khususnya Wamena dan sekitarnya, dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap air bersih dan listrik sehingga mendukung kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Papua – Pemerintah terus memperkuat kemandirian ekonomi kampung di Papua melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03 persen dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

“Sekitar 58,03 persen Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Legius.

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa.

Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung,” ujar Legius.

Ia menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

“Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat,” kata Fakhiri.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

“Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan,” imbuhnya. ***

Jakarta – Resiliensi media menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, dan perkembangan teknologi digital yang membuat penyebaran informasi palsu semakin sulit dikenali.

Di tengah derasnya arus informasi, media yang profesional dan kredibel dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan pers merupakan benteng utama dalam menghadapi perang informasi.

Menurutnya, pemerintah dan insan pers memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik.

“Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi,” ujar Fifi.

Ia mengingatkan bahwa percepatan penyebaran informasi tidak boleh mengorbankan prinsip jurnalistik.

“Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” katanya.

Fifi juga menegaskan produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik.

“Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi.” tegas Fifi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.

Menurutnya, pers tetap menjadi rujukan utama masyarakat di tengah ledakan informasi yang terjadi saat ini. Informasi yang dibutuhkan publik harus berasal dari sumber yang terpercaya sehingga mampu memperkuat kepercayaan dan menjaga kohesi sosial.

Upaya memperkuat ketahanan informasi juga diwujudkan melalui inovasi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut tiga inovasi Indonesia yang meraih pengakuan dalam ajang WSIS Prizes 2026 menunjukkan transformasi digital nasional semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya melihat yang jadi nomine dan pemenang di WSIS tahun ini bobotnya makin kuat sejak tiga tahun terakhir,” ujar Nezar.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), yang dinilai semakin relevan menghadapi maraknya disinformasi berbasis kecerdasan artifisial.

“Hoaks makin lama makin canggih, terlebih dengan adanya generative AI. Bisa dibuat hoaks yang sangat mirip dengan sesuatu yang otentik,” ungkapnya.

Nezar menilai platform verifikasi informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap informasi palsu.

“Inisiatifnya sangat baik, sangat useful, juga impactful untuk mendorong transformasi digital dalam layanan publik,” katanya.

Penguatan media yang berintegritas, didukung inovasi digital dan budaya verifikasi informasi, menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perang informasi yang semakin kompleks.

Jakarta – Media berkualitas semakin memegang peran strategis sebagai garda depan pertahanan semesta bangsa di tengah meningkatnya ancaman siber dan perang informasi.

Arus disinformasi, hoaks, hingga propaganda digital tidak hanya mengancam keamanan ruang siber, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan nasional apabila tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar berbagai ancaman digital dapat direspons secara cepat dan efektif.

“Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dudung.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan 2020–2024.

Hingga pertengahan April 2026, Indonesia kembali mencatat 1,52 miliar serangan siber yang meliputi pencurian data, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga propaganda digital.

Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman tersebut.

“Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

BSSN juga menilai penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menegaskan jika igitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi.

“Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan digitalisasi dokumen, tetapi juga harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat.” ujar Andri.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi media nasional kini telah berkembang menjadi persoalan kualitas informasi publik.

Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat membuka ruang bagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegas Nezar.

Karena itu, penguatan media berkualitas menjadi bagian penting dari pertahanan semesta bangsa.

Kehadiran media yang profesional, didukung keamanan siber yang kuat dan literasi digital masyarakat, akan memperkokoh ketahanan informasi sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman di ruang digital.

Oleh: Nazira Billa Putri )*

Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dari informasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruang digital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media dan peningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap menjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi global.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dan disinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangi komitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap produk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengah ledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadi kebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahami berbagai peristiwa.

Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesional menjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagi berkembangnya informasi yang menyesatkan.

Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasional terhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasi digital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaian tersebut menunjukkan kualitas inovasi digital Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya, keberhasilan sejumlah program masuk dalam jajaran WSIS Champions mencerminkan kemajuan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif.

Tiga inovasi yang memperoleh pengakuan internasional meliputi Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), Rumah Pendidikan, dan Anugerah Bug Bounty. Ketiganya menghadirkan solusi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Nezar menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut memiliki manfaat nyata karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain mempercepat transformasi digital, keberhasilan itu juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menghadirkan layanan publik berbasis teknologi yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian khusus adalah Jakarta Lawan Hoaks. Platform tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan kecerdasan artifisial generatif membuat informasi palsu semakin menyerupai informasi autentik sehingga semakin sulit dikenali oleh masyarakat umum.

Dalam pandangan Nezar, perkembangan teknologi tersebut menuntut hadirnya sistem verifikasi informasi yang semakin kuat. Platform seperti Jalahoaks dinilai mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang benar sekaligus mempersempit ruang penyebaran hoaks di ruang digital.

Penguatan ketahanan nasional juga didukung melalui inovasi Anugerah Bug Bounty yang berfokus pada keamanan siber. Program tersebut dinilai berhasil mendorong keterlibatan komunitas teknologi untuk membantu mengidentifikasi kerentanan sistem sekaligus mengembangkan budaya keamanan digital yang lebih kuat.

Melalui pendekatan tersebut, kemampuan digital generasi muda diarahkan pada aktivitas yang produktif dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas teknologi memperlihatkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ruang siber.

Sementara itu, Rumah Pendidikan menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi digital di sektor pendidikan. Platform tersebut memperluas akses layanan pendidikan melalui sistem yang terintegrasi sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layanan pendidikan secara lebih mudah dan merata.

Keberhasilan ketiga inovasi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital Indonesia berjalan seiring dengan upaya memperkuat kualitas layanan publik. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga memastikan teknologi tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nezar menilai capaian Indonesia di ajang WSIS Prizes 2026 menjadi bukti bahwa adopsi teknologi digital telah berkembang di berbagai sektor strategis. Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, resiliensi media menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Media yang profesional akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, sementara inovasi digital pemerintah menghadirkan instrumen yang mendukung proses verifikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

*) Analis Komunikasi Publik Dan Media Digital.

Oleh: Nizam Ahmad )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman disinformasi, hoaks, pencurian data, hingga serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi tersebut menempatkan resiliensi media sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat pertahanan semesta bangsa.

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan tersebut melalui penguatan sistem keamanan siber nasional sekaligus menjaga kualitas ekosistem informasi publik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional agar transformasi digital berjalan seiring dengan terciptanya ruang informasi yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sistem keamanan siber nasional. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor utama agar setiap ancaman digital dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu sehingga tidak berkembang menjadi gangguan terhadap kepentingan nasional.

Urgensi penguatan tersebut tercermin dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam hingga 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebut juga berlanjut pada awal 2026 dengan lebih dari 1,5 miliar serangan yang terjadi hanya dalam kurun Januari hingga pertengahan April.

Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berupa upaya peretasan sistem pemerintahan, tetapi juga meliputi pencurian data pribadi, penipuan digital, penyebaran hoaks, hingga propaganda melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional kini tidak hanya datang dari ruang fisik, tetapi juga dari ruang siber yang semakin kompleks.

Dudung menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi situasi tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Penguatan ketahanan informasi juga memerlukan sistem keamanan digital yang kokoh. Karena itu, BSSN terus mendorong setiap daerah menjadikan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut diyakini mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi maupun mendigitalisasi dokumen. Menurutnya, seluruh proses tersebut harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.

BSSN mencatat sekitar 93 persen dari 5,5 miliar anomali trafik siber sepanjang 2025 merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan dengan upaya pencurian data dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang dan berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan publik apabila tidak diantisipasi secara sistematis.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BSSN memberikan asistensi kepada aparatur pemerintah daerah melalui bimbingan teknis keamanan siber dan persandian. Program tersebut mencakup pengelolaan aset teknologi informasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, hingga perlindungan data pribadi.

Selain penguatan keamanan siber, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap ketahanan media sebagai benteng utama dalam menghadapi disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media profesional menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tantangan yang dihadapi industri media saat ini tidak lagi semata berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat berdampak langsung terhadap kualitas informasi publik dan kesehatan demokrasi digital.

Disrupsi teknologi telah mengubah pola distribusi informasi sekaligus menggeser pendapatan media ke platform digital. Kehadiran kecerdasan artifisial juga memperbesar tekanan terhadap industri media melalui penurunan trafik yang berimbas pada berkurangnya pendapatan perusahaan pers.

Nezar mengungkapkan laporan Asosiasi Media Siber Indonesia menunjukkan penggunaan fitur AI pada mesin pencari menyebabkan trafik sejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Kondisi tersebut memicu efisiensi di berbagai perusahaan media, termasuk media lokal yang selama ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di daerah.

Meski demikian, pemerintah memandang persoalan yang lebih mendasar adalah menjaga kualitas informasi publik. Menurut Nezar, ruang informasi tidak boleh didominasi oleh sumber-sumber yang menyebarkan informasi manipulatif maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berpotensi memperbesar penyebaran disinformasi.

Atas dasar itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem media melalui berbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya dengan mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan media dengan platform digital global sehingga keberlangsungan jurnalisme berkualitas tetap terjaga.

Kolaborasi antara pemerintah, media, lembaga keamanan siber, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman disinformasi yang terus berkembang. Sinergi tersebut akan memperkuat pertahanan semesta bangsa karena keamanan nasional pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga ruang informasi tetap aman, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

.*) Pemerhati Literasi Digital Dan Ketahanan Informasi

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk penjual yang berjualan melalui platform e-commerce dan marketplace, tetap tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta per tahun.

Penegasan ini sekaligus memberikan kepastian kepada jutaan pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya tanpa kekhawatiran terhadap informasi yang keliru mengenai kebijakan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa pelaku usaha yang mencatatkan omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun tidak boleh dikenai pemotongan pajak oleh pihak platform.

“Kalau memang omzetnya belum sampai Rp 500 juta ya, sama, platform tidak boleh menarik pajak penghasilannya, nggak boleh,” ujar Inge.

Kebijakan penarikan pajak terhadap ekosistem digital ini mengacu pada regulasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan beleid tersebut, marketplace wajib memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto para pedagang yang bertransaksi di dalam platform.

“Jadi, setiap seller ini diharapkan sebetulnya jujur. Kalau memang dia omsetnya masih di bawah Rp 500 juta, dia harus memberikan keterangan kepada platformnya. Saya masih di bawah Rp 500 juta omset saya, sehingga kalian tidak perlu memotong pajak dari penghasilan yang saya terima,” jelas Inge.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana mengatakan pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pembebasan PPh bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

“Pembebasan pajak ini diberikan untuk memberikan ruang tumbuh bagi usaha mikro, mewujudkan prinsip keadilan perpajakan sesuai kapasitas ekonomi wajib pajak, serta mendukung UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Reghi menjelaskan, penyempurnaan kebijakan melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 juga bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan agar berbagai kebijakan afirmatif benar-benar diterima oleh UMKM yang berhak.

Kepastian tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pelaku UMKM terhadap ekosistem perdagangan digital nasional.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian dukungan kepada pelaku usaha kecil agar semakin naik kelas, produktif, serta mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform e-commerce tidak akan menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini dijadwalkan mengudara secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang.

Skema baru tersebut justru dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan tanpa mengubah besaran pajak yang selama ini berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati menegaskan pemungutan pajak oleh marketplace bukan merupakan jenis pajak baru maupun pungutan ganda. Menurutnya, platform digital hanya bertindak sebagai pemungut sehingga penjual tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak secara mandiri.

“Tidak ada pemotongan double. Bahkan sebetulnya maksudnya itu platform membantu para seller, kamu enggak usah repot-repot lagi bayar pajak sendiri,” kata Inge.

Ia menjelaskan kewajiban perpajakan pelaku usaha tetap sama, baik berjualan secara langsung maupun melalui berbagai platform digital. Seluruh transaksi akan dihitung secara terintegrasi sehingga pelaporan menjadi lebih akurat dan transparan. Bagi UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, tarif PPh final tetap sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

“Misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan kebijakan tersebut tidak mengubah tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Menurutnya, sistem baru justru memberikan kemudahan karena proses penghitungan dan penyetoran dilakukan langsung oleh platform yang telah terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

“Sekarang platform wajib mengutip pajak dan berhubungan langsung dengan DJP dengan sistemnya. Begitulah setiap transaksi yang terjadi, sudah bisa dihitung pajaknya berapa nih,” ujar Temmy.

Pemerintah berharap mekanisme baru ini mampu menciptakan sistem perpajakan digital yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Dengan administrasi yang semakin mudah, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan usaha, memperluas pasar digital, serta meningkatkan daya saing tanpa terbebani proses perpajakan yang rumit. (*)