Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah mendorong penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), untuk bergabung sebagai anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penerima bantuan sosial tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang aktif dan produktif.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pemerintah akan mendorong penerima manfaat program bantuan sosial seperti PKH untuk menjadi anggota Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kalau semua penerima manfaat PKH dan sembako menjadi anggota Kopdes, maka ini bisa meringankan tugas Kemensos untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi terobosan dan bisa kita lakukan di banyak tempat,” kata Ferry di Jakarta.

Ia menilai bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif. Dengan bergabung sebagai anggota koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang usaha, pembinaan ekonomi, hingga jaringan pemasaran yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah mendorong para penerima manfaat bantuan sosial agar memanfaatkan bantuan secara bijak dan produktif sehingga dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

“Kalau menerima bantuan tidak boleh untuk bayar utang atau membeli hal-hal yang merusak ekonomi keluarga seperti judi online dan miras. Setelah mendapatkan bansos, harapannya semangat untuk menjadi keluarga mandiri. Karena bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, jumlah penerima manfaat program bantuan sosial di berbagai daerah menjadi potensi besar apabila diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif. Di Jawa Timur misalnya, terdapat sekitar lima juta keluarga penerima manfaat PKH dan bantuan sosial lainnya. Sementara di Kabupaten Pasuruan tercatat lebih dari 229 ribu keluarga penerima manfaat.

”Melalui koperasi, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berusaha, memperluas peluang kerja, serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi keluarga,” imbuhnya.

Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi berbasis keanggotaan masyarakat desa yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi produktif secara kolektif, mulai dari usaha mikro, penguatan sektor pertanian, hingga pengelolaan usaha bersama yang berkelanjutan.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam koperasi, transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi diharapkan dapat terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara nyata.

Oleh : Dewi Fatimah )*
Di tahun 2026 ini, masyarakat Indonesia kembali diingatkan pada satu kenyataan yang indah tentang kebhinekaan. Malam takbiran yang menjadi penanda datangnya Hari Raya Idulfitri bagi umat Islam beriringan dengan Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu. Dua momentum keagamaan besar yang memiliki karakter sangat berbeda tersebut justru memperlihatkan wajah toleransi yang nyata di tengah kehidupan masyarakat. Takbiran identik dengan gema takbir, kebahagiaan, dan aktivitas masyarakat yang berlangsung hingga malam hari. Sementara Nyepi dijalani dengan suasana hening, refleksi diri, dan pembatasan aktivitas di ruang publik. Perbedaan ini tidak menjadi sumber gesekan, melainkan ruang untuk saling memahami.

Di berbagai daerah di Indonesia, suasana kebersamaan justru terlihat semakin kuat ketika dua perayaan ini hadir dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat saling menyesuaikan diri agar kedua ibadah dapat berjalan dengan khidmat. Di sejumlah wilayah, umat Islam yang merayakan malam takbiran bersedia menyesuaikan kegiatan agar tidak mengganggu pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Di sisi lain, umat Hindu juga menunjukkan sikap terbuka dengan menghargai kebahagiaan umat Muslim yang menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Momen ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bali, Husnul Fahmi mengatakan pelaksanaan malam Takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah/Tahun 2026 bertepatan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948/Tahun 2026, yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Pihaknya menjelaskan telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan membuat seruan bersama bahwa umat Islam khususnya warga Muhammadiyah tetap diperbolehkan untuk melaksanakan takbir, namun dengan beberapa catatan salah satunya melakukan takbir, serta berjalan kaki menuju masjid/mushola terdekat dan tidak menggunakan pengeras suara, serta penerangan yang terlalu mencolok.

Kondisi ini memperlihatkan kematangan sosial masyarakat Indonesia dalam mengelola perbedaan. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, masyarakat telah memiliki tradisi panjang dalam merawat harmoni. Ketika dua perayaan keagamaan bertemu dalam waktu yang sama, masyarakat tidak melihatnya sebagai persoalan, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan sikap saling menghormati. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang telah lama menjadi bagian dari budaya bangsa kembali terlihat dalam situasi seperti ini.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menjelaskan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, tokoh agama, dan aparat keamanan turut berperan dalam memastikan kedua perayaan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Koordinasi dilakukan untuk mengatur aktivitas masyarakat agar tetap menghormati ketentuan yang berlaku selama Nyepi tanpa menghilangkan semangat perayaan Idulfitri. Upaya ini menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan pengaturan yang bijak dari pemerintah.

Pada Hari Nyepi terdapat aturan untuk menjaga keheningan, tanpa suara bising maupun aktivitas kendaraan. Sementara itu, pada malam yang sama umat Islam juga memiliki tradisi takbiran untuk menyambut Idulfitri. Oleh sebab itu, pemerintah membangun komunikasi agar kedua perayaan tersebut dapat berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Dari hasil koordinasi tersebut, dicapai kesepakatan bersama yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Bali. Takbiran tetap dapat dilaksanakan, namun dengan sejumlah penyesuaian agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi.

Fenomena beriringannya takbiran dan Nyepi juga menjadi pengingat penting bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Perbedaan cara beribadah, tradisi, dan budaya bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru dari perbedaan itulah lahir sikap saling menghargai yang memperkaya kehidupan sosial. Indonesia sejak awal berdiri telah dibangun di atas kesadaran bahwa masyarakatnya beragam, sehingga nilai toleransi menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial, momen seperti ini juga memiliki nilai edukatif yang besar. Banyak masyarakat yang membagikan cerita tentang bagaimana mereka saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing. Kisah-kisah sederhana tentang warga yang menahan diri dari aktivitas yang berpotensi mengganggu, atau masyarakat yang saling membantu menjaga ketertiban lingkungan, menjadi contoh nyata bahwa toleransi dapat tumbuh dari tindakan kecil yang dilakukan bersama.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menegaskan lebih dari sekadar peristiwa tahunan, beriringannya takbiran dan Nyepi menyampaikan pesan penting tentang masa depan Indonesia. Bangsa ini akan terus menghadapi berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya. Dalam situasi tersebut, kemampuan untuk saling menghargai perbedaan menjadi modal sosial yang sangat berharga. Ketika masyarakat mampu menjaga harmoni dalam hal yang sensitif seperti ibadah keagamaan, maka sebenarnya masyarakat telah menunjukkan kedewasaan dalam menjaga persatuan.

Pada akhirnya, pertemuan dua perayaan besar ini mengingatkan bahwa toleransi bukan hanya tentang membiarkan orang lain berbeda, tetapi tentang kesediaan untuk memberi ruang bagi orang lain menjalankan keyakinannya dengan damai. Malam takbiran yang penuh gema takbir dan Hari Raya Nyepi yang hening menjadi simbol bahwa perbedaan dapat berjalan berdampingan. Dari situlah terlihat bahwa toleransi di Indonesia bukan sekadar konsep, melainkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

)* Kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan menyusul jatuhnya perayaan malam takbir Idulfitri yang berdekatan dengan hari suci Nyepi tahun ini. Momentum langka ini diharapkan menjadi bukti nyata kuatnya toleransi dan harmoni antarumat beragama di Indonesia.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam keterangannya menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi dinamika yang muncul karena waktu yang berdekatan antara perayaan Nyepi dan malam takbiran. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat di Bali guna menjaga keharmonisan antarumat beragama.

“Hari Nyepi kita tahu tidak boleh ada suara-suara berisik, tidak boleh ada kendaraan dan sebagainya padahal malam itu juga ada teman-teman kita takbir,” ujar Menag.

Ia menuturkan bahwa hasil koordinasi menunjukkan adanya kesepakatan bersama agar kedua perayaan keagamaan tersebut tetap dapat berjalan dengan saling menghormati. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali dan tokoh masyarakat telah menyepakati mekanisme pelaksanaan takbiran yang disesuaikan dengan ketentuan Nyepi.

“Takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi, cuma syaratnya ya Nyepi-nya berjalan tapi takbirnya juga berjalan, cuma tidak pakai _sound system_ dan dibatasi waktunya juga dari jam 6 sampai jam 9,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga suasana toleransi dan kerukunan antarumat beragama, terutama dalam momentum hari-hari besar keagamaan yang berdekatan waktunya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah menggelar rapat koordinasi bersama majelis agama se-Bali guna membahas pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Koster mengatakan pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana pelaksanaan Nyepi dan Idul Fitri dapat berlangsung khidmat, aman, serta tetap menjaga kenyamanan masyarakat.

Ia menegaskan seluruh pihak sepakat menjaga toleransi serta keharmonisan antarumat beragama di Bali.

“Kesepakatannya supaya semuanya berjalan dengan baik, saling menghormati satu sama lain serta menjaga toleransi, kerukunan dan keharmonisan antarumat,” tegasnya.

Ia juga memastikan seruan bersama terkait pelaksanaan Nyepi dan Takbiran yang telah disepakati tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan meskipun masih menunggu kepastian tanggal Hari Raya Idul Fitri dari pemerintah pusat. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan Nyepi dan Idul Fitri di Bali dapat berlangsung lancar dengan semangat saling menghormati antarumat beragama.

Kuningan — Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama seiring dengan beririsan waktunya perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi pada tahun ini. Momentum yang mempertemukan dua hari besar keagamaan tersebut dipandang sebagai kesempatan penting untuk memperkuat nilai persatuan, saling menghormati, serta menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kesamaan waktu antara kedua hari besar tersebut memunculkan dinamika tersendiri di tengah masyarakat. Pemerintah memandang kondisi ini sebagai bagian dari realitas keberagaman bangsa yang harus disikapi dengan kedewasaan serta semangat saling menghormati antarumat beragama. Oleh karena itu, berbagai langkah koordinasi dilakukan guna memastikan kedua perayaan dapat berlangsung secara khidmat, aman, serta tetap menjaga kenyamanan seluruh masyarakat.

Pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman juga kembali ditekankan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Penegasan tersebut mengingatkan bahwa perbedaan merupakan kenyataan yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati demi menjaga persatuan bangsa.

“Perbedaan, itu bukan sesuatu yang harus mengarah kepada perpecahan. Kita perlu untuk menggalang persatuan, menggalang kerukunan untuk menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian ini,” kata Presiden Prabowo.

Momentum beririsan antara Idul Fitri dan Nyepi dipandang sebagai cerminan nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam keberagaman keyakinan, masyarakat diharapkan mampu menunjukkan sikap saling menghargai dan menjaga harmoni sosial sebagai kekuatan bangsa.

Selain itu, pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga harmoni sosial turut menjadi perhatian pemerintah. Dalam momentum sejumlah hari besar keagamaan yang berlangsung berdekatan bahkan bersamaan tahun ini, yakni Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah, para tokoh agama dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat pesan damai dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama agar para pemuka agama terus mengedepankan nilai-nilai kerukunan dalam setiap momentum keagamaan.

“Para tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan damai di tengah masyarakat. Momentum hari-hari besar keagamaan ini harus menjadi penguat persaudaraan, bukan sebaliknya,” ujar Menag.

Momentum beririsan antara Idul Fitri dan Nyepi pada tahun ini diharapkan menjadi simbol kuat persatuan bangsa Indonesia. Dalam perbedaan keyakinan, masyarakat tetap mampu hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi toleransi, serta menjaga persaudaraan sebagai bagian dari identitas nasional.

Oleh : Khrisna Utama

Tahun 2026 menghadirkan momentum yang unik sekaligus sarat makna bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Pada tahun ini, malam takbiran yang menandai berakhirnya bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri beriringan dengan perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Pertemuan dua perayaan keagamaan besar ini bukan sekadar kebetulan kalender, melainkan sebuah pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman yang harus terus dirawat dengan semangat saling menghormati.

Hari Raya Nyepi yang diperingati umat Hindu sebagai Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada 19 Maret 2026. Di saat yang hampir bersamaan, umat Islam juga bersiap menyambut Idulfitri dengan tradisi takbiran yang biasanya diisi dengan lantunan takbir, kegiatan keagamaan di masjid, serta berbagai ekspresi kegembiraan umat setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh. Pertemuan dua momentum spiritual ini menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan dalam menjaga toleransi antarumat beragama.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan adanya pengaturam pelaksanaan takbiran di Bali yang waktunya berdekatan dengan perayaan nyepi. Pelaksanaan takbiran disepakati berlangsung tanpa penggunaan pengeras suara besar dan dengan pembatasan waktu, yakni antara pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Melalui pengaturan tersebut, Nyepi tetap dapat dijalankan secara khidmat sesuai nilai kesakralannya, sementara umat Islam tetap dapat melaksanakan tradisi takbiran sebagai bagian dari perayaan Idulfitri.

Dalam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai persoalan. Sebaliknya, ia dapat menjadi ruang pembelajaran sosial yang penting untuk memperkuat nilai kebhinekaan. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang memiliki tradisi panjang dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang ada justru menjadi kekuatan utama dalam membangun persatuan nasional.

Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat juga telah melakukan berbagai langkah koordinatif agar kedua perayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Melalui dialog dan kesepakatan bersama, berbagai penyesuaian teknis dilakukan agar umat Hindu dapat menjalankan Catur Brata Penyepian dengan khidmat, sementara umat Islam tetap dapat melaksanakan takbiran secara tertib dan penuh penghormatan terhadap suasana Nyepi.

Di beberapa wilayah seperti Bali, panduan khusus telah disusun untuk memastikan kedua kegiatan keagamaan tersebut tidak saling mengganggu. Misalnya, umat Islam diperkenankan melaksanakan takbiran di masjid atau mushola terdekat dengan berjalan kaki tanpa menggunakan pengeras suara serta tanpa menyalakan petasan atau bunyi-bunyian lainnya. Pelaksanaan kegiatan juga dibatasi dalam rentang waktu tertentu sehingga tetap menghormati suasana hening yang menjadi inti dari perayaan Nyepi.

Kebijakan semacam ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ekspresi keagamaan, melainkan justru menjadi bentuk penghormatan antarumat beragama. Dengan semangat saling memahami, setiap komunitas dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk tanpa mengurangi makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Penyesuaian tersebut juga mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam mengelola keberagaman secara bijak.

Momentum beriringannya takbiran dan Nyepi pada tahun ini juga menjadi pengingat bahwa nilai toleransi bukan hanya sekadar konsep, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi tidak selalu berarti menyetujui semua perbedaan, melainkan kemampuan untuk memberikan ruang bagi orang lain menjalankan keyakinannya dengan tenang dan bermartabat.

Anggota DPRD Bali, I Wayan Puspa Negera megatakan dengan kedekatan waktu antar Nyepi dan Idul Fitri, baiknya dimaknai sebagai semangat bersama untuk menciptakan kedamaian. Perbedaan bukanlah sesuatu yang memisahkan kita, hal ini menjadi keindahan hidup bermasyarakat.

Dalam perspektif sosial yang lebih luas, pertemuan dua hari besar ini dapat dimaknai sebagai simbol harmoni. Takbiran yang identik dengan gema syukur dan kebahagiaan bertemu dengan Nyepi yang sarat dengan refleksi, keheningan, dan pengendalian diri. Kedua nilai tersebut sesungguhnya saling melengkapi dalam membangun kehidupan yang seimbang antara kegembiraan spiritual dan kedamaian batin.

Di tengah dinamika global yang sering kali diwarnai oleh konflik identitas dan polarisasi sosial, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat berharga berupa tradisi toleransi. Modal inilah yang harus terus dirawat melalui sikap saling menghargai, dialog antarumat beragama, serta kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa.

Oleh karena itu, momentum takbiran dan Nyepi yang beriringan pada tahun ini hendaknya dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan. Umat Islam dapat merayakan kemenangan setelah Ramadan dengan penuh rasa syukur, sementara umat Hindu menjalankan Nyepi sebagai waktu untuk melakukan introspeksi dan penyucian diri. Kedua perayaan tersebut dapat berjalan berdampingan selama dilandasi oleh sikap saling menghormati.

Pada akhirnya, harmoni tidak tercipta dengan sendirinya. Ia lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menempatkan toleransi sebagai nilai utama dalam kehidupan bersama. Ketika setiap individu mampu menahan diri, menghargai perbedaan, dan menjaga ketertiban sosial, maka keberagaman bukan lagi menjadi tantangan, melainkan kekuatan yang mempersatukan.

Takbiran dan Nyepi yang beriringan tahun ini adalah pengingat bahwa Indonesia mampu berdiri kokoh di atas perbedaan. Dengan menjaga harmoni bersama, kita tidak hanya merayakan hari besar keagamaan, tetapi juga merayakan persatuan sebagai bangsa.

)*Pengamat sosial kemasyarakatan

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai mampu memperkuat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang seimbang. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menilai bahwa program MBG memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan.

“Program MBG memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui pemenuhan gizi yang baik,” kata Lucy.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang sejak dini, pemerintah menyiapkan fondasi penting bagi pembangunan bangsa di masa depan.

Lucy menjelaskan bahwa program MBG menyasar berbagai kelompok masyarakat, khususnya peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Penerima manfaat program ini meliputi anak-anak di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.

Selain itu, program MBG juga menjangkau santri di lingkungan pesantren serta anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian gizi secara khusus. Cakupan program yang luas ini diharapkan mampu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi.

Tidak hanya peserta didik, program MBG juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian gizi tambahan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Kelompok ini dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan masalah gizi sejak masa awal kehidupan.

“Program ini merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Dengan pemenuhan gizi yang baik, kita dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lucy.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Ranny Fahd Arafiq, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar memberikan bantuan makanan kepada masyarakat.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif.

“Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah agar anak-anak sebagai penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang,” kata Ranny.

Ia menambahkan bahwa pemenuhan gizi yang baik pada masa pertumbuhan akan berdampak besar terhadap perkembangan fisik dan kemampuan belajar anak. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, anak-anak diharapkan mampu menyerap pelajaran secara optimal di sekolah.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi lingkungan sekitar. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan tenaga kerja lokal serta menggunakan bahan pangan dari pemasok di wilayah sekitar.

“Program ini juga dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap dapur SPPG akan melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar sehingga turut menggerakkan perekonomian wilayah,” lanjut Ranny.

Dengan manfaat yang luas, program MBG diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Pemerintah pun terus mendorong penguatan pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh daerah.

Jakarta – Komitmen Indonesia dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas kembali mendapat perhatian dunia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah, diangkat dalam forum internasional, termasuk pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia menegaskan bahwa program makan bergizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pendidikan, ekonomi keluarga, serta pembangunan manusia secara menyeluruh.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa Indonesia memandang program pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak anak untuk tumbuh secara optimal.

“Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah merupakan langkah konkret negara dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Melalui forum Dewan HAM PBB, Indonesia ingin menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan gizi yang memadai bagi generasi muda,” ujar Munafrizal.

Ia menjelaskan bahwa upaya pemerintah tersebut sejalan dengan komitmen global untuk memperkuat pembangunan manusia yang inklusif. Menurutnya, akses terhadap makanan bergizi merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai MBG sebagai kebijakan strategis yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ucap Lalu.

Ia menambahkan bahwa berbagai kajian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak berkontribusi langsung terhadap peningkatan konsentrasi belajar serta perkembangan kognitif siswa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

“Program ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa di masa depan,” jelas Airlangga.

Menurutnya, berbagai lembaga internasional juga mulai menaruh perhatian pada Program MBG karena dinilai memiliki dampak luas terhadap pembangunan manusia.

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan perannya bukan sekadar sebagai program penyediaan makanan, melainkan sebagai strategi besar negara dalam memperkuat fondasi kesehatan masyarakat. Pemenuhan gizi tidak lagi dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan publik yang menyentuh masa depan bangsa. MBG hadir untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh akses terhadap asupan bergizi, edukasi pola makan sehat, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Dari sinilah gagasan tentang MBG sebagai jembatan dari gizi seimbang menuju kesehatan publik yang kuat memperoleh relevansinya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG harus dimulai dengan memprioritaskan kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, ketika dapur layanan MBG mulai beroperasi di suatu wilayah, sasaran utama yang harus dicari terlebih dahulu adalah kelompok tersebut karena mereka berada dalam fase kehidupan yang paling menentukan. Ia memandang bahwa perhatian kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sangat berkaitan dengan periode 1.000 hari pertama kehidupan, yakni masa krusial yang akan memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, kondisi kesehatan, serta kapasitas generasi mendatang.

Sony juga mengatakan bahwa konsep MBG di Indonesia memiliki nilai lebih dibanding sejumlah program makan gratis di negara lain. Jika di berbagai negara program serupa umumnya berfokus pada peserta didik di sekolah, Indonesia mengembangkan pendekatan yang lebih luas melalui konsep school meal plus. Dalam kerangka ini, sekolah tetap menjadi bagian penting, tetapi perhatian negara tidak berhenti di sana. Pemerintah juga menempatkan kelompok rentan di masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan demikian, MBG tidak hanya mengisi kebutuhan gizi anak usia sekolah, melainkan juga memperkuat lingkaran perlindungan gizi sejak sebelum seorang anak memasuki bangku pendidikan formal.

Penguatan MBG juga terlihat melalui kolaborasi lintas sektor yang terus dibangun pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga/BKKBN menggandeng Tim Penggerak PKK dan Tim Pendamping Keluarga untuk memperluas jangkauan distribusi serta edukasi gizi. Kerja sama ini memperlihatkan bahwa kesehatan publik yang kuat membutuhkan jaringan sosial yang dekat dengan masyarakat. Kader PKK, posyandu, dan pendamping keluarga berada di garis depan karena mereka mengenal kondisi riil keluarga sasaran, memahami kebutuhan lokal, dan dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan praktik sehari-hari di tingkat desa maupun kelurahan. Di titik inilah MBG tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan bahwa perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai bahwa gizi yang baik sejak dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Putih juga mengatakan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional melalui berbagai programnya merupakan langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil harus dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Lebih jauh, MBG juga dapat menjadi instrumen penguatan keadilan sosial di bidang kesehatan. Selama ini, salah satu penyebab kesenjangan kualitas kesehatan adalah perbedaan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan gizi. Keluarga dengan pendapatan terbatas sering kali harus memilih makanan berdasarkan harga termurah, bukan berdasarkan kandungan gizi terbaik. Akibatnya, anak-anak dari kelompok rentan berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan nutrisi. Program seperti MBG membantu mengurangi ketimpangan tersebut dengan menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mengatakan bahwa makan bergizi tidak harus mahal karena banyak bahan pangan bergizi yang tetap terjangkau, seperti telur, sayuran, buah, dan sumber pangan lain yang mudah ditemukan masyarakat. Edukasi mengenai gizi seimbang sangat penting agar masyarakat memahami bahwa kualitas makanan tidak selalu ditentukan oleh harga tinggi, melainkan oleh kelengkapan kandungan nutrisi di dalamnya, seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Pandangan ini memberikan dimensi edukatif yang sangat penting dalam penguatan kesehatan publik, sebab keberhasilan program gizi juga ditentukan oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap makanan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa program publik yang kuat membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar penerimaan pasif. Dengan keterlibatan warga, MBG akan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, lebih cepat dievaluasi ketika ada kendala, dan lebih besar peluangnya untuk diterima sebagai gerakan bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini adalah upaya membangun fondasi kesehatan publik melalui kombinasi intervensi gizi, edukasi keluarga, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

Karena itu, MBG perlu dipahami sebagai gerakan nasional yang membawa pesan besar bahwa kesehatan publik dimulai dari piring makan keluarga. Dari makanan yang dikonsumsi ibu hamil, dari asupan yang diterima balita, hingga dari pemahaman orang tua tentang gizi seimbang, semuanya berkontribusi terhadap masa depan bangsa. MBG mengajarkan bahwa negara yang ingin kuat harus membangun rakyatnya sejak akar paling dasar, yaitu kesehatan dan nutrisi. Dari gizi seimbang, Indonesia sedang menapaki jalan menuju kesehatan publik yang semakin kuat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Abdul Razak )*

Komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat semakin mendapat perhatian di tingkat internasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional kini juga diperkenalkan sebagai bagian dari diplomasi kesehatan Indonesia dalam forum global, termasuk pada rangkaian kegiatan Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss.

Pemerintah Indonesia mengangkat program MBG dalam sebuah side event bertajuk Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, Jenewa. Forum ini menjadi sarana bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan gizi tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari pemajuan hak asasi manusia.

Kegiatan di Jenewa ini juga menghadirkan sejumlah panelis internasional, di antaranya perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap Prancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai delegasi negara dan organisasi masyarakat sipil yang membahas penguatan hak atas pangan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menjelaskan bahwa hingga Maret 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penerima manfaat tersebut meliputi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui yang dilayani melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan di berbagai daerah.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi generasi saat ini sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Ia menilai pemenuhan gizi yang memadai akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Selain memberikan dampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, program ini juga membawa manfaat ekonomi yang luas. Implementasi MBG telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja dan melibatkan sekitar 35.000 pemasok pangan di berbagai daerah. Pemasok tersebut terdiri dari koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok program.

Program MBG juga memiliki dimensi penting dalam pemajuan hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sosial dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Implementasi program MBG juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Dapur Mandiri Indonesia (ADMIN), Bambang Purnomo Edi, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan sebuah ekosistem ekonomi kerakyatan yang terstruktur. ADMIN melihat bahwa program MBG mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Program ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani, peternak, serta pelaku usaha pangan skala kecil.

Bambang menyoroti dinamika opini yang berkembang di media sosial terkait implementasi program MBG. Menurutnya, tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi di lapangan. Bambang menilai program MBG justru menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat karena melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Bambang mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyudutkan program secara keseluruhan hanya berdasarkan kasus-kasus tunggal. Ia menilai langkah penertiban yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap unit pelayanan yang tidak memenuhi standar operasional justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program.

ADMIN saat ini berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan lebih dari 1.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah naungan organisasi tersebut dapat beroperasi secara patuh, bersih, dan profesional. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap porsi makanan yang disajikan kepada masyarakat.

Dampak ekonomi program MBG juga terlihat jelas di berbagai daerah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur produksi program tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, serta UMKM. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha lokal mendapatkan tambahan permintaan dalam jumlah besar. Petani, peternak, dan nelayan pun terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi dapur MBG.

Di Kota Serang, Banten, dampak ekonomi program ini bahkan dinilai sangat signifikan. Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyampaikan bahwa keberadaan dapur MBG telah memberikan perputaran ekonomi yang besar bagi daerah tersebut. Saat ini terdapat sekitar 80 hingga 90 dapur MBG yang beroperasi di Kota Serang. Aktivitas dapur tersebut memicu perputaran ekonomi hingga mencapai sekitar Rp100 miliar setiap bulan atau hampir Rp1,2 triliun dalam satu tahun.

Ini berdampak sangat besar bagi perekonomian daerah karena banyak UMKM serta pelaku usaha lokal yang menerima pesanan dalam jumlah besar. Bahkan sejumlah produsen makanan mengalami lonjakan permintaan yang signifikan sejak program MBG berjalan. Dengan pendekatan yang menggabungkan aspek kesehatan, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional, program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peran Indonesia dalam agenda pembangunan global.

)* Penulis adalah seorang Analis Kebijakan

Oleh : Andika Pratama )*

Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial sebuah negara. Di Indonesia, isu ketahanan energi selalu menjadi perhatian strategis, terutama menjelang momen besar seperti Ramadan dan Idul Fitri yang identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan lonjakan konsumsi energi. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah, pelaku industri energi, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan pasokan energi tetap aman, stabil, dan terjangkau. Upaya kolektif tersebut semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang melibatkan sejumlah negara besar, kembali memicu kekhawatiran terhadap volatilitas harga minyak global. Konflik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz dapat berdampak pada perdagangan minyak dunia. Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah, BBM, dan LPG, kondisi ini tentu perlu diantisipasi secara serius. Dalam situasi seperti ini, ketahanan energi tidak hanya menjadi isu teknis sektor energi, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam pengadaan dan distribusi energi nasional. Stabilitas energi menurutnya merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa ketersediaan energi memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari aktivitas industri hingga mobilitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kebijakan ketahanan energi menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara di sektor energi terus mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan energi nasional. Salah satu upaya nyata terlihat dari optimalisasi operasional kilang domestik yang menjadi tulang punggung pengolahan minyak nasional. Kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit II Dumai misalnya, memainkan peran penting dalam memastikan pasokan bahan bakar minyak bagi wilayah Sumatera bagian utara, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri.

Kilang ini berada dalam kondisi optimal untuk memproduksi berbagai jenis bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat. Kilang Dumai sendiri memiliki kontribusi signifikan terhadap kapasitas pengolahan nasional, dengan kemampuan produksi mencapai ratusan ribu barel per hari. Keandalan fasilitas pengolahan seperti ini menjadi salah satu faktor utama yang memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar meskipun terdapat dinamika global yang berpotensi memengaruhi pasar energi.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pemantauan langsung terhadap sistem distribusi bahan bakar hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum. Pemantauan stok melalui sistem digital seperti Automatic Tank Gauge menunjukkan bahwa ketersediaan solar maupun bensin berada dalam kondisi aman. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik selama periode peningkatan konsumsi.

Sistem energi Indonesia sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi dinamika geopolitik global. Infrastruktur energi nasional telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan eksternal, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Pengelolaan pasokan dan distribusi energi juga dilakukan melalui perencanaan yang matang sehingga mampu menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar di berbagai wilayah.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan energi Indonesia justru lebih banyak berkaitan dengan faktor geografis. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, distribusi energi memerlukan sistem logistik yang kompleks dan terintegrasi. Namun pengalaman panjang Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis energi global menunjukkan bahwa sistem nasional memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik.

Momentum menjelang Idul Fitri telah menjadi pola tahunan yang selalu diantisipasi oleh pemerintah dan pelaku industri energi. Setiap tahun, berbagai langkah persiapan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar akibat meningkatnya mobilitas masyarakat. Mulai dari penguatan cadangan operasional, optimalisasi kilang domestik, hingga peningkatan koordinasi distribusi menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan energi.

Namun keberhasilan strategi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kesadaran publik untuk menggunakan energi secara bijak serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan merupakan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional. Dalam konteks ini, ketahanan energi sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor energi. Pengalaman panjang menghadapi dinamika global menunjukkan bahwa sistem energi nasional memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Oleh karena itu, menjaga ketahanan energi menjelang Idul Fitri tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau perusahaan energi semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional akan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara seluruh elemen bangsa. Ketika pemerintah memastikan kebijakan dan infrastruktur berjalan optimal, industri energi menjaga operasional dan distribusi tetap andal, serta masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas konsumsi, maka ketahanan energi nasional dapat terjaga dengan baik. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan global sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara aman dan berkelanjutan, termasuk pada momen penting seperti Idul Fitri.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Sosial