Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Faiz Permana )*

Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja.

Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagai insentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan operasional usahanya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupaya mempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akan menjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan daya saingnya.

Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilai tambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikuti proses pembelajaran di lingkungan kerja.

Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melalui pemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapi juga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomi digital.

Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padat karya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karena mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.

Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi.

Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan beriringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominya menjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkan upaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir. Target penyerapan sekitar 270 ribu tenaga kerja menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Ferry Ardiyanto menilai berbagai insentif yang dipertahankan pemerintah memiliki tujuan besar untuk menjaga kekuatan kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran strategis karena menjadi penggerak utama konsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah hingga Rp2 miliar menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor properti. Aktivitas sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak industri sehingga keberlangsungannya penting bagi penciptaan lapangan kerja.

Relaksasi PPh final bagi UMKM juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Dukungan tersebut sangat relevan karena UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan semakin penting ketika dunia menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomi global. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas industri sehingga memerlukan langkah mitigasi yang terukur.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama serikat pekerja terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi PHK. Arahan Presiden untuk melakukan mitigasi sejak dini menjadi dasar berbagai aktivitas pemantauan yang dilakukan di lapangan.

Pemantauan langsung terhadap kondisi perusahaan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai persoalan diidentifikasi lebih awal sehingga solusi dapat disiapkan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Optimisme terhadap prospek ketenagakerjaan nasional juga terlihat dari perkembangan investasi di daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa arus investasi yang masuk ke wilayahnya terus meningkat dan mulai diikuti oleh bertambahnya aktivitas rekrutmen tenaga kerja.

Beroperasinya sejumlah pabrik baru memberikan sinyal positif bahwa kebutuhan tenaga kerja masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi nasional tetap memiliki daya tarik di mata pelaku usaha.

Perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi daerah. Transparansi sistem rekrutmen dan penguatan pelatihan vokasi dipandang sebagai langkah yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Dengan kebijakan yang terarah dan sinergi antarpemangku kepentingan, peluang menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja pada tahun-tahun mendatang menjadi semakin besar.

*Penulis merupakan Pengamat Ketenagakerjaan

Oleh: Nabila Febrianti )*

Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis.

Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguan rantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biaya logistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancaman PHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatan yang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasi lintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan serikat pekerja.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasi buruh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaan yang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligus mengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja.

Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibat terganggunya distribusi internasional.

Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerja yang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.

Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerja menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhenti beroperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain seperti perdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.

Sektor alas kaki juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berakhirnya kontrak pesanan dari merek global dan terganggunya pasokan bahan baku akibat konflik internasional menciptakan ketidakpastian bagi ribuan pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri yang terhubung dengan rantai pasok global sangat rentan terhadap perubahan situasi ekonomi dunia.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan perusahaan terkait guna mencari solusi terbaik. Proses mediasi dilakukan untuk mendorong keberlanjutan produksi sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh hak-haknya selama masa penyesuaian usaha berlangsung.

Potensi perpindahan investasi ke negara lain tentu menjadi perhatian serius. Kehilangan investasi tidak hanya berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah terus memperkuat dialog dengan pelaku industri guna menjaga keberlangsungan investasi di dalam negeri.

Peran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika tersebut. Program ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK agar tetap memiliki jaring pengaman sosial selama masa transisi menuju pekerjaan baru. Kehadiran JKP menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja.

Kalangan dunia usaha juga menilai bahwa perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan investasi harus menjadi prioritas bersama. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, melihat adanya tekanan yang cukup besar terhadap industri berorientasi ekspor akibat meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian global.

Masukan dari Kadin memperkuat pentingnya langkah pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Perbaikan regulasi, peningkatan efisiensi logistik, serta penguatan daya saing industri menjadi faktor penting untuk mempertahankan investasi yang telah ada sekaligus menarik investasi baru.

Optimisme terhadap masa depan ketenagakerjaan juga muncul dari perkembangan investasi di sejumlah daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melihat tren pertumbuhan industri yang positif seiring meningkatnya pembangunan kawasan industri dan beroperasinya sejumlah pabrik baru. Kondisi tersebut membuka peluang terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dalam beberapa tahun ke depan.

Program pelatihan kerja yang terus diperkuat pemerintah daerah menjadi pelengkap penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kesiapan kompetensi akan membantu pekerja beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang dan semakin kompetitif.

Mitigasi PHK dan penguatan JKP pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi ketahanan ketenagakerjaan nasional. Kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan, dan penciptaan peluang kerja baru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Ketenagakerjaan

Oleh: Samuel Harbi *)

Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat.

Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara.

Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama.

Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu.

Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.

Kenyamanan dan stabilitas sosial masyarakat luas juga menjadi variabel penting yang tidak boleh diabaikan dalam menyampaikan aspirasi. Eksponen masyarakat seperti Koordinator Wilayah FBR Jakarta Barat, Mudjamil Saleh, menyampaikan bahwa meskipun publik mendukung kebebasan berekspresi, aksi unjuk rasa diharapkan tidak mengorbankan ketertiban umum. Aktivitas ekonomi harian masyarakat kecil dapat terganggu apabila demonstrasi diwarnai oleh blokade jalan atau tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik. Mahasiswa, sebagai kaum intelektual, dituntut mampu menyeimbangkan hak konstitusional mereka dengan kewajiban menjaga situasi yang aman dan kondusif bagi lingkungan sekitarnya.

Demokrasi yang matang menuntut keseimbangan antara kebebasan mengkritik dan tanggung jawab untuk berpijak pada fakta. Setiap kebijakan tentu terbuka untuk diperdebatkan, namun penilaian terhadap negara tidak dapat dilepaskan dari capaian dan kerja nyata yang telah dihasilkan. Karena itu, ruang publik perlu dijaga dari narasi reaksioner yang lebih mengedepankan sentimen dibandingkan substansi. Dengan mengutamakan objektivitas dan dialog yang sehat, kritik akan tetap menjadi instrumen perbaikan, sementara berbagai upaya pembangunan dapat dievaluasi secara adil demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus berupaya menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika demokrasi dan berbagai aspirasi yang berkembang, masyarakat juga diimbau untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja berdasarkan fakta dan bukti dalam menjalankan kebijakan maupun penegakan hukum. Menurutnya, pemerintah tidak akan mengambil langkah berdasarkan spekulasi atau rumor yang belum terverifikasi.

“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan rumor, melainkan setelah bukti-bukti kuat terkumpul, langsung menjalankan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Hasan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan untuk membantu masyarakat. Program tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Hasan menjelaskan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan akses gizi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling besar menyasar masyarakat tidak mampu. Keluarga yang sebelumnya kesulitan menyediakan makan tiga kali sehari, kini bisa lebih ringan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan menyebut program tersebut turut mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha lokal. “Program ini juga telah menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat desa, seperti supplier telur, sayur, tahu, tempe, dan lain-lain,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Hasan, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari mahasiswa maupun masyarakat. “Pemerintah terbuka terhadap solusi dari mahasiswa dan masyarakat. Semua pengaduan difollow-up, aspirasi didengar, bahkan isu di media sosial sering dibahas dalam rapat koordinasi menteri,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H.A. Mudjamil Saleh, mengingatkan pentingnya menjaga penyampaian aspirasi dalam koridor hukum dan kedamaian. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati, namun pelaksanaannya perlu mengedepankan ketertiban.

“Aspirasi yang baik seharusnya disampaikan oleh mahasiswa secara damai tanpa tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum,” ujar Mudjamil. Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap situasi tetap aman agar aktivitas bekerja, berdagang, dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal.

Mudjamil menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa akan lebih efektif apabila memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami publik. Ia mengingatkan bahwa bentrokan maupun perusakan fasilitas publik berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan, sekaligus menimbulkan spekulasi yang tidak produktif di tengah masyarakat.

JAKARTA — Di tengah munculnya aksi mahasiswa terkait isu ekonomi, sejumlah pihak menilai ruang dialog dan penyampaian aspirasi yang konstruktif tetap menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mendorong perbaikan ekonomi serta menjaga stabilitas nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa demonstrasi mahasiswa merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

“Sejak negara ini berdiri, di era presiden mana pun selalu ada demonstrasi mahasiswa. Kita bisa memprediksi bahwa siapa pun presiden berikutnya, demonstrasi mahasiswa pasti tetap akan ada. Ini sudah menjadi bagian yang wajar dalam demokrasi kita,” ujar Hasan Nasbi.

Hasan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi makro, tetapi juga menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah.

“Program Makan Bergizi Gratis paling besar menyasar masyarakat tidak mampu. Keluarga yang sebelumnya kesulitan menyediakan makan tiga kali sehari, kini bisa lebih ringan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan.

“Pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga paling bawah, karena percaya bahwa pendidikan adalah faktor terpenting untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Hasan.

Di sisi lain, Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya Indra Mahfuzhi mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa perlu tetap berpijak pada data, realitas lapangan, dan solusi yang dapat ditawarkan kepada publik.

“Tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tapi juga harus mampu mendorong solusi konkret. Jika ada yang salah, kita harus bisa menyampaikan solusi perbaikannya,” kata Indra.

Ia menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, namun substansi perjuangan mahasiswa akan lebih kuat apabila didahului kajian yang matang dan dialog dengan para pemangku kepentingan.

“Demonstrasi bukan satu-satunya cara. Sebelum turun ke jalan, sebaiknya lakukan kajian dan observasi di masyarakat, buat surat resmi, lalu lakukan mediasi agar bisa berdialog langsung dengan pemerintah,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.

“Kritik boleh saja dilancarkan, tetapi harus dilakukan dengan berkelas, yaitu dengan kajian yang mendalam, data yang valid, terstruktur, dan argumentasi yang terbuka,” kata Sandi.

Menurutnya, pemerintah saat ini juga menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik dan ruang dialog harus terus dijaga.

“Kalau ada ruang dialog terbuka, saya yakin pemerintah tidak buta dan akan mendengarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Korwil FBR Jakarta Barat H.A. Mudjamil Saleh menyampaikan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

“Harapan masyarakat adalah terciptanya situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas bekerja, berdagang, dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa demonstrasi yang tertib dan damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih efektif diterima publik maupun pemerintah.

“Demonstrasi tetap diperbolehkan dan didukung, namun diharapkan berlangsung tertib, tidak memblokade jalan, tidak merugikan masyarakat, serta menghindari tindakan brutal dan anarkis,” ujar Mudjamil.

Berbagai pandangan tersebut menegaskan bahwa dialog dan kolaborasi menjadi langkah yang lebih produktif untuk mendorong perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalam ruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awal kemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyak variabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebih komprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.

Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasi tersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakah narasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?

Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasi Indonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaran yang lebih lengkap kepada masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isu kemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakat rentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usaha kecil di daerah.

Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa.

Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakah pemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasus MBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kritik yang muncul tidak diabaikan, melainkan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

Pada saat yang sama, isu korupsi juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam berbagai aksi mahasiswa. Kritik ini sah dan penting. Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar justru menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai perkara yang melibatkan nilai kerugian negara sangat besar berhasil diungkap dan diproses secara hukum. Bahkan pemerintah secara terbuka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama yang terus didorong.

Menariknya, sebagian kalangan mahasiswa sendiri mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik semata. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, berpandangan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Ia menilai bahwa kritik yang baik seharusnya dibangun di atas data, fakta, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak. Menurutnya, kritik yang berkualitas harus didasarkan pada kajian yang kuat, data yang valid, serta argumentasi yang terbuka. Ia mengingatkan bahwa suara yang paling keras belum tentu merupakan suara yang paling benar. Karena itu, ruang dialog perlu terus dijaga agar perbedaan pandangan dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar saling menyalahkan.

Pandangan serupa juga disampaikan Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H.A. Mudjamil Saleh. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi tersebut idealnya dilakukan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas. Ia menilai demonstrasi akan lebih efektif apabila memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta mudah dipahami publik. Sebaliknya, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun pemblokiran jalan justru berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Karena itu, menjaga situasi yang aman dan kondusif menjadi kepentingan bersama agar ruang demokrasi tetap terpelihara tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Perbedaan terletak pada cara mencapainya. Dalam situasi seperti sekarang, yang dibutuhkan bukan sekadar ruang untuk berteriak, melainkan ruang untuk berdialog, menguji gagasan, dan membangun solusi bersama. Sebab ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari kebijakan yang baik, tetapi juga dari kemampuan seluruh komponen bangsa untuk menjaga optimisme, persatuan, dan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Yohanis Kogoya )*

Papua saat ini terus bergerak maju melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah kehadiran Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial. Program ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat terwujudnya generasi Papua yang unggul, mandiri, dan berdaya saing.

Pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Biak, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juli 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Langkah tersebut menjadi penting mengingat pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selama bertahun-tahun, tidak sedikit anak Papua yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas akibat faktor ekonomi, jarak, maupun minimnya fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak anak Papua dari berbagai kabupaten. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga berupaya memastikan seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Tingginya minat masyarakat terhadap program ini menjadi indikator bahwa Sekolah Rakyat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Fakta bahwa kapasitas sekolah saat ini masih terbatas hingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. Antusiasme tersebut harus dibaca sebagai sinyal positif sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana permanen agar daya tampung dapat ditingkatkan hingga ribuan siswa sebagaimana ditargetkan.

Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan, Sekolah Rakyat sesungguhnya memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Program ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan, yakni keluarga miskin pada desil satu hingga tiga. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi instrumen afirmatif negara dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.

Di Kabupaten Mimika, misalnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata melalui penyediaan lahan seluas 8,5 hektare untuk pembangunan sekolah permanen. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sosial agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Komitmen tersebut patut diapresiasi karena keberhasilan Sekolah Rakyat tidak dapat bertumpu pada pemerintah pusat semata, melainkan memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dalam percepatan penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan amdal guna memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pandangan tersebut sangat relevan karena pembangunan pendidikan di Papua harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi faktor penting bagi keberhasilan Sekolah Rakyat. Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat beragam. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan harus mengakomodasi nilai-nilai lokal serta melibatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Papua.

Di sisi lain, keberadaan Sekolah Rakyat diyakini mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menyampaikan bahwa pembangunan sekolah akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Papua juga memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan perencanaan, termasuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat di Papua bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan Tanah Papua. Program ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan. Apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan mampu melahirkan generasi unggul sebagai pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

)* Penulis merupakan Tokoh Muda dan Aktivis Pendidikan

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian bagi keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang layak.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pemberdayaan keluarga yang tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menghadirkan dukungan nyata bagi orang tua melalui berbagai program strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah renovasi rumah tidak layak huni agar keluarga siswa dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.

Program renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkeadilan. Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 keluarga siswa menerima bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta per unit pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat.

Peningkatan cakupan bantuan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah siswa Sekolah Rakyat secara nasional. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah peserta didik meningkat dari sekitar 15.000 siswa pada tahun ajaran 2025–2026 menjadi sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026–2027. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan yang memberikan akses belajar sekaligus perlindungan sosial bagi keluarga.

Pemerintah menilai bahwa kemiskinan sering kali bersifat multidimensi dan tidak dapat diatasi hanya melalui satu intervensi kebijakan. Karena itu, integrasi antara pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan perbaikan kualitas hunian dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan sosial yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi keluarga miskin.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH mengatakan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, melainkan juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Menurutnya, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang komprehensif dengan menyekolahkan anak secara gratis, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang.

Melalui program BSPS yang terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang sehat. Rumah yang layak dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan fisik, kenyamanan psikologis, dan produktivitas keluarga. Dengan kondisi hunian yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus dalam mengikuti proses pendidikan.

Saat ini Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah melakukan verifikasi faktual terhadap rumah-rumah calon penerima bantuan. Proses tersebut mencakup pengecekan kondisi bangunan, sanitasi, luas lahan, serta legalitas kepemilikan rumah. Tahapan verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari mengatakan bahwa verifikasi lapangan dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran program. Menurutnya, tim melakukan kunjungan langsung ke sejumlah rumah calon penerima bantuan untuk melihat kondisi aktual di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penetapan penerima manfaat yang akan memperoleh bantuan renovasi rumah.

Shinta Dewi Astari mengatakan bahwa peningkatan kualitas rumah dilakukan karena anak dari pemilik rumah merupakan siswa Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah. Ia menjelaskan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria serta memiliki kondisi hunian yang membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keberlangsungan pendidikan anak.

Di Jawa Timur, program renovasi rumah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Provinsi tersebut menjadi wilayah dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 26 sekolah. Tercatat sebanyak 1.837 keluarga di Jawa Timur diusulkan sebagai penerima bantuan renovasi rumah. Proses verifikasi dilakukan di berbagai daerah seperti Ponorogo, Gresik, Pasuruan, dan sejumlah wilayah lainnya.

Program renovasi rumah ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong aktivitas sektor konstruksi di daerah. Selain meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat, program ini turut menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, integrasi antara pendidikan dan perumahan menunjukkan paradigma baru dalam kebijakan sosial pemerintah.

Pendekatan tersebut menjadi wujud nyata dari konsep pembangunan manusia yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan. Anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, sementara orang tua mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam menghadirkan program yang mampu menjawab berbagai persoalan kemiskinan secara terpadu.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jayapura – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat pemerataan akses pendidikan di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua ditargetkan mulai dibangun sebagai bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

“Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang,” kata John di Jayapura.

Menurut John, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan layanan pendidikan yang lebih luas dan merata.

Saat ini, kapasitas sekolah masih terbatas sehingga jumlah peserta didik yang dapat ditampung belum maksimal. Namun, pemerintah optimistis kapasitas tersebut akan meningkat secara signifikan setelah pembangunan gedung permanen selesai.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ujarnya.

Selain empat lokasi yang telah dipersiapkan, Kemensos juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah lain, seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung pembangunan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara transparan dan berkelanjutan.

“Konsultasi publik merupakan ruang yang sangat penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta membangun kesepahaman bersama demi keberhasilan pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” kata Christian.

Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus melahirkan generasi Papua yang unggul, mandiri, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pendekatan terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Tidak hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas, pemerintah juga mulai menyentuh persoalan mendasar yang selama ini menjadi hambatan peningkatan kesejahteraan keluarga, yakni kondisi hunian yang tidak layak.

Melalui sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebanyak 10.000 keluarga siswa Sekolah Rakyat akan menerima bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta per unit.

Pelaksanaan program tersebut kini memasuki tahap verifikasi lapangan di sejumlah daerah, khususnya Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah prioritas. Pemerintah memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memiliki rumah tidak layak huni.

Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur, Shinta Dewi Astari, menegaskan bahwa proses verifikasi faktual menjadi tahapan penting sebelum bantuan disalurkan.

“Tadi kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos (verifikasi),” ujar Shinta.

Shinta menjelaskan bahwa pengecekan langsung dilakukan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria penerima program sehingga bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menyebut proses verifikasi ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar pelaksanaan renovasi dapat dimulai secara bertahap.

Dari sisi kebijakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai program renovasi rumah ini merupakan bagian dari implementasi pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga.

“Sekolah Rakyat menjadi pusat pemberdayaan di mana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP,” ujar Saifullah.

Menurut Saifullah Yusuf, keberhasilan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan intervensi yang lebih komprehensif agar manfaat program Sekolah Rakyat dapat dirasakan seluruh anggota keluarga.

Pandangan serupa disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, yang menilai integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga,” ujar Fajar.

Fajar juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dilakukan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Integrasi lintas kementerian ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pembenahan infrastruktur domestik dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian,” kata Fajar.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mempercepat pelaksanaan program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Dukungan penuh dari Kementerian PKP menunjukkan bahwa agenda pembangunan manusia dan pembangunan hunian kini berjalan beriringan sebagai satu kesatuan kebijakan nasional.

*