Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Nur Annisa Salsabillah )*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan penting dalam wajah demokrasi hukum Indonesia.

Regulasi tersebut tidak hanya mengakhiri ketergantungan pada hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Di tengah kekhawatiran sebagian publik, substansi KUHP dan KUHAP baru justru memperlihatkan penguatan jaminan atas ruang kritik yang sah.

Pemerintah memosisikan pembaruan hukum pidana sebagai instrumen koreksi, bukan pembatasan demokrasi. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dirancang dengan pendekatan kehati-hatian agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi, sekaligus mencegah penyalahgunaan ujaran yang merendahkan martabat personal. Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam merumuskan pasal-pasal yang selama ini dianggap sensitif, terutama terkait penghinaan terhadap pejabat publik dan lembaga negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembedaan antara kritik dan penghinaan telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

KUHP baru, menurutnya, tidak mengubah esensi tersebut secara drastis. Kritik dipahami sebagai penyampaian analisis yang menjelaskan letak kekeliruan suatu kebijakan sekaligus menawarkan jalan keluar, sedangkan penghinaan merujuk pada penggunaan kata atau ekspresi yang merendahkan martabat seseorang. Penegasan konseptual tersebut memberikan kepastian bahwa kritik yang berorientasi pada kepentingan umum tidak dapat dipidana.

Perbedaan mendasar justru terletak pada sifat delik penghinaan yang kini dirumuskan sebagai delik aduan terbatas. Yusril menjelaskan bahwa proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan secara langsung.

Presiden, wakil presiden, atau pimpinan lembaga negara tidak dapat diwakili oleh pendukung, staf, maupun pihak ketiga lainnya. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai katup pengaman agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat pembungkaman kritik publik.

Pendekatan serupa terlihat dalam penegasan klausul pengecualian pidana bagi kritik demi kepentingan umum. Pemerintah menilai bahwa hukum pidana harus mampu membedakan kritik kebijakan dengan serangan personal.

Dengan rumusan tersebut, ruang diskursus publik tetap terbuka, sementara martabat individu terlindungi dari serangan yang bersifat merendahkan. Tafsir terhadap batasan tersebut diharapkan berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi yang sehat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkuat argumen bahwa KUHP dan KUHAP baru tidak disusun untuk membatasi kebebasan berdemokrasi. Proses penyusunan regulasi tersebut, menurutnya, melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk masyarakat sipil dan kalangan akademisi.

Model partisipasi bermakna tersebut menjadi jaminan bahwa suara publik turut membentuk substansi hukum, bukan sekadar formalitas prosedural. Dengan fondasi tersebut, kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana modern.

Aspek prosedural dalam KUHAP baru juga memainkan peran penting dalam melindungi kebebasan kritik. Penguatan hak pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan serta pengaturan syarat penahanan yang lebih objektif mengurangi potensi kriminalisasi berbasis tafsir sepihak. Sistem tersebut memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan proporsional dan menghormati hak asasi manusia.

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti kesalahpahaman publik terhadap pengaturan demonstrasi dalam Pasal 256 KUHP. Norma tersebut, menurutnya, tidak mewajibkan izin aparat keamanan, melainkan mengatur kewajiban pemberitahuan demi ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat lain.

Pemberitahuan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara unjuk rasa, karena tanggung jawab pidana tidak serta-merta dibebankan ketika potensi gangguan muncul di luar kendali penyelenggara.

Prof. Eddy juga menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara telah diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkup delik aduan dibatasi secara ketat hanya pada enam lembaga negara, serta hanya dapat diajukan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Formulasi tersebut memperkecil peluang kriminalisasi kritik sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Keseluruhan pengaturan dalam KUHP dan KUHAP baru ini telah menunjukkan kemana arah reformasi hukum pidana Indonesia, yang mana saat ini sudah menjadi jauh lebih demokratis dari sebelumnya.

Pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif dan korektif mempertegas bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai alat represi. Dalam kerangka tersebut, kebebasan kritik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.

Dengan membaca seluruh poin dalam keberlakuan regulasi itu secara utuh, maka sebenarnya sudah dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa kekhawatiran segelintir pihak terhadap penyempitan ruang kritik merupakan hal yang sama sekali tidak beralasan dan juga tidak terbukti.

Alih-alih mempersempit ruang kritik dan hak demokrasi, sebaliknya, KUHP dan KUHAP baru justru telah menyediakan adanya pagar hukum yang kini menjadi jauh lebih jelas, proporsional, dan juga berkeadilan.

Pada era baru pelaksanaan penegakan hukum tersebut, maka kebebasan demokrasi dan juga termasuk menyampaikan kritik telah memperoleh jaminan yang jauh lebih kuat melalui mekanisme hukum yang dirancang sedemikian rupa agar lebih transparan, partisipatif, dan juga terus menghormati hak asasi manusia. (*)

)* Penulis merupakan Pegiat Literasi Hukum

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih terus didorong pemerintah sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat, menggerakkan UMKM desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif beroperasi sepanjang 2026 agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 25 ribu Kopdes Merah Putih sudah beroperasi pada Maret mendatang dari total rencana 81 ribu koperasi secara nasional.

“Kita akan lihat beroperasinya minimal 25 ribu koperasi Merah Putih dari rencana kita 81 ribu. Kita yakin bulan Maret-April akan berfungsi 25 ribu koperasi,” ujarnya.

Prabowo optimistis pengembangan koperasi desa dapat terus dipercepat hingga akhir tahun. Ia menargetkan pada Desember 2026 jumlah koperasi yang aktif mencapai sedikitnya 60 ribu unit.

“Pada akhir tahun 2026, jumlah Koperasi Merah Putih ditargetkan sudah menembus sedikitnya 60 ribu unit,” kata Prabowo.

Menurutnya, koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mendorong kebangkitan ekonomi di berbagai sektor.

“Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian nasional akan kembali menguat di seluruh sektor,” tegasnya.

Dari sisi pelaksanaan teknis, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Saat memimpin Rapat Kerja Kementerian Koperasi di Bogor, Ferry menyebut kondisi pasar kerja saat ini membuat banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil.

Ia menegaskan koperasi desa diharapkan membuka ruang ekonomi baru melalui unit usaha produktif, layanan berbasis komunitas, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Kami berharap Kopdes Merah Putih dapat menjangkau kalangan milenial dan Gen Z yang kini menjadi fokus pemerintah, sehingga mampu menjadi solusi atas keterbatasan lapangan kerja bagi mereka,” ujar Ferry.

Ferry juga menekankan pentingnya penguatan SDM dan kolaborasi lintas sektor agar program strategis ini berjalan optimal.

“Kita juga tidak boleh lupa untuk menyiapkan SDM dan modul-modul terkait untuk peningkatan kapasitas pengurus, pengawas atas pengelola Koperasi Desa Merah Putih,” ucapnya.

Hingga kini, lebih dari 44 ribu titik lahan telah dipetakan sebagai lokasi gerai Kopdes Merah Putih, dengan lebih dari 13 ribu titik sudah terbangun. Pemerintah mencatat lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, melibatkan 1,65 juta anggota dan sekitar 690 ribu pengurus, sebagai fondasi penguatan UMKM desa dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.—

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok desa, dengan target pembangunan puluhan ribu gerai koperasi dalam waktu dekat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan 80 ribu gerai fisik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ferry menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah memetakan lebih dari 44 ribu titik lahan yang siap digunakan, dan sekitar 13 ribu gerai telah selesai dibangun serta mulai beroperasi.

Menurut Ferry, percepatan pembangunan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

“Proses percepatan ini kita akan selenggarakan dalam 1–2 hari ke depan dengan melibatkan Kementerian Agraria, Badan Pengaturan BUMN, kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ia optimistis, pada April 2026 jumlah gerai fisik Kopdes Merah Putih yang terbangun dapat mencapai 26 ribu titik.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Koperasi juga fokus pada penguatan tata kelola dan transformasi digital koperasi. Ferry menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama.

“Kemenkop terus melakukan pelatihan SDM dan penyempurnaan digitalisasi Kopdes Merah Putih,” katanya.

Berdasarkan data command center Kemenkop, hingga kini terdapat lebih dari 83 ribu Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum. Koperasi tersebut didukung oleh sekitar 1,65 juta anggota dan 690 ribu pengurus di berbagai daerah. Pemerintah juga mendorong sinergi program lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung swasembada pangan, mulai dari pengembangan usaha hulu-hilir, optimalisasi Hub Kopdes, hingga pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things agar pengelolaan usaha lebih transparan dan efisien.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia menegaskan akan memastikan pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih mendapat dukungan dari PT Agrinas Pangan dan TNI.

“Kopdes/Kel Merah Putih terus berkembang sebagai penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha, khususnya di sektor pangan strategis seperti beras,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan bahwa penggunaan dana desa tahun 2026 diarahkan untuk mendukung implementasi Kopdes Merah Putih.

“Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Yandri, merujuk pada Permendes Nomor 16 Tahun 2025.—

[edRW]

Oleh: Wahyu Gunawan )*

Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus memastikan pertumbuhan nasional benar-benar dirasakan hingga akar rumput, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengarahkan Dana Desa tahun 2026 untuk menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diyakini mampu menjadi mesin baru kesejahteraan rakyat di wilayah perdesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa arah kebijakan Dana Desa 2026 tidak lagi bersifat umum dan tersebar tanpa fokus, melainkan dipusatkan pada penguatan kelembagaan ekonomi rakyat yang konkret dan terukur. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2026 adalah mendukung implementasi dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi desa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Yandri Susanto, kebijakan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah diikat secara hukum melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Desember 2025, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki rujukan yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan.

Dalam rapat koordinasi terbatas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Yandri Susanto menekankan bahwa tidak ada ruang bagi perangkat desa maupun masyarakat desa untuk bersikap setengah hati apalagi menolak program tersebut.

Ia menilai Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat taraf hidup rakyat desa melalui sistem ekonomi gotong royong yang modern, transparan, dan berdaya saing. Tanpa dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari aparat desa hingga warga, tujuan besar menyejahterakan masyarakat dari desa akan sulit dicapai dan berisiko terhambat oleh ego sektoral maupun resistensi lokal yang tidak berdasar.

Nada optimistis juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan pemutakhiran data terkait perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari hasil pendataan terbaru, tercatat sekitar 40.000 Kopdes Merah Putih telah siap untuk memasuki tahap pembangunan fisik, sementara 26.000 lainnya sudah berada dalam proses pembangunan di berbagai daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih menjadi prioritas agar koperasi ini tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar bisa segera beroperasi dan melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menugaskan Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI di daerah sebagai pelaksana pembangunan, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan negara dalam mengawal program ini hingga tingkat paling bawah.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM juga bergerak agresif. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai fisik Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur utama penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, lebih dari 44 ribu titik lahan telah teridentifikasi sebagai lokasi potensial pembangunan gerai, dan hingga saat ini lebih dari 13 ribu titik telah berhasil dibangun.

Ferry Juliantono menegaskan bahwa percepatan ini akan terus digenjot dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria, Badan Pengaturan BUMN, serta Kementerian Dalam Negeri, agar seluruh aspek perizinan, pembiayaan, dan tata kelola dapat diselaraskan dalam waktu singkat.

Data yang tersaji dalam sistem informasi command center Kemenkop memperlihatkan skala besar dari gerakan ini. Tercatat lebih dari 83 ribu Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum, dengan jumlah anggota mencapai 1,65 juta orang dan pengurus sekitar 690 ribu orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa koperasi desa bukan lagi proyek kecil, melainkan sebuah gerakan nasional yang melibatkan jutaan warga desa dalam satu jaringan ekonomi yang terkoordinasi.

Ferry Juliantono pun menyatakan keyakinannya bahwa sebanyak 26 ribu titik gerai fisik Kopdes Merah Putih akan berhasil terbangun paling lambat April 2026, seiring dengan intensifnya pelatihan sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem digitalisasi koperasi yang terus dilakukan oleh Kemenkop.

Lebih jauh, pemerintah tidak hanya membangun gedung dan struktur organisasi, tetapi juga menyiapkan ekosistem usaha yang modern. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih diarahkan untuk berperan dalam memperkuat swasembada pangan dengan mengembangkan usaha dari hulu hingga hilir, memanfaatkan hub Kopdes dan Kopkel Merah Putih sebagai pusat distribusi, serta menerapkan teknologi berbasis IoT agar operasional koperasi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, nilai tambah diharapkan tidak lagi bocor ke pihak perantara, melainkan kembali kepada petani, koperasi, dan masyarakat desa sebagai pelaku utama.

Kebijakan mengarahkan Dana Desa 2026 untuk penguatan Kopdes Merah Putih pada akhirnya dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi besar-besaran ekonomi desa. Negara tidak lagi sekadar menyalurkan dana, tetapi juga memastikan dana tersebut bekerja melalui lembaga yang mampu memutar roda ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan segala instrumen kebijakan, data, dan infrastruktur yang telah disiapkan, arah baru Dana Desa 2026 untuk memperkuat Kopdes Merah Putih seharusnya menjadi momentum bagi seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk bersatu memanfaatkan peluang ini, karena hanya dengan partisipasi aktif dan pengawasan bersama, koperasi desa dapat menjadi lokomotif ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia dari desa.

)* Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

[edRW]

Oleh: Nanda Putri Pasaribu )*

Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai jantung penggerak ekonomi desa kembali ditegaskan di awal tahun ini, sebuah sinyal kuat bahwa arah pembangunan nasional kini benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat, bukan sekadar jargon, melainkan strategi nyata yang mulai terasa denyutnya hingga ke desa-desa.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 25 ribu Koperasi Desa Merah Putih sudah aktif beroperasi pada Maret mendatang. Pernyataan ini bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan ambisi besar negara untuk mengubah wajah ekonomi desa dari yang selama ini pasif menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Dari rencana besar membangun 81 ribu koperasi di seluruh Indonesia, Prabowo meyakini bahwa pada periode Maret hingga April, seperempat lebih dari target tersebut sudah bisa berjalan, sebuah lompatan besar dibandingkan berbagai program koperasi di masa lalu yang kerap tersendat.

Optimisme itu tidak berhenti di kuartal pertama. Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pada akhir Desember 2026, pemerintah menargetkan minimal 60 ribu Kopdes Merah Putih telah beroperasi. Target ini memberi pesan kuat bahwa koperasi bukan lagi pelengkap, tetapi diproyeksikan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dari bawah. Ketika koperasi desa hidup, rantai distribusi pangan, logistik lokal, hingga pembiayaan mikro akan bertumpu pada lembaga yang dimiliki dan dikelola masyarakat sendiri. Inilah yang oleh Prabowo disebut sebagai kebangkitan ekonomi di semua bidang, karena desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih menjadi salah satu fokus utama. Hingga kini, lebih dari 44 ribu titik lahan telah terpetakan sebagai lokasi pembangunan gerai fisik, dan sudah lebih dari 13 ribu titik gerai yang berhasil dibangun. Angka ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi telah bergerak nyata di lapangan. Ferry Juliantono menilai bahwa infrastruktur fisik sangat penting karena koperasi butuh ruang nyata untuk melayani anggota, menyimpan produk, dan menjalankan transaksi ekonomi.

Untuk mengejar target ambisius tersebut, Ferry Juliantono menyatakan akan menggandeng lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria, Badan Pengaturan BUMN, serta Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini menjadi kunci agar persoalan lahan, perizinan, hingga dukungan pemerintah daerah bisa diselesaikan dengan cepat. Pendekatan lintas sektor ini menandai perubahan pola kerja birokrasi yang selama ini dikenal lambat dan terfragmentasi, menjadi lebih terkoordinasi demi satu tujuan bersama.

Data dari command center Kementerian Koperasi memperlihatkan skala program yang luar biasa besar. Tercatat lebih dari 83 ribu Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum, dengan jumlah anggota mencapai 1,65 juta orang dan pengurus sekitar 690 ribu orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa koperasi bukan proyek elitis, tetapi benar-benar melibatkan masyarakat luas. Setiap koperasi adalah ruang partisipasi warga desa dalam mengelola ekonomi mereka sendiri.

Ferry Juliantono juga menyatakan optimisme bahwa hingga April 2026, sebanyak 26 ribu gerai fisik Kopdes Merah Putih akan berdiri. Untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, Kemenkop terus melakukan pelatihan sumber daya manusia serta penyempurnaan sistem digitalisasi koperasi. Digitalisasi ini penting agar koperasi bisa transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga kepercayaan anggota terjaga dan potensi penyalahgunaan dapat ditekan.

Lebih jauh, Kementerian Koperasi juga mendorong sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memperkuat swasembada pangan. Pengembangan usaha koperasi dari hulu hingga hilir, pemanfaatan Hub Kopdes Merah Putih, serta penerapan teknologi berbasis Internet of Things menjadi bagian dari strategi agar koperasi mampu mengelola rantai pasok pangan secara modern. Dengan cara ini, nilai tambah tidak lagi lari ke tengkulak atau perusahaan besar, tetapi kembali ke petani, koperasi, dan masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih akan mendapat dukungan optimal dari PT Agrinas Pangan dan TNI. Keterlibatan dua institusi ini memberi bobot serius pada program, karena menyatukan kekuatan korporasi negara dan aparat negara untuk memastikan infrastruktur pangan desa berjalan lancar. Zulkifli Hasan juga melihat Kopdes Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa, khususnya dalam pengelolaan unit usaha strategis seperti beras, komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuat landasan program koperasi ini, mulai dari stabilisasi harga pangan, peningkatan serapan hasil pertanian petani, hingga perbaikan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan dan terarah, sehingga desa kini memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha produktif seperti Kopdes Merah Putih.

Melihat keseluruhan gambaran ini, target 60 ribu Kopdes Merah Putih bukan lagi sekadar angka ambisius, melainkan agenda transformasi ekonomi desa yang sedang berjalan. Dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sinergi lintas lembaga, koperasi desa berpotensi menjadi fondasi baru ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan benar-benar kembali ke tangan rakyat desa, dan di titik itulah ajakan bagi semua pihak untuk ikut mengawal dan memanfaatkan Kopdes Merah Putih menjadi semakin relevan sebagai jalan bersama menuju kemandirian ekonomi Indonesia.

)* Penulis Adalah Penggerak Komunitas – Pusat Pemberdayaan Masyarakat Rakyat

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satu capaian signifikan yang dirasakan langsung masyarakat adalah semakin lancarnya akses jalan menuju daerah terdampak. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta mobilitas petugas di lapangan, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk memastikan mobilitas warga serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Fokus penanganan dilakukan secara paralel, terutama pada sektor sumber daya air dan konektivitas jalan nasional.

“Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Infrastruktur sumber daya air harus kembali berfungsi agar aktivitas warga pulih dan risiko bencana lanjutan dapat ditekan,” ujar Dody.

Sementara itu, Perum Bulog memastikan pemberian bantuan untuk setiap daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ada peningkatan ataupun pelipatgandaan hingga tiga kali lipat. Bulog juga membuat skala prioritas dalam pemberian bantuan yakni, daerah terisolir, daerah membutuhkan, dan daerah terpapar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, ada 15 gudang di seluruh Aceh dengan stok total beras cadangan pemerintah mencapai 64.889 ton. Kemudian untuk minyak goreng ada 307.220 kiloliter. Kemudian untuk kondisi cadangan beras bencana alam yang sudah disalurkan adalah 12.561 ton dengan cadangan beras daerah yang sudah disalurkan adalah 154 ton.

“Khusus untuk Aceh sesuai dengan permintaan Gubernur Aceh kemarin yaitu beliau minta tambahan 5.000 ton. Dan itu pun sudah kami kirim syukur Alhamdulillah sudah terdiskusi ke masing-masing kabupaten kota,” kata Ahmad.

Ahmad mengatakan, untuk bantuan pangan beras totalnya adalah 8.922 ton dan untuk bantuan pangan minyak goreng yaitu 1.784 liter. Pihaknya memprioritaskan Takengon, Benermeriah, Takengon karena terisolir.

“Jadi masyarakat yang ada di Aceh khususnya yang terdapat bencana tidak perlu bimbang dan ragu apalagi ini mau menghadapi Ramadan. Jadi stok beras bulog cukup banyak, minyak juga banyak dan insya Allah gula juga banyak,” ucap Ahmad.

Ahmad menjelaskan, distribusi untuk di Sumatera Utara dengan 19 titik gudang memiliki stok cadangan pangan hingga 17.904 ton dan minyak goreng sekitar 284.588 kiloliter. Sementara itu, bantuan beras pemerintah untuk bencana alam sudah terdistribusi total 5.098 ton dan untuk bantuan dari pemerintah daerah sudah terdistribusi sekitar 57 ton. Kemudian, bantuan pangan beras yang diberikan kepada masyarakat yaitu sekitar 15.211 ton dan bantuan minyak goreng juga 3.042 ton. ***

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemulihan ekonomi pascabencana banjir di wilayah Sumatra menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Setelah fase tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar dilalui, pemerintah mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi pemulihan jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja lokal sebagai aktor utama kebangkitan ekonomi di daerah terdampak, sekaligus memastikan pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh keberlanjutan mata pencaharian warga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana harus berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin masyarakat hanya kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi justru mampu bangkit lebih kuat dan mandiri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa negara hadir untuk memastikan pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pekerja lokal tidak kehilangan masa depan akibat bencana alam. Orientasi kebijakan ini menjadi penanda bahwa pemulihan ekonomi diposisikan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional.

Presiden Prabowo memandang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang harus diprioritaskan dalam fase pemulihan. Di wilayah Sumatra, UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak distribusi kebutuhan pokok dan jasa sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan pemulihan aktivitas usaha melalui berbagai instrumen, mulai dari pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, hingga pemulihan sarana usaha yang terdampak banjir. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kontraksi ekonomi berkepanjangan di daerah bencana.

Selain UMKM, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pekerja lokal yang terdampak langsung oleh terhentinya aktivitas ekonomi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membuka kembali lapangan kerja melalui program padat karya, rehabilitasi infrastruktur, serta proyek pemulihan berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian lokal kembali berputar. Dengan melibatkan tenaga kerja setempat, pemerintah ingin memastikan manfaat pemulihan dirasakan langsung oleh warga terdampak.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga dipandang sebagai momentum memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bencana tidak boleh menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi sosial. Sebaliknya, proses pemulihan harus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Stabilitas sosial dan ekonomi dinilai sebagai prasyarat utama agar pembangunan dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah melalui lembaga kebencanaan dan kementerian terkait memastikan bahwa fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan berjalan terukur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan fisik dampak banjir, tetapi juga pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. BNPB, menurutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pemulihan ekonomi menjangkau kelompok yang paling terdampak, termasuk pelaku usaha kecil dan pekerja informal.

Abdul Muhari menegaskan bahwa pemetaan dampak bencana menjadi dasar dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi. Data kerusakan dan kerugian akibat banjir digunakan untuk menentukan prioritas bantuan, sehingga intervensi pemerintah dapat tepat sasaran. Dalam konteks Sumatra, banyak wilayah terdampak banjir memiliki karakter ekonomi berbasis UMKM dan sektor informal. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi diarahkan agar mampu menghidupkan kembali aktivitas produksi dan distribusi di tingkat lokal.

BNPB juga menilai bahwa pemulihan ekonomi yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor. Abdul Muhari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga teknis untuk memastikan program pemulihan berjalan selaras. Dalam praktiknya, pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang menjadi penopang aktivitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi fisik dan pemulihan ekonomi dirancang berjalan paralel.

Lebih lanjut, Abdul Muhari menjelaskan bahwa dukungan terhadap UMKM pascabencana tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga pendampingan agar usaha dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan kondisi pascabencana, termasuk dalam hal manajemen usaha dan akses pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan UMKM terhadap risiko bencana di masa depan, sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga mencerminkan pendekatan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak diukur semata dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi dari pulihnya aktivitas ekonomi warga. Dengan memastikan UMKM dan pekerja lokal kembali produktif, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan fokus pada UMKM dan pekerja lokal, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak meninggalkan siapa pun. Sinergi antara kebijakan nasional yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo dan langkah teknis yang dijalankan oleh BNPB melalui Abdul Muhari mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menangani dampak banjir di Sumatra. Melalui strategi ini, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan di masa mendatang.

*) Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra terus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada awal tahun 2026.

Banjir yang melanda beberapa daerah di Aceh dan Sumatra Utara tidak hanya berdampak pada hunian dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mempercepat distribusi logistik berupa pangan, air bersih, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan darurat lainnya. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara agar bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi awal bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa pihaknya memperkuat koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian industri hulu migas terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasinya yang terdampak bencana,” ujar Djoko.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dukungan sektor swasta juga datang dari industri logistik nasional. Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, menyampaikan bahwa perusahaannya telah menyalurkan lebih dari 10 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir di Sumatra.

“Kami berharap bantuan yang kami salurkan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, serta membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” kata Kenny.

Ia menegaskan bahwa Lion Parcel berkomitmen untuk terus mendukung upaya kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain logistik fisik, dukungan juga diberikan dalam bentuk layanan komunikasi dan bantuan berbasis CSR. General Manager Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, mengatakan bahwa Telkomsel menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Utara.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga konektivitas komunikasi agar masyarakat tetap dapat berkoordinasi dan mengakses informasi penting selama masa pemulihan.

Seiring berjalannya distribusi bantuan, pemerintah juga mulai mengakselerasi langkah pemulihan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal yang terdampak. Berbagai stimulus dan pendampingan disiapkan agar aktivitas ekonomi lokal dapat kembali berjalan secara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada keberlanjutan pemulihan jangka menengah dan panjang.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, penanganan banjir di Sumatra menunjukkan arah yang positif. Pemerintah terus membuktikan komitmennya untuk melindungi rakyat, mempercepat pemulihan, serta memastikan bahwa setiap warga terdampak mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak demi bangkit bersama menuju kondisi yang lebih baik.***

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir tahun lalu, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat setempat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi hampir serentak telah mengakibatkan ribuan rumah rusak, menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan menelan korban jiwa. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga awal Januari 2026, sebanyak 1.178 jiwa menjadi korban bencana ini. Lebih dari 170 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, mulai dari rusak ringan hingga berat.

Menanggapi krisis besar ini, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera segera menyusun berbagai langkah cepat untuk pemulihan. Salah satu langkah terpenting adalah pemberian kompensasi rumah bagi korban bencana. Melalui inisiatif ini, pemerintah ingin memastikan bahwa warga yang terdampak bisa segera memulai kembali kehidupan mereka setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Bencana, menegaskan bahwa kompensasi rumah merupakan salah satu simbol dari percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat adalah indikator penting bahwa situasi telah kembali mendekati normal. Hal ini merupakan langkah signifikan agar para korban bencana bisa segera menata kembali hidup mereka tanpa terbelenggu oleh kondisi pengungsian yang rawan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan.

Rencana pemerintah untuk memberikan kompensasi rumah ini sangat relevan dengan data yang dilaporkan BNPB, yang menunjukkan 76.588 rumah rusak ringan, 45.106 rusak sedang, dan 53.432 rusak berat. Dengan demikian, skema kompensasi yang dipersiapkan pemerintah menyasar seluruh korban rumah rusak di ketiga provinsi tersebut. Kategori kompensasi rumah yang dirancang mencakup tiga tingkatan berdasarkan kerusakan, yaitu: Rp15 juta untuk rumah yang rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah yang rusak berat.

Proses penyaluran dana kompensasi akan dilakukan setelah data korban terverifikasi dan tervalidasi oleh pemerintah daerah setempat. Validasi ini melibatkan pemerintah kabupaten, yang akan mengeluarkan surat keputusan (SK) dan ditandatangani oleh pihak berwenang seperti bupati, kapolres, dan kajari. Setelah data korban divalidasi, bantuan finansial akan segera disalurkan melalui BNPB. Dana sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta untuk rumah rusak ringan dan sedang akan diberikan langsung kepada kepala keluarga penerima. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban korban dalam memulai kembali kehidupan mereka.

Untuk rumah yang rusak berat, pemerintah telah mempersiapkan dua opsi penting. Pertama, pemerintah akan menyediakan fasilitas hunian sementara (huntara) yang dapat ditempati oleh warga sambil menunggu pembangunan rumah permanen. Kedua, bagi mereka yang memilih untuk tidak tinggal di huntara, pemerintah akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk menyewa tempat tinggal sementara. Skema ini bertujuan untuk segera mengurangi jumlah pengungsi di tenda-tenda darurat dan memberikan warga pilihan untuk tinggal di tempat yang lebih layak.

Kebutuhan mendesak untuk segera mengurangi pengungsi di tenda darurat memang sangat penting. Sebab, kondisi pengungsian yang bertumpuk dapat memunculkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Beban biaya hidup yang tinggi, kerawanan terhadap penyebaran penyakit, dan gangguan psikologis yang dialami oleh para pengungsi menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus bergerak cepat dalam hal pemulihan.

Selain kompensasi rumah, pemerintah juga menyiapkan serangkaian bantuan sosial untuk meringankan beban korban. Bantuan tunjangan makan senilai Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan diberikan untuk mereka yang masih tinggal di huntara atau rumah sementara. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah juga menyediakan bantuan modal usaha untuk korban yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya tentang pemulihan fisik rumah, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad juga menyampaikan target ambisius pemerintah dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk memulihkan semua daerah terdampak bencana sebelum Ramadhan 2026. Satgas yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berkomitmen untuk memastikan seluruh roda pemerintahan di daerah terdampak bencana berjalan normal sebelum bulan puasa.

Dengan adanya skema bantuan yang menyeluruh dan rencana pemulihan yang matang, pemerintah bertekad untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan terus dipantau agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Langkah pemerintah untuk menyiapkan kompensasi rumah bagi korban banjir dan longsor di Sumatera merupakan tindakan sigap dan penuh perhatian terhadap nasib warganya. Dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran, serta skema perbaikan rumah yang terstruktur dengan baik, diharapkan masyarakat dapat kembali menata kehidupan mereka dan memulai fase pemulihan dengan lebih cepat.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendorong pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi atau _waste-to-energy_ sebagai solusi strategis atas kondisi darurat sampah nasional.

Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah per tahun, namun baru sekitar 40 persen yang berhasil didaur ulang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keterlibatan Danantara dalam program _waste-to-energy_ merupakan langkah tepat karena mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia.

Ia menjelaskan bahwa program serupa sebenarnya telah berjalan lebih dari satu dekade di beberapa daerah seperti Surabaya dan Solo, tetapi belum berkembang optimal.

“Sebelumnya, program waste to energy sudah berjalan 12 tahun dengan wilayah proyek di Surabaya dan Solo, namun sulit berkembang karena dua faktor yaitu prosesnya rumit serta nilai keekonomian yang sulit,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pendekatan Danantara justru membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperbaiki aspek keekonomian proyek.

Eddy menilai peran ganda Danantara sebagai penyeleksi mitra sekaligus investor menjadi pembeda utama.

“Investor berarti BPI Danantara punya dana untuk mengelola proyek sampah jadi energi dan dihitung punya keuntungan sebab hasilnya kembali lagi ke negara, jadi punya modal jangka panjang. Dengan begitu secara permodalan tidak masalah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti skema harga listrik sebesar 20 sen per kWh yang dinilai mampu membuat proyek waste-to-energy lebih layak tanpa membebani APBN.

Dukungan terhadap pengembangan waste-to-energy juga datang dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kesiapan menjadi offtaker listrik dari proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkomitmen membangun PLTSa melalui Danantara.

“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTSa penting untuk mendukung sektor pariwisata dan sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar pada 2029 sebanyak 33 PLTSa telah terbangun di berbagai provinsi.

Sementara itu, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menegaskan bahwa proyek waste-to-energy merupakan peluang besar untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus menyediakan energi bersih.

“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste to energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri,” ujarnya. ****