Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, denyut nadi perekonomian akar rumput kembali mendapat hembusan napas segar. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan skema pembiayaan Program Mekaar melalui PT PNM, khususnya lewat pemangkasan suku bunga, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Langkah strategis ini merupakan sinyal kuat akan keberpihakan negara, membuka pintu perluasan akses permodalan yang lebih ramah bagi jutaan perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi tulang punggung usaha ultra mikro di Indonesia.

Program Mekaar selama lebih dari satu dekade telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara berkelompok, jutaan perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan membangun dan mengembangkan usaha produktif. Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga peningkatan kapasitas kewirausahaan, kedisiplinan pengelolaan keuangan, serta penguatan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Pemerintah melihat bahwa keberhasilan Program Mekaar menunjukkan akses pembiayaan yang mudah harus diiringi dengan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan skala usahanya secara bertahap.

Kebijakan penurunan bunga pembiayaan pada 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan biaya modal usaha semakin ringan bagi nasabah Mekaar. Dengan beban pembiayaan yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan modal sebagai sarana meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun melakukan inovasi usaha. Pemerintah meyakini bahwa semakin rendah biaya pembiayaan, semakin besar pula peluang usaha ultra mikro untuk berkembang secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat daya tahan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah sehingga mereka tetap mampu menjaga produktivitas dan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro menjadi salah satu prioritas karena sektor tersebut merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Ia menilai penguatan akses pembiayaan yang lebih terjangkau melalui Program Mekaar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penyesuaian bunga pembiayaan dilakukan sejalan dengan transformasi layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah. Menurutnya, PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga terus memperkuat program pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga digitalisasi UMKM. Berbagai inovasi tersebut bertujuan agar nasabah Mekaar mampu meningkatkan kualitas usahanya serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital. Arief menilai keberhasilan Program Mekaar tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan nasabah meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara Program Mekaar dengan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya. Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan, pelaku usaha mikro memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, sertifikasi produk, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembiayaan tidak berhenti pada pemberian modal semata, melainkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat. Pemerintah meyakini bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan akses pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ia menilai penurunan bunga Mekaar menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang semakin inklusif dan terjangkau. Maman juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses terhadap pasar domestik maupun global.

Kebijakan penurunan bunga Mekaar bukan sekadar pelonggaran finansial, melainkan fondasi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Agar dampaknya maksimal, pembiayaan yang ringan ini harus terus diiringi dengan pendampingan intensif dan transformasi digital, sehingga pelaku usaha ultra mikro mampu beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kesuksesan visi besar ini tentu bertumpu pada sinergi yang solid antara pemerintah, Kementerian BUMN, PNM, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui ekosistem pemberdayaan yang komprehensif dan kolaboratif inilah, terbuka kesempatan yang setara bagi masyarakat prasejahtera untuk mengangkat derajat keluarganya, sekaligus memastikan sektor UMKM tumbuh semakin tangguh sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui penyempurnaan skema kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera sehingga mampu mendorong produktivitas usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses permodalan yang adil bagi pelaku usaha mikro.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga PNM Mekaar hingga di bawah 9 persen. Menurutnya, pelaku usaha mikro tidak seharusnya menanggung beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar.

“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa negara harus menghadirkan sistem pembiayaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai penyempurnaan skema pembiayaan bagi masyarakat kecil merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi.

“Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kindaris, menyampaikan bahwa PNM siap mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih ringan bagi pelaku usaha ultra mikro. Menurutnya, PNM tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha agar nasabah mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.

“PNM akan terus memperkuat pembiayaan dan pendampingan agar para pelaku usaha mikro dapat berkembang dan naik kelas,” katanya.

Kindaris menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, PNM, dan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai kebijakan penurunan bunga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan pembiayaan yang semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro,” ungkapnya.

Selain meringankan beban pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan ekosistem usaha mikro melalui peningkatan akses pelatihan, digitalisasi, serta perluasan pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Melalui kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar, pemerintah optimistis semakin banyak pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penurunan bunga kredit program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa bunga kredit Mekaar yang sebelumnya mencapai 22 persen per tahun diturunkan menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyediaan pembiayaan yang lebih adil dan inklusif. Penurunan bunga kredit dinilai akan meningkatkan daya tahan usaha mikro, memperbesar peluang pengembangan usaha produktif, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa masyarakat kecil tidak seharusnya dibebani bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk memangkas bunga kredit Mekaar agar manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan oleh keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro.

“Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan terintegrasi dengan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, koperasi akan menjadi sarana penyaluran kredit mikro dan supermikro, distribusi kebutuhan pokok, hingga mendukung rantai pasok hasil pertanian, perikanan, dan usaha produktif lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan penurunan bunga kredit Mekaar juga dipandang sebagai upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, pelaku usaha mikro memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan yang tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Melalui penurunan bunga Kredit Mekaar, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dukungan pembiayaan yang lebih murah diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha mikro yang lebih tangguh, berdaya saing, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Oleh: Yussita Yesi )*

Iklim investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan investor untuk menanamkan modal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pasar dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta konsistensi kebijakan pemerintah.

Karena itu, menjaga stabilitas nasional menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan jangka panjang.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Demonstrasi menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun masukan terhadap kebijakan publik.

Namun, berbagai pihak mengingatkan bahwa pelaksanaan demonstrasi perlu tetap berlangsung secara damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menyebarkan provokasi, disinformasi, atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons berbagai tantangan yang memengaruhi perekonomian nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja secara intensif dalam menangani berbagai persoalan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyelesaian berbagai tantangan tersebut membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh elemen bangsa agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan informasi di ruang digital menjadi perhatian tersendiri ketika aksi demonstrasi berlangsung. Arus informasi yang bergerak sangat cepat membuka peluang munculnya hoaks, manipulasi informasi, maupun potongan video yang tidak menggambarkan situasi secara utuh.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami fenomena ilusi algoritma di media sosial. Menurut penjelasan Meutya Hafid, konten yang terus muncul pada linimasa belum tentu mencerminkan kondisi secara menyeluruh karena dipengaruhi oleh pola interaksi pengguna. Oleh sebab itu, masyarakat didorong untuk memeriksa informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan.

Meutya Hafid juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Meutya Hafid menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tidak disertai tindakan yang membahayakan masyarakat maupun fasilitas umum.

Kondisi yang aman dan tertib juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor ketika menilai prospek suatu negara. Stabilitas politik, kepastian regulasi, dan keamanan operasional memberikan keyakinan bahwa investasi dapat berjalan sesuai rencana dalam jangka panjang.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan kepada investor dari berbagai negara. Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi salah satu modal dalam membangun kepercayaan investor internasional.

Hashim Djojohadikusumo juga menerangkan bahwa pemerintah berupaya menjamin perlindungan terhadap aset maupun kegiatan usaha investor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, keterbukaan Indonesia terhadap investasi tidak dibatasi oleh asal negara investor sehingga berbagai pelaku usaha internasional memiliki kesempatan yang sama untuk berinvestasi.

Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa stabilitas politik, keamanan, ketertiban, dan kepastian terhadap pelaksanaan kontrak merupakan faktor yang akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Faktor-faktor tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor. Potensi sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta pasar domestik yang besar menjadi keunggulan yang terus menjadi perhatian pelaku usaha internasional.

Keberhasilan menjaga iklim investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana yang kondusif. Penyampaian aspirasi yang berlangsung damai, penghormatan terhadap hukum, serta sikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang stabil bagi aktivitas ekonomi.

Demokrasi dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila hak menyampaikan pendapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, sementara seluruh pihak tetap menjaga ketertiban umum dan menolak penyebaran hoaks maupun tindakan provokatif yang berpotensi memicu konflik.

Dengan kondisi yang aman, tertib, dan didukung kepastian hukum, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hukum, dan penyebaran informasi yang akurat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan daya saing investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

Oleh: Emil Persada )*

Stabilitas nasional merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaan hak tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hukum, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun keresahan.

Penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun harapan kepada pemerintah.

Pada saat yang sama, setiap aksi juga perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar substansi aspirasi. Risiko muncul ketika provokasi, disinformasi, atau ajakan melakukan kekerasan ikut menyusup dan menggeser tujuan utama penyampaian pendapat.

Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun informasi yang disampaikan tanpa konteks yang utuh.

Meutya menjelaskan bahwa perkembangan media sosial membuat masyarakat berhadapan dengan fenomena ilusi algoritma, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima jenis informasi tertentu berdasarkan pola interaksi digital yang dilakukan sebelumnya.

Meutya menilai kondisi tersebut dapat membentuk persepsi yang tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa informasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum menarik kesimpulan ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain.

Meutya juga mengingatkan bahwa ruang digital seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya provokasi maupun hasutan yang dapat memicu konflik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Perkembangan berbagai isu nasional belakangan turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan sambil terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pelaksanaan efisiensi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tanpa menghentikan program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara sehingga manfaat program tetap terjaga.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada tahap awal implementasi. Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran akan diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Purbaya menambahkan bahwa hasil pemantauan akan menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Purbaya juga menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dapat diterapkan apabila rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti. Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dipandang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Pembahasan mengenai kondisi ekonomi nasional juga berkembang bersamaan dengan meningkatnya aktivitas di ruang digital. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai berbagai narasi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak didukung oleh indikator ekonomi yang memadai.

Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kontribusi besar terhadap sejumlah komoditas penting dunia.

Mukhamad Misbakhun juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, keanggotaan Indonesia dalam G20, dan surplus neraca perdagangan selama beberapa periode menjadi indikator yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kondisi ekonomi nasional.

Perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Namun, perbedaan pandangan akan lebih bermanfaat apabila didasarkan pada informasi yang akurat, argumentasi yang rasional, serta penghormatan terhadap hukum. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi memperbesar kesalahpahaman dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa perhatian publik tidak hanya perlu tertuju pada pelaksanaan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan disinformasi atau mendorong kepentingan tertentu. Kondisi seperti itu memerlukan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat agar substansi aspirasi tidak tertutupi oleh tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyampaian aspirasi yang damai, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang damai. Stabilitas nasional dan kebebasan berpendapat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan berdampingan apabila seluruh pihak mengedepankan tanggung jawab, dialog, serta komitmen untuk menolak provokasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

*) Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Aksi unjuk rasa terkait kondisi perekonomian nasional merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.

Namun, berbagai pihak mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat, menyebarkan disinformasi, maupun mengganggu stabilitas nasional yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah terus bekerja keras melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo Hadi.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital yang berpotensi memperkeruh situasi saat aksi demonstrasi berlangsung.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa verifikasi karena media sosial kerap menghadirkan ilusi algoritma yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” kata Meutya.

Ia juga menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi sarana untuk memperbesar provokasi.

Meutya menambahkan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai dan tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengingatkan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa agar tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi demonstrasi.

“Kami mengingatkan adik-adik mahasiswa maupun elemen lainnya agar memperhatikan sekitar kiri dan kanan. Jangan sampai ada kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi penyampaian pendapat ini,” ujar Budi.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan kehadiran aparat bertujuan memastikan aksi berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu ketertiban umum.

JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi program prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam sejumlah aksi demonstrasi.

Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas, mengingat pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghentikan programnya.

Menurutnya, anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpeluang ditekan lebih lanjut.

“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan penyempurnaan dilakukan karena pemerintah melihat masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal implementasi.

Untuk memperkuat pengawasan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Mereka kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak memiliki dasar yang kuat.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kokoh karena didukung sumber daya alam melimpah, posisi strategis dalam rantai pasok global, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta surplus neraca perdagangan.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujarnya.

Sejumlah pengamat menilai masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang menunggangi aksi demonstrasi untuk menyebarkan disinformasi atau memperkeruh situasi.

Karena itu, publik diimbau tetap mengedepankan sikap rasional, tidak mudah terpancing provokasi, serta menjaga penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab demi memperkuat persatuan bangsa, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Oleh: Adelia Sani )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan ekonomi yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan usaha dan pelayanan dasar melalui satu wadah koperasi.

Kehadiran KDMP menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan melalui apotek desa, pengelolaan logistik, hingga penyimpanan hasil pertanian melalui fasilitas gudang dan ruang pendingin.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang mampu menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu sistem. Integrasi layanan itu diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat desa.

Layanan yang tersedia di dalam KDMP dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain menyediakan toko sembako, koperasi juga menghadirkan layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, gudang logistik, serta fasilitas penyimpanan hasil panen agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dipasarkan.

Bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan, koperasi diharapkan menjadi solusi yang lebih aman dan terjangkau. Pemerintah memandang keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa akan membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan bunga yang lebih rendah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.

Pemerintah juga mengarahkan KDMP menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi sehingga manfaat bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi desa.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menjelaskan pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi secara profesional.

Farida menjelaskan calon manajer koperasi akan mengikuti pelatihan manajerial pada 17–31 Juli 2026 sebagai bekal untuk memahami tata kelola koperasi, pengembangan usaha, serta pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Peningkatan kompetensi pengelola dinilai menjadi faktor penting agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026 menunjukkan percepatan pembangunan terus berlangsung. Dari 35.870 titik yang telah terverifikasi, sekitar 20 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan sekitar 15.500 koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, menilai konsep KDMP selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi dibangun atas prinsip gotong royong sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Surya memandang inovasi KDMP mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi koperasi konvensional, terutama rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dukungan pemerintah terhadap permodalan koperasi dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk bergabung dan memperoleh manfaat ekonomi.

Di sisi lain, Surya mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Pengawasan dan audit secara berkala dinilai menjadi prasyarat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan ini menempatkan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi sebagai penggerak utama pembangunan dari desa.

Penguatan layanan terpadu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan koperasi di berbagai daerah diharapkan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain memperkuat layanan ekonomi, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling terhubung di tingkat desa. Pelaku usaha mikro, petani, nelayan, peternak, hingga pengrajin dapat memanfaatkan koperasi sebagai mitra dalam memperoleh bahan baku, akses permodalan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Integrasi berbagai layanan tersebut diyakini mampu menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, sekaligus memperbesar daya saing produk desa di pasar regional maupun nasional.

Dalam jangka panjang, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mendorong lahirnya berbagai peluang usaha baru. Apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Arfian Fadli )*

Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu agenda yang terus didorong melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dirancang untuk menghadirkan berbagai layanan ekonomi dalam satu ekosistem sehingga masyarakat desa memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, distribusi barang, logistik, hingga pemasaran hasil produksi. Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa KDKMP dipersiapkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa. Menurut Presiden, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, serta ruang pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian sebelum dipasarkan.

Konsep pelayanan terpadu itu lahir dari pandangan bahwa masyarakat desa membutuhkan akses yang lebih dekat terhadap berbagai layanan ekonomi. Presiden menuturkan bahwa gagasan tersebut dipengaruhi oleh pengalamannya ketika bertugas di berbagai daerah dan menyaksikan secara langsung tantangan yang dihadapi masyarakat desa. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinannya bahwa koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas perlindungan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah akses pembiayaan bagi petani. Keterbatasan modal kerja selama masa tanam masih membuat sebagian petani bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Karena itu, pemerintah mendorong kehadiran koperasi simpan pinjam di setiap desa agar masyarakat memperoleh alternatif pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendukung kegiatan usaha produktif.

Selain memperluas akses pembiayaan, KDKMP juga diposisikan sebagai jalur distribusi berbagai barang bersubsidi. Pemerintah menilai penyaluran melalui koperasi dapat membantu memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus memperpendek rantai distribusi. Mekanisme ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran dan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat.

Penguatan rantai pasok tidak hanya diarahkan pada sektor pertanian. Pemerintah juga merancang dukungan bagi koperasi nelayan melalui penyediaan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, pabrik es, serta sarana penunjang lainnya yang dikelola secara koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah, dan mendukung keberlanjutan usaha masyarakat pesisir.

Keterkaitan KDKMP dengan rantai pasok pangan juga terlihat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian bahan pangan dari KDKMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Langkah tersebut dimaksudkan agar manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan perekonomian desa.

Menurut Zulkifli Hasan, sinergi antara pemerintah desa, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Melalui pola kemitraan itu, petani memperoleh peluang lebih besar untuk memasok kebutuhan pangan melalui jaringan koperasi dan BUMDes sehingga hasil produksi lokal dapat terserap lebih optimal.

Untuk memperluas manfaat ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Gizi Nasional terus mendorong setiap SPPG bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari koperasi, BUMDes, maupun UMKM.

Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 65 persen SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal di kabupaten yang sama. Program MBG yang melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat juga telah didukung oleh lebih dari 148 ribu pemasok, yang terdiri atas koperasi, BUMDes, UMKM, KDKMP, dan berbagai pemasok lainnya.

Di luar sektor pangan, fungsi koperasi juga diarahkan untuk mendukung distribusi berbagai komoditas strategis seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras SPHP. Peran tersebut memperluas fungsi KDKMP sebagai simpul distribusi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan ekonomi dalam satu sistem.

Integrasi koperasi turut dikembangkan pada sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Widiyanti, Putri Wardhana, menilai penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui koperasi desa sejalan dengan upaya membangun ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut dapat memperluas manfaat ekonomi pariwisata sehingga tidak hanya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Widiyanti menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat pengelolaan usaha masyarakat, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memastikan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tetap berada di daerah. Integrasi Pokdarwis dan koperasi juga dinilai mampu memperkuat pengelolaan paket wisata, homestay, kuliner, dan berbagai usaha pendukung lainnya dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Melalui penguatan layanan ekonomi, distribusi barang, pembiayaan, serta pengembangan kemitraan lintas sektor, KDKMP diposisikan sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di tingkat desa. Integrasi antara koperasi, sektor pangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa tidak hanya diarahkan pada penyediaan layanan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan rantai pasok yang lebih efisien dan saling terhubung untuk mendukung aktivitas masyarakat di berbagai sektor.
*) Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dari tingkat desa.

Dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan KDKMP akan menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik hingga ruang pendingin hasil pertanian.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa… akan ada gudang, cold storage supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan gagasan tersebut lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi masyarakat desa selama bertugas di berbagai daerah.

Menurutnya, koperasi merupakan solusi untuk melindungi masyarakat kecil sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” tegasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan, pemerintah juga mendorong keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” kata Presiden.

Selain itu, Prabowo menegaskan seluruh barang bersubsidi harus disalurkan melalui KDKMP agar tepat sasaran. Pemerintah juga memperkuat koperasi nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung, sekaligus menargetkan efisiensi sistem logistik nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian bahan pangan dari KDKMP, BUMDes, dan UMKM lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sinergi menjadi langkah strategis dalam mensukseskan Program MBG, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menilai integrasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan koperasi desa akan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis desa.

“Melalui integrasi Pokdarwis dengan koperasi, kita ingin membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan menjadikan KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi yang mampu memperluas akses pembiayaan, memperkuat distribusi pangan, mengembangkan pariwisata desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.