Arsip Tahunan: 2026

Papua- Pembangunan Papua terus diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses kemajuan daerah. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya proyek infrastruktur maupun investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat asli Papua dapat merasakan peningkatan kesejahteraan, akses ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berpusat pada manusia, khususnya orang asli Papua. Paulus mengatakan pendekatan dialog menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah. Ia menilai komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan menghormati nilai sosial masyarakat adat akan menciptakan ruang pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw.
Menurut Paulus, pembangunan tidak boleh dilakukan melalui pendekatan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi, hingga dampak jangka panjang bagi orang asli Papua. Ia menegaskan masyarakat Papua harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi objek kebijakan nasional.
Dukungan terhadap pembangunan Papua juga disampaikan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi. Ia menilai pembangunan di Papua, khususnya di Nabire, telah menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat. “Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujarnya.
Melkisedek juga menyampaikan bahwa masyarakat adat menerima perubahan pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang dinilai membawa dampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok membantu masyarakat adat dalam mengelola aktivitas ekonomi dan memperluas akses pelayanan publik. “Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat adat mendukung pembangunan Papua karena pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi Papua yang lebih baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi faktor penting agar pembangunan di Papua dapat berjalan inklusif, berkeadilan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa peresmian ratusan SPPG tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kecukupan gizi dan ketahanan pangan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat dan mampu bersaing di masa depan.

“Polri berkomitmen mendukung penuh kebijakan Presiden RI melalui pengoperasian 166 SPPG. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden karena pemenuhan gizi dan ketahanan pangan merupakan dasar utama dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan kompetitif,” ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.

Data Satgas MBG Polri hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.376 SPPG telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 736 unit telah aktif beroperasi dengan cakupan layanan mencapai sekitar 1,84 juta penerima manfaat dan menyerap hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, 172 unit masih dalam tahap persiapan operasional, sedangkan 468 unit lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk di wilayah terpencil.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik) untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam program tersebut. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sistem digital itu dirancang agar proses pengawasan tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga melibatkan sekolah dan posyandu.

“Pengawasan kualitas makanan tidak lagi hanya bergantung pada pihak internal, melainkan turut melibatkan penerima manfaat agar standar makanan yang disajikan tetap terjaga,” kata Sony Sonjaya.

Di bidang pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan dan motivasi belajar siswa. Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau pelaksanaan program di SMA Wahdah Islamiyah, Makassar, Sulawesi Selatan.

“Pada masa sebelum program MBG berjalan, cukup banyak siswa mengalami gejala anemia ringan. Namun setelah program diterapkan, terlihat adanya hubungan dengan berkurangnya gejala tersebut,” ujar Fajar mengutip penjelasan petugas kesehatan.

Pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. Program tersebut dipandang tidak hanya sebagai bantuan pangan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta tata pelaksanaan program secara menyeluruh.

“Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami secara jelas sasaran, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program ini,” ujar Khairul Hidayati.

Ia menjelaskan, BGN menggunakan dua pendekatan komunikasi utama, yakni sosialisasi langsung melalui tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, guru, dan kader di daerah, serta komunikasi digital lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Menurutnya, pola penyebaran informasi harus menyesuaikan perkembangan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

“Pendekatan melalui media digital menjadi penting karena masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi dari ruang digital. Pemerintah harus hadir untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap benar dan dapat dipercaya,” katanya.

Selama triwulan pertama 2026, BGN aktif melakukan penyebaran informasi melalui artikel, siaran pers, lokakarya, hingga kolaborasi dengan media massa. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program MBG di tengah perhatian publik yang tinggi.

Khairul menambahkan, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat MBG sebagai gerakan bersama untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

“Melalui komunikasi publik yang baik, pemerintah ingin masyarakat memahami bahwa Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya bersama menciptakan generasi sehat Indonesia,” tegasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan. Ia menilai MBG memiliki potensi besar dalam mencetak generasi unggul apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

“Jika kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik dan dibarengi pendidikan serta literasi yang memadai, maka dalam 10 hingga 20 tahun mendatang Indonesia berpeluang memiliki generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” ujar Cecep.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

“Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, sehingga pelaksanaannya harus terus dikawal bersama,” kata Rahmawati.

Oleh: Arkana Jayaputra
Komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas terus diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin meluas di berbagai daerah. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain fokus pada kesehatan masyarakat, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

Keseriusan pemerintah terlihat saat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serta menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peresmian tersebut menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan MBG sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan berbagai institusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis kesehatan dan ketahanan pangan.

Kasatgas Makan Bergizi Gratis Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh program tersebut karena pemenuhan gizi dan ketahanan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan mampu bersaing di masa depan. Menurutnya, MBG bukan sekadar program pembagian makanan bergizi, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan nasional.

Program MBG dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui pelibatan petani, UMKM, hingga tenaga kerja lokal, program ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang bergerak seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan program terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata.

Hingga pertengahan Mei 2026, Satgas MBG Polri mencatat telah mengembangkan 1.376 unit SPPG di seluruh Indonesia. Sebanyak 736 unit telah beroperasi dan melayani sekitar 1,84 juta penerima manfaat. Program tersebut juga berhasil menyerap hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, terdapat 172 unit yang masih dalam tahap persiapan operasional dan 468 unit lainnya sedang dibangun, termasuk di wilayah terpencil.

Pencapaian tersebut memperlihatkan adanya percepatan nyata dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Selama satu tahun pemerintahan berjalan, berbagai sektor dinilai mengalami perkembangan signifikan, mulai dari penguatan layanan kesehatan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur pendukung distribusi pangan, hingga perluasan bantuan sosial berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global dan memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menjalankan program strategis nasional.

Selain memperluas layanan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga melakukan inovasi untuk menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan ialah meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik sebagai sistem pemantauan kualitas makanan dalam program MBG. Inovasi digital tersebut dihadirkan guna memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kandungan gizi.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan penerima manfaat secara langsung. Sekolah dan posyandu diberikan peran penting dalam memantau kualitas makanan yang diterima peserta program. Dengan keterlibatan berbagai pihak di lapangan, pengawasan diharapkan menjadi lebih transparan dan efektif.

Sistem tersebut juga berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk mencegah potensi masalah dalam distribusi pangan. Dengan data yang masuk secara langsung, pemerintah dapat segera melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Data Dashboard Reviu Menu MBG hingga 23 Mei 2026 menunjukkan hasil yang cukup positif. Dari total 1.707 laporan yang masuk, hanya terdapat dua laporan yang menyatakan makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan kualitas yang diterapkan berjalan efektif dalam menjaga standar makanan bagi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan dan semangat belajar siswa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai program tersebut membawa pengaruh baik terhadap kondisi peserta didik.

Saat meninjau pelaksanaan MBG di SMA Wahdah Islamiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Riza Ul Haq berdialog langsung dengan siswa, guru, dan petugas kesehatan. Dalam kunjungan itu, siswa memberikan masukan terkait variasi menu makanan, termasuk harapan agar sayur dan buah diperbanyak. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan MBG ke depan.

Fajar Riza Ul Haq menyebut pelaksanaan program di sekolah tersebut berjalan baik tanpa ditemukan persoalan serius. Selain meninjau distribusi makanan bergizi, dirinya juga memantau fasilitas Unit Kesehatan Sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan petugas puskesmas terhadap siswa.

Program MBG pada akhirnya tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga investasi besar negara dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar program ini berjalan berkelanjutan. Dengan penguatan kualitas layanan dan pemerataan distribusi, MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menghadirkan masa depan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
*) Pengamat Program Strategis Pemerintah

Oleh: Ravindra Kusumajaya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya dipandang sebagai bantuan makanan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) pun terus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan besar dari program tersebut serta mendukung pelaksanaannya di berbagai daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, program ini merupakan gerakan bersama untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat. Karena itu, pemerintah berupaya membangun pemahaman publik mengenai manfaat, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan MBG agar masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai bantuan sosial semata.

Dalam menjalankan strategi komunikasi, BGN menerapkan dua pendekatan utama. Pertama melalui interaksi langsung dengan melibatkan tokoh masyarakat, guru, tenaga kesehatan, dan kader di lingkungan masyarakat. Pendekatan tatap muka dinilai lebih efektif karena masyarakat cenderung mempercayai figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui cara tersebut, pemerintah berharap pesan mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak dapat diterima dengan lebih baik.

Pendekatan kedua dilakukan melalui media digital. BGN aktif memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan MBG, edukasi gizi, hingga diskusi publik melalui siniar. Langkah ini dinilai penting mengingat pola konsumsi informasi masyarakat kini semakin bergeser ke ruang digital. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai program MBG sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Strategi komunikasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan keterbukaan informasi publik sepanjang triwulan pertama 2026. Pemerintah aktif menerbitkan artikel, menyebarkan siaran pers, menggelar lokakarya, bekerja sama dengan media massa, hingga merespons isu negatif yang berkembang di masyarakat. Transparansi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga akuntabilitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Khairul Hidayati menilai tujuan utama komunikasi publik yang dilakukan pemerintah bukan sekadar menyebarluaskan informasi administratif mengenai program MBG. Pemerintah ingin masyarakat memahami bahwa program ini merupakan gerakan bersama dalam menciptakan generasi sehat Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan ikut mendukung dan mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Di tengah berbagai kritik terhadap implementasi MBG, sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik tetap menilai program tersebut memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan, menyebut MBG dapat menjadi fondasi penting dalam membangun generasi unggul Indonesia pada masa mendatang.

Prof. Dr. Cecep Darmawan menilai pemenuhan gizi yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia apabila diimbangi dengan sistem pendidikan yang kuat. Menurutnya, anak-anak yang sehat secara fisik akan lebih mudah berkembang secara intelektual dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Ia meyakini program tersebut dapat melahirkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas dalam 10 hingga 20 tahun mendatang apabila tata kelolanya dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Prof. Dr. Cecep Darmawan juga mendorong pemerintah agar memperluas publikasi mengenai praktik-praktik baik pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Sekolah maupun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhasil menjalankan program dengan optimal dinilai dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Dengan begitu, masyarakat juga dapat melihat sisi positif dari pelaksanaan MBG di tengah maraknya kritik di media sosial.

Dalam kondisi anggaran yang masih terbatas, ia menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan kelompok rentan sebagai penerima manfaat utama. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, serta kelompok masyarakat rentan lainnya dinilai perlu menjadi fokus pada tahap awal pelaksanaan program. Setelah kondisi keuangan negara membaik, cakupan program dapat diperluas secara bertahap agar anggaran tetap tepat guna.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan program agar benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Menurutnya, MBG menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang baik sekaligus membantu menekan angka stunting nasional.

Rahmawati Herdian menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pembagian makanan gratis, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Dengan pemenuhan gizi yang baik sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan mampu tumbuh optimal dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

Program MBG pada akhirnya menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan bangsa melalui investasi sumber daya manusia. Dukungan masyarakat, pengawasan publik, serta perbaikan tata kelola yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar program ini berjalan optimal. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, MBG diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Jawa Timur- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus diperkuat pemerintah sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kehadiran KDKMP tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi semata, melainkan juga sebagai pusat layanan sosial dan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara langsung di tingkat desa. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi yang panjang dan merugikan petani maupun pelaku usaha kecil.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi. Prabowo menyatakan bahwa koperasi desa akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dilengkapi berbagai fasilitas penting. “Akan ada gerai lembaga keuangan di Kopdes ini. Dengan Kopdes ini saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi, punya kekuatan sendiri,” ujar Prabowo saat peresmian operasional koperasi tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibangun untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat desa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut koperasi harus menjadi pusat layanan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.

Menurut Zulhas, keberadaan koperasi juga menjadi solusi konkret dalam memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, rentenir, maupun akses pasar yang tidak adil. Ia menilai selama ini petani, nelayan, dan pelaku UMKM kerap menghadapi persoalan distribusi dan pembiayaan yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan KDKMP di berbagai daerah.

Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial masyarakat desa. Upaya tersebut dinilai akan memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pemerataan pembangunan

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan terpadu masyarakat desa. Langkah strategis tersebut ditandai dengan peresmian operasional 1.061 KDKMP oleh Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional berbasis desa. Sebanyak 530 koperasi mulai beroperasi di Jawa Timur dan 531 koperasi di Jawa Tengah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kehadiran koperasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau langsung kesiapan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, mulai dari sistem distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, pergudangan, hingga dukungan sarana logistik dan kendaraan operasional.

Pemerintah menargetkan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang mampu menghubungkan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi seribu lebih koperasi secara fisik, gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada, ada truk, ada pickup, ada kendaraan tiga roda, saya kira hari ini cukup penting,” ujar Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa secara fisik lebih dari 9.000 gedung, gudang, dan sistem koperasi telah siap dikembangkan di berbagai daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah memperkuat ekonomi desa sebagai tulang punggung pertumbuhan nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen keadilan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa program kini memasuki tahap operasional setelah proses pembentukan badan hukum, pembangunan gerai, dan pergudangan selesai dilakukan.

Menurut Ferry, penguatan koperasi berbasis desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha, hingga distribusi hasil pertanian dalam satu ekosistem terpadu.

Dengan penguatan Koperasi Merah Putih, pemerintah menunjukkan komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Koperasi kini diposisikan bukan sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan pusat layanan terpadu desa yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Mandiri, kuat, dan berkeadilan, tiga kata inilah yang menjadi ruh dari lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah taktis yang digagas Presiden Prabowo ini menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia. Bukan lagi sekadar tempat simpan-pinjam, KDKMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi terpadu yang siap pasang badan untuk mendongkrak kesejahteraan petani, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal.

Di tengah tantangan global dan kebutuhan memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah memandang desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, pembentukan KDKMP tidak sekadar program administratif, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat akar rumput. Pemerintah menilai bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berangkat dari penguatan kapasitas desa sebagai pusat produksi sekaligus distribusi ekonomi rakyat.

Program KDKMP dibangun berdasarkan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025 mengenai pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beserta sarana pendukungnya. Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.

KDKMP juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda besar Asta Cita Presiden RI, khususnya pada sektor swasembada pangan nasional dan pemerataan ekonomi desa. Pemerintah menilai bahwa penguatan ekonomi desa merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional yang lebih kokoh. Ketika desa menjadi kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan kekuatan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi nasional harus dibangun di atas semangat gotong royong dan kekeluargaan, bukan semata-mata persaingan bebas yang melemahkan rakyat kecil. KDKMP menjadi simbol nyata bagaimana negara hadir untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.

Pemerintah memproyeksikan KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi desa terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa melalui sistem ekonomi yang lebih efisien dan terintegrasi. Selama ini, banyak masyarakat desa menghadapi persoalan panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok mahal, sementara harga hasil produksi masyarakat tetap rendah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai KDKMP akan membawa perubahan besar bagi ekonomi rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan masyarakat bawah sebagai fondasi utama pembangunan. Ia menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri.

KDKMP juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat karena melibatkan tenaga kerja lokal dalam operasionalnya. Pemerintah bahkan merekrut sekitar 30 ribu manajer KDKMP secara nasional untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan secara modern, profesional, dan transparan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi yang tidak hanya berbasis semangat gotong royong, tetapi juga didukung sistem manajemen yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, Presiden turut meninjau langsung kesiapan sistem pelayanan terpadu di berbagai koperasi. Pemerintah menegaskan bahwa KDKMP bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan pusat layanan ekonomi terintegrasi yang melayani penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan fasilitas logistik dan pergudangan yang memadai, koperasi akan menjadi penyerap utama hasil pertanian lokal guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Peran tersebut sangat penting dalam menciptakan kepastian usaha bagi petani dan nelayan. Selama ini, fluktuasi harga sering menjadi ancaman bagi pendapatan masyarakat desa. Dengan koperasi sebagai penyerap hasil produksi, masyarakat memiliki jaminan pasar yang lebih stabil dan menguntungkan.

Arahan Presiden dalam program KDKMP berfokus pada pembangunan sistem ekonomi desa yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Koperasi mengubah paradigma lama dengan menjadikan desa tidak hanya sebagai lokasi produksi bahan mentah, tetapi juga pusat distribusi yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi. Sinergi antara tata kelola modern dan semangat gotong royong diyakini menjadi benteng utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui operasionalisasi ribuan KDKMP, pemerintah mulai meletakkan fondasi kokoh bagi kedaulatan ekonomi bangsa dari bawah. Keberhasilan tahap awal ini akan menjadi model penting untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya produktivitas desa melalui koperasi yang sehat dan profesional, cita-cita Indonesia menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat yang merata semakin berada di jalur yang tepat.

Kehadiran KDKMP membuktikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga tumbuh dari desa-desa yang kuat, mandiri, dan produktif. Dengan semangat gotong royong dan dukungan kebijakan yang terarah, koperasi kini kembali menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus perisai bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Putu Mahendra)*

Transformasi layanan ekonomi desa terus menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis kerakyatan. Salah satu langkah strategis yang kini berkembang adalah penguatan digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran lebih dari 83 ribu koperasi desa dinilai tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pelayanan ekonomi desa yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran produk, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di tengah perkembangan teknologi digital, koperasi kini tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau perdagangan tradisional, tetapi juga sebagai pusat transformasi ekonomi desa berbasis teknologi informasi.

Pemerintah menilai transformasi layanan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan pemerataan infrastruktur digital nasional. Ketersediaan jaringan internet yang semakin luas dinilai menjadi peluang besar bagi koperasi untuk menghadirkan layanan ekonomi yang lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga diyakini mampu memperkuat daya saing koperasi desa dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan transformasi digital menjadi strategi penting dalam memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan koperasi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih efektif sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat hingga ke berbagai wilayah.

Transformasi tersebut dinilai penting karena tantangan koperasi saat ini bukan lagi sekadar soal akses internet, melainkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan layanan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi tersebut. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara jaringan 5G mulai tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan. Kehadiran infrastruktur digital tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung modernisasi layanan koperasi di tingkat desa.

Dengan konektivitas internet yang semakin merata, desa dinilai memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Digitalisasi memungkinkan koperasi memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi desa sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Transformasi layanan ekonomi desa juga terlihat melalui perubahan tata kelola koperasi yang semakin modern. Penggunaan teknologi informasi kini mulai diterapkan dalam pengelolaan administrasi, transaksi keuangan, hingga pelayanan anggota koperasi. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Modernisasi koperasi diperkuat melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan Koperasi Merah Putih agar lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Kehadiran Simkopdes dinilai mampu memperkuat kualitas layanan ekonomi desa sekaligus meningkatkan efisiensi operasional koperasi.

Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, mengatakan seluruh KDKMP mulai menggunakan Simkopdes sejak diluncurkan pada Juli 2025. Penerapan sistem tersebut menjadi langkah penting dalam membangun fondasi layanan koperasi modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa di era digital.

Melalui Simkopdes, koperasi dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat dan transparan bagi anggotanya. Pengelolaan data, transaksi usaha, hingga laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Sistem ini juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan koperasi sehingga aktivitas ekonomi desa menjadi lebih dinamis dan produktif.

Transformasi layanan ekonomi desa berbasis koperasi juga mulai berkembang di berbagai daerah. Pemerintah daerah memandang digitalisasi sebagai kebutuhan utama agar koperasi mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi di tingkat desa.

Sementara itu, Dinas Koperasi Provinsi Bali mencatat dari 716 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk, sebanyak 169 desa telah aktif beroperasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi koperasi berbasis digital mulai berjalan secara nyata di daerah dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Kepala Dinas Koperasi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengatakan digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan koperasi desa. Penggunaan teknologi informasi dinilai telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan, operasional usaha, hingga pemasaran produk lokal. Dengan sistem digital, koperasi dapat menghadirkan layanan ekonomi yang lebih efektif dan mampu memperluas jangkauan pasar masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat transformasi layanan ekonomi desa yang lebih modern dan inklusif. Kehadiran teknologi digital memungkinkan koperasi memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Transformasi tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi desa untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha, transformasi layanan ekonomi desa diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan. Digitalisasi Koperasi Merah Putih dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan dukungan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi masyarakat, koperasi desa memiliki potensi besar menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan merata.

)* Penulis adalah Mahasiswa di Jakarta

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis menjadi langkah diplomasi strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga kepentingan nasional di tengah situasi global yang terus berkembang. Lawatan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedua kepala negara.

Agenda kunjungan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral semata, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas yang menjadi kepentingan strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Paris merupakan bagian dari agenda resmi kenegaraan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, undangan dari Presiden Macron sebenarnya telah dijadwalkan sejak April 2026, namun tertunda karena penyesuaian waktu pertemuan kedua pemimpin negara.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda,” ujar Sugiono.

Penjelasan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi negatif yang berkembang terkait waktu pelaksanaan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Iduladha.

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Macron kembali mengundang Presiden Prabowo saat pertemuan kedua kepala negara sebelumnya berlangsung di Paris. Karena itu, pemerintah memandang kunjungan tersebut sebagai bentuk penghormatan diplomatik sekaligus upaya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Prancis.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau, Pak Presiden memenuhi undangan ini,” tegas Sugiono.

Di tengah agenda diplomasi yang padat, Presiden Prabowo tetap menunjukkan kedekatan dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pada Hari Raya Iduladha, Presiden melaksanakan salat Id bersama lebih dari 500 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di halaman Wisma Indonesia, Paris.

Setelah pelaksanaan salat Id, Presiden Prabowo menyempatkan diri bersalaman dan berbincang dengan para jemaah yang datang dari berbagai kota di Prancis. Kehadiran Presiden di tengah diaspora Indonesia dinilai menjadi simbol perhatian negara terhadap warga Indonesia di manapun berada.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Paris memiliki arti penting bagi penguatan posisi Indonesia di kawasan Eropa. Hubungan Indonesia dan Prancis disebut terus berkembang melalui kerja sama di bidang pertahanan, energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi strategis.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata Teddy Indra Wijaya.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis juga memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik global karena kedua negara sama-sama memegang peran penting di kawasan masing-masing.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara, menuju kawasan Eropa,” pungkas Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Paris pun dipandang sebagai langkah diplomasi yang memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik internasional, penguatan hubungan dengan negara mitra strategis seperti Prancis dinilai akan membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan teknologi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat internasional.