Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, menjadi bagian dari langkah diplomasi untuk membahas posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi dan geopolitik global. Agenda ini telah direncanakan sebelumnya guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di sejumlah sektor penting.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan kunjungan Presiden Prabowo bukan perjalanan pribadi, melainkan tugas negara yang telah melalui proses diplomasi panjang antarnegara.

“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha,” kata Bahtra.

Bahtra menjelaskan, Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam sektor pertahanan, investasi, teknologi, energi, hingga industri strategis. Di tengah ketidakpastian global, kata dia, Presiden Prabowo justru tengah memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan dengan negara-negara besar dunia.

“Publik harus melihat manfaat konkret kunjungan Prabowo untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolik yang bernuansa politis,” ujar Bahtra.

Menurut dia, kunjungan Presiden ke luar negeri pada momentum hari raya justru menunjukkan komitmen kepala negara dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Paris merupakan respons atas undangan langsung Presiden Macron yang telah disampaikan sebanyak dua kali.

“Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.

Ia mengatakan setelah penyesuaian jadwal, Presiden Prabowo akhirnya memenuhi undangan kedua dari Presiden Macron pada pekan ini.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini,” ujar Sugiono.

Di sela kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Adha 1447 H bersama WNI dan diaspora di Wisma Indonesia, Paris. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Indonesia yang berada di Prancis.

Oleh : Aditya Permana )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pada pekan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan internasional, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun diplomasi aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi besar memperluas kerja sama strategis Indonesia dengan negara-negara mitra utama dunia. Pemerintah memahami bahwa hubungan bilateral yang kuat akan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pertahanan, hingga membuka akses transfer teknologi modern bagi Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron juga mencerminkan penghormatan terhadap hubungan diplomatik antarnegara yang telah terjalin erat. Undangan tersebut sejatinya telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu dan menjadi bagian dari kesinambungan komunikasi bilateral kedua kepala negara. Dalam konteks diplomasi internasional, konsistensi menjaga hubungan baik dengan negara mitra strategis merupakan langkah penting yang menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Menurutnya, Presiden Prabowo hadir di Paris sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral kedua negara sekaligus balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan pemerintah berlangsung secara terukur, berkesinambungan, dan memiliki tujuan strategis yang jelas.

Hubungan Indonesia dan Prancis memang terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup pertahanan, pendidikan, energi, teknologi, hingga industri strategis. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa yang memiliki kapasitas besar dalam mendukung modernisasi nasional.

Dalam pertemuan sebelumnya di Paris pada April 2026, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai peluang penguatan kerja sama bilateral, termasuk sektor pertahanan. Indonesia selama ini menjalin kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata dengan Prancis, dan pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada aspek pembelian semata, melainkan juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia nasional.

Kerja sama di bidang pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan kolaborasi dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dinilai penting untuk mempercepat penguasaan teknologi modern di Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul dan mandiri secara teknologi.

Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan diplomasi aktif Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025 di Prancis. Kehormatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam percaturan global. Tidak semua kepala negara mendapatkan posisi terhormat dalam agenda kenegaraan strategis seperti itu.

Di tengah munculnya polemik terkait waktu kunjungan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, publik sejatinya perlu melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan kenegaraan. Agenda diplomasi internasional tidak dapat dipandang secara sempit karena melibatkan komunikasi panjang antarnegara, penyesuaian jadwal pemimpin dunia, serta kepentingan strategis yang lebih besar bagi bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di sela-sela tugas negara yang diembannya.

Bahkan, pemerintah memastikan bahwa perhatian Presiden terhadap masyarakat tetap berjalan. Di tengah agenda luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap menjadi prioritas di tengah aktivitas diplomasi internasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama super strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan diplomasi luar negeri memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari parlemen. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis negara yang tidak sepatutnya dipersempit menjadi polemik simbolik. Menurutnya, pemerintah sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan transfer teknologi dengan negara-negara besar dunia.

Kunjungan kerja ke Prancis menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dunia. Melalui hubungan bilateral yang semakin erat dengan Prancis, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat pertahanan negara, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang di tingkat global.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Fajar Nugroho )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis kembali menunjukkan arah diplomasi Indonesia yang semakin aktif, strategis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional.

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Kerja sama kedua negara tidak lagi sekadar hubungan diplomatik biasa, tetapi telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup sektor pertahanan, investasi, energi, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan industri modern. Pemerintah Indonesia melihat Prancis sebagai salah satu mitra utama di Eropa yang dapat mendukung percepatan transformasi nasional.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris juga memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarnegara. Diplomasi internasional membutuhkan komitmen, ketepatan, dan penghormatan terhadap agenda kenegaraan yang telah disusun bersama. Karena itu, keputusan Presiden memenuhi undangan Presiden Macron merupakan langkah tepat demi menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara besar yang memiliki komitmen kuat dalam hubungan internasional.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut atas undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut sekaligus menjadi balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia beberapa waktu lalu. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara berjalan dalam semangat saling menghormati dan memperkuat kemitraan strategis.

Di era globalisasi saat ini, diplomasi ekonomi dan teknologi menjadi sangat penting. Negara yang mampu membangun jejaring internasional yang kuat akan lebih siap menghadapi persaingan dunia. Karena itu, langkah Presiden Prabowo memperkuat hubungan dengan Prancis patut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Salah satu fokus utama kerja sama Indonesia dan Prancis adalah sektor pertahanan. Pemerintah berupaya memastikan modernisasi alat utama sistem senjata nasional berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri. Indonesia tidak hanya ingin membeli peralatan pertahanan modern, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional agar semakin mandiri.

Selain pertahanan, kerja sama pendidikan dan pengembangan teknologi juga menjadi prioritas penting. Pemerintah memahami bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, penguatan kerja sama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia di masa depan.

Presiden Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Hubungan bilateral tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni semata, tetapi harus menghasilkan peluang investasi, peningkatan kualitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transfer teknologi. Pendekatan seperti inilah yang membuat diplomasi Indonesia semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Kunjungan Presiden ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Idul Adha juga menunjukkan tingginya tanggung jawab seorang kepala negara. Agenda internasional yang telah disusun melalui proses diplomasi panjang tentu tidak mudah diubah, terlebih ketika menyangkut hubungan strategis antarnegara. Dalam konteks tersebut, keputusan Presiden tetap menjalankan tugas negara menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di tengah kesibukan menjalankan tugas diplomasi negara.

Di sisi lain, perhatian Presiden terhadap masyarakat Indonesia juga tetap berjalan. Pemerintah memastikan bantuan sapi kurban disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia dalam rangka menyambut Idul Adha. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap hadir meskipun Presiden sedang menjalankan agenda internasional di luar negeri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia menilai kunjungan tersebut sangat penting untuk memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan Prancis yang saat ini terus berkembang di berbagai bidang. Menurutnya, hubungan kedua negara memiliki peran saling melengkapi dalam menghadapi tantangan global.

Dukungan terhadap langkah diplomasi Presiden juga datang dari berbagai kalangan politik nasional. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai bahwa kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis yang bertujuan memperkuat kepentingan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia memandang hubungan Indonesia dan Prancis memiliki nilai penting dalam memperkuat investasi, ekonomi, teknologi, hingga industri strategis nasional.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa dipisahkan dari agenda besar pembangunan Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar global, tetapi juga mampu menjadi pemain utama yang memiliki kapasitas industri, teknologi, dan pertahanan yang semakin kuat.

Keaktifan Presiden Prabowo dalam forum internasional juga menjadi tanda bahwa Indonesia semakin dihormati dunia. Kehadiran Indonesia dalam berbagai agenda strategis global menunjukkan bahwa posisi bangsa ini semakin diperhitungkan dalam menentukan arah kerja sama internasional. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih luas.

)* Penulis merupakan Pemerhati Hubungan Internasional

Oleh: Nur Utunissa*

Penguatan tata kelola komoditas nasional kembali menjadi fokus penting dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, pemerintah mulai mendorong sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah penguatan peran Danantara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional, penguatan devisa, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata niaga komoditas. Sebagai salah satu eksportir utama batu bara, minyak sawit, dan mineral strategis lainnya, Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global.

Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap penerimaan negara maupun penguatan ekonomi domestik. Pemerintah melihat masih adanya celah dalam pengawasan transaksi perdagangan, termasuk persoalan ketidaksesuaian pencatatan nilai ekspor, lemahnya kontrol devisa hasil ekspor, hingga praktik transfer pricing yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam kerangka memperkuat pengawasan tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia guna memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional sekaligus mencegah praktik perdagangan ilegal. Kehadiran perusahaan baru ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kontrol negara terhadap arus perdagangan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pemerintah juga menunjuk mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Penunjukan figur yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri sumber daya alam tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola komoditas yang profesional dan mampu menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Struktur lengkap kepengurusan perusahaan baru ini akan diumumkan setelah penguatan tim internal selesai dilakukan.

Langkah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun sistem perdagangan nasional yang lebih tertata dan terintegrasi. Jika sebelumnya negara cenderung hanya menjadi regulator, kini pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif dalam memastikan alur perdagangan strategis berjalan sesuai kepentingan nasional. Pendekatan tersebut dianggap penting mengingat komoditas strategis tidak hanya berkaitan dengan perdagangan biasa, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan energi, kekuatan industri nasional, dan posisi tawar Indonesia di tingkat global.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembentukan badan usaha ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan kegiatan ekspor sumber daya alam. Pengawasan intensif ini ditujukan untuk menghentikan kerugian negara akibat praktik kurang bayar, pemindahan harga, hingga pelarian devisa ke luar negeri.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, langkah penguatan tata kelola ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong agar devisa hasil ekspor dapat lebih banyak tersimpan di dalam negeri sehingga memberi dampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar dan likuiditas nasional. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat ekspor dapat lebih terasa bagi pembangunan nasional dan penguatan kapasitas fiskal negara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan bahwa posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia berada langsung di bawah kendali induk Danantara yang memiliki kapasitas modal besar. Posisi strategis tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan ini tidak hanya dibentuk sebagai entitas administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dalam konsolidasi kekuatan ekonomi nasional yang lebih besar.

Pembentukan mekanisme perdagangan yang lebih terpusat melalui Danantara juga menunjukkan upaya negara dalam membangun posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia.

Komoditas strategis yang masuk dalam ruang lingkup pengelolaan korporasi ini meliputi minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan devisa nasional sekaligus memainkan peran penting dalam rantai pasok industri global. Dengan masuknya komoditas utama tersebut ke dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap tata niaga ekspor dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan menguntungkan kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan semangat hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mampu mengendalikan rantai distribusi dan perdagangan sumber daya alam secara lebih mandiri. Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi nasional yang tidak lagi bergantung pada pola lama yang cenderung menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dunia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan penting mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. Dengan penguatan sistem pengawasan melalui Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan strategis dapat tercatat secara lebih akurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu langkah penting tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diperkenalkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Kehadiran Danantara menjadi simbol baru komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau dana kedaulatan negara yang memiliki tugas utama mengonsolidasikan serta mengoptimalkan aset-aset strategis nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara lebih efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara menunjukkan arah baru pengelolaan ekonomi nasional yang lebih modern dan terintegrasi. Selama ini, berbagai aset strategis negara tersebar di banyak sektor dan lembaga sehingga potensi optimalisasinya belum sepenuhnya maksimal. Dengan adanya Danantara, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan investasi yang lebih terpusat, profesional, dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Presiden menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah kekayaan negara merupakan milik rakyat yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Karena itu, Danantara diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih optimal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan nasional dapat menjadi modal utama dalam membangun masa depan ekonomi bangsa yang lebih kuat dan berdaulat.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi, keberadaan Danantara juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pengelolaan investasi yang profesional diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Dengan demikian, peluang masuknya investasi baru akan semakin terbuka, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme terhadap pembentukan Danantara juga datang dari kalangan ekonom. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai Danantara akan memiliki otoritas yang lebih kuat dalam mengelola dividen, menjalankan restrukturisasi, serta memastikan investasi negara dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang efisien dan akuntabel.

Menurut Aviliani, pengelolaan aset negara yang lebih terkoordinasi akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas modal dan kemampuan ekspansi investasi pemerintah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat sinergi antar perusahaan milik negara sehingga mampu mencapai target ekonomi jangka panjang secara lebih efektif.

Ia menilai bahwa langkah pemerintah membentuk Danantara merupakan kelanjutan dari transformasi besar yang selama ini telah dilakukan di lingkungan BUMN. Berbagai kebijakan seperti klasterisasi bisnis, merger, hingga pembentukan holding perusahaan terbukti berhasil meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing perusahaan negara. Kebijakan tersebut juga dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN Indonesia.

Aviliani menyoroti keberhasilan sejumlah BUMN nasional yang kini mampu tampil sebagai perusahaan kelas dunia. Di sektor perbankan misalnya, nama-nama besar seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI dinilai telah menunjukkan daya saing global yang semakin kuat. Ketiga bank tersebut mampu menjaga kinerja dan stabilitasnya bahkan di tengah tekanan ekonomi global dan situasi krisis.

Menurutnya, kekuatan modal dan resiliensi perbankan BUMN menjadi bukti bahwa perusahaan negara Indonesia memiliki kapasitas besar untuk menjalankan berbagai penugasan strategis dari pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa pengelolaan aset negara melalui Danantara memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara juga mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional yang menempatkan aset negara sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan anggaran jangka pendek, tetapi mulai membangun sistem investasi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat lintas generasi.

Dengan pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, energi, pangan, industri hilirisasi, hingga teknologi. Investasi yang tepat sasaran akan memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

Keberadaan Danantara menjadi bukti bahwa pemerintah serius membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi. Melalui optimalisasi aset negara, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat global. Dengan dukungan tata kelola yang transparan, sinergi antar BUMN, serta pengawasan yang kuat, Danantara diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Sentimen positif investasi dan kepercayaan investor global menjadi target utama dalam langkah pemulihan ekonomi nasional terbaru. Melalui optimalisasi BPI Danantara, pengelolaan perdagangan komoditas nasional kini disinergikan erat dengan penguatan pasar modal dalam negeri.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan badan usaha yang akan menangani ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu segera berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Entitas bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) saat ini tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum resmi menjadi BUMN.

“Kebijakan ekspor satu pintu ini bagian dari strategi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan devisa negara,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional secara lebih terintegrasi dan efisien. Minggu depan statusnya sudah berubah menjadi BUMN.

Rosan juga menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek jangka panjang yang sangat menjanjikan. Menurutnya, saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan dan mineral, masih menawarkan valuasi yang menarik dengan potensi pertumbuhan yang besar.

“Perbaikan yang dilakukan saat ini merupakan sebuah proses menuju pasar modal yang lebih baik dan lebih dipercaya investor,” ungkap Rosan.

Ia menegaskan, meski pasar saham mengalami dinamika naik turun, fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai tetap kuat dan mampu menjadi daya tarik investasi strategis nasional ke depan.

“Pasar modal pasti mengalami ups and downs, tetapi jika melihat fundamental perusahaan, valuasi, dan potensi pertumbuhan investor, kami yakin bursa Indonesia akan terus bertumbuh,” pungkas Rosan.

Di sisi lain, penguatan peran Danantara juga berjalan seiring dengan upaya memperkuat fundamental pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam kondisi moderat dan lebih dipengaruhi dinamika global.

“Pelemahan IHSG saat ini masih moderat dan merupakan bagian dari penyesuaian pasar yang berbasis fundamental,” kata Friderica.

Pasang surut pasar modal domestik saat ini merupakan proses pendewasaan yang justru memperkuat struktur ekonomi nasional. Melalui reformasi berkelanjutan yang diiringi penguatan peran Danantara, pasar keuangan Indonesia kini bertransformasi menjadi ekosistem yang lebih sehat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui peran Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan aset negara dapat memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan tata kelola dilakukan melalui strategi investasi yang lebih disiplin, profesional, dan berbasis mitigasi risiko. Upaya tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif melalui optimalisasi aset-aset BUMN dengan pendekatan investasi yang lebih terukur dan inovatif.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria menegaskan bahwa seluruh BUMN harus mampu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola dapat bekerja optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony Oskaria.

Selain fokus pada peningkatan keuntungan, Danantara dan BP BUMN juga mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah agar semakin efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis. Fokus tersebut meliputi pengendalian biaya, optimalisasi aset, kemampuan membaca dinamika pasar global, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan mitigasi risiko investasi.

“Fokus tersebut mencakup pengendalian biaya, optimalisasi aset, kemampuan membaca dinamika pasar global, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan mitigasi risiko investasi,” kata Dony.

Pemerintah berharap strategi tersebut mampu meningkatkan kinerja dan profitabilitas BUMN secara berkelanjutan sehingga dapat memperbesar kontribusi dividen negara serta memperkuat nilai aset nasional.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengelola kekayaan negara untuk masa depan bangsa.

“Danantara itu adalah dana kedaulatan kita, singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita seluruhnya,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan bahwa aset yang dikelola Danantara memiliki nilai sangat besar, mencakup sekitar 1.040 BUMN dengan total aset hampir mencapai US$ 1 triliun atau sekitar Rp17.000 triliun. Karena itu, pengelolaan dana dan aset negara harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Yang dikelola nggak tanggung-tanggung, ada 1.040 BUMN. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu US$ 1 triliun, itu Rp17.000 triliun. Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Dony sama semua stafnya, jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu ya,” tutur Prabowo.

Penguatan tata kelola Danantara diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan aset negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

Oleh : Karina Fitri

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dibayangi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, serta persaingan investasi antarnegara yang semakin kompetitif. Dalam konteks tersebut, penguatan iklim investasi menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan utama penanaman modal yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa investasi tidak lagi cukup dipandang sekadar sebagai angka statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mampu menciptakan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha tercermin melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi dan percepatan penyelesaian hambatan investasi. Salah satu langkah penting yang kini mendapat perhatian luas adalah penguatan Kanal Debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kehadiran kanal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem penyelesaian masalah investasi yang lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi. Selama ini, berbagai hambatan seperti perizinan yang berbelit, tumpang tindih regulasi, persoalan logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sering menjadi keluhan utama investor. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat realisasi investasi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan nasional.

Melalui pendekatan debottlenecking, pemerintah berupaya membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan dunia usaha. Investor diberikan ruang untuk menyampaikan kendala secara langsung sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pemerintah yang tidak lagi bekerja secara administratif semata, tetapi lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha. Dalam persaingan global saat ini, negara yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan respons cepat terhadap persoalan investasi akan memiliki daya saing lebih tinggi dibanding negara yang masih terjebak dalam prosedur panjang dan tidak sinkron.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta iklim usaha yang sehat menunjukkan bahwa pemerintah memahami kebutuhan utama investor modern. Dunia usaha membutuhkan jaminan bahwa kebijakan ekonomi tidak berubah secara tiba-tiba dan seluruh proses investasi dapat dijalankan secara transparan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan arus investasi masuk ke suatu negara. Oleh karena itu, langkah pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tata kelola investasi yang lebih profesional dan kompetitif.

Selain itu, peran diplomasi ekonomi juga menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di mata investor global. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa persaingan investasi internasional kini tidak hanya bergantung pada pemberian insentif, tetapi juga pada tingkat efisiensi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap institusi negara. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada promosi investasi, tetapi juga membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki kepastian regulasi dan daya tahan ekonomi yang kuat. Diplomasi ekonomi yang aktif akan memperluas peluang kerja sama strategis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Di sisi lain, orientasi investasi yang dibangun pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu diarahkan pada kepentingan yang lebih luas, yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Pandangan Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menyerap tenaga kerja formal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kapasitas industri nasional. Oleh karena itu, fokus pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur berbasis sumber daya lokal, agroindustri, industri pangan, ekonomi kreatif, dan UMKM modern menjadi langkah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional saat ini.

Pendekatan tersebut sejalan dengan visi transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Indonesia membutuhkan model pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas hingga tingkat daerah. Hilirisasi ekonomi yang selama ini identik dengan sektor mineral perlu diperluas ke sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM agar masyarakat memperoleh nilai tambah dari proses produksi dan pengolahan. Dengan demikian, investasi tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Era pemerintahan Presiden Prabowo membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Dengan kombinasi reformasi birokrasi, penyelesaian hambatan investasi, penguatan diplomasi ekonomi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kompetitif. Keberhasilan agenda tersebut akan menjadi penentu penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh : Antonius Utomo

Menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mempercepat deregulasi dan kemudahan berusaha menjadi sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Gelombang kebijakan baru yang meluncur beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, efektivitas dari pemangkasan birokrasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di tingkat daerah, tempat di mana komitmen investasi tersebut benar-benar diuji di lapangan.

Langkah deregulasi dinilai menjadi strategi krusial karena hambatan investasi di Indonesia tidak pernah tunggal. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar insentif fiskal yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut kompleksitas regulasi dan proses birokrasi yang panjang serta tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah kini dituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus mendukung percepatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis secara nyata.

Aksi nyata dari komitmen ini salah satunya ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan melalui penerbitan aturan kembar, yaitu Permendag Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi anyar di bidang ekspor ini sengaja diluncurkan untuk mempercepat deregulasi dan memberikan karpet merah bagi kemudahan berusaha, khususnya pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara, serta minyak dan gas bumi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penerbitan kedua Permendag tersebut merupakan bagian dari upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan proses ekspor. Melalui aturan ini, pemerintah melakukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan lama dengan mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas), menghapus beberapa kewajiban administratif yang berbelit, serta memangkas hambatan perizinan yang selama ini dikeluhkan memperlambat perputaran roda usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi industri ekspor sekaligus meningkatkan taji pelaku usaha Indonesia di tengah sengitnya dinamika perdagangan global.

Namun, menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian saja tentu tidak cukup. Menyadari ego sektoral yang sering kali menjadi batu sandungan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Pembentukan satgas ini dinilai sangat mendesak untuk menyisir dan memangkas berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan membingungkan investor.

Keberadaan satgas deregulasi ini diyakini dapat menjadi jembatan yang memperbaiki arus investasi nasional, dengan catatan, mereka mampu bertindak tegas menghapus aturan yang tidak efektif dan mempercepat jalur koordinasi horizontal antar-kementerian maupun koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Dengan birokrasi yang lebih ramping, investor akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian waktu yang jauh lebih baik. Imbas positifnya, minat untuk menanamkan modal di Indonesia akan meningkat secara linear, yang pada gilirannya mampu mendorong percepatan proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi industri, infrastruktur, energi, dan manufaktur.

Kebijakan progresif ini sejauh ini mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Fleksibilitas regulasi dinilai dapat mempercepat arus barang, memangkas biaya logistik yang tinggi, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi dunia usaha untuk berekspansi. Di tengah dinamika geopolitik dan perdagangan internasional yang terus bergejolak, fleksibilitas dan kecepatan adaptasi regulasi adalah modal utama agar Indonesia tidak kehilangan momentum dan mampu memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Optimisme terhadap perbaikan iklim investasi Indonesia ini pun bukan tanpa bukti. Berdasarkan laporan terbaru, realisasi investasi asing pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada sektor prioritas. Investasi asal China, misalnya, tercatat melonjak tajam pada sektor hilirisasi yang memang menjadi tulang punggung fokus pembangunan pemerintah saat ini. Lonjakan angka ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan deregulasi mulai memulihkan kepercayaan para pemodal kakap terhadap prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, tulang punggung dari seluruh proses deregulasi ini adalah transformasi digital dalam pelayanan perizinan. Sistem layanan berbasis elektronik, seperti optimalisasi Online Single Submission (OSS), memungkinkan proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Pelaku usaha kini dapat mengakses berbagai layanan secara daring tanpa harus melewati labirin administratif yang melelahkan. Langkah digitalisasi ini tidak hanya memangkas waktu, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk menutup celah praktik pungutan liar dan birokrasi tidak produktif yang selama ini merusak citra investasi kita.

Ke depan, konsistensi dan nyali untuk menjalankan reformasi birokrasi secara total akan menjadi kunci penentu. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus terus dijaga agar regulasi yang sudah bagus di tingkat pusat tidak layu saat diimplementasikan di daerah. Dengan komitmen politik yang kuat serta dukungan kebijakan yang adaptif, deregulasi dan kemudahan berusaha akan benar-benar menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2029.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan memberikan kepastian bagi para investor. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

“Pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Dunia usaha harus diberikan kemudahan sehingga mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan usaha yang selama ini dianggap masih terlalu panjang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan jajaran birokrasi melakukan pembenahan agar pelayanan investasi menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.

“Kalau negara lain mampu menyelesaikan izin dalam waktu singkat, Indonesia juga harus mampu bergerak lebih cepat. Jangan sampai birokrasi justru menjadi penghambat masuknya investasi,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong perusahaan swasta nasional untuk terus meningkatkan daya saing hingga mampu menembus pasar global. Ia mencontohkan sejumlah produk Indonesia yang telah dikenal luas di mancanegara, seperti kopi Mayora dan mi instan Indomie yang berhasil diterima di pasar internasional.

“Kita harus mendorong perusahaan-perusahaan nasional agar semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap instansi yang menghambat percepatan investasi. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendukung kebijakan pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi.

“Kami memiliki kekuatan fiskal untuk memastikan seluruh pihak bergerak selaras dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyederhanaan birokrasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis investasi nasional akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.