Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar keuangan global.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kuat dan solid. Berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap sehat berkat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara disiplin dan pruden. Pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari pertemuan APBN Kita kemarin terlihat bahwa fundamental ekonomi kita baik. Fiskal juga dalam kondisi sangat baik jika dilihat dari berbagai indikator,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, koordinasi dengan Bank Indonesia juga akan semakin diperkuat agar kebijakan yang diambil berjalan searah dan memberikan dampak yang lebih efektif.

“Kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan semakin selaras, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan yang sinkron, kepercayaan pasar terhadap rupiah diharapkan kembali menguat,” katanya.

Purbaya menilai stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi makro, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Stabilitas kurs akan membantu menjaga harga barang dan kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.

Sementara itu, ekonom Gede Sandra menilai koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter akan menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi memerlukan keselarasan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang terpenting adalah menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat koordinasi. Ketika fiskal dan moneter berjalan selaras, persepsi pasar dapat membaik, stabilitas terjaga, dan ruang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” tuturnya.
Dengan fondasi ekonomi yang kuat serta sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pemerintah optimistis stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat luas.

JAKARTA — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan aktivitas ekonomi rakyat tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan likuiditas, peningkatan daya tarik investasi, serta pengelolaan kebijakan yang terkoordinasi guna menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter berjalan sangat erat, khususnya dalam menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter sekiranya saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurutnya, terdapat dua langkah utama yang saat ini dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia. Pertama, meningkatkan daya tarik investasi dan imbal hasil instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

“Kami sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil guna meredam aliran modal keluar dan memperkuat rupiah,” kata Perry.

Langkah kedua dilakukan melalui pengelolaan likuiditas yang memadai di pasar uang dan sektor perbankan. Pemerintah tetap menempatkan dana kas negara di Bank Indonesia sehingga operasi moneter dan fiskal dapat berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Dengan demikian operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” jelas Perry.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan krisis ekonomi 1997-1998. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan sehat.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah terus menunjukkan perkembangan positif.

“APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya economic activity meningkat,” katanya.

Purbaya menilai tantangan utama saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi pasar yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi kebijakan agar kepercayaan publik maupun investor tetap terjaga.

*) Oleh: Gavin Asadit

Pergerakan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian publik sepanjang 2026 seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan internasional. Pelemahan rupiah yang sempat menembus level tertinggi dalam sejarah terhadap dolar Amerika Serikat memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi seperti yang pernah dialami Indonesia pada akhir 1990-an. Namun pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan masa krisis terdahulu, baik dari sisi fundamental ekonomi, cadangan devisa, maupun ketahanan sektor keuangan.

Di tengah tekanan global yang dipicu konflik geopolitik, tingginya suku bunga Amerika Serikat, serta arus keluar modal dari negara berkembang, pemerintah dan Bank Indonesia bergerak cepat melakukan berbagai langkah stabilisasi. Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Selain itu, otoritas moneter juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menarik kembali aliran modal ke pasar keuangan Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi rupiah terus diperkuat melalui pendekatan yang terukur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian sejumlah kebijakan transaksi valuta asing, termasuk peningkatan batas transaksi DNDF dan swap serta penguatan pengelolaan arus devisa. Menurut Bank Indonesia, berbagai instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat likuiditas pasar dan mengurangi tekanan spekulatif terhadap rupiah. Otoritas moneter juga menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah tambahan apabila diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis 1998. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat mencapai sekitar 148,2 miliar dolar AS, level yang dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan impor nasional dan menjaga stabilitas sektor eksternal. Selain itu, sistem perbankan nasional berada dalam kondisi sehat dengan tingkat permodalan yang kuat dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan beberapa dekade lalu. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan mengurangi risiko gejolak ekonomi yang lebih besar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau perkembangan pasar dan mengambil langkah yang diperlukan. Pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta aktivitas konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Menurut pemerintah, gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan persoalan fundamental ekonomi domestik.

Selain langkah stabilisasi jangka pendek, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui berbagai program strategis nasional. Penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal. Bank Indonesia mencatat transaksi Local Currency Transaction (LCT) terus meningkat sepanjang 2026, menunjukkan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi lintas negara. Tren tersebut dinilai positif dalam memperkuat posisi rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kesepakatan terbaru antara kedua institusi untuk meningkatkan daya tarik aset domestik melalui penyesuaian imbal hasil instrumen keuangan menjadi salah satu contoh konkret penguatan koordinasi tersebut.

Di tengah dinamika pasar global yang terus berubah, pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat kondisi ekonomi secara objektif dan tidak terjebak pada kekhawatiran yang berlebihan. Berbagai indikator menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki ketahanan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Sistem pengawasan keuangan yang lebih kuat, cadangan devisa yang memadai, koordinasi kebijakan yang erat, serta pengalaman menghadapi berbagai krisis global menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Melalui berbagai langkah stabilisasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis rupiah akan tetap berada dalam jalur yang terkendali seiring membaiknya kondisi pasar keuangan global. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang stabilitas nilai tukar sebagai bagian penting dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Karena itu, langkah-langkah penguatan rupiah yang dilakukan saat ini bukan hanya untuk merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia relatif mampu bertahan dari berbagai tekanan eksternal. Salah satu faktor utama yang mendukung ketahanan tersebut adalah kebijakan stabilisasi ekonomi yang dijalankan secara terukur dan terkoordinasi.

Stabilitas ekonomi bukan sekadar persoalan angka-angka makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau nilai tukar rupiah. Di balik itu, terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga daya beli masyarakat, memastikan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah perlu memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat.

Nilai tukar rupiah sering kali menjadi indikator yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Ketika rupiah mengalami tekanan, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai lapisan ekonomi, mulai dari kenaikan harga bahan baku impor hingga meningkatnya biaya produksi. Sebaliknya, rupiah yang stabil memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan kegiatan bisnis dengan lebih baik dan menjaga harga barang tetap terkendali.

Dalam konteks inilah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting. Kebijakan fiskal yang adaptif mampu memberikan bantalan terhadap gejolak ekonomi global, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Keduanya harus berjalan beriringan agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama untuk menghadapi dinamika global. Strategi pertama adalah mengarahkan belanja negara pada sektor yang lebih produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan. Langkah ini dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga dan mampu mendukung berbagai program prioritas nasional. Di sisi pembiayaan, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko dari gejolak pasar keuangan global.

Menurut Juda Agung, efektivitas strategi tersebut tercermin dari berbagai indikator ekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang solid, inflasi terkendali, defisit fiskal terjaga, dan pasar keuangan relatif stabil.

Pemerintah menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global. Berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial tetap berjalan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pengelolaan kas negara saat ini berada dalam kondisi yang baik dan mendukung likuiditas perekonomian nasional. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan berbagai kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satunya adalah menjaga subsidi energi agar tidak membebani masyarakat di tengah gejolak harga global.

Namun demikian, menjaga stabilitas rupiah tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi sesaat. Diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan fundamental ekonomi. Pengelolaan fiskal yang sehat, defisit anggaran yang terkendali, penerimaan negara yang kuat, serta pengelolaan utang yang hati-hati merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Selain itu, penguatan sektor riil juga menjadi faktor penting. Ketahanan nilai tukar pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah dan daya saing. Karena itu, kebijakan hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terus didorong agar Indonesia memiliki basis ekonomi yang semakin kuat.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan program-program pembangunan membutuhkan sinergi yang erat antarotoritas ekonomi sehingga setiap kebijakan dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung.

Sinergi tersebut menjadi semakin penting ketika ekonomi global memasuki fase yang sulit diprediksi. Ketidakpastian yang berasal dari luar negeri dapat memicu volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga ekonomi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional.

Kekuatan ekonomi rakyat dan stabilitas rupiah tidak lahir dari kebijakan yang bersifat reaktif semata, melainkan dari strategi yang konsisten, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Ketika stabilitas ekonomi berhasil dijaga, masyarakat memperoleh kepastian, dunia usaha mendapatkan ruang untuk berkembang, dan investor semakin percaya terhadap prospek Indonesia.

Dengan fondasi fiskal yang kuat, koordinasi kebijakan yang semakin baik, serta komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat ketahanan ekonominya. Rupiah yang stabil bukan hanya simbol kekuatan mata uang nasional, tetapi juga cerminan dari ekonomi rakyat yang semakin tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang mobilitas sosial. Bagi banyak keluarga prasejahtera, akses terhadap pendidikan yang berkualitas sering kali menjadi tantangan karena keterbatasan ekonomi maupun lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerataan akses pendidikan menjadi agenda yang sangat penting. Negara perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menumbuhkan optimisme di kalangan peserta didik Sekolah Rakyat. Menurutnya, kesulitan hidup yang dihadapi sebagian anak Indonesia tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.

Saat mengunjungi salah satu sekolah di Tabanan, Bali, pada 7 Juni 2026, Presiden Prabowo mendorong para siswa agar memanfaatkan kesempatan pendidikan yang diberikan negara sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam pandangannya, pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk mengubah nasib individu sekaligus memperkuat daya saing bangsa.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang sebagai program pendidikan gratis. Lebih dari itu, program ini merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan memberikan harapan dan kesempatan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain menekankan pentingnya pendidikan, Presiden juga mengingatkan perlunya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Ia menilai bahwa setiap anak berhak memperoleh ruang belajar yang sehat tanpa tekanan psikologis yang dapat menghambat perkembangan dirinya.

Sikap saling menghormati harus menjadi budaya yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan. Ketika peserta didik belajar menghargai perbedaan dan berinteraksi secara positif, sekolah akan menjadi tempat yang mendukung tumbuhnya karakter yang kuat dan berintegritas.

Pentingnya lingkungan belajar yang bebas perundungan tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perundungan dapat memengaruhi kesehatan mental, menurunkan kepercayaan diri, bahkan menghambat prestasi akademik peserta didik.

Komitmen tersebut diperkuat melalui dukungan berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Ia memandang bahwa investasi di bidang pendidikan akan memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi pembangunan nasional. Dengan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, peluang anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup akan semakin terbuka.

Menurut Dony, sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik.

Selain akses dan dukungan kelembagaan, kualitas infrastruktur juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas proses pendidikan. Lingkungan belajar yang nyaman dan memadai akan membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Menurutnya, penyediaan sarana pendidikan yang layak menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar.

Ia menilai bahwa pembangunan sekolah harus dilakukan dengan standar yang mampu mendukung kebutuhan peserta didik secara maksimal. Infrastruktur pendidikan yang baik bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam mempersiapkan generasi masa depan.

Lebih jauh, Dody memandang bahwa fasilitas pendidikan yang berkualitas akan memberikan dampak sosial yang luas. Kehadiran sekolah yang memadai dapat menjadi pusat pengembangan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan pendidikan semata. Dukungan infrastruktur, kolaborasi antarlembaga, dan lingkungan belajar yang sehat menjadi faktor yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan program.

Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia, Sekolah Rakyat menawarkan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan gratis yang didukung lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan akan menjadi fondasi penting dalam membangun Generasi Emas Indonesia. Ketika akses pendidikan semakin merata dan setiap anak merasa dihargai di lingkungan sekolah, maka peluang untuk melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing akan semakin besar.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas kesempatan hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah tantangan pemerataan akses pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan infrastruktur, pembinaan karakter, dan perlindungan anak dalam satu ekosistem pendidikan yang terpadu.

Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Dengan konsep sekolah berasrama, peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang lebih kondusif, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Tidak hanya memberikan layanan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai ruang tumbuh yang membantu anak mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan karakter.

Salah satu fokus utama program ini adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Pendidikan berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses pembelajaran secara optimal. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya mencakup ruang kelas, tetapi juga asrama, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, ruang keterampilan, hingga sarana teknologi informasi yang mendukung pembelajaran modern.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak di daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Salah satu proyek yang tengah dipercepat adalah pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 2 di Kabupaten Pacitan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 2 di Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah. Pembangunan Sekolah Rakyat Pacitan dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero). Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang modern.

Selain di Jawa Timur, pembangunan Sekolah Rakyat juga diperluas ke kawasan Indonesia timur. Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran Rp260 miliar untuk membangun Sekolah Rakyat di Desa Tikonu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Bupati Kolaka Amri saat ditemui di Kolaka, Kamis, mengatakan Sekolah Rakyat yang akan dibangun tersebut dirancang dengan konsep sekolah asrama dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang belajar berfasilitas lengkap hingga kelengkapan kebutuhan siswa.

Ia menyebutkan bahwa infrastruktur pembangunan sekolah tersebut akan menggunakan lahan milik pemerintah daerah seluas kurang lebih delapan hektare. Amri menambahkan kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi momentum penting untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda. Kehadiran fasilitas pendidikan yang representatif diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal.

Di era transformasi digital, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Penyediaan jaringan internet, perangkat digital, dan sistem pembelajaran berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan digital sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dukungan teknologi, peserta didik memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Namun keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik yang memadai. Sekolah Rakyat juga mengedepankan pembinaan karakter sebagai bagian integral dari proses belajar. Peserta didik dibimbing untuk mengembangkan disiplin, tanggung jawab, semangat gotong royong, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Lingkungan pendidikan berasrama memungkinkan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui interaksi yang lebih intensif antara peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Selain pembinaan, perlindungan anak menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, maupun eksploitasi. Karena itu, sistem pendidikan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk kesehatan, pengasuhan, dan keamanan selama proses pendidikan berlangsung.

Kehadiran guru, pembina, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur pendukung lainnya memungkinkan kebutuhan peserta didik dipantau secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi intelektual, emosional, maupun sosial.

Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, penguatan karakter, dan jaminan lingkungan yang aman, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan semakin luasnya pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, upaya mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional semakin memperoleh fondasi yang kuat.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus membangun generasi unggul dari keluarga kurang mampu. Melalui pendekatan pendidikan berasrama yang komprehensif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi rumah tumbuh bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi, karakter, dan masa depan yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalan penting untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.

“Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali.

Menurut Presiden, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan hidup yang lebih layak melalui pendidikan.

“Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya,” kata Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, investasi pada sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik,” ujarnya.

Selain menekankan pentingnya pendidikan, Presiden juga mengingatkan para siswa agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, menghormati guru, mencintai orang tua, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

“Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun,” pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan implementasi Sekolah Rakyat telah menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Menurutnya, pendidikan yang terintegrasi dengan sistem asrama mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak.

“Anak-anak dinilai menjadi lebih percaya diri, memiliki pertumbuhan fisik yang sehat, lebih disiplin dan semakin betah,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendampingan selama 24 jam penuh serta fasilitas yang mendukung proses belajar secara optimal. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di berbagai wilayah Indonesia. Atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah juga tengah membangun lebih dari 100 gedung permanen baru yang diproyeksikan mampu menampung hingga seribu siswa di setiap lokasi.

Saifullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pengembangan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah, serta penetapan peserta didik secara tepat sasaran.

Jakarta–Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi setiap anak untuk belajar, berkembang, serta meraih cita-cita tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga.

Presiden Prabowo menilai pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, negara harus hadir memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter maupun kemampuan akademik mereka.

“Setiap anak Indonesia berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang aman dan memberi harapan bagi anak-anak untuk meraih mimpi mereka,” tegas Prabowo Subianto.

Menurut Presiden, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendekatan yang menyeluruh, peserta didik diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, mandiri, dan berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menilai kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk memperluas pemerataan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas, program ini diyakini mampu meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Program ini membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan mencapai cita-cita mereka,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, keberadaan Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Pendidikan yang lebih merata akan memperkuat fondasi pembangunan nasional sekaligus menciptakan generasi muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Melalui komitmen yang terus diperkuat, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan harapan dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menjadi jembatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Oleh: Maya Pratiwi )*

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Melalui penguatan stok beras, perluasan jaringan distribusi, dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan nasional.

Kebijakan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perum Bulog menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah yang berada pada level tinggi, Bulog mempercepat distribusi bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP ke berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, distribusi SPHP, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

Ketersediaan stok yang kuat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak harga. Dengan cadangan yang memadai, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga keseimbangan pasar.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Hingga awal Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan sebelum akhir Juni.

Percepatan penyaluran bantuan pangan memiliki dampak yang sangat penting terhadap stabilitas harga. Ketika kebutuhan beras masyarakat penerima bantuan dapat dipenuhi melalui program pemerintah, tekanan permintaan di pasar menjadi lebih terkendali. Kondisi tersebut membantu mencegah kenaikan harga yang berlebihan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, distribusi beras SPHP terus diperluas ke berbagai saluran resmi. Hingga awal Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai ratusan ribu ton yang didistribusikan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Karena itu, Bulog terus mempercepat dan memperluas distribusinya agar manfaat program dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Efektivitas program tersebut terlihat dari kondisi harga beras yang relatif terkendali di berbagai daerah. Di Jawa Timur misalnya, pelaksanaan SPHP dan Bantuan Pangan turut berkontribusi menjaga harga beras medium tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP di wilayahnya telah mencapai lebih dari 65 ribu ton atau sekitar 66 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional dan menunjukkan tingginya efektivitas program dalam menjaga stabilitas pasar.

Selain beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan kepada lebih dari 5,6 juta penerima di Jawa Timur. Setiap penerima memperoleh beras dan minyak goreng yang membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan juga diperkuat melalui optimalisasi program SPHP sepanjang tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran SPHP kali ini berlangsung tanpa jeda sehingga distribusi beras kepada masyarakat dapat berjalan lebih konsisten.

Badan Pangan Nasional mencatat bahwa hingga April 2026 realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 371 ribu ton. Capaian tersebut didukung oleh perluasan kanal distribusi yang melibatkan BUMN, BUMD, ritel modern, serta pengecer pasar rakyat di berbagai daerah.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menilai keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program. Dengan semakin banyaknya saluran distribusi yang terlibat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap beras SPHP dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah mempertahankan harga beras SPHP sebagai instrumen penyeimbang pasar. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan gejolak harga beras dapat dikendalikan.

Keberhasilan program SPHP dan Bantuan Pangan juga tercermin dari semakin terkendalinya inflasi komoditas beras sepanjang 2026. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat mengalami tekanan cukup tinggi, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Stabilitas harga yang terjaga menjadi bukti bahwa sinergi antara penguatan stok, perluasan distribusi, dan bantuan pangan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pangan

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn), Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga beras.

Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyaluran bantuan pangan dan optimalisasi distribusi beras SPHP ke pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan telah menjangkau hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni.

Selain itu, BULOG telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.

Di daerah, langkah stabilisasi juga terus diperkuat. Pemimpin BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menyatakan distribusi beras SPHP, beras premium, bantuan pangan, dan MinyaKita terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.

“Langkah-langkah strategis ini diambil untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat, terkait kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok dan imbas dari adanya indikasi kenaikan harga di pasar,” ujar Taufan.

Sementara itu, Pemimpin BULOG Kanwil DIY Dedi Aprilyadi menegaskan percepatan distribusi beras SPHP dan MinyaKita terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia.

“Beras SPHP dan MinyaKita merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Oleh karena itu, distribusinya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.