Jakarta – Pemerintah terus memperkuat stabilitas pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan optimalisasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di tengah dinamika pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan perluasan penyaluran beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, realisasi bantuan pangan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP yang telah mencapai 315 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional karena seluruh cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman dan siap digunakan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan.

Di tingkat nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperluas jaringan distribusi SPHP melalui keterlibatan BUMN, BUMD, ritel modern, dan pengecer pasar rakyat.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif melalui BUMD untuk memperluas jangkauan program.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga beras SPHP karena program tersebut berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar.

Menurutnya, penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang kini telah menembus lebih dari 5 juta ton menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi pangan sepanjang 2026.

Oleh: Ezan Mahendra )*

Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah.

Salah satu langkah yang menunjukkan hasil positif adalah penguatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang dilaksanakan secara masif sepanjang tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Dengan dukungan stok beras nasional yang kuat, distribusi yang semakin luas, serta koordinasi lintas lembaga yang berjalan efektif, pemerintah mampu mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.

Perum Bulog memegang peran sentral dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah yang berada pada level sangat kuat, Bulog mampu menjalankan berbagai intervensi pasar secara optimal.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai sangat memadai untuk mendukung kebutuhan bantuan pangan, penyaluran SPHP, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Ketersediaan stok yang besar memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi ketika terjadi tekanan harga di pasar. Kondisi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa sistem cadangan pangan nasional semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping penguatan stok, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan sebelum akhir Juni sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Percepatan penyaluran bantuan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan daya beli masyarakat. Ketika kebutuhan pokok kelompok penerima bantuan dapat dipenuhi melalui program pemerintah, tekanan konsumsi di pasar menjadi lebih terkendali. Situasi tersebut membantu meredam kenaikan harga sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.

Program bantuan pangan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif. Selain membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan sehari-hari, program ini turut mendukung stabilitas pasar karena distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih merata.

Penguatan stabilitas harga juga dilakukan melalui optimalisasi penyaluran beras SPHP. Hingga awal Juni 2026, Bulog telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Upaya pengendalian harga juga dilakukan secara intensif di tingkat daerah. Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, misalnya, terus memperkuat distribusi beras SPHP, beras premium, bantuan pangan, serta MinyaKita untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Pemimpin Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan pangan pokok tetap tersedia. Menurutnya, perluasan distribusi dilakukan melalui berbagai saluran resmi yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Jaringan distribusi tersebut melibatkan koperasi, Rumah Pangan Kita, outlet binaan instansi pemerintah, pedagang pasar, hingga ritel modern. Saat ini terdapat ratusan titik distribusi aktif yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan melalui mekanisme pasar yang terkontrol.

Penguatan distribusi juga diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pasar Murah yang secara rutin digelar di berbagai daerah. Program ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar umum.

Langkah serupa juga dijalankan oleh Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Percepatan distribusi beras SPHP dan MinyaKita dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan harga pangan tetap stabil serta pasokan tersedia dalam jumlah yang cukup.

Pemimpin Bulog Kanwil DIY, Dedi Aprilyadi, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan melalui pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah, kios pangan, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sementara distribusi MinyaKita diperluas melalui pasar rakyat dan jaringan Rumah Pangan Kita yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain memperkuat distribusi, Bulog DIY juga melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar rakyat guna memastikan efektivitas program stabilisasi. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras medium masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan MinyaKita juga terpantau aman dengan harga yang masih sesuai ketentuan.

Dedi Aprilyadi menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola Bulog DIY mencapai sekitar 244 ribu ton dan berada dalam kondisi aman untuk mendukung berbagai program pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa realisasi penyaluran bantuan pangan di wilayah tersebut telah mencapai 83 persen dari target yang ditetapkan dan terus dipercepat agar seluruh penerima dapat memperoleh manfaat tepat waktu.
Kondisi harga pangan yang relatif terkendali saat ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah berjalan pada jalur yang tepat. Penguatan SPHP dan Bantuan Pangan tidak hanya mampu menjaga keterjangkauan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pengendalian inflasi.

*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pangan

JAKARTA — Di tengah tantangan ekonomi global dan kekhawatiran terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, industri pariwisata dan ekonomi kreatif terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi nasional.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat sepanjang awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan devisa sektor pariwisata pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai USD 4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun, naik 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Widiyanti.

Menurutnya, sektor pariwisata memiliki efek berganda yang besar karena mampu menggerakkan berbagai lapisan ekonomi masyarakat, mulai dari UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pekerja sektor jasa, transportasi, kuliner, hingga usaha akomodasi di daerah.

“Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan desa wisata sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Hingga Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Upaya memperluas kesempatan kerja juga diperkuat melalui sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru sekaligus alternatif bagi pekerja yang terdampak perubahan ekonomi.

“Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar,” kata Yassierli.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan pelatihan vokasi, program magang nasional, sertifikasi kompetensi, hingga reskilling bagi pekerja, termasuk mereka yang terdampak PHK melalui pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi pekerja terkait PHK serta memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, pemerintah juga terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” kata Afriansyah.

Dengan pertumbuhan sektor pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta perluasan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemerintah optimistis penciptaan lapangan kerja baru dapat terus ditingkatkan.

PAPUA TENGAH – Peningkatan jumlah tenaga kerja asli Papua di berbagai sektor strategis menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pembangunan yang semakin inklusif dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal. Kehadiran masyarakat asli Papua dalam berbagai posisi kerja, mulai dari tingkat teknis hingga manajerial, menunjukkan semakin terbukanya akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja asli Papua yang kini mencapai 40,9 persen di wilayah operasional Papua Tengah merupakan bukti nyata keberhasilan investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” ujar Tony Wenas.

Peningkatan keterlibatan tenaga kerja asli Papua tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Banyak pekerja lokal yang saat ini menempati posisi strategis merupakan lulusan program pelatihan dan penerima beasiswa pendidikan yang secara konsisten didukung perusahaan.

Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong melalui kemitraan dengan lebih dari 400 pengusaha lokal yang bergerak di berbagai sektor. Aktivitas usaha di bidang katering, transportasi, perbengkelan, hingga pertanian lokal terus berkembang dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

Salah satu pelaku usaha lokal, Grasella Kunong, mengaku merasakan manfaat langsung dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Usahanya kini berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” katanya.

Penguatan SDM lokal juga didukung melalui berbagai program sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Dukungan pembangunan fasilitas pendidikan dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah, penyediaan sarana belajar, serta program peningkatan kesehatan masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi Papua yang lebih kompetitif.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Meningkatnya proporsi tenaga kerja asli Papua menjadi bukti bahwa pembangunan yang inklusif dan berpihak pada SDM lokal mampu menghadirkan manfaat nyata, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah untuk jangka panjang.

Pemerintah mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas ketidakpastian global dengan memperluas Program Magang Nasional yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah menyediakan kuota peserta ditingkatkan dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang pada tahun ini. Langkah ini untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja.

Program magang nasional bertujuan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) mengakui kompensasi sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberi fasilitas 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan program Magang Nasional atau MagangHub Kemnaker.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, sertifikasi kompetensi tersebut memiliki peran penting agar daya saing tenaga kerja semakin meningkat.

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli.

Adapun skema sertifikasi yang difasilitasi antara lain Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, dan Supervisor Sumber Daya Manusia.

Diharapkan para lulusan Magang Nasional dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperluas Program Magang Nasional pada 2026. Tahun ini, jumlah peserta ditargetkan meningkat 50 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai upaya mempercepat penyerapan lulusan baru (fresh graduate) ke dunia kerja.

Dalam peningkatan sumber daya manusia dan antisipasi PHK Kemenaker juga melakukan kerja sama strategis kementerian lain. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah memperkuat sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) untuk mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di sektor ekonomi kreatif.

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda. Selain itu, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk memantau persoalan di sektor pertambangan dan industri lain yang berpotensi memicu tekanan terhadap tenaga kerja. Kemnaker juga akan kembali mengoptimalkan Program Magang Nasional 2026 dengan target 150.000 peserta sebagai salah satu upaya mencegah maraknya PHK belakangan ini.

“Selain melakukan koordinasi, kita juga akan mengoptimalkan kembali Program Magang Nasional 2026 yang targetnya 150.000 orang guna mencegah maraknya PHK,” ujarnya.

Yassierli juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk sejumlah relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah sejumlah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” tambahnya.

Hal ini disampaikannya guna merespons sejumlah pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal bahwa penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor. Biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya. Selain itu, sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut,” ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyarankan agar industri mulai aktif mencari pemasok lokal sebagai substitusi bahan baku impor untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan, kerajinan, atau produk konsumer, substitusi ke bahan baku lokal seringkali juga membuka peluang diferensiasi produk yang lebih kuat di pasar domestik.

“Ini bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi tentang membangun ketahanan rantai pasok yang tidak bergantung pada volatilitas kurs,” jelasnya. [*]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai kebijakan disiapkan untuk memastikan dunia usaha tetap produktif sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah secara aktif memantau perkembangan kondisi industri dan terus berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor usaha.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli.

Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai solusi untuk membantu industri yang menghadapi kendala operasional agar aktivitas usaha tetap berjalan dan penyerapan tenaga kerja dapat dipertahankan.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat strategi mitigasi ketenagakerjaan melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan ketahanan tenaga kerja menghadapi perubahan kondisi usaha yang bersifat dinamis.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah menyiapkan skema kemitraan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja berbasis masyarakat bagi tenaga kerja yang terdampak dinamika sektor pertambangan.

“Kita harus mengarahkan ini seperti apa, apakah dengan kemitraan dengan dunia usaha, menjadi pemilik usaha mandiri melalui pemberdayaan, atau perluasan kesempatan kerja berbasis masyarakat,” ujar Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara, Dendy Irwan Fahriza.

Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda juga telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif penguatan ekonomi masyarakat. Pemkot menyiapkan pemanfaatan fasilitas publik sebagai sentra UMKM, pelatihan keterampilan kerja, hingga dukungan pemasaran bagi pelaku usaha baru.

“Sekarang ini ada program sudah, jadi salah satunya adalah ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik itu untuk kita jadikan sebagai sentra UMKM,” kata Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy.

Marnabas menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah kini bergerak bersama untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap peluang ekonomi dan lapangan kerja baru.

“Jadi kita memang sedang merapatkan barisan untuk antisipasi itu,” pungkasnya.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi gelombang PHK akibat perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir dengan berbagai langkah mitigasi yang terukur. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan dampak jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya tahan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus mencermati perkembangan situasi ketenagakerjaan nasional dan menyiapkan berbagai langkah responsif untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul terhadap pekerja maupun dunia usaha.

“Pemerintah akan hadir dengan langkah nyata untuk merespons kondisi ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli.

Menurut dia, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk memastikan berbagai kebijakan ketenagakerjaan berjalan efektif, mulai dari upaya pencegahan PHK, perlindungan pekerja, hingga penciptaan peluang kerja baru. Pemerintah juga terus berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan yang dipicu kondisi ekonomi global.

“Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran di Indonesia,” kata Afriansyah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi internasional yang berpotensi memengaruhi aktivitas industri dalam negeri. Karena itu, berbagai program penguatan sumber daya manusia dan perluasan akses kerja terus dipacu agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memasuki pasar kerja.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan kuota Program Magang Nasional pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Untuk tahun 2026, Bapak Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka sekitar 150 ribu kesempatan magang, dari sebelumnya 100 ribu menjadi 150 ribu,” ujar Afriansyah.

Selain memperluas program magang, pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi melalui balai latihan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, terutama lulusan SMA dan SMK, agar lebih siap memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.

“Pelatihannya gratis dan peserta juga mendapatkan sertifikasi dari negara,” jelas Afriansyah.

Pemerintah menyiapkan puluhan ribu kuota pelatihan yang dapat diakses masyarakat melalui platform SIAPKerja. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri, tetapi juga sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dan adaptif. Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah memilih pendekatan yang tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko PHK, tetapi juga memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

MERAUKE – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikembangkan di berbagai wilayah Papua diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama penciptaan lapangan kerja sekaligus instrumen untuk meredam potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kehadiran proyek-proyek strategis tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat langsung dalam pembangunan.

Salah satu proyek yang menunjukkan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja berada di Papua Selatan. Pemerintah daerah memperkirakan proyek tersebut mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja pada puncak operasional yang ditargetkan berlangsung pada 2029. Angka tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sektor ketenagakerjaan di Tanah Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam PSN saat ini telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berjalan.

“Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung,” ujar Apolo Safanpo.

Jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek menuju fase produksi pada 2027. Kebutuhan tenaga kerja yang semakin besar diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan pasar kerja di Papua.

Di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi sejumlah daerah, perluasan kesempatan kerja melalui PSN dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Proyek tersebut tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah daerah juga terus mendorong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus diperkuat agar OAP memperoleh prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Selain membuka peluang kerja, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi terus dikembangkan agar tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan OAP tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring perkembangan PSN.

“Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tambah Apolo Safanpo.

Dengan proyeksi penyerapan hingga 15.000 tenaga kerja dan kebijakan yang memprioritaskan OAP, PSN di Papua diharapkan mampu menjadi penyangga ketenagakerjaan yang efektif, memperluas kesempatan kerja, serta membantu meredam potensi PHK melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan bioenergi nasional akan menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja sekaligus menjadi salah satu jawaban dalam mengatasi maraknya PHK dewasa ini.

Disisi keekonomiannya, pengembangan bioenergi nasional dapat menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp.11 triliun, serta menekan emisi karbon sekitar 12 juta ton CO2 per tahun. Potensi tersebut dapat tercapai apabila implementasi biomassa di pembangkit listrik mencapai 10 juta ton per tahun. Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya pemanfaatan biomassa secara masif tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

“Kalau implementasi biomassa reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun,” jelas Hokkop.

Ditambahkannya, biomassa menjadi salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan dengan cepat melalui program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Skema tersebut dilakukan dengan menggantikan sebagian penggunaan batu bara menggunakan biomassa yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

“Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional,” ujarnya.

Sementara, Hokkop juga menuturkan bahwa saat ini PLN telah menerapkan co-firing biomassa di 52 PLTU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2025 lali, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dan berkontribusi menurunkan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen.

Disisi lain, PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kCal/kg, mulai dari cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif, pungkasnya.

Hokkop juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa mencapai sekitar 83,4 juta ton per tahun. Potensi terbesar berada di Sumatera sebesar 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Selain biomassa, PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan biogas dan biohidrogen, salah satunya melalui pengolahan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam, ucapnya.