Author: admin bandungpedia

Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi. Penyampaian aspirasi buruh tetap dijamin, namun diharapkan dilakukan secara konstruktif dan melalui jalur dialog agar tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta dilandasi semangat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan upah minimum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif semata.

“UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistis agar memberi dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Heru.

Ia menjelaskan bahwa proses penetapan UMP kini telah memasuki tahap penting, seiring sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia mengumumkan besaran upah minimum terbaru.

Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Adapun UMP tertinggi masih tercatat di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876, sementara provinsi lainnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, produktivitas, dan kemampuan usaha di masing-masing wilayah.

Heru menambahkan bahwa kenaikan UMP yang ditetapkan secara proporsional berpotensi mendorong peningkatan daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan minimum.

“Peningkatan daya beli tersebut akan berdampak pada konsumsi rumah tangga dan memberikan efek berganda bagi sektor UMKM, perdagangan, serta jasa,” jelasnya.

Transparansi dalam penggunaan indeks dan formula pengupahan di setiap provinsi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan UMP.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan perubahan formula penetapan UMP 2026 dengan memperluas rentang indeks alfa dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9.

Kebijakan penetapan UMP 2026 ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memperkuat perlindungan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.

Direktur Eksekutif Great Institut, Dr. Sudarto, menyambut positif perluasan rentang indeks tersebut.

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang memperluas alfa hingga 0,9. Ini sinyal keberpihakan. Namun, kenaikan UMP 2026 sebaiknya minimal setara atau lebih tinggi dari tahun lalu,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian upah dilakukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas, agar tetap sejalan dengan kemampuan dunia usaha.

Hingga kini, sebagian besar provinsi telah menetapkan UMP 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif, dengan penyaluran aspirasi dilakukan secara dialogis dan konstruktif.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Heru Tjahjono, menilai kebijakan UMP 2026 memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut.

“Kebijakan ini dinilai strategis dalam melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kelangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global,” kata Heru Tjahjono.

Ia menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang disusun dengan semangat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Menurutnya, UMP tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai angka administratif.

“UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka administratif,” ujarnya.

Bupati Tulungagung periode 2003–2013 itu menambahkan bahwa kenaikan UMP yang ditetapkan secara proporsional berpotensi menjadi pendorong daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berupah minimum.

Peningkatan daya beli tersebut diyakini mampu merangsang konsumsi rumah tangga dan memberikan efek berganda bagi sektor UMKM, perdagangan, serta jasa lokal.

Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp5.729.876.

“Telah disepakati untuk kenaikan UMP Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876 UMP sebelumnya Rp 5.396.761, maka kenaikan sebesar 6,17 persen,” kata Pramono.

Ia menjelaskan penetapan tersebut mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan indeks alfa 0,75.

“Dalam rapat Dewan Pengupahan, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75, hal itu UMP dapat dipastikan mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan penetapan upah minimum di wilayahnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlanjutan usaha.

“Kami ingin memastikan buruh terlindungi, daya beli terjaga, dan iklim investasi tetap sehat,” kata Ahmad Luthfi.

Jakarta — Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan layanan khusus dan memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan distribusi energi di jalur mudik dan kawasan wisata.

Salah satu layanan yang disiagakan adalah Serambi MyPertamina dan Layanan Motoris BBM. Layanan ini ditujukan untuk membantu pemudik yang berpotensi kehabisan bahan bakar di perjalanan, terutama akibat salah memperhitungkan jarak tempuh menuju SPBU terdekat di tengah kepadatan lalu lintas.

Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui call center 135 atau aplikasi MyPertamina dengan memilih fitur layanan antar dan jenis BBM yang dibutuhkan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan Serambi MyPertamina telah beroperasi sejak 13 November 2025 dan akan terus tersedia hingga dua minggu setelah perayaan Tahun Baru.

Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Pertamina dalam mendukung perjalanan masyarakat selama periode libur panjang.

“Jadi memang kita selalu mempersiapkan layanan tambahan ya, di momen-momen perayaan-perayaan hari besar, Natal, kemudian juga Ramadhan dan Idul FItri, tentunya dengan banyaknya masyarakat yang bepergian, mudah-mudahan adanya Rest Area menjadi poin penting untuk melakukan pengisian bahan bakar dan juga beristirahat sementara dan menghindari kelelahan di perjalanan,” ujar Ahad Rahedi.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru untuk menjamin stabilitas pasokan energi nasional. Sebanyak 1.886 SPBU disiagakan selama 24 jam di seluruh Indonesia, didukung 210 unit mobil tangki standby di jalur rawan kepadatan sebagai cadangan suplai BBM.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan perusahaan menyiapkan empat pilar layanan sebagai strategi utama: ketersediaan energi di SPBU dan pangkalan LPG, kesiapan terminal dan sarana distribusi, dukungan untuk penerbangan dan pelayaran, serta layanan khusus di wilayah atensi.

“Masa siaga tahun ini memiliki tantangan tersendiri seiring tren permintaan BBM yang meningkat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah. Mitigasi risiko menjadi fokus, terutama di daerah yang sulit diakses,” ujar Mars Ega

Ia menegaskan bahwa berbagai langkah antisipatif terus diperkuat guna menjaga keandalan distribusi energi nasional.

“Kami berharap seluruh upaya ini dapat memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan energi terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Mars Ega. #

Jakarta – Pemerintah mengubah skema pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri sepakat menerapkan pembatasan di jalan tol secara menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026.

Perubahan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan perjalanan, di tengah proyeksi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

“Pemerintah akan mengevaluasi pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan. Pembatasan ini bersifat dinamis, sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Perubahan pengaturan ini juga mempertimbangkan penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara serta imbauan Work From Anywhere (WFA) yang diperkirakan menggeser pola perjalanan masyarakat selama Nataru. Dengan dinamika tersebut, pemerintah memilih pendekatan yang lebih adaptif agar kinerja jaringan jalan tetap terjaga.

“Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat,” kata Menhub Dudy.

Pemerintah mengimbau operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang untuk menyesuaikan perencanaan perjalanan, mengelola rantai pasok secara lebih efisien, serta mengatur ulang jadwal distribusi agar tetap berjalan tertib.

“Koordinasi kami dengan Korlantas Polri akan memastikan langkah manajemen operasional, termasuk diskresi Kepolisian, dapat diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan,” tegas Dudy.

Sementara itu, Kasubdit PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono mengatakan pihaknya memperketat pengawasan terhadap angkutan barang selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hingga saat ini, ribuan truk sumbu tiga atau lebih telah dialihkan dari ruas jalan tol guna menjamin kelancaran arus lalu lintas.

“Kegiatan penyekatan ini merupakan wujud komitmen Sat PJR dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bagi masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan libur Natal,” ujar Kompol Dhanar Dhono.

Lebih lanjut, Dhanar mengimbau para pengusaha angkutan barang dan pemilik logistik mematuhi jadwal pembatasan operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Petugas di lapangan akan tetap bersiaga melakukan penyekatan dan pengalihan ke jalur arteri, kecuali angkutan pengangkut BBM, ternak, pupuk, dan sembako.

Oleh : Rachmat Fajar Ramadhan )*

Saat momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, isu stabilitas harga dan ketersediaan pangan kembali menjadi perhatian publik. Momentum akhir tahun kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi harga. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas pasar, tetapi juga secara langsung menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah pemerintah memperketat pengawasan pasokan sembilan bahan pokok (sembako) dan menindak tegas pelanggaran harga merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga ketenangan sosial dan kepastian ekonomi masyarakat.

Pemerintah memahami bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Kenaikan harga sembako secara tidak wajar menjelang hari besar keagamaan dapat memicu keresahan dan ketidakadilan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks tersebut, pengawasan harga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan perlindungan konsumen. Negara memiliki tanggung jawab memastikan distribusi pangan berjalan adil dan terjangkau. Kebijakan pengetatan pengawasan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) pangan diperketat demi menjaga stabilitas harga serta ketenangan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diperlukan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan distribusi pangan berjalan secara adil. Amran menilai praktik menaikkan harga secara spekulatif menjelang hari besar sangat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang merugikan konsumen. Penegakan aturan dilakukan secara tegas namun tetap terukur agar tidak mengganggu iklim usaha yang sehat.

Seluruh jajaran Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional telah diterjunkan langsung ke lapangan. Kehadiran aparat pemerintah di sentra produksi, distribusi, dan pasar menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan. Temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi gejolak harga yang lebih luas. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan pengawasan intensif, stabilitas pangan nasional diharapkan tetap terjaga selama periode libur panjang.

Penguatan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui berbagai instrumen stabilisasi harga. Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa pemerintah menjaga harga jual pangan strategis agar sesuai dengan harga acuan penjualan dan HET. Kebijakan ini bertujuan memastikan konsumen memperoleh pangan dengan harga wajar. Stabilisasi harga tidak hanya mengandalkan intervensi pasar, tetapi juga pengawasan ketat terhadap rantai distribusi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah minyak goreng rakyat, Minyakita. Pemerintah bersama Satgas Pangan dan Kementerian Dalam Negeri aktif melakukan pengecekan lapangan. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait penjualan Minyakita di atas ketentuan harga. Respons cepat terhadap laporan publik menunjukkan bahwa pengawasan tidak bersifat simbolik, melainkan benar-benar dijalankan. Mekanisme pengaduan masyarakat pun menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan harga pangan. Dengan demikian, kontrol harga berjalan secara partisipatif dan transparan.

Perum Bulog juga memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap penjualan Minyakita dan telur ayam ras di atas HET. Stabilitas harga merupakan syarat utama untuk melindungi daya beli masyarakat. Bulog menemukan adanya harga telur ayam ras yang dijual hingga Rp32.000 per kilogram, melebihi ketentuan maksimal Rp30.000. Temuan tersebut langsung diserahkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti.

Langkah penindakan bukan semata-mata bersifat represif, tetapi bertujuan mengembalikan keseimbangan pasar. Penyesuaian harga harus segera dilakukan agar konsumen tidak dirugikan, terutama pada momentum hari besar keagamaan. Selain itu, Bulog secara aktif melakukan monitoring dan operasi pasar secara serentak. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional. Sinergi lintas lembaga memastikan respons pemerintah berjalan cepat dan terkoordinasi.

Pengawasan dari hulu hingga hilir menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam menghadapi dinamika pasar pangan. Mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan eceran, seluruh mata rantai harus diawasi secara menyeluruh. Kebijakan ini mencegah terjadinya penumpukan pasokan di satu titik yang dapat memicu kelangkaan semu. Dengan data dan pemantauan lapangan yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis kondisi riil. Pendekatan ini memperkuat efektivitas kebijakan stabilisasi harga.

Langkah tegas pemerintah juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha agar mematuhi aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menciptakan kepastian usaha sekaligus melindungi konsumen. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas harga bukan untuk mematikan usaha, melainkan menjaga persaingan yang sehat. Efek jera bagi pelanggar diharapkan dapat mencegah praktik serupa di masa mendatang. Dengan begitu, ekosistem pangan nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan pengawasan ketat ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak bersifat musiman, melainkan bagian dari agenda strategis nasional. Konsistensi kebijakan menjadi modal penting dalam menghadapi fluktuasi permintaan dan pasokan. Sinergi antarlembaga yang telah dibangun perlu terus dipertahankan dan diperkuat. Dengan demikian, pengelolaan pangan nasional semakin adaptif dan responsif.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Oleh: Rustam Khoiruddin (*

Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momentum krusial bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Mobilitas masyarakat meningkat signifikan, konsumsi energi melonjak, serta kebutuhan pangan cenderung naik. Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi sangat vital untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pangan tetap terjaga, sekaligus harga tetap terkendali. Tahun ini, pemerintah menunjukkan kesiapsiagaan yang patut diapresiasi melalui langkah-langkah terukur dan berbasis data.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa ketahanan energi nasional berada dalam kondisi aman selama libur Nataru 2025/2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan BBM cukup untuk memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat. Ketahanan pertalite atau RON 90 berada di kisaran 19 hari, melampaui batas minimum nasional 17–18 hari. Untuk RON 92, ketahanannya di atas 23 hari, sementara RON 95 bahkan mencapai lebih dari 31 hari. Angka-angka ini mencerminkan perencanaan yang matang dan antisipatif.

Tidak hanya bensin, pasokan solar juga berada pada level aman. Solar subsidi CN48 memiliki ketahanan sekitar 15 hari, di atas batas minimum 14 hari. Sementara itu, solar non-subsidi CN53 mencapai sekitar 25 hari. Ketahanan avtur yang berada di atas 29 hari juga menjadi indikator penting bahwa sektor transportasi udara, yang biasanya padat saat Nataru, tidak akan terganggu oleh persoalan pasokan energi. Di sisi kelistrikan, kondisi nasional dinyatakan normal dengan ketersediaan bahan baku pembangkit, baik BBM, gas, maupun batu bara, berada di atas 10 hari. Hal ini memberi rasa aman bagi masyarakat bahwa aktivitas rumah tangga dan ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan listrik.

Komitmen pemerintah semakin diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang menegaskan bahwa kecukupan energi selama Nataru menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi gangguan, termasuk dampak bencana alam yang sempat memengaruhi distribusi BBM di sejumlah wilayah. Namun, respons cepat dilakukan dengan pengiriman tambahan pasokan dari Dumai dan Sumatera Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif, tidak sekadar reaktif, dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Lebih jauh, peningkatan cadangan BBM nasional dari kisaran minimal 18 hari menjadi 24–26 hari patut dipandang sebagai strategi jangka menengah yang cerdas. Kebijakan ini tidak hanya untuk menghadapi Nataru, tetapi juga sebagai antisipasi rangkaian hari besar keagamaan setelahnya, seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Dengan demikian, stabilitas energi tidak bersifat musiman, melainkan berkelanjutan.

Di sektor pangan, pemerintah juga menunjukkan keseriusan yang sama. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, memastikan bahwa kondisi pasokan dan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tetap aman dan terkendali selama Natal dan Tahun Baru. Sebagai pusat distribusi beras terbesar di Indonesia, PIBC menjadi barometer utama pergerakan harga dan pasokan nasional. Fakta bahwa aktivitas perdagangan berjalan normal dan kondusif menjadi sinyal positif bagi stabilitas pangan nasional.

Data harga yang disampaikan juga menunjukkan hasil nyata dari pengendalian pemerintah. Harga beras medium rata-rata berada di angka Rp12.300 per kilogram, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) zona 1 sebesar Rp13.500 per kilogram. Sementara itu, beras premium berada di kisaran Rp13.700 per kilogram, juga di bawah HET Rp14.900 per kilogram. Kondisi ini membuktikan bahwa pasokan yang cukup dan distribusi yang lancar mampu menahan gejolak harga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Upaya menjaga stabilitas tidak berhenti di hilir. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya komitmen harga di tingkat grosir. Stabilitas harga di hulu dinilai akan menciptakan rantai distribusi yang sehat, memberi ruang usaha yang wajar bagi pengecer, dan pada saat yang sama melindungi konsumen. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat luas.

Ketegasan pemerintah juga terlihat dari sikap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menjelang Nataru, pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET. Penegakan aturan ini didukung oleh kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada justifikasi bagi lonjakan harga. Masa imbauan dinyatakan telah berakhir, dan pemerintah kini mengedepankan pengawasan ketat serta penindakan langsung di lapangan.

Dari perspektif sosial, langkah-langkah ini memiliki dampak yang jauh melampaui aspek teknis. Stabilitas BBM, listrik, dan pangan selama Nataru memberikan rasa aman psikologis bagi masyarakat. Keluarga dapat merayakan hari besar keagamaan dengan tenang, pelaku usaha kecil tetap bisa beraktivitas, dan perekonomian lokal bergerak tanpa tekanan berlebihan akibat fluktuasi harga atau kelangkaan pasokan.

Menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan kebutuhan, publik patut memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah. Data pasokan yang kuat, distribusi yang terjaga, serta pengawasan yang tegas menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja untuk rakyat. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha, stabilitas BBM, LPG, listrik, dan pangan selama Nataru bukan sekadar janji, melainkan realitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepercayaan publik menjadi modal sosial penting agar upaya menjaga stabilitas ini terus berjalan efektif demi kepentingan bersama.

(* Penulis merupakan Pemerhati Sosial

Aceh Tamiang – Bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Berbagai bantuan yang disalurkan dinilai sangat bermakna bagi masyarakat, tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga membangkitkan optimisme dan semangat pemulihan pascabencana.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam Negeri, Tim Penggerak PKK Pusat, dan sejumlah perusahaan garmen nasional menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

“Bantuan berjumlah 62.169 paket yang terdiri atas selimut, kemeja, sarung, mukena, pembalut, beras, serta aneka makanan,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang.

Mendagri menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan respons cepat pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menegaskan bahwa bantuan ini tidak bersifat sementara. Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025. Presiden Prabowo menyetujui langkah pemerintah untuk memfasilitasi perusahaan garmen agar dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Ini bukan bantuan sekali saja. Pemerintah akan terus melanjutkan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Selain bantuan logistik, pemerintah juga memperkuat pemenuhan kebutuhan air bersih melalui dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dua unit teknologi Air Siap Minum (Arsinum) Mobile dihadirkan untuk membantu masyarakat memperoleh air bersih dan air minum yang layak.

Peneliti Ahli Madya BRIN sekaligus inovator Arsinum, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa Arsinum Mobile mampu memproduksi hingga 30 ribu liter air bersih per hari dengan kualitas sesuai standar kesehatan.

“Air hasil pengolahan telah memenuhi standar Permenkes dan aman untuk dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan BRIN.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Tamiang, kami mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat bermanfaat dan benar-benar meringankan kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Syuibun.

Sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset menunjukkan komitmen negara dalam penanganan bencana secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga simbol kepedulian dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang. ***

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi para korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Presiden memastikan seluruh Huntara yang telah direncanakan akan rampung dalam waktu satu bulan agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang layak dan aman.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di tenda pengungsian, sehingga pembangunan Huntara dipercepat dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

“Saya melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Bisa selesai hunian sementara sebulan, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana yang mengungsi di Posko Pengungsian SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat serta proses pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

Menurut Presiden Prabowo, percepatan penyediaan tempat tinggal layak menjadi prioritas utama dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Hunian sementara dinilai penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih aman dan manusiawi.

Selain solusi jangka pendek, Prabowo juga memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para korban terdampak. Hunian tersebut dirancang dengan ukuran dan kualitas yang memadai sebagai tempat tinggal permanen.

“Sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kualitasnya cukup lumayan besar, 70 meter persegi,” jelas Prabowo.

Prabowo mengatakan, pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keamanan bangunan, kelayakan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat setempat agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, hingga para relawan yang bekerja di lapangan.

“Saya terima kasih kepada TNI, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu membahu,” ujar Prabowo.

Dengan penegasan langsung dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis pembangunan Huntara bagi korban banjir Sumatera dapat selesai sesuai target. Komitmen ini diharapkan menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi rakyat yang terdampak bencana alam.

Oleh: Juana Syahril)*

Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh menunjukkan hasil nyata. Setelah melewati fase darurat yang penuh keterbatasan, perbaikan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan akses transportasi kini mulai mengembalikan denyut kehidupan masyarakat. Pemulihan yang dilakukan secara bertahap ini tidak hanya memulihkan layanan publik, tetapi juga menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi lokal di berbagai wilayah terdampak.

Pemerintah memastikan proses pemulihan dilakukan dengan pendekatan terukur dan berorientasi pada keselamatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemulihan kelistrikan Aceh dilakukan secara bertahap pascabencana untuk menjamin keamanan masyarakat. Kerusakan infrastruktur distribusi yang masih terjadi di sejumlah wilayah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tahapan penyalaan listrik.

Secara sistem, kelistrikan Aceh telah kembali normal. Namun, pemerintah mencatat masih terdapat empat kabupaten yang menjalani pemadaman bergilir karena jaringan tegangan rendah belum sepenuhnya pulih. Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah menjadi wilayah yang masih memerlukan penanganan lanjutan. Kendati demikian, ketersediaan energi secara umum berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

Pemerintah menegaskan bahwa kendala yang terjadi tidak bersumber dari pembangkit listrik. Pasokan energi tersedia dan siap disalurkan. Tantangan utama berada pada kondisi fisik infrastruktur di lapangan, seperti tiang listrik, jaringan distribusi, serta akses jalan yang rusak akibat banjir dan longsor. Di beberapa lokasi, kondisi tanah yang belum stabil dan genangan air masih menjadi hambatan bagi percepatan pemulihan.

Pendekatan bertahap dipilih sebagai langkah mitigasi risiko. Pemerintah menahan penyalaan total di sejumlah titik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan warga. Upaya ini dilakukan agar pemulihan tidak menimbulkan dampak lanjutan yang berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya di wilayah yang akses jalannya belum sepenuhnya pulih.

Di tengah keterbatasan tersebut, perkembangan positif terus terlihat. Banda Aceh telah kembali menikmati pasokan listrik normal dengan daya mencapai 120 megawatt, setara dengan kondisi sebelum bencana. Pemulihan ini menjadi penanda penting kembalinya aktivitas ekonomi, perdagangan, serta pelayanan publik di pusat pemerintahan dan kawasan sekitarnya.

Pemadaman bergilir di empat kabupaten tersisa sebagian besar dipicu oleh kerusakan jalan, tiang, dan menara listrik. Sejumlah infrastruktur yang sempat diperbaiki bahkan kembali roboh akibat meningkatnya debit air. Meski demikian, upaya perbaikan terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Pemerintah mengoordinasikan pemulihan dengan melibatkan PLN, Kementerian ESDM, TNI-Polri, serta masyarakat setempat. Sistem backbone kelistrikan Sumatera, termasuk wilayah Bireuen dan Arun, telah kembali terhubung. Dengan pulihnya jaringan utama tersebut, pemulihan kini difokuskan pada penyelesaian jaringan tegangan rendah agar pasokan listrik dapat menjangkau seluruh permukiman secara aman.

Pemulihan listrik Aceh juga menjadi bagian dari pengamanan sektor energi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah menargetkan penyalaan penuh dapat dilakukan secara bertahap seiring rampungnya perbaikan infrastruktur. Upaya ini sekaligus memastikan stabilitas energi tetap terjaga pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Aceh kini kembali menikmati pasokan listrik setelah sempat mengalami pemadaman akibat banjir bandang dan longsor. Kembalinya listrik membawa dampak langsung bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari beroperasinya kembali usaha kecil dan menengah, pasar tradisional, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

Pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria mengatakan bahwa pemulihan kelistrikan di Aceh mencerminkan keberhasilan pengambilan keputusan teknis dan manajerial sejak fase awal pascabencana. Menurutnya, langkah memulai pemulihan lebih dini meski kondisi lapangan belum sepenuhnya kondusif menjadi kunci agar dampak pemadaman tidak berlangsung berkepanjangan.

Dampak bencana yang meluas dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi membuat gangguan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi di permukiman, tetapi juga pada infrastruktur utama antardaerah. Kondisi ini menuntut pemulihan dilakukan secara paralel di banyak titik strategis, bukan secara berurutan.

Sejak hari-hari awal pascabencana, proses pemulihan dilakukan di tengah akses jalan yang terputus, lumpur tebal, cuaca ekstrem, serta potensi banjir susulan. Distribusi material dan peralatan kelistrikan dilakukan melalui jalur alternatif, termasuk jalur udara, sementara petugas menjangkau wilayah terisolasi dengan dukungan transportasi khusus. Di beberapa titik transmisi utama, tower darurat dibangun untuk mengamankan sistem.

Seiring jaringan utama kembali tersambung, penyalaan listrik dilakukan secara bertahap melalui proses sinkronisasi dan penstabilan sistem. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan pasokan listrik aman dan berkelanjutan, sehingga tidak memicu gangguan lanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemulihan pascabencana dipimpin langsung oleh jajaran direksi untuk memastikan proses berjalan cepat dan terkoordinasi. Setelah sistem pulih, fokus diarahkan pada pengamanan instalasi pelanggan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa risiko.

Pemulihan bertahap ini menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dasar menjadi kunci kebangkitan daerah pascabencana. Dengan akses listrik dan transportasi yang terus membaik, aktivitas ekonomi lokal kembali bergerak, membuka harapan baru bagi pemulihan Aceh yang lebih kuat dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah menegaskan bahwa ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana menjadi prioritas strategis yang tidak dapat ditawar, terutama pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam konteks ini, negara hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan darurat, tetapi sebagai pengelola risiko bencana yang bekerja secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan rakyat sebagai poros utama kebijakan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa respons pemerintah terhadap bencana banjir di Sumatera harus mencerminkan ketegasan negara dalam melindungi warganya. Menurut Presiden, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap reaktif, melainkan harus menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi antara mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Dengan kerangka tersebut, setiap kejadian bencana menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi risiko serupa di masa depan.

Presiden memandang bahwa banjir yang terjadi di Sumatera menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur kebencanaan diminta bekerja dalam satu komando yang jelas agar proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Penegasan ini sekaligus mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang menempatkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat terdampak.

Dalam kerangka ketangguhan nasional, Presiden juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan logistik kebencanaan. Akses jalan, jembatan, jalur distribusi, hingga sarana transportasi alternatif harus dipastikan berfungsi agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan. Pemerintah memandang bahwa kecepatan distribusi bantuan merupakan faktor kunci dalam menekan dampak lanjutan bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun stabilitas sosial.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan banjir di Sumatera harus disertai dengan langkah pemulihan yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Pemulihan infrastruktur dasar, perumahan warga, serta aktivitas ekonomi masyarakat menjadi fokus utama agar daerah terdampak dapat segera bangkit. Dalam pandangan Presiden, pemulihan yang efektif bukan hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas negara dalam menghadapi krisis.

Presiden juga menempatkan bencana sebagai bagian dari tantangan nasional yang membutuhkan pendekatan adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, tata kelola lingkungan, serta perencanaan ruang yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas.

Setelah arah kebijakan Presiden ditegaskan secara menyeluruh, implementasi teknis di lapangan menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks inilah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sentral sebagai ujung tombak koordinasi kebencanaan nasional.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa penanganan banjir di Sumatera dilakukan melalui mobilisasi sumber daya secara terukur dan berlapis. BNPB memastikan bahwa data kebencanaan dihimpun secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan skala respons sesuai dengan tingkat dampak di masing-masing wilayah.

Penyaluran bantuan logistik menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat. BNPB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan perlengkapan darurat bagi warga terdampak. Distribusi bantuan dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk darat, laut, dan udara, guna menjangkau wilayah yang aksesnya terhambat akibat banjir.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memfokuskan perhatian pada proses evakuasi dan perlindungan kelompok rentan. Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dalam skema penanganan bencana. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama respons kebencanaan.

Dalam tahap berikutnya, BNPB berperan dalam mendukung pemulihan pascabencana melalui koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Abdul Muhari menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, daerah terdampak tidak hanya kembali ke kondisi semula, tetapi memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa depan.

Secara keseluruhan, sinergi antara arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan implementasi teknis yang dijalankan BNPB mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketangguhan nasional. Penanganan banjir di Sumatera tidak hanya menjadi respons atas krisis, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran nasional dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks. Dengan pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan rakyat, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi masa depan masyarakat Indonesia.

)* Pengamat Isu Strategis