Penulis: admin bandungpedia

Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang kuat pada agenda kemandirian nasional. Orientasi tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai dua tahun merupakan waktu yang masih relatif singkat untuk menghakimi keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, periode tersebut dinilai cukup untuk membaca karakter dan prioritas seorang presiden dalam menggunakan kekuasaan serta menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” ujar Komaruddin.

Menurutnya, Prabowo memiliki karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Pandangan tersebut dinilai semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta persaingan kekuatan global.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan manusia sekaligus upaya negara memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih baik.

Di sisi lain, Komaruddin mengingatkan bahwa besarnya ambisi kebijakan harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, negara kuat tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pemimpin, tetapi juga oleh hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, perkembangan teknologi, pengendalian korupsi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sementara itu, Ketua Umum Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menegaskan komitmen relawan untuk terus mengawal pemerintahan agar program yang berpihak kepada rakyat berjalan sesuai tujuan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal dan menyampaikan masukan dari masyarakat agar program pemerintah terus berbenah menjadi lebih baik,” katanya.

Nasarudin menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran bukan akhir perjuangan relawan, melainkan menjadi tanggung jawab untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kapasitas negara menjadi salah satu agenda penting yang terus diuji melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Pemerintahan tidak hanya dituntut memiliki kekuatan politik, tetapi juga memastikan kebijakan besar diterjemahkan secara efektif hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai masa dua tahun belum cukup untuk menghakimi keseluruhan kinerja pemerintahan, tetapi sudah dapat menjadi momentum membaca arah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” kata Komaruddin.

Menurutnya, kekuatan negara perlu berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif. Prabowo dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang menempatkan kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri. Tantangannya adalah memastikan kekuatan tersebut diwujudkan melalui institusi yang bekerja efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik.

Pandangan tersebut relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang saat ini mengonsolidasikan berbagai program besar. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Agenda tersebut mencakup penguatan pangan dan energi, pembangunan manusia, kesehatan, ekonomi desa, pertahanan dan keamanan, hingga investasi dan perdagangan global.

Di tingkat masyarakat, kesinambungan program juga mendapat perhatian dari relawan pendukung pemerintah. Ketua Umum Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran Nasarudin menegaskan dukungan politik harus dibarengi pengawalan terhadap implementasi kebijakan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal,” ujar Nasarudin.

Ia menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran justru membawa tanggung jawab lebih besar bagi relawan untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan.

Penguatan tata kelola menjadi semakin penting karena program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan perumahan dan hilirisasi membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta pengawasan berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan konsolidasi kebijakan, penguatan institusi dan pengawalan masyarakat yang konstruktif, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi fondasi menuju negara yang semakin kuat, pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang manfaatnya semakin terasa bagi rakyat.***

*) Oleh : Gavin Asadit

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat agar manfaatnya semakin merata dan tepat sasaran. Pemerintah kini mempertajam prioritas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Penajaman sasaran dilakukan melalui pemutakhiran data dan penataan kembali penerima manfaat sehingga intervensi gizi dapat memberikan dampak yang lebih besar.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari seberapa tepat program tersebut menyasar kelompok yang menghadapi persoalan gizi paling serius.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penajaman sasaran merupakan langkah penting agar MBG hadir terlebih dahulu bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Menurutnya, wilayah 3T, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, menjadi prioritas karena masih menghadapi tantangan akses layanan dan persoalan gizi.

Zulkifli juga menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat di wilayah tersebut memperoleh layanan MBG secara baik. Dukungan pendataan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi bagian penting untuk memastikan penerima manfaat dapat ditentukan secara lebih akurat.

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang kemudian disinkronkan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi salah satu fokus utama dalam perluasan MBG. Menurut Sudaryono, pendekatan berbasis data diperlukan agar pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga diarahkan ke lokasi yang memiliki kebutuhan paling mendesak.

Dalam refocusing terbaru, pemerintah juga menyiapkan tambahan titik SPPG yang akan disisir berdasarkan kebutuhan wilayah. Sebagian di antaranya diarahkan ke daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Kebijakan tersebut membuat pelaksanaan MBG di daerah 3T memiliki perlakuan khusus. Sejak Maret 2026, anak sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan risiko stunting tinggi mendapat MBG selama enam hari sekolah, termasuk Sabtu. Kebijakan ini dirancang agar asupan gizi anak tetap terjaga setiap hari.

Dengan demikian, prinsip pemerataan dalam MBG tidak semata-mata berarti memberikan porsi yang sama kepada seluruh wilayah. Pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih berkeadilan, yakni memberikan dukungan lebih besar kepada wilayah yang memiliki hambatan akses dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mendukung penataan ulang program tersebut. Budi menilai perbaikan tata kelola MBG perlu didukung dengan keahlian kesehatan dan gizi agar penentuan penerima manfaat maupun standar makanan semakin sesuai dengan kebutuhan.

Kementerian Kesehatan, menurut Budi, siap membantu BGN melalui tenaga ahli kesehatan dan gizi anak. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga harus terhubung dengan agenda peningkatan status kesehatan masyarakat dan pencegahan masalah gizi.

Penguatan sinergi antarlembaga juga menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Program MBG perlu berjalan sejalan dengan intervensi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta penguatan peran keluarga.

Selain anak sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran penting karena pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tumbuh kembang anak.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemberian makanan, tetapi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

Wilayah 3T juga memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Kondisi geografis, jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, hingga biaya distribusi dapat membuat penyediaan makanan bergizi menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan dukungan logistik, ketersediaan bahan pangan, tenaga pelaksana, hingga standar keamanan makanan tetap terjaga. Peran pemasok lokal juga dapat diperkuat sehingga program MBG sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha daerah.

Jika dilakukan secara konsisten, kebijakan tersebut dapat membuat MBG semakin adil dan inklusif. Daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses justru mendapatkan perhatian lebih besar sesuai tingkat kebutuhannya.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan sekadar tentang berapa banyak makanan yang telah dibagikan, melainkan tentang seberapa besar program tersebut mampu memperbaiki kualitas gizi dan membuka kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak Indonesia.

Dengan memprioritaskan wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG pun diarahkan menjadi instrumen pemerataan yang memastikan anak-anak di wilayah paling membutuhkan tidak tertinggal dalam memperoleh hak atas gizi yang baik.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam memperluas jangkauan manfaat kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan kembali sasaran penerima dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat dan mengarahkan kapasitas program ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari seberapa luas program menjangkau masyarakat, tetapi juga dari seberapa tepat manfaatnya diberikan kepada kelompok yang menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan akses. Prioritas terhadap wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh akses pangan bergizi, layanan kesehatan, maupun fasilitas dasar lainnya.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa penataan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Menurutnya, prioritas diarahkan kepada sekolah di wilayah 3T dan daerah yang memiliki angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak berhenti pada pemerataan secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh kelompok yang memiliki kebutuhan gizi lebih besar.

Maluku dan Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian utama. BGN mencatat masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG. Kondisi geografis dan keterbatasan akses membuat perluasan program ke wilayah tersebut penting. Pemerintah melalui BGN berencana membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dan terukur sesuai kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.

Langkah itu menunjukkan kehadiran negara agar kebijakan pangan dan gizi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau. Wilayah 3T justru membutuhkan intervensi yang lebih kuat karena persoalan akses terhadap pangan bergizi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sering kali saling berkaitan.

Dalam konteks penanganan stunting, pendekatan tersebut relevan karena pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak dengan asupan bergizi memadai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang menjadi generasi produktif. Karena itu, intervensi gizi di daerah dengan stunting tinggi harus menjadi bagian strategi pembangunan manusia.

Penguatan pelaksanaan MBG di daerah juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman menilai tujuan Program MBG sangat baik sehingga implementasinya perlu terus diperkuat melalui evaluasi dan pembenahan tata kelola.

Sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Program MBG Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri menyampaikan bahwa proses pemantauan menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan program benar-benar tercapai. Evaluasi dibutuhkan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, baik yang berkaitan dengan distribusi, kesiapan fasilitas, koordinasi antarlembaga, maupun pelayanan kepada penerima manfaat.

Jufri juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk progres pembangunan SPPG di wilayah 3T. Menurutnya, penguatan sarana pelayanan di wilayah tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Peran pemerintah daerah penting karena pelaksanaan MBG memiliki karakteristik berbeda pada setiap wilayah. Kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, akses transportasi, kapasitas penyedia makanan, hingga jumlah penerima manfaat membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan agar perluasan program tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perluasan cakupan MBG juga harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan pangan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak proses penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Pengawasan tersebut penting untuk menjamin setiap makanan yang diterima anak memenuhi standar keamanan dan kualitas. BPOM juga menyoroti pentingnya pengendalian waktu penyimpanan makanan karena proses degradasi dapat meningkatkan risiko keamanan pangan apabila makanan disimpan terlalu lama.

BPOM bahkan memberikan rekomendasi agar SPPG yang tidak mampu menjalankan standar operasional prosedur secara baik dapat dikenai suspensi hingga penutupan. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak boleh sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan harus tetap menjamin kualitas, keamanan, dan akuntabilitas pelayanan.

Prioritas terhadap wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi pada akhirnya mempertegas fungsi MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerataan. Ketika kapasitas program diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk tumbuh sehat, belajar, dan berkembang.

Keberhasilan program ke depan akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, pengawasan keamanan pangan, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah. Dengan fondasi tersebut, MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan stunting, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa ekspansi MBG tidak semata mengejar perluasan cakupan, tetapi diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Pemerintah juga memastikan perluasan layanan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan pemetaan kondisi masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan semakin efektif sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus percepatan penanganan masalah gizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi sasaran utama dalam ekspansi layanan. Menurutnya, pendekatan berbasis prioritas diperlukan agar sumber daya pemerintah dapat diarahkan secara optimal kepada masyarakat yang menghadapi tantangan akses pangan bergizi dan layanan dasar.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.

Ia menyebut Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan MBG, selain daerah lain dengan tingkat stunting tinggi. BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan infrastruktur setiap daerah.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” katanya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ekspansi MBG harus dibarengi peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran, karena kebutuhan intervensi gizi di wilayah tersebut relatif besar.

“Arahnya jelas MBG harus semakin berkualitas dan semakin tepat sasaran. Kita evaluasi yang kurang, kita benahi tata kelolanya, dan kita prioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Program sebesar ini harus terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyatakan pemerintah daerah terus memperjuangkan agar MBG menjangkau anak-anak di kampung yang menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi peserta didik sekaligus mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa perluasan program dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan tingkat kerawanan gizi di setiap wilayah. “Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian khusus agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh para siswa di daerah tersebut.

“Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah prioritas secara bertahap dan terukur. Kehadiran SPPG diharapkan dapat memperkuat distribusi makanan bergizi sekaligus memastikan pelayanan berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.

BGN menegaskan bahwa perluasan layanan MBG akan tetap mengedepankan prinsip keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran. “Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” tegasnya.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang merata, khususnya bagi anak-anak di wilayah yang masih menghadapi tantangan pembangunan dan kesehatan.

JAYAWIJAYA — Penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Kampung Muliama, Distrik Muliama, mendapat kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kekerasan terhadap aparatur yang tengah menjalankan pelayanan publik dinilai tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Koordinator Kajian Hukum dan HAM Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Erik Fitriadi, mengatakan tragedi tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan petugas pemerintah yang bekerja di wilayah rawan kekerasan.

“Mereka datang bukan untuk berkonflik, tetapi menjalankan tugas negara untuk melayani masyarakat. Ketika orang yang membawa pelayanan justru menjadi korban kekerasan, ini menjadi alarm serius bagi perlindungan warga sipil di Papua,” kata Erik dalam keterangannya.

Penembakan terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya yang terdiri atas 11 orang sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.

Tiga pegawai menjadi korban dalam peristiwa tersebut, yakni AR (49), Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya; AAM (35), dokter hewan; dan WB (24), pegawai Dinas Pertanian. AR dan AAM meninggal dunia di lokasi, sedangkan WB sempat menjalani perawatan di RSUD Wamena sebelum akhirnya meninggal dunia.

Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Arief Darmawan, turut mengecam penembakan tersebut. Ia menilai korban merupakan warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya ditembak ketika sedang menjalankan tugas untuk masyarakat. Mereka bukan sedang melakukan operasi militer, melainkan menjalankan pelayanan publik,” ujar Arief.

Menurut dia, kekerasan terhadap petugas pelayanan publik berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Ancaman keamanan dapat membuat aparatur maupun tenaga pelayanan enggan menjalankan tugas di lapangan.

Arief meminta aparat mengusut kasus tersebut secara profesional, mengungkap pelaku, serta memastikan proses hukum berjalan. Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus berlaku tanpa membedakan latar belakang korban maupun pihak yang diduga melakukan kekerasan.

Sementara itu, aparat melalui Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan mengidentifikasi pelaku. Dugaan awal mengarah pada kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga, namun keterlibatan kelompok maupun identitas pelaku masih didalami.

Erik menegaskan kekerasan bersenjata tidak boleh menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Papua.

“Negara hadir melindungi masyarakat sekaligus memastikan para pelayan publik dapat bekerja dengan aman. Tidak boleh ada kekerasan yang membuat pelayanan kepada masyarakat terhenti,” pungkasnya.

JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat mengapresiasi pengukuhan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030. Kepengurusan baru tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet, tata kelola organisasi, serta ekosistem esports nasional.

Herindra yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dipercaya memimpin PB ESI untuk melanjutkan pengembangan esports Indonesia. Taufik menilai Indonesia memiliki modal besar berupa talenta, pasar, dan rekam jejak prestasi internasional.

“Esports bukan lagi sekadar permainan atau hiburan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, dan bagian dari masa depan generasi muda,” ujar Taufik di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Taufik, besarnya jumlah pemain dan nilai industri game nasional perlu diikuti pembinaan yang konsisten. Jalur kompetisi yang telah dibangun PB ESI, mulai Liga Esports Nasional, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kompetisi pelajar dan mahasiswa hingga Piala Presiden Esports, diharapkan mampu menjadi sarana pencarian dan pembinaan talenta menuju level internasional.

Herindra menegaskan kepemimpinannya di PB ESI merupakan tanggung jawab strategis untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

“Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra.

PB ESI, lanjut Herindra, akan mendorong pengembangan developer game lokal, penyelenggara kompetisi, content creator, dan platform streaming, disertai penguatan regulasi serta standardisasi untuk menciptakan ekosistem esports yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Ketua KONI Pusat Marciano Norman turut mengapresiasi pengukuhan kepengurusan PB ESI 2026–2030. Menurutnya, berbagai prestasi sebagai juara dunia, Asia, dan ASEAN menjadi modal penting bagi atlet Indonesia untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya.

“Di bawah kepemimpinan M. Herindra, esports Indonesia diharapkan semakin maju dan memiliki tata kelola yang lebih baik,” ujar Marciano.

Marciano juga berharap PB ESI memberikan dukungan optimal kepada atlet Indonesia menuju Asian Games Aichi-Nagoya serta memperkuat pengembangan game lokal agar pertumbuhan esports turut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri nasional.

Sinergi pemerintah, PB ESI, industri, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk membangun ekosistem esports yang sehat, profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus membawa Merah Putih semakin diperhitungkan di panggung esports dunia.**

JAKARTA – Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem esports nasional yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi salah satu arah utama kepengurusan baru PB ESI masa bakti 2026–2030 yang dikukuhkan di Jakarta, Selasa (15/9).

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB ESI Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, pengembangan esports nasional tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi di berbagai kompetisi, tetapi juga memperkuat tata kelola serta memberikan perlindungan kepada atlet dan seluruh pelaku industri.

Herindra mengatakan PB ESI akan terus mendorong penguatan regulasi dan standardisasi sebagai fondasi untuk menciptakan industri esports yang semakin profesional. Perhatian diberikan mulai dari kepastian hukum, kontrak pemain profesional, standar pembinaan hingga kesehatan para atlet.

“PB ESI mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri, termasuk kepastian hukum dan perlindungan kontrak pemain. Kesehatan fisik dan mental atlet juga menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan,” kata Herindra.

Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menekankan bahwa perkembangan esports tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan sektor swasta, komunitas, industri, dan masyarakat.

“Pemerintah membangun kebijakan dan fondasi, PB ESI memastikan pembinaan dan tata kelola berjalan profesional, sementara industri serta masyarakat turut memperkuat ekosistemnya,” ujar Taufik.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman berharap kepengurusan baru PB ESI mampu membawa esports Indonesia semakin maju dengan tata kelola yang lebih baik.

Menurut Marciano, penguatan ekosistem juga perlu diiringi dengan pengembangan industri game nasional. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

“Pengembangan game lokal perlu terus didorong agar perputaran ekonomi dan belanja masyarakat dalam industri esports semakin banyak berada di dalam negeri,” kata Marciano.

Melalui kolaborasi pemerintah, PB ESI, industri, komunitas, dan masyarakat, esports Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencetak prestasi internasional, tetapi juga tumbuh menjadi industri yang memberikan kepastian, perlindungan, serta manfaat ekonomi secara berkelanjutan. (*)

JAKARTA – Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 dengan membawa target meningkatkan prestasi internasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kekuatan esports Asia.

Herindra yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) memandang kepemimpinan PB ESI sebagai amanah strategis untuk membangun prestasi sekaligus memperkuat posisi generasi muda Indonesia dalam transformasi digital.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurutnya, prestasi pada SEA Games, Asian Games hingga World Esports Championship membuktikan esports telah berkembang menjadi profesi yang menuntut disiplin, dedikasi dan intelektualitas. PB ESI akan memperkuat jalur prestasi atlet, standardisasi pembinaan, perlindungan pemain serta ekosistem industri yang sehat.

“Prestasi internasional bukan hanya soal medali, tetapi juga bentuk diplomasi digital yang memperkuat citra Indonesia,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman optimistis kepemimpinan Herindra dapat memperkuat tata kelola dan mempercepat prestasi esports nasional. Menurutnya, capaian Indonesia sebagai juara dunia, Asia dan ASEAN menjadi modal menghadapi kompetisi berikutnya, termasuk Asian Games Aichi-Nagoya.

Dukungan turut disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Ia menilai esports telah berkembang melampaui permainan dan hiburan menjadi olahraga prestasi, profesi, industri sekaligus bagian dari masa depan generasi muda.

Indonesia, kata Taufik, memiliki lebih dari 154 juta pemain game dan nilai industri game pada 2025 diperkirakan mencapai Rp32,7 triliun. Potensi tersebut perlu ditopang pembinaan berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga kompetisi internasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi peserta, tetapi harus menjadi negara yang diperhitungkan di panggung esports dunia,” tegasnya.

Dengan sinergi pemerintah, KONI, PB ESI, industri dan komunitas, kepengurusan baru diarahkan tidak hanya mengejar medali. Penguatan developer dan game lokal, kompetisi berjenjang serta tata kelola profesional diharapkan membuat esports menjadi instrumen prestasi, ekonomi digital sekaligus diplomasi baru Indonesia kepada generasi muda dunia. *