Kolaborasi Nasional Tangkal Bahaya Judi Online Bagi Anak Bangsa

Oleh: Bening Cahaya Salsabila

Dalam era digital di mana kenyamanan dan kecepatan menjadi norma, praktik judi daring telah menjelma menjadi ancaman tersembunyi yang merangsek ke ruang muda dan ruang keluarga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah mengokohkan sinergi untuk menumpas fenomena ini sebagai bagian dari upaya menjaga generasi muda — bukan sekadar dari sisi hukum, tetapi dari sisi pendidikan, moral dan sosial. Kolaborasi ini menegaskan bahwa edukasi bahaya judi daring tidak boleh sekadar wacana, melainkan gerakan sistemik.

Penanganan bersama ini muncul sebagai respons terhadap fakta mengkhawatirkan. Data dari Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, mengungkap bahwa pelaku judi daring tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa atau pekerja dewasa, melainkan bahkan dari anak sekolah dasar hingga tunawisma. Dari survei per 12 September 2025, terlihat bahwa segmen usia di bawah 18 tahun pun telah tercatat sebagai pelaku. Angka dan gambaran ini menjadi alarm bahwa edukasi tanpa batas harus segera dijalankan. Analisis ini menunjukkan bahwa modus dan medium judi daring telah menyentuh semua lapisan masyarakat — pelajar, mahasiswa, petani, tunawisma — yang menunjukkan bahwa dampaknya bersifat lintas-sosial dan tidak mengenal garis pemisah.

Mengapa edukasi menjadi titik fokus dalam perang melawan judi daring? Karena secara fundamental, praktik judi online bukan hanya soal pelanggaran aturan, melainkan sebuah jebakan psikologis dan sosial yang sulit dilacak dan dikendalikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Dedi Irwansa, Ketua Komisi A DPRD di tingkat provinsi, riset sederhana yang digelarnya menunjukkan dominasi pengguna judi daring berasal dari pelajar dan mahasiswa — kelompok usia yang seharusnya berada dalam fase pembelajaran dan pembangunan karakter. Dedi mengingatkan bahwa praktik ini “merusak ketahanan keluarga, menciptakan kemiskinan baru, bahkan menggerus moralitas anak muda.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa risiko permainan daring bukan hanya kerugian finansial, melainkan kerusakan fondasi sosial yang jauh lebih luas.

Edukasi yang efektif harus menyasar dua arena utama: medianya yang digital dan ruang sosial-nyata (sekolah, kampus, keluarga). Di arena digital, platform-platform judi daring memanfaatkan unsur kemudahan, anonimitas, serta iming-iming keuntungan instan untuk menarik pengguna muda. Di ruang nyata, tantangannya adalah bagaimana menyadarkan generasi muda bahwa tawaran “untung cepat” itu sebenarnya adalah perangkap yang menguras bahkan menghancurkan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan peran teknologi sebagai “ruang tanpa pagar”, yang memerlukan aksi bersama—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pencegahan hanya akan berhasil bila semua pihak bergerak bersama.

Tidak kalah penting adalah edukasi dalam keluarga. Ketika anak-anak dan remaja mulai mengenal gawai lebih awal, pengawasan orang tua dan pembicaraan terbuka mengenai risiko digital menjadi kunci. Tanpa pembekalan literasi digital yang memadai, mereka dapat mudah terjebak. Pemerintah daerah telah merencanakan literasi digital ke sekolah, kampus, dan masyarakat umum agar warga lebih cerdas dan mampu menolak ajakan menyesatkan. Di sini, regulasi hanya akan memunculkan efek maksimal kalau dibarengi dengan pemahaman: mengapa judi daring berbahaya, bagaimana mekanismenya, dan apa konsekuensi jangka panjangnya.

Fenomena di wilayah ibu kota menjadi contoh nyata skala seriusnya persoalan ini. Pemerintah provinsi di ibu kota melaporkan bahwa ratusan ribu warga terindikasi terlibat judi daring, dengan nilai transaksi triliunan rupiah melalui sistem keuangan formal yang terpantau. Data ini memperlihatkan bagaimana judi daring telah menjelma menjadi ekosistem operasional yang besar dan sistemik.

Efek sosial edukasi yang buruk terlihat ketika anak muda tergoda lalu akhirnya mengalami kerugian finansial, konflik keluarga, hingga putusnya jalur pendidikan. Mereka yang terjerumus mungkin tidak hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan waktu, harapan, dan kepercayaan diri. Lunturnya moralitas — kata Dedi — bukan mitos, melainkan realitas yang harus dihadapi bersama. Jika generasi muda tumbuh dengan kompas nilai yang goyah karena godaan instan, maka konsekuensinya akan melampaui kerugian pribadi menjadi masalah nasional dalam jangka panjang: meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan melemahnya struktur sosial.

Edukasi yang baik bukan hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membekali: mengenali modus, mengenali risiko, melatih spirit kritis terhadap propaganda untung cepat, dan membangun alternatif positif seperti pengembangan kreativitas digital, kewirausahaan anak muda, serta penguatan komunitas pendukung yang sehat. Pemerintah, melalui sinergi pusat-daerah, telah menjadikan deklarasi anti judi daring sebagai momentum untuk memperkuat regulasi, pemblokiran situs ilegal, serta perluasan literasi digital. Langkah-langkah ini tidak boleh berhenti di deklarasi; harus terus bermuara ke program nyata dan evaluasi hasil.

Sebagai warga masyarakat — terutama orang tua, guru, pembimbing, dan semua yang memiliki peran dalam pengasuhan generasi muda — tanggung jawabnya tak kecil. Edukasi bahaya judi daring harus dikembangkan dalam setiap rumah tangga, sekolah maupun kampus. Kesadaran bahwa tawaran cepat kaya adalah jebakan harus menjadi dialog rutin. Dan ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama, masyarakat juga harus ikut serta sebagai bagian dari kekuatan pentahelix yang disebut oleh Menteri Meutya: kolaborasi antarsektor yang saling menguatkan.

Akhirnya, edukasi bahaya judi daring bukanlah semata pekerjaan pemerintah saja. Ia adalah misi kolektif kita semua — warga negara, institusi pendidikan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan. Ketika kita bersama meneguhkan bahwa “ini bukan peluang, tetapi jebakan”, maka kita telah mengubah narasi dari kekalahan menjadi perlawanan aktif, dari korban menjadi pejuang masa depan. Generasi muda layak mendapatkan ruang digital yang aman dan produktif — bukan ruang yang menjebak.

Pengamat Kebijakan Sosial

 

Gerakan Nasional Anti Judi Online Menguat, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Lindungi Generasi Muda

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring dengan melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan, edukasi digital, serta pembinaan sosial bagi masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, semangat kolaboratif ini ditunjukkan melalui kegiatan deklarasi, sosialisasi, dan komitmen bersama untuk menolak praktik judi daring di seluruh daerah Indonesia. Salah satu contoh konkret ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menyelenggarakan Sosialisasi dan Deklarasi Anti Judi Online secara daring serentak se-Jawa Timur.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana mengatakan bahwa pemberantasan judi daring saat ini menjadi prioritas Kejaksaan Agung. Asep menjelaskan bahwa mayoritas pelaku yang diproses hukum merupakan pemain aktif, bukan pengelola situs atau bandar. Hukuman yang dijatuhkan rata-rata berkisar antara empat bulan hingga satu tahun enam bulan penjara. Namun, lebih dari sekadar hukuman, Kejaksaan kini menitikberatkan pada pendekatan preventif dan edukatif untuk menekan laju pertumbuhan judi daring. Melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum lainnya, Kejagung berkomitmen memperkuat literasi hukum dan literasi digital masyarakat.

Asep menegaskan pentingnya strategi pencegahan yang beriringan dengan pembinaan sosial, sehingga masyarakat yang pernah terjerat judi daring dapat direhabilitasi dan kembali produktif. Pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi dampak sosial perjudian daring. Judi daring bukan hanya kejahatan digital, tetapi juga perangkap sosial yang dapat menghancurkan keluarga dan perekonomian. Karena itu, edukasi publik menjadi faktor kunci untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Upaya ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Di tingkat daerah, semangat yang sama ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), kegiatan Deklarasi Anti Judi Online berhasil menghimpun partisipasi berbagai unsur masyarakat, mulai dari ASN, pelajar, guru, hingga relawan digital. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran digital dan tanggung jawab sosial di tengah maraknya kejahatan siber.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Mukson menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo mendukung penuh inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan kegiatan deklarasi anti judi daring secara serentak. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi daring yang kerap menjerat generasi muda. Agus mengingatkan bahwa iming-iming keuntungan cepat di dunia digital sering kali menjadi pintu masuk kejahatan siber seperti judi daring dan pinjaman ilegal. Oleh karena itu, pentingnya memperkuat literasi digital merupakan benteng utama dalam melindungi diri dari jebakan dunia maya.

Sementara itu, Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa tantangan judi daring di era digital merupakan shock culture yang harus dihadapi bersama oleh semua elemen bangsa. Ia menyoroti data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana sekitar 602 ribu warga Jakarta tercatat pernah atau sedang terlibat aktivitas judi daring dengan total transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala ancaman yang serius terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat perkotaan.

Rano menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan sosial dan moral yang perlu ditangani melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta kementerian terkait untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar menjauhi judi daring. Selain itu, Pemprov juga memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana publik seperti bantuan sosial (KJP, KJMU, dan BPJS) agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas perjudian daring.

Lebih jauh, Rano menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan judi daring. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan tidak bisa hanya bergantung pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di dunia digital. Ia menegaskan bahwa literasi digital harus dijadikan bagian dari kurikulum pembelajaran dan program pemberdayaan masyarakat agar generasi muda memiliki daya tangkal terhadap godaan judi daring.

Pemerintah tidak hanya ingin menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial yang lebih tahan terhadap risiko digital. Pendekatan edukatif yang dilakukan di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat menjadi contoh nyata bahwa perubahan perilaku harus dimulai dari kesadaran individu. Generasi muda, sebagai pengguna internet terbesar, menjadi sasaran utama dari upaya pencegahan ini. Negara berharap mereka tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki etika digital dan integritas moral yang kuat untuk menolak segala bentuk perjudian daring.

Gerakan melawan judi daring bukan sekadar upaya hukum, melainkan perjuangan untuk menjaga masa depan bangsa dari ancaman disintegrasi moral dan ekonomi. Kolaborasi antara Kejaksaan Agung, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bukti bahwa ketika negara dan rakyat bersatu, kejahatan digital sebesar apa pun dapat dilawan dengan kesadaran, pendidikan, dan solidaritas. Dengan semangat gotong royong dan ketegasan hukum, Indonesia melangkah menuju ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermartabat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Pemerintah Tegas Tertibkan Penerima Bansos yang Terlibat Judi Daring

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi daring (judol).

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa dana bantuan publik benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

“Data dari PPATK sudah kami terima. Kami akan menertibkan dan menindaklanjuti temuan tersebut agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran,” ujar Pramono saat meninjau RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pernyataan itu muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya ribuan penerima bansos di Jakarta yang diduga aktif berjudi secara daring.

Berdasarkan hasil penelusuran, sebanyak 602.000 warga Jakarta teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi daring dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 orang diketahui merupakan penerima program bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut temuan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah di tengah meningkatnya fenomena judi daring. Ia menilai judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral yang bisa menggerus nilai-nilai produktivitas di masyarakat.

“Dari total sekitar 602 ribu warga Jakarta yang tercatat terlibat judi daring, 5.000 orang di antaranya adalah penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai Rp3,12 triliun, dan ada temuan sekitar Rp15 ribu dana bantuan yang mengalir ke situs judi,” ungkap Rano.

Menurutnya, fenomena tersebut menggambarkan bagaimana arus digitalisasi yang pesat juga membawa dampak negatif berupa kemudahan akses terhadap perjudian daring. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan edukasi digital kepada masyarakat.

“Persoalan judi daring ini merupakan dampak dari gegar budaya digitalisasi. Dua puluh tahun lalu saya sudah pernah menulis tentang potensi disrupsi sosial akibat teknologi, dan sekarang kita melihat dampaknya langsung,” ujarnya.

Menindaklanjuti temuan PPATK, Pemprov DKI Jakarta segera memperketat sistem pengawasan penyaluran bansos berbasis digital. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPATK, dan pihak perbankan agar proses penyaluran dana bantuan lebih transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyalahgunaan.

“Kami akan berkoordinasi dengan PPATK, Dinas Sosial, dan pihak perbankan untuk memastikan sistem penyaluran lebih aman serta transparan,” tutur Pramono.

Ia menambahkan, pemerintah akan meninjau ulang data penerima bansos dan melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima baru.

“Bansos diberikan untuk membantu warga yang membutuhkan, bukan untuk dipakai dalam aktivitas ilegal seperti judi daring. Kalau ditemukan penyalahgunaan, kami akan cabut hak penerima tersebut,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa dana bansos benar-benar hadir untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk memperkaya praktik ilegal di dunia maya.***

[w.R]

Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak Perangi Judi Daring Demi Selamatkan Generasi Muda

Surabaya – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali menunjukkan kekompakan dalam memerangi praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Langkah bersama ini dipandang sebagai upaya penting untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman moral dan ekonomi yang ditimbulkannya. “Sinergi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masa depan bangsa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, saat menghadiri deklarasi anti judi online.

Dedi menegaskan bahwa praktik judi daring sudah memasuki titik yang mengkhawatirkan. “Berdasarkan riset sederhana yang kami lakukan, mayoritas pemain judi daring adalah pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya. Kondisi itu menurutnya sangat berbahaya. “Judi daring sudah merusak ketahanan keluarga, menciptakan kemiskinan baru, bahkan menggerus moralitas anak muda,” tutur Dedi dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa DPRD terus mendorong pemerintah daerah menerapkan regulasi pencegahan. “Kami tidak ingin membiarkan masalah ini tumbuh tanpa kontrol. Pemerintah harus bertindak tegas.”

Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah yang bergerak cepat menangani persoalan ini. “Saya sangat mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan. Ini menunjukkan kepedulian dan komitmen untuk melindungi masyarakat,” kata Meutya dalam pernyataan resmi. Ia mengingatkan bahwa judi daring tidak mengenal batas. “Teknologi adalah ruang tanpa pagar. Karena itu, kita harus bekerja bersama dengan strategi yang kuat,” tegasnya.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat pemblokiran situs ilegal dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Pencegahan hanya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Jangan mudah tergiur dengan tawaran keuntungan instan. Itu bukan peluang, tetapi jebakan yang siap menguras segalanya,” imbuhnya.

Selain penindakan, edukasi menjadi fokus utama. Pemerintah merencanakan perluasan literasi digital ke sekolah, kampus, dan masyarakat umum. “Kami ingin masyarakat lebih cerdas dan punya kemampuan menolak ajakan yang menyesatkan,” ujar Dedi. Ia percaya bahwa kolaborasi pusat-daerah akan menjadi kunci keberhasilan. “Kalau kita bersatu, kita pasti bisa memberantas judi daring sampai ke akarnya,” pungkasnya.

Sinergi pemerintah ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman serta memastikan anak bangsa tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bebas dari jebakan perjudian online.

Semangat Kolaborasi Warnai Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 membawa pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir mengatakan, dengan mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, pemerintah mengharapkan munculnya para pemuda-pemudi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotik, gigih, serta penuh empati.

“Semangat ini sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan dalam RPJMN dan Asta Cita Prabowo – Gibran yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah, peran organisasi kepemudaan, inovasi generasi muda, serta penguatan jejaring nasional dan global,” urai Menpora.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, imbuhnya, bukan hanya sekadar pengingat bagi para pemuda-pemudi masa kini tentang pentingnya persatuan.

“Tetapi juga menjadi pengikat misi para pemuda untuk membangun bangsa dengan nilai patriotik, gigih dan penuh empati,” tambah Menpora Erick.

Dalam puncak acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 ditampilkan arahan Presiden Prabowo, dilanjutkan Sejarah Sumpah Pemuda dan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh Menpora Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menilai terciptanya suasana aman dan tertib selama peringatan Hari Sumpah Pemuda mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya untuk senantiasa menjaga persatuan di tengah kondisi apapun.

Menurut Pratikno, semangat Sumpah Pemuda di masa kini bukan lagi hanya menjadi sebatas perjuangan yang dilakukan secara fisik semata seperti pada tokoh dan pahlawan dulu untuk melawan penjajah, melainkan justru di jaman sekarang, perjuangan dilakukan secara kolektif untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital dan tekanan global.

Kesadaran publik untuk terus bersama-sama ikut dan berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas tersebut menjadi bukti konkret bahwa semangat persatuan di jaman kini nyatanya masih hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A. M. Hendropriyono, menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo – Gibran telah berkomitmen menjadikan generasi muda sebagai subjek pembangunan.

Menurutnya, dalam Kabinet Prabowo-Gibran, generasi muda bukan hanya simbol, tapi subjek pembangunan.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di satu golongan atau wilayah. Ini sejalan dengan semangat Kongres Pemuda 1928 yang menolak sekat kedaerahan dan menegaskan Indonesia sebagai satu kesatuan nasib,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hendropriyono menegaskan semangat Sumpah Pemuda menjadi pondasi moral nasional dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, dimana hanya bangsa yang bersatu yang dapat bertahan dalam kompetisi global.

“Nilai Sumpah Pemuda menuntut agar pemuda hari ini tidak hanya bersatu secara slogan, tetapi bersatu dalam produktivitas – menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan teknologi yang membangun kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97: Semangat Generasi Muda Menjadi Penggerak Indonesia Bersatu

*Jakarta*- Peringatan Hari Sumpah pemuda (HSP) ke – 97 menjadi momentum bagi gererasi muda Indonesia untuk menjadi penggerak Indonesia agar tetap kokoh bersatu.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Pemuda Indonesia harus berani dan pantang meyerah dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, kerja keras, dan kejujuran dengan semangat yang sama: Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah.

Hal tersebut disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam pidatonya saat memperingati Hari Sumpah pemuda ke-97 di Jakarta, Selasa, 28/10.

Menurutnya itu adalah kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga Indonesia dapat berdiri tegak meski bada datang.

“Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang,” ujar Menteri Brian di lapangan upacara kementerian, saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar para pemuda tidak takut bermimpi besar, tidak takut gagal, karena kita bukan pelengkap sejarah, namun penentu sejarah berikutnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) Ke-97 mengusung tema: Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Tema ini mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Menurut Wamen PANRB Purwadi Arianto, Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober mengingatkan seluruh elemen pemuda Indonesia yang telah menebar semangat jiwa patriotisme dan berhasil melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

“Pemuda jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal, kalian bukan pelengkap sejarah tetapi kalian adalah penentu sejarah berikutnya, seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto diJakarta.

Wamen Purwadi mengatakan bahwa dunia sudah bergerak cepat, pemuda dituntut untuk tetap optimis dalam membangun bangsa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN yang menekankan penguatan karakter, produktivitas dan daya saing generasi muda.

“Diharapkan dengan semangat dan tekad serta dukungan teknologi, kita jaga api perjuangan dan buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar” ujarnya.

Ditambahkannya seluruh masyarakat Indonesia harus menghormati jasa para pejuang muda dan jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawannya agar sejarah kebangkitan pemuda dapat dimaknai dengan baik demi tercapainya kemajuan bangsa Indonesia.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini, Wakil Menteri PANRB mengharapkan setiap elemen masyarakat dapat menghormati jasa para pejuang muda, jasa para pendiri bangsa, dan para pahlawan yang sudah berjuang terdahulu. Sejarah kebangkitan pemuda dapat dimaknai secara utuh demi tercapainya kemajuan bangsa. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing tetapi mengangkat ilmu, kerja keras dan kejujuran” tutupnya

Apresiasi Peringatan Sumpah Pemuda; Teguhkan Komitmen Generasi Muda Wujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan dedikasi generasi muda dalam membangun negeri. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan ajakan kepada generasi muda agar terus berinovasi dalam menjaga kelestarian alam dan memperkuat kemandirian bangsa. Dalam kegiatan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (27/10), Wapres Gibran menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial. “Kan, saat ini Pak Presiden sangat concern masalah swasembada pangan, masalah pengairan, masalah pupuk, masalah bibit, lalu mekanisasi ada yang sudah pakai robot juga, terus peningkatan produksi, peningkatan panen,” ujar Gibran.

Menurutnya, kolaborasi antara pemuda, komunitas lokal, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan dan energi. Salah satu upaya konkret adalah pengembangan energi surya bersama Koperasi Merah Putih yang difokuskan untuk mendukung sistem pengairan dan energi berkelanjutan.

“Pak Presiden sudah ada perintah juga terkait solar panel dengan koperasi merah putih, saya kira ini menjadi ide baik nanti untuk bisa dikembangkan ke depan,” tambah Gibran.

Di kesempatan berbeda, Menteri Sosial Saefullah Yusuf menyampaikan bahwa nilai gotong royong yang diwariskan dari Sumpah Pemuda menjadi dasar penting dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Ia menilai semangat tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

“Semangat gotong royong ala Sumpah Pemuda sangat dibutuhkan untuk mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Saefullah Yusuf.

Peringatan Sumpah Pemuda juga menjadi ajang memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dan generasi muda melalui berbagai program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program ini menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah.

Saefullah Yusuf menuturkan bahwa Sekolah Rakyat akan terus diperluas sebagai model pendidikan berkeadilan bagi keluarga kurang mampu.

“Sekolah Rakyat hadir agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkarakter sosial kuat. Program ini mengintegrasikan kurikulum akademik dengan pembentukan karakter dan kepemimpinan agar lahir generasi yang tangguh dan berjiwa sosial tinggi, ” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa keberhasilan Program MBG mencerminkan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sumpah Pemuda.

“Program MBG adalah manifestasi nyata semangat Sumpah Pemuda untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan keterlibatan pemuda dalam berbagai inisiatif pembangunan, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global. Perpaduan antara kebijakan pemerintah dan inovasi generasi muda diyakini akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun ini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan inovasi anak bangsa akan selalu menjadi energi utama dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Peringatan Pelaksanaan Sumpah Pemuda Momentun Penting Membangun Sinergi Pusat dan Daerah

Jakarta, Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 97, mengingatkan seluruh elemen pemuda Indonesia yang telah menebar semangat jiwa patriotisme dan berhasil melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Diera globalisasi saat ini peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 97 sebagai tonggak dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir menyampaikan, peringatan Hari Sumpah Pemuda mengandung semangat sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada HSP ke 97 di Hall Basket, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Erick Tohir menyampaikan peringatan HSP ke-97 Tahun 2025 ini mengambil tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Tema ini mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

“Semangat ini sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan dalam RPJMN dan Asta Cita yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah, peran organisasi kepemudaan, inovasi generasi muda, serta penguatan jejaring nasional dan global,” urai Menpora.

“Pembangunan kepemudaan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan antar pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah,” imbuh Menpora Erick.

Sedangkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan pemuda harus memiliki mimpi besar dan janga takut gagal, pemuda bukan pelengkap sejarah, tetapi sebagai penentu sejarah bangsa.

“Pemuda jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal, kalian bukan pelengkap sejarah tetapi kalian adalah penentu sejarah berikutnya, seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden” ujar.

Lebih lanjut Wamen Purwadi mengatakan bahwa dunia sudah bergerak cepat, pemuda dituntut untuk tetap optimis dalam membangun bangsa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN yang menekankan penguatan karakter, produktivitas dan daya saing generasi muda.

“Diharapkan dengan semangat dan tekad serta dukungan teknologi, kita jaga api perjuangan dan buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar” ujarnya.

Sedangkan Menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Hendrapriyono, menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda mengandung tiga pilar utama:

Pertama ⁠Satu Tanah Air: pengakuan terhadap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik yang harus dipertahankan bersama.
Kedua, ⁠Satu Bangsa: pengakuan terhadap identitas kolektif bangsa Indonesia, melampaui identitas kesukuan.
Ketiga Satu Bahasa Persatuan: penegasan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan simbol integrasi nasional.

“makna terdalamnya adalah kesetiaan kepada persatuan” ujarnya. Ia menolak fragmentasi, sekat kedaerahan, dan kepentingan sempit. Di situlah letak keabadiannya: meski bentuk zaman berubah, nilai dasarnya tetap relevan – bahwa bangsa ini hanya kuat bila bersatu.

Peringatan Sumpah Pemuda ke-97: Komitmen Bangun Generasi Muda Lewat Sekolah Rakyat

 

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat semangat persatuan dan meneguhkan tekad membangun generasi muda unggul. Di berbagai kementerian, upacara berlangsung khidmat dengan pesan senada bahwa pemuda Indonesia harus tangguh, berilmu, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan zaman.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, menyerukan agar semangat perjuangan para pemuda 1928 diwujudkan dalam kerja keras dan integritas.

“Kita butuh pemuda patriotik, gigih, dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang,” ujar Menteri Brian saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga di halaman kantor kementerian, Selasa (28/10).

Brian juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar para pemuda tidak takut bermimpi besar dan tidak takut gagal, sebab generasi sekarang bukan pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah berikutnya.

“Itulah kekuatan bangsa kita. Indonesia tidak boleh kalah,” tegasnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen bangsa untuk memajukan Indonesia. Upacara juga diikuti oleh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan dengan kebanggaan terhadap bahasa, budaya, dan persatuan Indonesia.

“Mari kita bersama-sama, khususnya generasi muda, meningkatkan semangat ke-Indonesiaan. Dengan semangat itu, kita bisa menjadi Indonesia sebagaimana ditetapkan para pendiri bangsa,” ujarnya.

Mendikdasmen juga menekankan kebijakan Trigatra Bahasa: mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sebagai bentuk kesiapan menghadapi dunia global.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang memimpin upacara di Museum Sumpah Pemuda menyerukan agar generasi muda meneladani keberanian pemuda 1928 dalam konteks kekinian.

“Hari ini tugas kita berbeda, kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tak boleh kalah,” kata Fadli.

Semangat Sumpah Pemuda juga terasa di daerah. Puluhan pelajar Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 2 Aceh Besar menggelar upacara dengan khidmat sebagai bagian dari pendidikan karakter dan nasionalisme.

Wakil Kepala SRMA 2 Aceh Besar, Nurul Aufa, mengatakan peringatan ini bertujuan menanamkan nilai perjuangan dan cinta tanah air di kalangan pelajar.

“Dari upacara ini diharap tertanam jiwa nasionalis dan semangat pemuda dalam diri pelajar guna memberikan kontribusi sebagai generasi muda,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo, kini telah berdiri di 165 lokasi dan menjadi simbol pemerataan pendidikan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, pemerintah ingin memastikan semua anak Indonesia mendapat hak pendidikan yang sama.

“Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah. Yang dulu tidak sempat sekolah karena kesulitan ekonomi, kini diberi kesempatan lagi untuk belajar dan berlatih keterampilan,” jelas Teddy.

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menjelaskan, Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian Presiden terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah anak tidak sekolah.

“Sebagian besar anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan itu melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” katanya.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menegaskan bahwa semangat 1928 tidak hanya diperingati lewat seremoni, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret membangun generasi muda melalui pendidikan yang merata, berkarakter, dan berkeadilan sosial sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

[]

Merajut Semangat Sumpah Pemuda, Prabowo-Gibran Siapkan Generasi Tangguh Lewat Asta Cita

Jakarta — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada 28 Oktober 2025, semangat membangun generasi muda Indonesia yang unggul kembali menjadi sorotan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui dua program unggulan dalam Asta Cita — Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat — pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program MBG sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil. “Ini bukan sekadar kebijakan populis, tetapi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia muda yang sehat dan kuat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa perbaikan gizi nasional akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.

Selain memperhatikan aspek gizi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memperkuat pondasi pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini diinisiasi sebagai bagian dari Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan yang berkeadilan. “Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin menanamkan karakter sosial dan semangat kebersamaan sejak dini, agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial yang tinggi,” jelasnya.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. “Kami ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi jalan pemerataan bagi generasi muda di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

Kehadiran program MBG dan Sekolah Rakyat menunjukkan kesinambungan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencetak sumber daya manusia unggul, yang menjadi prioritas utama dalam Asta Cita. Momentum Hari Sumpah Pemuda tahun ini pun menjadi simbol penting bagi semangat kolektif membangun bangsa melalui pemberdayaan generasi muda.

Dengan memastikan gizi seimbang dan akses pendidikan merata, pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kerja keras, dan kepedulian sosial yang selaras dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga pelaku utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

Melalui implementasi nyata Asta Cita, pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan bahwa membangun masa depan bangsa dimulai dari menyiapkan generasi muda hari ini — generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat demi mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. (*)